Kategori: E-News

Reporter: Musa, Labib

(Semarang, 08/07) – Koalisi Rakyat Jawa Tengah Kawal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah melakukan aksi penolakan RKUHP pada Rabu (06/07) kemarin. Aksi yang berlangsung pada pukul 14.00 – 17.00 WIB ini, dilaksanakan di kawasan Tugu Muda Semarang.

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa akibat tidak adanya partisipasi publik dalam penyusunan draf RKUHP, aksi tersebut dimulai dari konfoi mahasiswa menuju ke wilayah Tugu Muda Semarang, kemudian di lanjutkan dengan penyampaian orasi dan pembacaan puisi, serta diakhiri dengan menyanyikan lagu perjuangan.

Aksi tersebut terdiri dari bebagai perguruan tinggi di Semrang seperti Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Sultan Agung (UNISULA), dan Universitas Karangturi, serta diikuti beberapa organisasi kemahasiswaan.

Adapun 3 tuntutan yang di sampaikan oleh masa aksi antaranya,

1. Tunda pengesahan RKHUP
2. Libatkan partisipasi publik dalam pembentukan RKUHP
3. Perbaiki atau hapus-hapus pasal bermasalah

Reporter: Luthfia

Pemilihan Raya Mahasiwa (Pemira) merupakan sebuah mekanisme demokrasi kampus yang diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi Indonesia, termasuk di Universitas Diponegoro. Pemira juga bagian dari gambaran sistem demokrasi yang ada di negeri ini. Kamis, 30 Juni 2022, pukul 09.00 WIB Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro (SM Undip) menggelar serangkaian diskusi terbuka. Diskusi diadakan dengan mengangkat tema, “Pemira dalam PPO Undip dan Persiapan Muswa Jilid II” yang berlokasi di Gedung Litigasi (Ruang Seminar) Fakultas Hukum. Para partisipan yang hadir memberikan pandangannya masing-masing mengenai Pemira dalam Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Undip. Hal-hal yang dibahas mencakup syarat-syarat dalam pemira, seperti : LKTM, minimal KTM, serta syarat standar IPK. SM Undip mencoba mengkaji apakah hal-hal seperti ini tetap diperlukan dan relevan atau malah perlu dihilangkan. Terakhir, masalah yang didiskusikan adalah mengenai langkah-langkah Muswa selanjutnya.

Dalam rapat ini, terhimpun beberapa opini dari perwakilan SM tiap fakultas, BEM, serta UKM. Salah satunya opini dari Farazandi sebagai perwakilan SM FPP. Ia mengungkapkan bahwa, “Persyaratan di FPP masih mengikuti yang ada di Undip, baik PPO maupun Perma. Syaratnya yaitu IPK 2,75 dan KTM 200, ketua harus LKMTM, wakil harus LKMMD, serta senator TLF atau komitmen TLF selanjutnya,”

Hal ini sedikit berbeda dengan SM FISIP. “Mengatur hal rigid dalam Perma dan Pemira, kita tidak seperti FPP melainkan mengacu pada regulasi sendiri. Ketua, wakil, serta senator, IPK minimalnya adalah 3,00 dan KTM minimal 30 yang berasal dari lima jurusan. Kabem tidak wajib LKMTM namun dasar dan TLF sama seperti wakil,” ujar Yohana sebagai perwakilan.

Doni Pratama Siregar juga menambahkan bahwa di FH diatur dalam Perma dan semua hal seperti IPK diatur dalam Persema dan Pemira. Ia manganggap yang menjadi permasalahannya adalah konstitusi yang terlalu terfokus secara rigid di PPO. Sama halnya seperti PPO hal ini menurutnya malah menganggu. Ia juga bertanya kepada para perwakilan UKM tentang ada atau tidaknya hambatan ketika adanya syarat minimal IPK 2,50 untuk menjadi pengurus inti UKM.

“Untuk minimal IPK tidak menjadi hambatan untuk pengurus karena minimal IPK menentukan bagaimana mahasiswa dapat aktif di akademik dan non-akademik. Jika tidak diatur atau berada di bawah IPK, takutnya akan terganggu. Diatur atau tidaknya tergantung fleksibilitas,” ucap Dhimas Aldry sebagai perwakilan UKM Basket.

Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat yang ada, dugaan SM Undip terhadap adanya hambatan terkait IPK tidak benar dan alhasil masalah ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, Senat membahas masalah KTM, LKKMD, TLF, TLU, serta syarat semester menjadi ketua BEM.

