FEB (28/03) – Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan Dekanat Fakultas Ekonomika dan Bisnis mengadakan acara FEB Berbagi yang mengangkat tema “Merajut Kebersamaan Menuai Keberkahan Ramadhan”. Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Maret 2024 di Gedung Kewirausahaan Lantai 4 FEB Undip. Pada acara kali ini Dekanat Fakultas Ekonomika dan BIsnis mengundang lima panti asuhan dan Ustaz Dr. A. Zaenurrosyid, S.Hi., MA., sebagai pembicara.
Dalam ceramahnya, Ustaz Zaenurrosyid menyampaikan siapapun yang memakmurkan masjid maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Selain itu, beliau juga menyampaikan di bulan Ramadhan ini kita harus memperbanyak amal seperti tadarus Al-Qur’an.
Pada kesempatan kali ini Dekanat FEB Undip juga membagikan takjil gratis kepada para mahasiswa dan anak yatim piatu panti asuhan yang hadir pada acara FEB Berbagi. Hal ini diharapkan dapat membawa keberkahan di bulan yang suci ini bagi sivitas akademika Fakultas Ekonomika dan BIsnis Universitas Diponegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan hasil pemilu pada Rabu (20/3/2024). Hasil Pemilu 2024 ini menunjukkan hasil yang mengubah peta dinamika politik di parlemen, yang selama lima tahun terakhir dikuasai partai koalisi pemerintahan. Bukannya didominasi oleh partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, saat ini kekuatan partai politik rival mampu menyaingi bahkan mendominasi.
Fenomena ini membuat publik bertanya “Apakah di tengah rusaknya etika berdemokrasi sekarang, hal ini dapat membawa sebuah harapan?” atau “Apakah fenomena ini justru dapat membawa ketidakstabilan dalam parlemen?”
Berdasarkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo – Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara dari total suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Prabowo merajai 36 dari 38 provinsi di Indonesia yang membuat pasangan nomor urut 2 menang telak satu putaran.
Sementara, terdapat delapan partai politik yang akan menduduki anggota DPR, berkat perolehan suara yang melewati ambang batas parlemen, yakni 4 persen dari total suara sah nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, ambang batas (passing grade) sebesar 4 persen. Hanya parpol yang melewati passing grade tersebut yang akan diikutkan dalam penghitungan kursi DPR.
Beberapa partai yang lolos ambang batas pada Pemilu 2024 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meraih 25.387.279 (16,72 %) dari total 151.796.631 suara sah, Partai Golkar dengan 23.208.654 suara sah (15,28 %), dan Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara sah (13,22 %).
Selain ketiga partai tersebut itu, ada pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih 16.115.665 suara sah (10,61 %), Partai Nasdem dengan 14.660.516 suara sah (9,66 %), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meraih 12.781.353 suara sah (8,42 %). Menyusul di dua posisi terakhir ada Partai Demokrat dengan raihan 11.283.160 suara sah (7,43 %) dan Partai Amanat Nasional yang memperoleh 10.984.003 (7,24 %).
Dari kedelapan partai tersebut, empat di antaranya (Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN) merupakan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran yang memenangi Pemilihan Presiden 2024. Perolehan suara keempat parpol tersebut sebesar 43,17 persen, yang apabila dikonversikan menjadi perolehan kursi DPR terdapat 580 kursi di parlemen pada periode 2024-2029.
Sedangkan empat partai lainnya merupakan pengusung dua pasangan kandidat rival Prabowo-Gibran. PDI-P merupakan pengusung Ganjar – Mahfud. Sementara Nasdem, PKB, dan PKS mengusung Anies – Muhaimin. Meski belum dikonversikan, akumulasi perolehan suara partai-partai tersebut sedikit lebih tinggi ketimbang para pengusung Prabowo-Gibran, yakni 45,41 persen.
