Sebagai Forum Terbuka untuk Mahasiswa Kritisi Calon Pemimpin Undip, Roadshow Pemilihan Umum Raya di FEB Undip Berlangsung Panas

Sumber: Dok Pribadi

Semarang, 13 Desember 2024 – Bertempat di Dome Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip), acara Roadshow Pemilihan Umum Raya bertajuk “Kampus Kuning Memanggil” berhasil terselenggara. Forum terbuka ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi serta kritik kepada calon Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA UM) Undip tahun 2025 serta calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip 2025. 

Karena persiapan yang panjang dari pihak panitia sehingga acara yang semula tertulis pukul 09.00 WIB akhirnya dimulai pukul 10.00 WIB. Forum diawali dengan menghadirkan dua kandidat utama MWA UM, yaitu Christian Dwi Tama Putra dari prodi Manajemen 2021 dan Muhammad Ibnu Athaillah dari prodi Ekonomi 2022. Acara dimulai dengan sesi pemaparan visi-misi, kedua calon menyampaikan apa perubahan positif yang ingin mereka bawa di lingkungan kampus.

Christian mengusung visi untuk membangun mahasiswa Undip yang berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera, sembari berkontribusi aktif dalam pengembangan universitas dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan advokasi kebijakan strategis melalui program unggulan seperti FORUM Undip untuk membahas isu-isu terkini kampus dan PILAR yang fokus pada pengawalan isu strategis mahasiswa.

Sementara itu, Muhammad Ibnu Athaillah menawarkan visi untuk menjadikan MWA UM sebagai katalisator yang “Digdaya”, tidak terkalahkan dalam mewakili aspirasi mahasiswa. Ia memperkenalkan program Rembuk Undip, sebuah forum diskusi strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan isu mahasiswa. Dalam pidatonya, Ibnu juga menekankan pentingnya transparansi melalui MWA Menfess untuk menjaring aspirasi secara anonim.

Setelah pemaparan dari kedua kandidat, acara kemudian berlanjut ke dalam sesi tanya jawab dimana terdapat kesempatan bagi moderator dan mahasiswa yang hadir untuk berdiskusi, bertanya, maupun untuk mengkritisi secara langsung. Pertanyaan terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), peningkatan fasilitas kampus, serta strategi penguatan otonomi universitas sebagai PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) menjadi sorotan utama. 

Rafi Ridha Tockary Ketua Bem FEB Undip 2025 memberikan pertanyaannya mengenai mekanisme UKT dan standar proses transparansi di Universitas lain. Para calon belum mengetahui secara detail dari standar mekanisme di Universitas lain. 

“Kalian haruslah lebih menggali lebih dalam lagi mengenai isu UKT lagi agar dapat menemukan solusi yang tepat,” kata Tockary. 

Para mahasiswa juga memberikan kritik tajam serta menyampaikan aspirasi mereka terhadap MWA yang selama ini dinilai tidak efisien dalam menyampaikan suara mahasiswa dan dinilai hanya sekadar membantu rektorat bukan mahasiswa. Kedua kandidat memberikan solusi dan komitmen untuk membawa isu-isu tersebut ke dalam forum pengambilan keputusan. Mahasiswa kemudian mengingatkan mengenai hakikat para calon kandidat MWA dan tanggung jawab yang akan mereka emban dimana mereka akan berhadapan dengan para petinggi kampus dan peran besar kedepannya berkaitan dengan memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan di bidang non akademik serta sebagai organ yang menetapkan.

Sesi selanjutnya beralih kepada pemaparan dari dua pasangan calon BEM Undip, yakni Arkan Nugraha dan Sajida Rahmawati pasangan kandidat pertama Calon Ketua BEM Undip 2025 serta Aufa Atha Ariq dan Khayimas Atha Chisbaini pasangan kandidat kedua Calon Ketua BEM Undip 2025. Kedua pasangan membawa visi besar yang diharapkan mampu mengarahkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) menuju kemajuan yang signifikan.

Pasangan Arkan-Sajida, dengan nama kabinetnya Kabinet Langkah Optimistik, mengusung visi untuk menciptakan mahasiswa Undip yang memiliki profil COMPLETE (Communicator, Professional, Leader, Thinker, Entrepreneur, Educator). Mereka menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan progresif di kampus. Dalam Grand Design-nya, mereka menyoroti relevansi Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan kampus dan program pengembangan.