Para partisipan sangat aktif menyuarakan pendapatnya mengenai hal ini. “Menurut saya lebih efektif jika calon ketua BEM di tahun kedua atau ketiga karena di tahun keempat Ia akan fokus di tugas akhir. Saya lebih condong ke tahun ketiga. Untuk BEM Undip saya tetap dengan pendapat saya karena cakabem berasal dari beberapa fakultas dan di tahun ketiga masih semangat-semangatnya untuk bekerja di organisasi mereka, jadi saya pikir masih cukup relevan,” kata Bibah sebagai perwakilan dari SM FSM.

Di akhir pertemuan sesi satu, Doni Pratama menambahkan jika dari SM Undip tidak harus tahun keempat namun hanya mosi yang dilempar karena SM bertanya-tanya mengapa tahun 2017 oleh PPO Undip diturunkan menjadi semester 5 karena tidak ada risalah sidang. Ini bukan pelemparan opsi hanya untuk mosi diskusi. Lalu diskusi dijeda dengan ISHOMA dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 hingga diskusi selesai.

Reporter: Dewanti dan Fatimah

Peraturan demi peraturan kian tercipta demi menjamin keberlangsungan perkuliahan dengan baik. Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro (Senat Mahasiswa UNDIP) tertanggal 23 Juni 2022 memulai serangkaian Diskusi Terbuka dengan tema pembahasan “Urgensi Kehadiran Mahkamah Mahasiswa dalam Student Government” di Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum (R.304) dan tertanggal platform zoom secara online. Diskusi tersebut merupakan tindak lanjut Musyawarah Mahasiswa 1 pada 20 – 22 Mei 2022. Diskusi yang dilakukan merupakan diskusi terbuka yang dihadiri oleh ormawa (organisasi mahasiswa), UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), dan Senat yang ada di lingkup, baik universitas maupun fakultas. Adanya urgensi mengenai Mahkamah Mahasiswa dimulai dari tidak adanya landasan hukum atau regulasi yang jelas dan independen dalam menangani konflik-konflik yang ada di dalam universitas. Kedudukan dari Mahkamah Mahasiswa merupakan lembaga yang final dimana sengketa-sengketa yang dibawa ke Mahkamah Mahasiswa bersifat tidak dapat dibanding kembali. Keanggotaan dari Mahkamah Mahasiswa ini nantinya terdiri dari 5 anggota hakim dan 15 tim yudisial, dimana siapapun bisa menjadi anggota hakim tidak hanya dari jurusan hukum dengan syarat sudah mengikuti sekolah Yudikatif. Susunan dari Mahkamah Mahasiswa ini nantinya terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota yang ada di dalamnya. 

Pada saat diskusi berlangsung, banyak pro kontra yang didapatkan dalam perencanaan hadir atau tidaknya Mahkamah Mahasiswa. Pihak pro dari perwakilan Senat FIB mengatakan bahwa Mahkamah Mahasiswa perlu diciptakan mengingat pernah adanya konflik dalam menyertakan nama seseorang yang bukan berasal dari fakultas acara tersebut sehingga antar fakultas saling konflik dalam menyelesaikan hal tersebut sehingga Mahkamah Mahasiswa berperan penting dalam mencegah adanya sengketa-sengketa seperti itu. Akan tetapi, pihak dari UKM Karate Inkai merasa bahwa jika tugas, pokok, dan fungsi dari Mahkamah Mahasiswa hanya menyelesaikan sengketa antar ormawa maka itu tidak diperlukan karena beberapa konflik yang terjadi sebenarnya bisa diselesaikan secara internal. Pihak dari ketua Senat FH UNDIP juga memberikan pendapat yang sama. Jika memang tugas, pokok, dan fungsi Mahkamah Mahasiswa hanya sebatas menyelesaikan sengketa, maka ketika sengketa tersebut bisa diselesaikan secara internal, apa yang akan dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa ketika keadaan sedang baik-baik saja. 

Mengenai cakupan pro dan kontra yang dihasilkan dalam sidang terbuka tersebut, ketua dari Senat UNDIP menyampaikan bahwa Mahkamah Mahasiswa mempunyai tugas rutin. Pada tahun pertama Mahkamah Mahasiswa telah merancang beberapa kegiatan di dalamnya. Yang pertama adalah campaign Mahkamah Mahasiswa, yang kedua adalah sekolah Yudikatif, dimana tiap delegasi yang ingin menjadi hakim di Mahkamah Mahasiswa wajib mengikuti pelatihan tersebut, dan yang terakhir adalah sosialisasi mengenai peraturan ke mahasiswa. Selain menyelesaikan sengketa yang berada di antar ormawa, Mahkamah Mahasiswa mempunyai beberapa kewenangan, yaitu sebagai tempat penafsiran peraturan yang ada di UNDIP dan ormawa UNDIP, tempat pengujian peraturan mahasiswa dengan PP UNDIP, menyelesaikan sengketa di ormawa UNDIP, dan memberikan pandangan mahasiswa kepada Senat dan BEM yang ada di UNDIP sehingga Mahkamah Mahasiswa dapat memberikan putusan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan wakil ketua dari BEM UNDIP. 

