Forum Diskusi Daring : Paket Kilat Pengesahan Perubahan UU Minerba.

Oleh: Fitri Widya

Pada hari Sabtu (6/06/2020) telah dilaksanakan Forum Diskusi Daring yang mengangkat tema “Paket Kilat Pengesahan Perubahan UU Minerba” yang dilangsungkan pada pukul 15.00 WIB di Google Meet. Forum Diskusi daring ini merupakan salah satu progam kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Diskusi tersebut dihadiri oleh Muhammad Jamil selaku Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai pembicara dan Septian Bagas Prasetya sebagai moderator.

Forum Diskusi ini membahas mengenai mengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara atau lebih dikenal dengan UU Minerba yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Sidang Paripurna Selasa (12/05/2020), dimana pengesahan perubahan undang-undang tersebut menuai polemik diberbagai kalangan.

DPR Dinilai Tergesa-gesa dalam Pembahasan Revisi UU Minerba.

“Perlu kita ketahui bahwa tanggal 12 Mei 2020 yang lalu, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Minerba. Suatu ironi di tengah situasi pandemi yang mungkin seharusnya menangani COVID-19, namun anggota dewan kita justru mengesahkan Undang-Undang Minerba yang merugikan rakyat. Dan itu terindikasi untuk kepentingan konglomerat tambang karena dalam prosedurnya pembuatan undang-undang tersebut memiliki cacat hukum yang nantinya akan kita bahas kerena terburu-buru atau tergesa-gesa,” ujar Bagas Prasetya pada saat pengenalan topik diskusi.

Substansi Pengesahan Perubahan UU Mireba.

Namun menurut Muhammad Jamil, substansi cepat atau lambat dalam membuat keputusan tidak menentukan kebenaran suatu undang-undang, tetapi lebih kepada kepentingan rakyat atau tidak undang-undang itu dibuat. Dimulai dengan membahas praktik penambangan di Indonesia, berdasarkan data yang ditampilkan pada tahun 2000 – 2005, jumlah izin tambang sebanyak 1.134, namun tahun 2011 jumlah izin tambang pernah memuncak mencapai 11 ribu izin dan kini 8748 Izin tambang. Muhammad Jamil mengatakan bahwa peningkatan-peningkatan ini terjadi karena adanya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan izin di saat otonomi daerah. Selain otonomi daerah dimandatkan juga oleh UU Tahun 2009 kewenangan kepada Bupati serta Gubernur untuk menerbitkan izin. “Mestinya UU Minerba hasil revisi yang kemarin lahir dari proses evaluasi kebijakan UU Minerba yang berlangsung sebelas tahun lamanya di Indonesia. Tetapi ketika kita membaca pasal-pasal yang dirubah, ditambah, atau diganti sepertinya dengan sangat berat hati kita mengatakan bahwa sebenarnya undang-undang yang baru tidak layak dari evaluasi melainkan lahir dari semangat keserakahan untuk bagaimana membongkar secara cepat, menggali, lalu menjual murah sumber daya kita,” jelas Muhammad Jamil.

Bahkan, secara terang-terangan Muhammad Jamil menyebut Pasal 1 Ayat 28 A merupakan pasal zombie yang dibangkitkan kembali. Dimana pasal ini mengatakan bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perariran dan paparan benua. “Sebab memang pasal ini dulu tidak kita kenal di dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tetapi ketentuan ini dikenal di UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok Pertambangan. Ini bahaya karena menunjukkan bahwa tidak ada lagi wilayah yang aman dari industri pertambangan baik ruang darat, laut, pulau kecil, tidak ada yang selamat,” terang Muhammad Jamil.

Kemudian terkait Pasal 169A yang mengatur perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. Dengan adanya aturan tersebut, pengusaha tambang dapat memperpanjang KK dan PKP2B tanpa perlu melakukan prosesi lelang terlebih dahulu. Terlihat jelas bahwa pasal ini akan menguntungkan pihak tertentu saja. Selanjutnya pemaparan beberapa pasal yang dianggap kontrovesi diantaranya yaitu Pasal 55, 58, 61, 68 tentang Pemberian IUP Eksplorasi dan IPR tanpa mempertimbangan HAM, Pasal 162 menjelaskan bahwa warga penolak tambang dapat dikenai pidana tambahan, mulai dari perampasan barang hingga kewajiban membayar kerugian.

Forum diskusi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Antusiasme peserta dapat terlihat dari banyaknya perserta yang bergabung dan yang bertanya dalam diskusi kali ini. Jumlah peserta yang bergabung kurang lebih mencapai seratus orang.