Sementara itu, pasangan Ariq – Khayimas, dengan Kabinet Garda Restorasi, berfokus pada upaya mengatasi keresahan mahasiswa dengan solusi konkret. Mereka menawarkan program kerja berbasis evaluasi yang berorientasi pada hasil nyata, seperti pengawalan isu pendidikan tinggi, pengembangan kesehatan mental, dan transparansi kebijakan. Dalam Grand Design-nya, pasangan ini menekankan pentingnya membangun sinergitas antara organisasi mahasiswa dengan birokrasi universitas demi meningkatkan efektivitas advokasi dan pelayanan.

Dalam forum ini, mahasiswa membahas berbagai isu penting, seperti:

1. Kenaikan Biaya Pendidikan: Mahasiswa meminta kepastian terkait kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang sering menjadi beban ekonomi. Kedua pasangan sepakat untuk menjadikan transparansi dan advokasi UKT sebagai prioritas. 

2. Kurangnya komunikasi antara BEM Undip dengan Fakultas: Hal ini dipaparkan oleh Sena Habibi Ketua Bem FEB Undip 2024 yang mengatakan bahwa kapasitas sebagai calon pemimpin dipertanyakan ketika pada forum kali ini kedatangan mahasiswa sangatlah sedikit yang menunjukkan antusias publik dan awareness mahasiswa sangatlah rendah terhadap pasangan kandidat Calon Ketua BEM Undip sehingga mahasiswa tidak mengetahui atau tidak datang untuk proses Pemira. Para calon merespon hal tersebut dengan menyatakan akan terus melakukan sosialisasi dan penggunaan media sosial untuk menjangkau mahasiswa FEB. Para calon kemudian juga menyinggung akan memperbaiki proses komunikasi internal organisasi yang saat ini dirasa masih bersifat satu arah ingin dibenahi menjadi dua arah.

3. Mahasiswa menilai Program BEM Undip yang dinilai masih samar dan belum memiliki pondasi yang kuat. Mahasiswa mengharapkan adanya rancangan yang matang dan implementasi yang dapat diukur secara konkret agar rancangan program tidak seolah-olah hanya untuk menghabiskan anggaran. Hal ini penting agar program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan mahasiswa dan dapat memenuhi skala prioritas.

Reporter: Alvaro, Aldo

Pemira Undip 2024: Kritik Keras Terhadap KPPR Warnai Roadshow di FSM

Sumber: Dokumentasi pribadi

FSM (6/12) – Roadshow Pemira Undip 2024 resmi dimulai hari ini. Fakultas Sains dan Matematika (FSM) menjadi fakultas pertama yang dikunjungi dalam rangka Roadshow Pemira Undip 2024. Menggunakan jas lab ala mahasiswa FSM, pasangan calon BEM Undip 2025 dan para calon Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA-UM) mengutarakan gagasan dan ide mereka dalam kontestasi Pemira Undip 2024.

Pemaparan dimulai dari Muhammad Ibnu Athaillah lalu disusul oleh Christian Dwi Tama Putra selaku calon MWA UM dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian dilanjut Imanda Putri Lidia Latif selaku calon MWA UM dari Fakultas Hukum. Acara kemudian dilanjut dengan pemaparan visi misi serta gagasan dari pasangan calon ketua bem undip 2025 yang dimulai oleh pasangan nomor urut 2 Ariq-Khayi. Sesi pemaparan diakhiri oleh pemaparan visi-misi dan gagasan Arkan-Sajidah selaku pasangan nomor urut 1.

Di tengah keberjalanan acara, forum diwarnai lontaran kritik keras terhadap pihak KPPR oleh beberapa mahasiswa FSM. Mahasiswa FSM mengeluhkan kinerja KPPR yang dinilai tidak profesional. Misalnya, keterlambatan dimulainya acara, konfirmasi kepastian acara yang dadakan, kebutuhan panelis yang dirasa tidak memadai, dan beberapa miskomunikasi terkait perizinan tempat. 

“Menurut aku sangat jauh dari kata profesional ya, jauh sekali karena ya tadi yang sudah aku sebutkan koordinasi tidak ada sebelumnya kemudian konfirmasi itu tidak dilakukan” ujar Ketua BEM FSM, Hana Tsabita. “..kita tahu bersama timeline berubah secara sepihak,.… yang sebelumnya FSM bukan fakultas yang pertama akhirnya FSM itu menjadi fakultas yang pertama. Jadi kita bisa lihat mungkin mereka coba-coba” tambahnya.