Dengan rasio tersebut, maka kekuatan politik pendukung pemerintahan baru relatif imbang dengan kekuatan yang berpotensi di luar pemerintahan. Meski elit pendukung Prabowo, khususnya Gerindra, mengaku berupaya mengundang empat partai lagi ke pemerintahan, namun hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil. PDI-P, Nasdem, PKB, dan PKS memiliki potensi sebagai oposisi terhadap pemerintah.
Kondisi politik ini berbeda dengan Pemilu 2019. Pada periode pemerintahan 2019-2024, koalisi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin mendominasi parlemen. Selama satu periode, tujuh dari sembilan partai politik pendukung pemerintah menguasai 471 dari total 575 kursi di DPR.
Partai penguasa pendukung pemerintah pada saat itu berjalan tanpa hambatan besar. Tetapi di sisi lain, proses pengontrolan dan pengkritikan melemah. Hal ini dapat berkurangnya efektivitas kerja seperti contoh: UU Cipta Kerja, UU Pemberantasan Korupsi oleh KPK, hingga rencana pengesahan RUU Daerah Khusus Ibukota baru-baru ini.
Hal ini terus mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Menurut laporan V-Dem Democracy Index 2024, indeks demokrasi Indonesia menurun dari 0,43 pada 2022 jadi 0,36 pada tahun 2023. Pada tahun 2014 (sebelum Jokowi menjabat), indeks demokrasi masih berada di angka 0,52.
Dari hasil laporan tersebut dapat ditekankan pentingnya sebuah mekanisme saling kontrol yang merupakan esensi demokrasi. Apabila mayoritas partai politik yang terpilih tidak berkoalisi dengan pasangan Prabowo – Gibran, hal ini mampu membuat terciptanya demokrasi yang sehat. Tiap pihak akan saling mengoreksi kebijakan dan adanya oposisi membuat pemerintah “terpaksa” bersikap kritis dalam membuat keputusan yang mewakili suara rakyat.
Namun, di Indonesia bisa dibilang tidak mudah bagi partai politik untuk menjadi oposisi pemerintahan. Struktur ekonomi politik yang berlangsung menawarkan lebih banyak insentif atau keuntungan ekonomi politik bagi partai politik yang mau bekerja sama dalam satu lingkaran. Sebaliknya, hampir tidak ada insentif politik atau kekuasaan yang bisa didapatkan oleh mereka yang menjadi oposisi.
Poster film All The President’s Men. (Sumber : Wikipedia)
Film ini diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan dua wartawan dari The Washington Post dalam upaya membongkar keterlibatan Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon bersama dengan jajaran pejabat Gedung Putih serta Partai Republik dalam skandal politik terbesar dan paling memalukan dalam sejarah AS yaitu Skandal Watergate.
Cerita ini diawali dengan tertangkapnya lima orang perampok yang mendobrak masuk ke dalam kantor Komite Nasional Partai Demokrat di Hotel Watergate, Washington D.C. Bob Woodward yang ditunjuk kantor beritanya untuk membuat laporan peristiwa di persidangan lima perampok tersebut kemudian menemukan indikasi aneh yaitu nama serta nomor telepon Howard Hunt, seorang mantan petinggi CIA yang tertulis di dalam catatan salah satu perampok. Hunt juga pernah bekerja di Gedung Putih sebagai penasihat Presiden Richard Nixon.
Keanehan semakin terlihat dari ketertutupan informasi oleh kantor penasihat presiden terhadap pertanyaan Bob Woodward dan Carl Bernstein mengenai Howard Hunt. Woodward pun menghubungi oleh seorang pejabat di lembaga intelijen AS, yang dijuluki “Deep Throat” sebagai nama samarannya. Petunjuk demi petunjuk mulai diberikan kepada kedua wartawan ini (Bob Woodward dan Carl Bernstein), salah satunya adalah dengan cara mengikuti catatan transaksi keuangan yang ditemukan pihak penegak hukum dari para pendobrak Watergate.