Diskusi Online: Adakah George Floyd di Indonesia?

Oleh: Wening dan Putri

Pada hari Jumat (5/6/2020) telah dilaksanakan Diskusi Online bertajuk “Adakah George Floyd di Indonesia?” dengan pemantik Bandhung Satriyo (Ketua FMN Undip), Albert Adi Aryadi (Kabid Sospol BEM Undip 2019), dan Nur Ithrotul (LPM Hayam Wuruk). Diskusi ini diselenggarakan oleh Bidang Sosial Politik BEM FSM Undip pada aplikasi Microsoft Teams yang diikuti oleh mahasiswa FSM serta fakultas lainnya yang berjumlah sekitar 60 orang. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan iklim diskusi mahasiswa yang membahas seputar isu rasisme yang saat ini terjadi di dunia. Berikut ulasan mengenai pembahasan selama diskusi tersebut.

Rasisme Ada di Berbagai Belahan Dunia, Termasuk di Indonesia

Kasus rasisme yang saat ini terjadi di Amerika Serikat membuka mata kita bahwa supremasi orang kulit putih masih melekat hingga saat ini. Orang kulit putih derajatnya dianggap lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Di Indonesia pun demikian, terjadi rasisme terhadap orang Papua. Mereka dianggap rendah daripada suku lain yang ada di Indonesia. Tak jarang pula mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Rasisme sendiri memiliki banyak motif di dalamnya, seperti motif ekonomi, motif sosial, maupun politik. Keberadaan rasisme sendiri menunjukan adanya superior antara satu ras dengan ras yang lain.

Perbedaan Rasisme dengan Hate Speech

Nur Ithrorul memberikan pendapatnya, “Antara rasisme dan hate speech memiliki perbedaan. Hate speech merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berisi provokasi, penghasutan, penghinaan yang mana hal ini seolah beriringan dengan adanya rasisme.” Menurutnya, hate speech sendiri merupakan pemicu adanya rasisme, yang mana rasisme sendiri merupakan hal yang kompleks dari hate speech.

Alasan Rasisme Masih Ada di Indonesia

Albert Adi menjeleskan, “Adanya fakta bahwa Indonesia pernah dijajah dalam waktu yang lama dengan dibandingkan ketika negara Indonesia sudah berdiri secara konstitusional memiliki selisih waktu yang cukup panjang, yang mana masih lebih lama waktu Indonesia ketika dijajah. Bukan hanya rasisme, masih banyak pandangan lain di Indonesia yang masih terpengaruh oleh Koleneal. Saat Belanda pertama kali menjajah Indonesia, misalnya.” Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika terjadi Perang Diponegoro, Belanda mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam menghadapi perang tersebut, Belanda memakai budak dari salah satu negara jajahannya di Afrika dan dibawa ke Indonesia sebagai tentara Belanda. Ketika budak dari Afrika tersebut dijadikan tentara Belanda, mereka tergabung dengan tentara Eropa lainnya dan mendapat perlakuan yang setimpal dari Belanda. “Dari hal inilah kemudian muncul pertentangan kelas dan isu-isu mengenai tentara Belanda, yang mana rakyat pribumi mulai menaruh kebencian terhadap tentara Belanda berkulit putih begitu juga berkulit hitam,” ucap Albert.

Albert Adi juga menambahkan, “Pancasila sendiri merupakan ideologi yang sudah sesuai dan tepat untuk Indonesia, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan ideologi Pancasila itu sendiri harus lebih di munculkan dalam keseharian masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut.”

Diskusi ini berlangsung sekitar satu setengah jam yang diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh peserta. Peserta diskusi yang mengikuti juga terlihat antusias yang ditandai dengan aktif bertanya serta menanggapi tentang isu-isu nasional yang terkait saat ini.

Pancasila dan Perannya dalam Menghadapi Arus Globalisasi

Oleh: Cinka Yuniar

Menurut Selo Soemardjan, globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dengan kata lain, kultur-kultur yang berbeda antar bangsa seolah melebur menjadi satu. Globalisasi kemudian menyentuh aspek-aspek penting kehidupan manusia dan menciptakan tantangan baru dalam upaya untuk memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Menurut Suparlan (2012), dampak negatif adanya globalisasi di antaranya adalah kemungkinan terjadinya pergeseran dan pertentangan nilai yang dapat menyebabkan perubahan gaya hidup.

Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mengandung nilai-nilai budaya sejak zaman nenek moyang dulu. Pancasila disusun dari lima sendi utama yang diusulkan oleh para pendiri bangsa dengan memikirkan kepentingan negara. Ideologi memainkan peran penting dalam integrasi suatu negara, terutama pada negara-negara berkembang (Ubaidillah, 2000), sehingga tidak merupakan hasil pemikiran dari satu golongan saja, namun nilai-nilai kebudayaan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berisi nilai-nilai bangsa Indonesia yang juga harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Sebagai contoh, globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong (Tinggi et al., 2011). Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang lebih individualis. Padahal, seperti yang kita ketahui, gotong-royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat.

Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi, artinya isinya tidak boleh diubah-ubah. Namun, bukan berarti Pancasila akan menjadi kuno. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud “menyesuaikan diri” di sini tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret, sehingga mempertajam kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Maka dari itu, interpretasi ideologi harus dilaksanakan secara rasional dan kritis dengan menghadapkan berbagai masalah dan berbagai pandangan hidup yang silih berganti, sehingga terungkap makna operasionalnya.

Di era globalisasi, dunia seakan berubah menjadi sebuah komunitas global dimana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang, desa atau kota, semuanya akan berinteraksi. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih harus berjuang untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Keadaan yang dimiliki setiap anggota berbeda, dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia tidak dapat maju jika mengikuti negara lain yang memiliki kondisi ataupun kebiasaan berbeda. Apa yang dianggap baik bagi kita belum tentu baik bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Berpegang teguh pada nilai bangsa yang tercantum pada Pancasila mendorong negara untuk memahami kelemahan serta kekuatan dirinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Talcott Parsons (2007) dalam bukunya yang berjudul Social System (Sistem Sosial). Parsons berpendapat bahwa ada empat paradigma fungsi yang harus terus dilakukan agar masyarakat tetap eksis dan lestari. Pertama, masyarakat perlu memelihara sistem nilai budaya yang dianut. Di Indonesia, kasusnya terjadi pada pemeliharaan Pancasila sebagai pedoman budaya masyarakat. Kedua, masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan perubahan, yang dalam tulisan ini adalah globalisasi. Ketiga, terdapat fungsi integrasi dari unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus. Integrasi dapat terjadi apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki pedoman kehidupan yang sama, yakni Pancasila. Terakhir, masyarakat perlu memiliki tujuan bersama yang lahir dari Pancasila dan terus-menerus diperbaiki oleh pemimpin dan dinamika masyarakatnya.

Pada kenyataannya, kita harus mengakui bahwa Pancasila sendiri belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Penghayatan dan pemahaman akan nilai Pancasila belum benar-benar diresapi, dibuktikan dengan banyaknya implementasi budaya asing yang tidak pas dengan budaya Indonesia. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali, khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu tantangan terberat dalam melawan arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Diharapkan kemajuan negara Indonesia kelak dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan para pembela negara pada Pancasila.

Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter (penyaring) nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman, tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa.

Saya Indonesia, Saya Pancasila

Oleh: Kiki

sumber: wikipedia

Setiap negara tentu mempunyai cita-cita yang ingin diwujudkan bersama penduduknya. Tetapi mewujudkan cita-cita tersebut bukanlah suatu hal yang mudah terlebih pada negara-negara besar. Setiap negara harus mempunyai pedoman untuk dijadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan benegara. Tujuannya adalah agar masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin maju dapat dipecahkan.

Definisi pandangan hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa tersebut untuk mewujudkannya.

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki fondasi dan pedoman yang kokoh dan jelas. Fondasi dan pedoman suatu bangsa inilah yang disebut sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan suatu nilai-nilai yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa serta mengatur tatanan pemerintahan suatu bangsa. Di Indonesia sendiri fondasi dalam bentuk ide, gagasan, atau prinsip telah dirumuskan oleh para pejuang bangsa yang sampai saat ini dijadikan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Fondasi tersebut diambil dari bahasa sansekerta yaitu, Pancasila dimana panca berarti lima dan sila yang berarti prinsip yang menjadi landasan dan pedoman bangsa. Ide yang diambil dari perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan dirangkum dan dirumuskan ke dalam lima prinsip yang disebut Pancasila.