Bayu Saputra, Kadiv PDD mewakili pihak KPPR yang ada di lokasi dikarenakan Ketua KPPR Undip berhalangan hadir karena sakit memberikan tanggapan perihal kritik yang dilontarkan oleh audiens. 

“Kami sudah berkoordinasi dengan SM Fakultas Sains dan Matematika, dari SM FSM bilang ke kami bahwa tempatnya sudah ada persetujuan, bisa langsung dipakai, tapi ternyata dari satpam ada miskomunikasi antara satpam dan SM Fakultas,” 

“itu kan yang menghubungi dari ketua kami ya, Alvito sendiri, dan aku pun baru tau pagi itu si Vito juga baru menghubungi ketua bem nya, aku belum tahu penjelasannya kenapa dia baru menghubungi pagi itu,” tambahnya saat ditanya terkait keterlambatan konfirmasi.

Reporter: Qosim & Rayhan

Pemilihan Umum Raya Undip 2024: Calon Ketua BEM Nomor Urut Tiga Diduga Mengundurkan Diri

Sumber: Instagram

Di tengah rangkaian masa kampanye Pemira Undip, calon Ketua BEM nomor urut tiga Muhammad Hidayatulloh Nur Farisy diduga memutuskan untuk mundur dari kontestasi Pemira Undip pada Kamis, 5 November 2024. Keputusan ini muncul hanya lima hari setelah memasuki masa kampanye. Melalui pesan di grup whatsapp tim suksesnya, Farisy mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri dari pencalonan Ketua BEM Undip 2025.

Farisy menyertakan beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan keputusannya. Selain beberapa faktor pribadi seperti kondisi fisik dan mental, persetujuan orang tua dan kondisi akademik yang dirasa terancam, Ia juga menyampaikan poin keresahannya mengenai ajang Pemilihan Umum Raya yang dinilai kurang sehat serta kegagalan panitia dalam mengatasi kejanggalan dan kecurangan yang menurutnya dirasakan kehadirannya dalam kontestasi ini.

Sumber: Instagram @siswa.odm

Namun satu poin dasar dari keputusan ini yang paling ramai dibicarakan adalah kegagalannya untuk menemui 18 mahasiswa/i Teknik Perkapalan yang Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) nya diduga disalahgunakan. Seperti yang diketahui, diduga terdapat penyalahgunaan KTM sebanyak 18 mahasiswa Teknik Perkapalan oleh tim sukses nomor urut tiga demi keperluan persyaratan Pemira tanpa adanya izin dari Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan (HIMASPAL). Sebelumnya, pasangan calon Farisy-Andi sudah membuat klarifikasi permohonan maaf atas hal tersebut, namun video yang sudah menyebar ke seluruh fakultas tersebut dianggap menjadi hambatannya untuk melanjutkan kontestasi.

Sedangkan dari KPPR belum ada pernyataan resmi atau pengetahuan terkait hal tersebut. Reporter kami berhasil mewawancarai pihak KPPR yang hadir pada saat roadshow Pemira di Fakultas Kesehatan Masyarakat (6/12). “Kami belum mengetahui soal itu, mungkin nanti press release atau tim sukses yang menghubungi kami lalu akan kami buatkan berita acaranya” ujar Bayu Saputra selaku Kepala Divisi PDD KPPR. Indikasi mundurnya cakabem nomor urut tiga diperkuat dengan ketidakhadiran pasangan calon pada roadshow FSM Jumat, 6 November.

Penulis: Rayhan Riza

Musyawarah Mahasiswa FEB Undip: Tockary Resmi Menjadi Ketua BEM FEB Undip 2025

FEB (5/12) – Melalui Sidang Pleno 4 dalam Musyawarah Mahasiswa, Rafi Ridha Tockary resmi menjadi Ketua BEM FEB Undip 2025. Meskipun menerima sejumlah catatan dan kritik terhadap GDO dan gagasan yang dibawakan,  Tockary disepakati untuk mengemban posisi tersebut.

Tockary menjelaskan GDO yang hari ini ia paparkan bukan berupa produk final, ia akan menginventarisir masalah yang hadir di lapangan untuk pembentukan gagasan yang lebih konkret, “Saya secara pribadi tentu akan berkomitmen menjalankannya ketika itu sudah menjadi sebuah GDO yang final. Sebuah rancangan yang harapannya betul-betul bisa menyentuh semua aspirasi yang ada di masyarakat FEB itu sendiri.”