Melalui investigasi lebih lanjut yang dilakukan para wartawan ini, mereka berhasil menemukan jejak uang dalam bentuk cek sebesar USD$25.000, atas nama Kenneth Dahlberg. Ketika ditanya, Dahlberg mengatakan ketidaktahuannya mengenai bagaimana cek atas namanya bisa berakhir di catatan para pendobrak. Setelah ditelusuri, ternyata ia memberi cek tersebut kepada Mantan Menteri Perdagangan AS, Maurice Stans yang juga mengatur keuangan tim kampanye Nixon.
Informasi tersebut menjadi bukti korelasi kuat antara pendobrak Watergate dengan tim kampanye Nixon yang mengindikasikan keterlibatan tidak langsung Presiden Nixon dalam kegiatan ilegal yang dilakukan Partai Republik dalam upaya menyabotase kampanye Partai Demokrat untuk pemilihan presiden AS tahun 1972. Cerita berlanjut dengan investigasi lebih lanjut dari para wartawan terhadap keterlibatan para jajaran pejabat Gedung Putih dan Partai Republik dalam aktivitas ilegal yang dilakukan selama masa kampanye. Film diakhiri dengan ketikan mesin tik yang menulis “Presiden Nixon Mundur” pada tahun 1974.
Film bergenre misteri ini berhasil menggambarkan situasi mencekam di dalam film yang membuatnya terasa sangat nyata oleh banyak penonton, sehingga membuat merinding untuk membayangkan situasi pada saat itu. Contohnya adalah cara komunikasi wartawan dengan “Deep Throat” yang tidak menggunakan telepon melainkan kode berupa bendera di depan apartemen ataupun sandi-sandi yang tertulis di koran untuk bertemu karena adanya penyadapan, padahal itu terjadi di negara dengan ruang kebebasan pers yang cukup tinggi.
Meski begitu, film ini menjadi bukti nyata peran pers yang bebas dalam kontrol kekuasaan untuk menentukan nasib orang banyak. Langka untuk investigasi pers terhadap satu kasus berujung pada jatuhnya sebuah pemerintahan yang telah melakukan kecurangan, namun “All The President’s Men” menunjukkan bahwa hal itu tidak mustahil. Dari film ini kita bisa belajar bahwa jurnalisme dan kebebasan pers bisa menjaga jalannya pemerintahan tetap on-track.
Karena pada akhirnya, kebenaran-lah yang sebenarnya ingin dicapai oleh jurnalisme melalui independensinya, bukan karena motif keberpihakan terhadap suatu kelompok tertentu tapi karena kewajiban moral kepada publik. Dengan kebenaran, maka harapan akan masa depan yang lebih baik bisa terjamin, sesuai dengan kutipan dari Bob Woodward: “Harapan akan terus ada selama kebenaran masih dikejar.”
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Baidowi membuat usulan yang menarik perhatian publik. Ia mengusulkan untuk memasukkan ketentuan khusus dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) terkait status Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Artinya seluruh elemen kepemerintahan bisa pindah ke ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur, tetapi pusat kegiatan dan aktivitas badan legislasi (parlemen) akan tetap berlokasi di Jakarta.
“Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di DKJ, termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen. Artinya aktivitas parlemen bisa di IKN tapi pusat kegiatannya di DKJ”, ujar anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Senin (18/3/2024). Namun usulan ini mendapat penolakan dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro meminta agar DPR dan unsur keparlemenan yang lain supaya mengikuti langkah Pemerintah yang akan memindahkan aktivitas dan kegiatannya ke IKN dalam waktu kedepan.
Meski DPR-RI telah menyatakan sikap untuk tetap pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada Selasa (19/3/2024), fenomena tersebut terbukti menarik perhatian dan sorotan publik belakangan ini. Sebagai masyarakat, kita hanya perlu bertanya “Apakah mungkin usulan tersebut direalisasikan?” dan “Dampak apa yang akan ditimbulkan jika begitu?”