Sejarah Perumusan Pancasila

Perumusan Pancasila dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI adalah awal dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) terdapat tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara yang akan digunakan, tokoh tersebut adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Hasil usulan dari mereka kemudian ditampung dan dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil yang disebut Panitia Sembilan. Panitia tersebut beranggotakan sembilan orang dan berhasil merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Kemudian sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945) membahas hasil kerja panitia sembilan dan menghasilkan beberapa keputusan, yang pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara Republik. Ketiga, kesepakatan mengengai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka. Dan yang terakhir, pembentukan tiga panitia kecil sebagai Panitia Perancang UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembela Tanah Air. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam sejarah Pancasila, pada sidang PPKI masih saja terjadi perubahan sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila yang semula berbunyi ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968.

Penerapan Lima Sila Pancasila

Sila pertama pancasila berbunyi : Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku individu sebagai umat beragama pada Tuhannya masing-masing. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keragaman, salah satunya dalam agama dan kepercayaan. Terdapat enam agama yang diakui, yaitu islam, kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu. Keberagaman tersebut membuat Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Salah satu contoh sikap toleransinya adalah dengan tidak memaksakan suatu agama pada orang lain.

Sila kedua pancasila berbunyi : Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama didunia ini. Tidak membeda bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan.

Sila ketiga pancasila berbunyi : Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku sebagai warga Negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Dapat dilakukan melalui sikap cinta pada tanah air dan bangsa.

Sila keempat pancasila berbunyi : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Sila kelima pancasila berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku dalam bersikap adil pada semua orang dan berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan.

Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, harus ditegakkan keadilnnya apalagi di era sekarang terjadi banyak pelanggaran–pelanggaran yang bertentangan dengan lima sila Pancasila. Contohnya masih banyak kerasisan yang terjadi terhadap Warga Papua. Dimana mereka disebutkan seperti bukan manusia dikarenakan ras hitam yang ada di Papua. Untuk hal yang berunsur SARA seharusnya tidak terjadi lagi di Indonesia. Semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda–beda tetapi tetap satu jua harus selalu dijunjung tinggi di negara ini. Karena apabila tidak maka akan terjadi kekacauan yang dapat memecah belah kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

“Pancasila adalah jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita, pererat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi , Saya Indonesia, Saya Pancasila, kalau kamu?” Joko Widodo.

Diskusi Santai Online: Stimulus Moneter dan Fiskal Kala Pandemi

Oleh: Aji dan Salma

Pada hari Rabu (6/5/2020) telah dilaksanakan Diskusi Santai bertemakan “Stimulus Moneter dan Fiskal Kala Pandemi: Apakah Mampu Memperbaiki Perekonomian Nasional” dengan pembicara Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin, S.E., M.S.E., Ph.D. Diskusi santai ini diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HMD IESP) pada aplikasi Microsoft Teams yang diikuti oleh mahasiswa baik prodi IESP serta prodi lainnya yang berjumlah sekitar 60 orang. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan iklim diskusi mahasiswa FEB Undip sendiri yang membahas seputar kebijakan pemerintah dalam menangani perekonomian di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Akurasi Data hingga Alokasi Dana yang Kurang Tepat

Kasus wabah virus corona di Indonesia masih terbilang diragukan keakuratannya yang dikeluhkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo pada (6/4/2020), yang mengatakan bahwa masih banyak data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tertutup (Tirto.id 14/4/2020). “Data yang tidak akurat mengakibatkan masyarakat tidak aware,” ujar Esther saat memaparkan presentasinya. Untuk memperoleh data akurat dalam pendataan jumlah pasien positif COVID-19 dibutuhkan data yang nyata. “Harus ada integrasi sistem database baik semua lembaga di tingkat nasional serta di tingkat lokal itu harus terintegrasi dan official dashboard dengan peta interaktif,” kata Esther.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02% serta Gross Domestic Product (GDP) sebesar 16.628 T. Misal jika perekonomian ini terganggu 50%, dampak COVID-19 berlangsung selama 3 bulan, pemerintah harus mengeluarkan dana stimulus fiskal sebesar 2.078 T. “Selama ini dana yang digelontorkan pemerintah senilai 22 T, 8 T, dan 405,1 T masih jauh dari ekonomi gross yang harus ditanggung oleh masyarakat,” kata Esther. Alokasi dana yang terakhir yakni 405,1 T dinilai kurang tepat, anggaran untuk COVID-19 sendiri hanya sebesar 150 T. Esther menambahkan bahwa pemerintah menggunakan dana abadi pendidikan sebesar 60 T dinilai tidak tepat untuk penanganan COVID-19, karena menurutnya pendidikan adalah investasi sumber daya manusia (SDM). “Sebagian anggaran dana infrastruktur sebesar 419,2 T juga seharusnya dialihkan untuk penanganan COVID-19,” tambahnya. Menurut Esther dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) demi mengatasi pandemi COVID-19 juga harus diwaspadai terlebih karena negara sudah mempunyai utang yang terlalu besar hal ini yang perlu dikaji lebih lanjut.