“Mahkamah mahasiswa hadir sebagai negative-legislator seperti MK yang dulu dibentuk sebagai negative-legislator tapi saat ini juga bertindak sebagai positive-legislator. Untuk masalah pengintegrasian peraturan mahasiswa, itu tetap menjadi kewenangan senat mahasiswa,” jelas Doni selaku moderator pada Diskusi Terbuka kala itu. “Di dalam draft yang sudah kami buat, sebenarnya, fakultas dapat memohonkan sengketa pemira ke universitas itu ketika tidak adanya tim yudisial di fakultas,” lanjutnya.

Dalam diskusi juga dibahas terkait dengan kemungkinan keberlanjutan lembaga dalam rencana praktiknya,, konsep, dan tata kelola Mahkamah Mahasiswa itu sendiri. Nantinya, tugas dari Senat Mahasiswa adalah mendampingi Mahkamah Mahasiswa dalam menjalankan fungsinya. Keaktifan dari Mahkamah Mahasiswa ditentukan oleh seberapa banyak permasalahan pemira yang terjadi di UNDIP dan konflik di bawah kewenangan lainnya. Menurut Doni, pembentukan Mahkamah Mahasiswa berdasarkan masukan dari para peserta sebaiknya dibentuk pada saat awal ketika panlih agar persiapannya lebih matang. Dan Senat Mahasiswa akan merancang konsepnya. Selain itu, pencerdasan juga diperlukan kepada ormawa terkait yudikatif, konstitusi,dan kewenangan lainnya. Diskusi di jeda dengan ISHOMA dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 hingga sore nanti. Diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari peserta forum, baik online maupun offline pada Diskusi Terbuka kali ini dan minggu berikutnya.

Reporter: Riska Aulia dan Maulida Fauzia

FSM Undip (29/05) – Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Potlot menyelenggarakan seminar jurnalistik dengan tema “Key Concepts of Digital Journalism” pada Minggu, 29 Mei 2022. Seminar ini menghadirkan pembicara Gina Fita Prilila. Ia merupakan salah satu alumni Universitas Diponegoro dan sekarang menjadi seorang jurnalis dan pembawa acara TvOne. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC dan dilanjutkan oleh sambutan-sambutan dari Ketua Pelaksana Seminar Jurnalistik 2022, Hilmi Syahira, Ketua LPM Potlot, Atika Resti Rahmanda, dan Pembina LPM Potlot, Ibu Rismiyati B. Eng, M. Cs.

Digital Journalism: Perkembangan Masyarakat Menggunakan Teknologi

Menurut survey Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), dari tahun ke tahun perkembangan teknologi di masyarakat meningkat cukup signifikan. Data terbaru pada Januari 2022 menunjukkan terdapat sebanyak 204,7 juta jiwa atau 73,7% dari total populasi Indonesia pada awal tahun 2022 yang telah memiliki akses terhadap teknologi. Selain itu, pada awal tahun 2022, sebanyak 191,4 juta orang Indonesia telah menggunakan media sosial. Menurut Kak Gita, alasan kebanyakan orang mau menggunakan media sosial ialah sebagai tools untuk mencari indormasi ataupun berbagai macam hal lainnya. “Setiap detiknya, kita bisa mendapatkan informasi ter-update,” jelas kak Gina.

Jenis Media Dan Kebijakan Redaksional

Sumber informasi dapat disajikan melalui media multiplatform yang mainstream, seperti dalam bentuk radio, koran, atau televisi, maupun media multiplatform non mainstream, seperti sosial media dan lain sebagainya. Menurut Kak Gina, walaupun televisi menjadi sumber rujukan utama, masyarakat tidak boleh mengelakan keberadaan dari media lain. “Tantangan bagi kita adalah,’ bagaimana cara mempertahankan eksistensi media mainstream di tengah arus teknologi internet dan lain sebagainya?’,” tanya kak Gina. “Kita mencoba beradaptasi dan mencoba untuk terus mendistribusikan misi jurnasilisme dengan mengambil suara-suara di media sosial yang dapat dijadikan salah satu cara untuk beradaptasi di era digital saat ini,” lanjut Kak Gina.

“Secara analoginya, seorang reporter (itu) seperti kehidupan pada rumah tangga,” ujar kak Gina. Paparan tersebut memiliki arti bahwa proses filtrasi yang terjadi pada media mainstream adalah berjenjang. Terdapat step atau langkah-langkah yang membutuhkan waktu cukup lama sebelum berita dapat disampaikan pada publik. “Kehadiran media mainstream ini adalah untuk clearing informasi dari proses validasi,” jelas kak Gina.