Sudah menjadi hal yang biasa untuk sebuah negara memiliki lebih dari satu ibu kota, karena banyak negara yang menerapkan hal tersebut. Belanda misalnya, memiliki dua kota yang menjalankan peran pemerintahan: Amsterdam sebagai ibu kota resmi, sementara Den Haag merupakan pusat pemerintahan serta tempat kedudukan badan legislatif dan yudikatif. Negeri jiran kita Malaysia juga mempunyai Kuala Lumpur sebagai ibu kota utama dan Putrajaya sebagai pusat administratif, tempat Perdana Menteri nya berkantor.
Namun kasus yang paling menarik untuk dilihat adalah Afrika Selatan, yang mempunyai tiga ibu kota sekaligus: Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Ketiga ibu kota tersebut dibagi sesuai basis pemerintahannya yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif; Pretoria sebagai ibu kota eksekutif, Cape Town ibu kota untuk badan legislatif dan Bloemfontein yang merupakan ibu kota yudisial.
Afrika Selatan mempunyai alasan tersendiri dibalik pemecahan ibu kota nya yang dipengaruhi faktor historis. Saat Serikat Afrika Selatan dibentuk pada 1910, ada sengketa besar dalam menentukan lokasi ibu kota negara baru ini, faktor lokasi juga dipengaruhi secara besar oleh segregasi ras atau Apartheid yang terjadi di negara tersebut. Akhirnya muncul kesepakatan untuk memecah kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga ibu kota tersebut untuk mencapai keseimbangan nasional. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Sampai saat ini belum ditemukan urgensi untuk memecah ibu kota dengan dua fungsi pemerintahan yang berbeda. Jika usulan tersebut diterapkan, roda pemerintahan dikhawatirkan akan berjalan kurang efektif akibat jarak antar kota yang jauh. Selain itu, hal tersebut juga bisa mengganggu fokus kerja lembaga legislatif kita karena perbedaan tempat dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas parlemen.
Akan semakin menarik jika kita menelaah usulan senada yang disampaikan sebelumnya oleh seorang anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada Jumat (15/3/2024) yang menawarkan pembagian tiga wilayah untuk menjadi ibu kota. Pembagian yang dimaksud sesuai dengan rumpun Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, persis seperti yang dijalankan di Afrika Selatan. “Perlu juga kita pertimbangkan untuk mensegmenkan ibu kota negara ini, yaitu bisa saja nanti ibu kota negara itu dibagi menjadi tiga klaster,” katanya.
Meski berpotensi untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia, dampak negatif akibat administrasi yang tidak efektif akan lebih berdampak untuk stabilitas pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk menyelaraskan elemen-elemen pemerintahan di satu tempat sekaligus demi berjalannya efektivitas administrasi dan efisiensi birokrasi pemerintahan. (RR)
Faisal Basri selaku pembicara sedang memaparkan materi (Sukma/Edents)
FEB (21/3) – Meninjau ramainya pertanyaan mengenai penyebab kenaikan harga beras, Divisi Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro menyelenggarakan sebuah gelar wicara bertajuk “Miris, Negara Agraris, Bahan Pangan Menipis”. Acara berlangsung dari pukul 14:30 – 16:00 WIB yang bertempat di Hall Pertamina Gedung Dekanat FEB Undip.
Acara ini menyajikan dua perspektif dalam memandang peristiwa kenaikan harga beras ini, yaitu perspektif ahli (ekonom) dan perspektif petani dengan memegang satu argumen kuat yaitu bahwa kenaikan harga beras tidak ada kaitannya dengan bencana alam.
Dengan menghadirkan dua pembicara hebat dalam lingkup ekonomi, Talkshow ini bertujuan untuk membuka mata para mahasiswa tentang apa yang lebih mungkin menjadi penyebab kenaikan harga beras, didukung dengan rangkaian data dan perbandingan harga beras di seluruh dunia.