Diskusi santai ini berlangsung sekitar dua jam yang diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti diskusi ini juga terlihat antusias ditandai dengan kerap aktif bertanya serta menanggapi tentang isu-isu nasional yang terkait saat ini.

UKT Undip Tahun 2020 Naik?

Oleh: Erva dan Alam

sumber foto: um.undip.ac.id

Tepat hari Sabtu (2/5/2020) sebuah tagar terkait Universitas Diponegoro (Undip) ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial Twitter dan Instagram. Usut punya usut ternyata tagar tersebut dibuat sebagai bentuk protes mahasiswa Undip karena adanya Surat Keputusan Rektor yang menaikkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020. Penetapan besaran UKT dan SPI program Sarjana/Diploma tahun 2020 diatur pada SK Rektor No 149/UN7.P/HK/2020. SK Rektor ini tertanggal 26 Februari 2020 dan diunggah oleh Undip pada laman resmi Undip yaitu https://um.undip.ac.id pada tanggal 7 April 2020. Pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip lalu mengeluarkan rincian kronologis pengawalan permasalahan ini.

Timbulnya Tuntutan Penolakan Kenaikan UKT

Pada 21 April 2020, aliansi BEM se-Undip dan MWA Undip UM mengunggah sebuah postingan mengenai tuntutan penolakan kenaikan UKT mahasiswa baru tahun 2020. Postingan tersebut berisi alasan mengenai kenaikan UKT mahasiswa baru 2020 serta beberapa poin tuntutan penolakan kenaikan UKT tersebut. Tuntutan tersebut terdiri antara lain menghimbau Undip untuk membuat dokumen yang berisikan mengapa Undip menaikkan UKT-nya, mencantumkan besaran biaya kuliah tunggal dalam penentuan besaran UKT, memberikan transparansi pengelolaan pendanaan Undip, meninjau ulang kesesuaian pasal 4 ayat 1 Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2016 dengan SK Rektor terbaru mengenai penggolongan UKT, menunda dan meninjau kembali kenaikan UKT bagi mahasiswa baru di tengah kondisi Indonesia saat ini, merekomendasikan kepada MWA untuk mencabut SK Rektor (tentang penggolongan UKT) karena muatannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Rektor No. 10 tahun 2016.

Selanjutnya, tanggal 23 April dilaksanakan audiensi bersama rektor dan jajarannya, 11 dekan fakultas dan 1 sekolah, ketua BEM se-Undip tahun 2020 dan MWA Undip UM tahun 2020. BEM Undip juga telah mengunggah hasil audiensi bersama rektorat tersebut. Pembahasan mengenai rumusan tuntutan atas respon dari hasil audiensi tersebut juga telah dilakukan pada Forum Kesejahteraan Mahasiswa. Lalu pada 2 Mei 2020, tepat pada saat perayaan Hari Pendidikan Nasional, terjadi aksi tolak kenaikan UKT yang dilakukan secara online. Aksi tersebut dilakukan di media sosial Twitter dan Instagram dengan menggunakan tagar UndipKokJahatSih.

Respon Undip terhadap Aksi Penolakan

Aksi penolakan yang dilakukan secara online tersebut lalu mendapat respon dari pihak Undip. Seperti yang tertera pada laman detiknews, Kasubag Humas Undip, Utami Setyowati, menyampaikan, “UKT untuk mahasiswa baru tahun 2020 telah dibahas tahun 2019 bersama dengan BEM Fakultas masing-masing dan diputus pada bulan Februari 2020 sebelum terjadinya wabah COVID-19 di Indonesia.”

Namun, dilansir dari postingan BEM Undip, BEM Undip mengatakan bahwa benar adanya jika BEM Fakultas melakukan pembahasan secara internal dengan masing-masing pihak Fakultas terkait pembahasan mengenai kenaikan UKT mahasiswa baru tahun ajaran 2020/2021, tetapi perlu ditekankan kembali bahwasanya pihak Dekanat melakukan pembahasan kenaikan UKT hanya sekadar sosialisasi saja, tidak ada kata menyepakati/disepakati, dan tidak ada kajian komprehensif.