Tockary pun menjelaskan bahwa masalah-masalah yang hadir di FEB Undip tidak mungkin ia selesaikan sendiri. Perlu sinergitas baik dengan Organisasi Mahasiswa maupun pihak Dekanat atau Rektorat untuk menciptakan FEB yang lebih baik. 

Setelah kemenangan kotak kosong hingga diadakan Musyawarah Mahasiswa, Tockary mengaku tidak mudah baginya untuk kembali maju sebagai calon Ketua BEM FEB. Namun, setelah diadakan penjaringan kedua, ia menerima banyak dukungan dari teman-temannya untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan yang terjadi hari ini, “beberapa orang men-dm saya, beberapa orang mendukung dan menyokong saya untuk menyelesaikan masalah krisis kepemimpinan dan masalah-masalah yang kemudian bisa berefek domino di FEB itu sendiri. Lahir dari situ saya coba komitmen dalam diri saya untuk kemudian akhirnya mengumpulkan tekad untuk kemudian maju kembali.”

Terkait wakil, Tockary mengaku belum mempersiapkannya, “untuk masalah wakil, jujur kita belum ada discuss ke arah sana, perlu nanti akan diwacanakan untuk diskusi lebih lanjut karena posisi wakil, posisi sentral. Jadi aku akan berdiskusi dengan Mas Gibran (wakil Tockary saat Pemira) dan teman-teman yang lain untuk memetakan baiknya seperti apa,” jelasnya. 

Sena Habibi, selaku Ketua BEM FEB 2024, menjelaskan bahwa Musyawarah Mahasiswa adalah proses yang sudah dilalui secara formal dan legal, “Ya, banyak proses yang sudah dilalui oleh teman-teman FEB khususnya teman-teman Ormawa. Dan ya, proses ini tentu proses yang formal, proses yang legal, yang juga dilalui oleh marwah lah. Yang kita sama-sama sepakati di forum gitu, sehingga gagasan sudah dipaparkan dan pun kedepannya ketika pasca Tockary disepakati hari ini masih ada catatan-catatan, masih ada tanggung jawab untuk dia lebih dekat ke mahasiswa khususnya ke teman-teman ormawa lah untuk menyerap aspirasi.”

Penulis: Teby

Reporter: Teby, Aldo

Musyawarah Mahasiswa FEB UNDIP: Tockary Kembali Maju Menjadi Calon Ketua BEM FEB UNDIP 2025

Rafi Ridho Tockary sebagi calon ketua BEM GEB UNDIP 2025 (Sumber: pribadi)

FEB (5/12) – Lanjutan Sidang Pleno 3 dalam rangkaian Musyawarah Mahasiswa FEB UNDIP resmi mendapatkan calon baru untuk Ketua BEM FEB UNDIP 2025. Rafi Ridho Tockary mahasiswa Manajemen angkatan 2022 secara sah maju menjadi Calon Ketua BEM FEB 2025 setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Management Student Association (MSA), UKM-F Futsal dan Sepak Bola, dan Economic Voice. 

Didasari adanya krisis kepemimpinan pada BEM FEB UNDIP, dirinya membulatkan tekad untuk kembali maju menjadi Calon Ketua BEM FEB UNDIP 2025. Kembali mengusung kabinet Bahtera Asa, Tockary membawa komitmen untuk menjadikan BEM FEB UNDIP sebagai wadah yang inklusif bagi FEB UNDIP, UNDIP, dan Indonesia. Tockary berfokus pada beberapa isu seperti kekerasan seksual, permasalahan ormawa, iklim diskusi isu ekonomi dan politik, dan stagnasi iklim kaderisasi yang dianggap Tockary belum terciptanya pengembangan dan solusi yang maksimal.

Tockary mengaku bahwa gagasan yang ia tuangkan dalam Grand Design Organization (GDO) masih belum final, masih ada permasalahan belum ia jaring. “Secara garis besar GDO yang saya lampirkan pada hari ini tidak ada perubahan signifikan dan bukan merupakan GDO final, saya masih menampung masukan demi masukan dari seluruh ormawa.” 