Tantangan Media Di Era Kiwari

Dalam pengambilan sebuah berita, salah satu yang harus diperhatikan adalah pengambilan sudut pandang. “Yang harus dikedepankan adalah independensi,” ujar Kak Gina. Independensi secara harfiah adalah tidak boleh ada keterlibatan pihak lain dalam proses produksi berita. “Tetapi sudut pandang berita itu soal subjektifitas pemikiran,” ujar Kak Gina. “Netralitas pemikiran juga terkait dengan subjektifitas pemikiran,” tambah Kak Gina.

Menurut Kak Gina, berbagai tantangan di era kini pada media baru harus diperhatikan. Kunci membangun suatu berita yang baik adalah relate atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta harus selalu mengikuti trend yang sedang berlangsung.

Reporter: Anggita dan Luvita

(Undip- 10/4/22) “Para jurnalis di era konvergensi media mesti multi-skilled,” ucap Melani Indra Hapsari, atau Mela, sebagai kalimat awal beliau dalam kegiatan Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjut (PJTL) Lembaga Pers Mahasiswa Psikologi Jurnalistik (LPM Psikojur) tahun 2022. Dengan berfokus pada penggalian data dan kepenulisan dalam produk jurnalistik, Mela membahas secara padat dan jelas materi-materi yang ia bawa.

Era Konvergensi Media

Teknologi yang semakin canggih memberikan berbagai pembaharuan, termasuk dalam bidang jurnalistik. Konvergensi media jurnalistik adalah salah satu contoh pembaharuan di mana berbagai platform digabung jadi satu untuk menampilkan sebuah karya jurnalistik menarik dan berdaya saing. Maka dari itu, timbul tantangan yang muncul seiring berkembangnya pembaharuan ini. Mela berujar, “Tantangan (di bidang jurnalistik) banyak. Di media, (jurnalis) tidak cukup hanya bisa menulis. Anda bisa bersaing ketika Anda punya banyak hal,”.

Jurnalisme Data

Dalam bekerja, seseorang jurnalis akan sering terlibat dalam hal mencari data atau berita. Data tersebut kemudian ditulis lalu disajikan pada massa. Karena itu, data merupakan hal yang sangat penting. Dari titik inilah istilah “jurnalisme data” muncul. Jurnalisme data memungkinkan seorang jurnalis menghimpun berbagai data dari berbagai tempat, bahkan tanpa harus melalui tahap wawancara. Data-data tersebut selanjutnya akan dibandingkan satu sama lain kemudian dilihat realisasinya di lapangan. Hal ini lah yang menjadi senjata utama jurnalistik untuk dapat menangkal berita-berita bohong (hoax).

Mela menyatakan terdapat 3 tahap penting dalam menggali data. Tahap pertama ialah observasi di mana jurnalis perlu datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menggunakan news sense-nya untuk mengumpulkan data. Tahap kedua ialah wawancara. Perlu ada identifikasi narasumber agar data yang diperoleh benar. “Ketika ada suatu kejadian (dan) teman-teman mau meliput, pikirkan (dahulu) siapa sumber primer, sekunder, dan relasinya dengan topik yang ingin dibawa,” papar Mela. Tahap terakhir ialah studi literatur. Studi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, dan koran.

Memahami Warganet

Dalam dunia maya, sangat banyak berita online yang dapat dikonsumsi oleh warganet. Karena itu, jurnalis perlu memahami keinginan dan pola pikir warganet agar karyanya dapat dibaca banyak orang. Mela menjelaskan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang bisa menjadikan sebuah berita menarik. Salah satu rekomendasi tersebut ialah search engine optimization (SEO). Istilah SEO sendiri berarti proses menjadikan situs lebih “terlihat” oleh pembaca saat mereka melakukan pencarian data melalui search engine. Berita-berita online juga dapat didukung oleh infografis agar menarik. Hal ini dikarenakan kecenderungan sebagian besar manusia yang lebih mudah memahami gambar daripada teks biasa.

Di dunia jurnalistik masa kini, persaingan dalam menyajikan berita bukan lagi hitungan hari, namun hitungan jam, bahkan menit dan detik. Maka dari itu, jurnalis perlu dapat membaca situasi, meningkatkan kemampuan diri, dan memahami sifat warganet agar karya mereka dapat tersampaikan secara luas pada masyarakat. Jangan sampai peran mulia jurnalistik sebagai penghubung masyarakat melemah begitu saja karena hal-hal yang sebetulnya bisa dipersiapkan dari saat ini.