Sumber:
BEM Undip
detiknews

Air dan Keberlangsungan Hidup di Dunia

Oleh : Anika Fathur

Air merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Sebagian besar permukaan bumi merupakan perairan luas. Menurut data dari United States Geological Survey (USGS), air menutupi 71 persen dari permukaan bumi dan sisanya merupakan daratan. Di permukaan bumi, lautan merupakan sekitar 97 persen dari seluruh air di bumi dan hanya 3 persen air yang tidak mengandung garam digunakan untuk konsumsi manusia. Jumlah air di bumi mungkin tampak berlimpah, namun seiring terjadinya peningkatan populasi di bumi, tentunya jumlah kebutuhan akan air semakin bertambah dan hal ini juga akan berdampak pada ketersediaan air di bumi. Lalu kebutuhan akan air tawar juga semakin meningkat dan sudah menyebabkan kelangkaan air di beberapa tempat. Selain itu dengan adanya peningkatan populasi dunia serta dampak dari kemajuan teknologi terutama industri berpengaruh pada kualitas kebersihan air di bumi.

Kelangkaan air di merupakan kurangnya sumber daya air untuk kebutuhan air di suatu wilayah. Kelangkaan air dapat disebabkan oleh kelangkaan air secara fisik dan kelangkaan air secara ekonomi. Kelangkaan air secara fisik mengacu pada situasi ketika sumber daya air alami tidak dapat memenuhi permintaan suatu wilayah dan kelangkaan air secara ekonomi adalah akibat dari sumber daya pengelolaan air yang buruk. Penyebab terjadinya kelangkaan air yaitu penggunaan air yang terlalu sering, adanya polusi air, terjadinya konflik, adanya hambatan pada jarak, kekeringan, atau keterbatasan akses dari pemerintah.

  • Pertama, kelangkaan air disebabkan oleh penggunaan air yang terlalu sering atau secara berlebihan, tidak hanya pada manusia, namun juga pada hewan atau tumbuhan tanpa memperhatikan efek yang akan terjadi pada sekitar.
  • Kedua, adanya polusi air terutama pada wilayah yang tidak memiliki sistem pembuangan limbah yang baik, contohnya terdapat pada area industri. Polusi tersebut berupa bahan kimia, minyak, atau kotoran yang dapat mencemari kualitas air.
  • Ketiga, karena terjadinya konflik di area tanah seperti keadaan yang membahayakan atau mengancam di suatu tempat. Sehingga hal ini juga dapat menyebabkan sulitnya akses air karena adanya polusi yang membahayakan manusia.
  • Keempat, adanya hambatan pada jarak untuk mengakses air. Seperti contohnya pada suatu wilayah yang jauh dari sumber air menyebabkan kesulitan akses, sehingga untuk mengakses air bersih perlu menempuh jarak yang jauh.
  • Kelima, terjadinya kekeringan di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah di dunia tidak mendapatkan curah hujan yang cukup, namun juga ada wilayah yang memang tergolong kering sehingga kebutuhan air tidak mencukupi di wilayah tersebut.
  • Keenam, adanya keterbatasan akses dari pemerintah. Hal ini juga dipengaruhi oleh keadaan politik di suatu daerah. Contohnya di beberapa negara, khususnya mereka yang memiliki penguasa diktator, penggunaan air dikontrol secara ketat oleh mereka yang berkuasa. Hal ini menyebabkan kelangkaan bagi mereka yang mungkin berlokasi di wilayah tersebut. Pemerintah menjadi sumber kendali atas pemerintahan yang mereka kelola dan hal ini yang bisa menjadi masalah besar.

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai penyebab kelangkaan sumber daya air dapat menimbulkan berbagai efek. Efek dari kelangkaan air dapat dikelompokkan atas empat, yaitu kesehatan, kemiskinan, pendidikan, dan kelaparan. Pada bidang kesehatan, adanya kelangkaan air dapat menyebabkan masalah sanitasi dan penularan penyakit karena air yang tidak bersih. Selain itu, limbah yang terdapat di air dapat menimbulkan penyakit, seperti penyakit kulit atau pencernaan. Kemudian ada efek kemiskinan, yaitu kelangkaan air dapat menghambat kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya ketersediaan akses air berkualitas merupakan kunci menuju kemakmuran ekonomi dan standar kehidupan yang lebih baik. Pada bidang pendidikan, contohnya seperti ketika ada kekurangan air di suatu daerah, maka anak-anak sering meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua mereka mencari air. Hal ini sangat disayangkan karena menyebabkan mereka tidak sempat untuk mengenyam pendidikan. Selanjutnya efek kelaparan yang ditimbulkan akibat kurangnya irigasi untuk pertanian, sehingga menyebabkan kelangkaan pada bahan pangan.