Penulis: Qosim

Reporter: Qosim, Aldo

Musyawarah Mahasiswa FEB UNDIP: Calon Ketua BEM FEB Mengundurkan Diri, Sidang Pleno 3 Ditangguhkan

Raihan Sayyid memutuskan untuk mengundurkan diri (dokumen pribadi)

FEB (4/12) – Sidang Pleno 3 dalam rangkaian Musyawarah Mahasiswa ditangguhkan dan akan dilanjutkan besok pagi. Raihan Sayyid Husain mahasiswa Akuntansi angkatan 2022 yang sebelumnya mencalonkan diri menjadi Ketua BEM FEB periode 2025 memutuskan mengundurkan diri dalam kontestasi. 

Keputusannya hari ini sudah ia pikirkan baik-baik dan juga konsultasikan ke berbagai pihak. Raihan menjelaskan bahwa alasannya sedari awal untuk maju dalam kontestasi ini karena adanya dorongan dari teman-temannya, bukan lahir dari dirinya sendiri, “saya rasa saya masih belum siap untuk menjadi Ketua BEM FEB.” 

Selain itu, terdapat pula alasan pribadi yang mendasari pengunduran dirinya, “saya harap keputusan saya tidak hanya yang terbaik untuk saya. Lebih jauh lagi untuk BEM FEB, dan lebih jauh lagi untuk FEB Undip,” jelasnya. 

Kayla, selaku Wakil Ketua BEM FEB juga menyampaikan bahwa keputusan Raihan hari ini bukan keputusan yang mendadak melainkan sudah dikonsultasikan terlebih dahulu. Ia juga menyampaikan bahwa untuk mengemban amanah sebagai Ketua BEM perlu kesiapan secara materiil, pengetahuan, dan mental, “jika calon belum siap akan hal itu, keputusannya perlu kita hormati.”

Penulis: Teby

Reporter: Teby, Aldo

Mengusung Kabinet Solvata, Rayhan Sayyid Husain Maju sebagai Calon Ketua BEM FEB Undip 2025 dalam Musyawarah Mahasiswa

(29/11) FEB – Sidang Pleno 3 dalam rangkaian Musyawarah Mahasiswa berhasil menetapkan satu nama calon Ketua BEM FEB Undip periode 2025. Rayhan Sayyid Husain, mahasiswa akuntansi angkatan 2022, secara sah dapat mencalonkan diri setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Keluarga Mahasiswa Akuntansi (KMA), Diponegoro Economics Students Community (DESC), dan Kelompok Studi Masalah Ekonomi dan Sosial (Kesmes).

Mengusung kabinet Solvata, Rayhan berkomitmen membangun BEM FEB Undip 2025 sebagai ruang berbenah untuk berkarya dan bersinergi untuk mewujudkan rekontruksi berkelanjutan dan bermakna untuk FEB Undip, Undip, dan Indonesia. Ia menyoroti dua isu utama, yaitu mengenai minimnya wadah untuk mengembangkan wirausaha FEB Undip dan terputusnya alur aspirasi dan juga advokasi sehingga belum tampak dampak konkrit bagi mahasiswa.

Keputusannya mencalonkan diri didukung oleh dorongan dari keluarga dan juga teman-teman di BEM FEB Undip. Rayhan pun mengungkapkan motivasinya untuk belajar dan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi melalui pencalonan ini, “Aku rasa, menjadi seorang ketua BEM pastinya mendapatkan feedback yang tidak didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya.”

Rayhan pun mengakui sudah banyak dorongan yang ia terima untuk mencalonkan diri saat Pemira namun belum ada kesiapan dan kesanggupan dalam dirinya. Kini, melihat potensi dalam dirinya membuat Rayhan yakin untuk maju dalam kontestasi ini, “mungkin alasan lebih khususnya didorong lagi, dan mungkin hal lainnya, mungkin aku melihat potensi dariku yang kemudian sekiranya bisa untuk diimplementasikan jadi ketua BEM dan mendapatkan ilmu di sana.”

Meski telah mantap mencalonkan diri, Rayhan mengaku belum menyiapkan wakil jika nantinya disepakati menjadi Ketua BEM FEB Undip 2025, “per sejauh ini aku belum menyiapkan untuk siapa yang menjadi wakilku.”

Penulis: Teby
Reporter: Teby, Qosim

Kampus Rumah Pencerahan: Kenapa Masih Rawan Kekerasan?

Sumber: Tempo.co

Oleh: Rayhan Riza

         Kekerasan seksual masih menjadi permasalahan yang rumit di Indonesia. Hingga hari ini tidak ada tanda-tanda perbaikan mengenai hal itu, bahkan kasusnya meningkat selama sepuluh tahun terakhir menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Sedangkan per Agustus tahun ini saja sudah mencapai 34.682 kasus.