Faisal Basri, S.E., M.A., selaku pembicara pertama pada gelar wicara ini yang juga merupakan pendiri dari Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memaparkan tentang kondisi harga bahan pangan terutama beras di Indonesia yang mencapai rekor tertinggi pada Februari 2024 atau bertepatan dengan bulan pemilu. Sedangkan data dari Food and Agriculture Organization for the United Nations (FAO) menunjukkan bahwa harga pangan dunia secara keseluruhan mengalami penurunan dan hanya Indonesia yang mengalami kenaikan. Selain itu, Beliau juga menyinggung mengenai penyebab bencana alam yang dikatakan oleh pemerintah. Data menunjukkan bahwa tahun 2023 bukanlah yang terburuk dalam hal bencana alam, tetapi mengapa tingkat impor beras meroket hingga berkali-kali lipat dari 0,4 juta ton pada tahun 2022 menjadi 3 juta ton pada tahun 2023. Hal tersebutlah yang perlu dipertanyakan. Tak luput juga disebutkan mengenai adanya praktek perburuan rente dan politisasi beras di tangan politikus yang menjadi kunci penyebab dari peristiwa ini.
Tak hanya dari sisi Ekonom, gelar wicara ini juga menghadirkan pembicara kedua yaitu Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sugiyanto, M.S., yang merupakan salah satu dosen ekonomi FEB Undip. Beliau memaparkan peristiwa kenaikan harga beras ini dalam perspektif petani, yang mana sebetulnya dampak positif atau keuntungan dari kenaikan harga ini tidak dinikmati oleh petani, tetapi pada distributor atau perantara. Tak hanya itu, beliau juga menyoroti Undang-undang awal yang kini telah diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja. Beliau menilai bahwa perundang-undangan inilah yang menyebabkan langkah-langkah pemerintah kurang tepat, seperti tingginya impor. Selain itu, sama seperti pembicara pertama, beliau juga menyinggung tentang politik pangan. “Kembalikan politik pangan kepada basis potensi yang ada, dan ganti UU Ciptaker”, ucap beliau saat menutup pemaparan.
FEB (14/03) – Masih dalam rangka memperingati Dies Natalis FEB Undip ke-64, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro menyelenggarakan Rapat Terbuka Senat dan Orasi Ilmiah pada hari Kamis, 14 Maret 2024 di Hall Gedung Lab Kewirausahaan FEB Undip. Mengangkat tajuk “Sinergi dan Akselerasi dalam Memperkuat Rekognisi Internasional”, acara ini menghadirkan Prof. Dr. Muliaman D. Hadad, S.E.,M.PA.,Ph.D selaku Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh sivitas akademika FEB Undip.
Acara dibuka oleh Sekretaris Senat Akademik Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Dr. Mahfudz, S.E.,M.T. kemudian dilanjutkan sambutan Dekan FEB Undip, Prof. Faisal, S.E., M.Si.,Ph.D, sambutan perwakilan IKAFE Undip, dan sambutan Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama,S.H.,M.Hum.
Prof. Dr. Muliaman D. Hadad, S.E.,M.PA.,Ph.D memaparkan diskusi mengenai Diplomasi ekonomi di tengah ketidakpastian Ekonomi global pascapandemi. Muliaman menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi pascapandemi berperan dalam pemulihan ekonomi, peningkatan akses pasar, mendorong investasi, stabilitas ekonomi global, inovasi dan transformasi ekonomi, serta penguatan kerjasama ekonomi global.
Muliaman memberikan beberapa best practice diplomasi ekonomi di beberapa negara yang bisa dijadikan pertimbangan, yakni Singapore Economic Diplomacy, Germany Economic Diplomacy, BRI China, European Union (EU) Single Market, dan global korea. Lebih lanjut Muliaman menjelaskan bahwa trend perkembangan diplomasi perlu didukung diplomasi ekonomi digital, diplomasi Green and Sustainable, global value chain and supply chain resilience, inklusivitas, dan integrasi ekonomi regional.