Sebagai anak bangsa dan penerus generasi, sudah selayaknya kita ikut terlibat dalam menjaga dan melestarikan air untuk masa depan. Solusi yang saat ini bisa kita lakukan, yaitu pertama melalui hal yang sederhana dengan menghemat penggunaan air. Kedua, melalui pendidikan atau edukasi mengenai kelangkaan air serta untuk memperbaiki ekosistem lingkungan terutama air. Ketiga, menciptakan inovasi untuk meningkatkan sistem pertanian dengan sistem irigasi yang lebih efisien dalam penggunaan air serta memperbaiki sistem pembuangan limbah untuk mengurangi permasalahan lingkungan atau kesehatan. Keempat, yaitu membantu memberikan akses air bersih bagi daerah yang mengalami kelangkaan air dengan inovasi teknologi. Melalui hal ini kita dapat menciptakan lingkungan air yang bersih dan mengurangi kelangkaan pada sumber daya air untuk dunia yang lebih baik dan lebih nyaman.

Melestarikan ‘Air’ Menjaga Kehidupan

Oleh: Nailul Maghfiroh

sumber gambar: https://vocal.media/lifehack/proven-ways-to-save-water-in-your-garden

Siang hari yang terik, antrian warga yang membawa ember terlihat memanjang sampai beberapa meter. Senyum sumringah menghiasi wajah mereka ketika sudah mendapatkan air, sedang wajah masam tampak pada mereka yang tidak mendapatkan bagian karena air dalam mobil tank air gratis itu sudah habis. Pemandangan ini begitu familiar di Indonesia saat musim kemarau panjang tiba. Air PDAM yang biasa dialirkan ke rumah-rumah warga sebagai sumber air bersih menjadi sangat terbatas bahkan penyalurannya digilir setiap berapa hari sekali. Padahal, air bersih bagi makhluk hidup merupakan urgensi yang sangat penting. Sehari saja tidak ada air, maka semua aktivitas akan terganggu. Tidak bisa mandi, tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci dan lain-lain. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih di masa sekarang dan masa mendatang?

PBB, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada sidang umum tanggal 22 Desember 1992 di Rio De Jenairo Brasil menetapkan tanggal 22 Maret sebagai peringatan Hari Air Sedunia (World Day for Water). Adanya hari peringatan ini bertujuan untuk membangkitkan kepedulian publik terhadap air bersih dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan. Dalam setiap peringatannya, Hari Air Sedunia memiliki tema-tema khusus yang berbeda. Pada tahun 2020 ini, Hari Air Sedunia akan mengangkat tema ‘Air dan Perubahan Iklim’. Makna tema ini sangat singkron dengan keadaan dunia saat ini dimana perubahan iklim terjadi dengan sangat ekstrim dan meleset dari prediksi.

Di Indonesia, perubahan iklim berdampak pada pergantian musim yang tidak menentu dan menyebabkan Indonesia rawan krisis air. Di musim kemarau, kekeringan terjadi di mana-mana sehingga air menjadi sangat langka. Sedangkan, saat musim penghujan tiba, air bersih tetap susah didapatkan karena surplus air menyebabkan banjir lumpur. Saat ini, persediaan air bersih secara nasional di berbagai daerah kabupaten rata-rata sekitar 70-90%. Namun, di daerah kota ada yang ketersediaan air bersihnya kurang dari 70%. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah berkomitmen untuk melengkapi pembangunan sarana air bersih hingga mencapai 100% secara nasional pada tahun 2030 mendatang. Padahal, para ahli telah memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami krisis air pada tahun 2025.