         Hal ini bisa terjadi di mana saja. Bahkan di perguruan tinggi, tempat yang seharusnya menjadi rumah pencerahan dan pendidikan, masih kerap ditemui banyak tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa maupun tenaga didik. Komnas Perempuan juga mencatat selama jenjang tahun 2015-2021, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak (35%). Hal ini tentu menjadi paradoks dengan sendirinya: Kampus sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat tercetaknya insan-insan yang tercerahkan pikiran dan moralnya justru menjadi sarang kasus pelecehan terhadap hak asasi perempuan.

         Kita sering mendengar bahwa faktor sosial-budaya masyarakat Indonesia menjadi penyebab utama yang membentuk persoalan ini. Budaya patriarki yang masih melekat misalnya, menjelaskan kenapa ruang kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini mendorong pola pikir di kalangan laki-laki bahwa mereka lebih unggul terhadap perempuan di dalam struktur sosial dalam berbagai domain termasuk pendidikan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang menganggap perempuan sebagai alat kepuasan semata. Bentuk diskriminasi ini di perkeruh dengan pola pikir feodal yang juga kental di kalangan masyarakat, terutama golongan tua. Tidak jarang juga kita mendengar aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga didik kepada mahasiswinya. Akhirnya, mereka yang mendapatkan perlakuan tidak pantas oleh yang lebih senior terbelenggu dengan ilusi hierarki sosial disaat ingin melaporkan kejadian itu.

         Namun yang menjadi pertanyaan sebenarnya: Di tengah keterbelakangan moral masyarakat yang sedemikian masifnya dalam hal ini, bukankah seharusnya perguruan tinggi menjadi contoh pola pikir yang terdidik bagi masyarakat? Apakah kurikulum kita kurang mumpuni? Dan bagaimana selama ini upaya kampus dalam menangani hal itu?

         Kampus memang bisa menjadi wadah yang mumpuni bagi masyarakat untuk mendapatkan pencerahan tentang fenomena tersebut melalui berbagai platform mulai dari ruang diskusi sampai seminar yang membahas edukasi seksual yang lebih mendalam dari yang kita dapatkan di pendidikan dasar. Idealnya, mahasiswa apalagi tenaga didik yang lebih sadar akan pemahaman seksual bisa menanam pola pikir yang tercerahkan yang kemudian mengakar menjadi kebajikan moral. Namun sayangnya, kurikulum yang ada kurang mampu menjawab tantangan kekerasan seksual yang seringkali dipengaruhi oleh miskonsepsi pola pikir yang kental dalam struktur sosial, bahkan terkadang misinterpretasi agama. Hal ini disebabkan oleh budaya yang sudah mengakar kental di dalam masyarakat kita, sehingga tidak semudah itu untuk menggeser pola pikir kita hanya dengan kurikulum semata.

         Sedangkan dari sudut represif, pihak penegak hukum belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat kampus. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak tahu harus melapor ke siapa jika sewaktu saat mereka harus melakukan itu, pun dengan mekanisme yang ada. Kurangnya sosialisasi dan keterbatasan informasi menjadi penghambat akses antara mereka yang membutuhkan dan mereka yang dibutuhkan.

Satgas yang ditugaskan di tiap perguruan tinggi di Indonesia misalnya, masih menemui banyak disrupsi dan problematika dalam keberjalanan operasionalnya. Di Undip misalnya, pembentukan satgas PPKS saja terdapat keterlambatan dari tenggat waktu yang ditetapkan selama kurang lebih satu bulan. “Kelalaian” ini akhirnya menimbulkan kritik keras serta persepsi yang negatif terhadap perguruan tinggi itu sendiri.

Kekerasan seksual adalah masalah yang serius bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi tiap manusia yang hidup. Perilaku kekerasan dan pelecehan seksual merupakan pelecehan terhadap kemerdekaan dan hak asasi manusia. Jika faktor sosial-budaya masyarakat menjadi faktor utama, maka sudah seharusnya perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan melakukan hal serius untuk merestorasi moral berdasarkan tri dharma perguruan tinggi.

Perguruan tinggi juga harus mengembalikan kepercayaan masyarakat kampus untuk menjadi benteng kemerdekaan hak asasi manusia dengan membenahi kekurangannya dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah pencerdasan untuk menangkal segala tindakan tercela. Karena dalam hal ini, kedua integritas pendidikan dan moral masyarakat sama-sama dipertaruhkan.