“Diplomasi ekonomi di tengah ketidakpastian global merupakan upaya multidimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah melainkan non state actor atau para pemangku kepentingan lain yang terkait. Untuk menjamin efektivitas diplomasi ekonomi diperlukan pemahaman dan analisa mendalam atas potensi perubahan lingkungan dan kecenderungan yang berkembang serta kebiasaan-kebiasaan baru pascapandemi,” tutup Muliaman. (TG)
Talk show bersama Ferdian Timur dan Theo Derick (Nares/Edents)
FEB (07/03) – Dalam rangka memperingati Dies Natalis FEB Undip ke-64, Fakultas Ekonomika dan Bisnis bersama Pegadaian Kanwil XI Semarang mengadakan talk show yang bertajuk Gold Generation Fest 2024 dengan mengangkat tema “Creating Indonesia’s Golden Generation: The Future Leader & Agent of Change” di Gedung Kewirausahaan FEB Undip 7 Maret 2024. Acara ini diisi oleh Ferdian Timur Direktur Keuangan PT Pegadaian dan Theo Derick seorang entrepreneur dan investor yang menginspirasi.
Ferdian Timur selaku pembicara menyampaikan dalam pembahasan mengenai peluang dan tantangan bagi gen Z, kemampuan berkomunikasi melalui teknologi menjadi keunggulan utama. Namun, tantangan terbesar bagi Generasi Z adalah memahami karakteristik orang dan mendengarkan dengan baik. Sementara itu, Theo Derick menyoroti pentingnya pendidikan etika di tengah kemudahan akses informasi. Ancaman tenaga kerja asing juga perlu ditanggulangi dengan memperkuat mentalitas kita.
Talk show ini juga membahas skill yang dibutuhkan oleh Generasi Z agar selalu adaptif terhadap perubahan, mengatasi masalah dengan mindset bukan dengan mengeluh, kemampuan berkomunikasi yang menjadi pengaruh dalam penilaian diri dan kenyamanan bagi lawan bicara, dan pengenalan diri sendiri. Ferdian Timur memberi masukan bagi gen z untuk menghadapi generasi lain dengan adaptabilitas dan pemahaman terhadap lingkungan kerja menjadi kunci. Sementara Theo Derick menekankan pentingnya kesadaran akan posisi, usia, dan jabatan lawan bicara dalam berkomunikasi.
Untuk mempertahankan Generasi Z dalam perusahaan perlu memberikan ruang dan kepercayaan, serta apresiasi secara verbal, aktifitas bersama, atau sekadar traktir makanan dapat menjadi motivasi yang besar dan memberikan kenyamanan bagi gen z betah pada lingkungan kerjanya. Pembahasan terakhir dalam talk show membahas terkait best practice bagi Generasi Z adalah mencari pengalaman kerja sejak kuliah dan memiliki rencana karier yang jelas. Dengan kesiapan adaptatif, kolaboratif, dan penuh semangat, Generasi Z berpotensi menjadi motor penggerak Indonesia menuju kejayaan pada tahun 2045.
FEB (07/03) – Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro menggelar acara bazar dan talkshow dalam rangka memperingati Dies Natalis FEB Undip ke-64 pada Kamis, 7 Maret 2024. Bertempat di area Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas, acara ini mengusung tema “Creating Indonesia’s Golden Generation: The Future Leader & Agent of Change” dan bekerja sama dengan beberapa UMKM serta lembaga eksternal yaitu Pegadaian Kanwil XI Semarang. Berbeda dengan event tahun lalu, tahun ini pihak penyelenggara lebih fokus untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 dengan diadakannya talkshow sebagai pengganti kegiatan lomba memancing dan lomba band yang diadakan tahun lalu. Acara ini sekaligus untuk transfer ilmu dari beberapa tokoh yang berpengalaman seperti influencer kepada mahasiswa yang merupakan agent of change.
Terdapat kurang lebih 50 stand UMKM yang terdiri dari stand makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Tidak hanya makanan dan minuman, beberapa stand juga menjual pakaian dan aksesoris. Event bazar ini menjadi wadah UMKM untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Terdapat pula panggung live band yang menjadi daya tarik bagi mahasiswa FEB maupun luar FEB untuk mengunjungi event bazar Dies Natalis ini.
Beberapa dari penjual mengetahui event ini dari berbagai sumber informasi seperti keluarga, teman, grup UMKM, dan dari dosen FEB Undip. Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa pengunjung, mereka mengatakan tertarik pada beberapa makanan unik seperti Warung Korea karena stand Warung Korea sangat eye catching. Menurut pengalaman mereka yang sudah mengikuti acara Dies Natalis di tahun-tahun sebelumnya mereka menyatakan bahwa terdapat banyak perbedaan konsep dan komposisi dari event bazar tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya.
Pedagang pasar tradisional menyebut kenaikan harga beras yang terjadi belakangan adalah yang tertinggi dalam sejarah. Kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pada bulan maret dan mencetak rekor baru, tembus hingga kisaran Rp. 16,450 per kg untuk beras premium, dan Rp. 14,320 per kg untuk beras medium yang telah mengalami penurunan Rp. 10 sebelumnya (CNBC Indonesia 04/03). Harga beras yang melambung ini memberikan pukulan keras bagi ekonomi rumah tangga, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, mengingat beras adalah sumber karbohidrat utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kondisi ini tentu memprihatinkan dan sangat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial di kalangan masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dasar mereka sehingga lebih rentan untuk mengalami gangguan kesehatan seperti malnutrisi. Selain itu, kenaikan harga beras juga akan menekan daya beli masyarakat untuk barang dan jasa, sehingga secara tidak langsung berdampak ke sektor ekonomi lainnya yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Lantas, apakah faktor penyebab kenaikan harga beras belakangan ini?
Dilansir dari BBC News Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan kenaikan harga beras belakangan disebabkan oleh faktor alam yaitu perubahan iklim yang ekstrim akibat El Nino yang menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah. (CNN Indonesia 28/02). Badan Pangan juga menambahkan penyebab lain dari kenaikan harga ini yaitu kenaikan sewa lahan dan harga pupuk. Faktor alam tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang mengatakan bahwa kenaikan harga pangan yang sedang terjadi juga ditemukan di hampir seluruh negara akibat fenomena alam El Nino.
Namun banyak Ekonom beranggapan bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar, karena tidak ditemukan kenaikan harga pangan di Vietnam dan Thailand yang seharusnya juga terdampak oleh perubahan iklim ekstrim. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengatakan ada tendensi dari banyak kalangan pejabat untuk mengkambinghitamkan El Nino untuk menjelaskan kenaikan harga pangan. El Nino adalah fenomena alam yang sudah diprediksi sejak lama, sehingga seharusnya sudah dimitigasi. Ia pun menilai kenaikan harga beras saat ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dan ketersediaan pupuk bagi petani.
Lebih lanjut, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan terjadi perebutan stok antara pengusaha ritel modern dengan pemerintah untuk stok dengan alasan pemenuhan program yang telah dijanjikan. “Ada kaitan antara beras bansos dan beras pasaran. Jadi terjadi perebutan dan itu benar”. Bhima mengatakan bahwa kelangkaan beras bukan dipicu oleh kesengajaan pelaku usaha untuk menyembunyikan stok, tetapi karena stok nya digunakan untuk bansos sehingga terjadi kelangkaan.
Kelangkaan stok beras di pasar menjadi penyebab utama kenaikan harga. Hal ini jelas menekan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, terutama masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk menjamin kembali ketersediaan stok beras untuk menekan harga beras. Karena harga beras merupakan indikator penting bagi perekonomian dan terutama kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah juga harus merangkul seluruh elemen masyarakat supaya mampu mendorong stabilitas harga beras dan menjaga ketahanan pangan.