Dirgen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa upaya pembangunan sarana air bersih terhambat karena lokasi sumber air yang jauh dari pemukiman dan kondisi sumber air yang keruh. Ini membutuhkan banyak biaya untuk mengatasi sumber air yang keruh sebab membutuhkan proses pengelolan air untuk menjadikannya lebih jernih. Dari sini kita tahu bahwa jika hanya mengandalkan pemerintah, krisis air tidak akan dapat dihindari. Untuk itu, sebagai warga negara dan makhluk hidup yang sadar akan pentingnya air bersih, kita perlu melakukan upaya mandiri untuk mendukung program pembangunan sarana air bersih pemerintah.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis air adalah menghemat penggunaan air bersih. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak mengisi bak air sampai tumpah, mencuci pakaian menggunakan air secukupnya dan memakai bekas air cucian untuk menyiram piring kotor yang hendak dicuci. Selanjutnya, tidak mencemari sumber air. Air yang keruh akibat limbah menjadi faktor utama langkanya air bersih. Oleh karena itu, untuk mengurangi krisis air upaya yang dapat dilakukan adalah mendaur ulang limbah terlebih dulu sebelum membuangnya agar tidak mencemari lingkungan. Selain mendaur ulang limbah, upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber air diantaranya upaya konservasi sumber air dengan memperluas ruang hijau, menanam tanaman yang dapat menyimpan cadangan air, membuat lubang resapan air atau biopori, melestarikan hutan dan membuat daerah aliran sungai. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis air dengan cara melakukan pertanian hemat air. Melalui metode pertanian hidroponik atau pertanian menggunakan media gedebog pisang maupun sabut kepala yang dapat menahan air siraman tanaman dapat sangat menghemat air untuk kegiatan pertanian tanpa mengurangi produktivitas tanaman. Dengan demikian, jika upaya penanggulangan krisis air bersih ini dapat diterapkan oleh banyak orang, program pembangunan air bersih pemerintah pun akan berjalan lancar sehingga ketersediaan air masa mendatang pun dapat terjaga.

Upaya-upaya pelestarian air tersebut tidak akan berguna jika tidak dipraktekan. Karenanya, kita harus memulainya dari sendiri untuk sadar pentingnya air bersih kemudian mengajak saudara dan teman untuk melakukannya juga. Air adalah sesuatu yang sangat penting guna keberlangsungan hidup manusia. Jika tidak dilestarikan mulai sekarang, bagaimana anak-anak kita di masa depan akan hidup jika ketersediaan air bersih tidak ada? Sedang, semua manusia pasti membutuhkan air untuk hidup.

CEO Talk : Pengaruh Digital Disruption Terhadap Perekonomian

Oleh: Fitri dan Susan

FEB Undip (13/03) – Bertempat di Hall Gedung Laboratorium Kewirausahaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) telah dilaksanakan CEO Talks yang mengangkat tema Turning Disruption Into Opportunity : For a Better Indonesia yang dilangsungkan pada pukul 09.00 WIB. CEO Talks ini merupakan salah satu dari rangkaian Dies Natalis Ke-60 FEB Undip. Acara tersebut dihadiri oleh Erwin Haryono selaku Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Agusty Tae Ferdinand, serta M. Rizki Fadilah sebagai moderator.

Acara ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Undip oleh seluruh peserta yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Suharnomo selaku Dekan FEB Undip. Dan selanjutnya masuk ke sesi inti yang dimulai dengan pemaparan materi oleh Erwin Haryono tentang Revolusi Industri 4.0 atau Digital Disruption. Erwin menegaskan bahwa Revolusi Industri 4.0 bukan tentang komputer, karena komputer bahkan internet sudah ada di 3.0. Yang sekarang terjadi adalah sebuah revolusi dimana format kita dalam berekonomi dilakukan secara digital. Perlu diingat bukan masalah revolusi dari teknologinya tapi bagaimana teknologi tersebut dapat menciptakan model bisnis yang baru. Berdasarkan pemaparan terkait Amazon, Ali Baba, serta Facebook yang akan bertransformasi menjadi Libra, disruption bukan hanya dihadapi oleh bank tapi juga dihadapi oleh bank sentral, dimana nantinya akan bergerak sebagai sebuah sistem monopoli yang luar biasa.

Jika dilihat dari dunia bisnis saat ini, pesaing dari perusahaan transportasi, retail, media adalah perusahaan teknologi. Sebagai contoh perusahaan transportasi bersaing dengan perusahaan teknologi contoh ojek online, perusahaan retail bersaing dengan e-commerce, hal ini menunjukkan bahwa industri-industri tersebut sudah terdisrupsi bahkan termasuk Indonesia. Indonesia seperti juga Cina sekarang menjadi kasus telaah studi yang bagus, karena digital disruption yang terjadi pada ekonomi ternyata bahkan lebih kuat dibandingkankan dengan negara maju. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor demografi, karena negara maju berdasarkan demografi ageing population dimana orang-orang tua mungkin yang tidak terlalu antusias dengan teknologi. Di Indonesia struktur demografinya dikuasai oleh anak-anak muda yang sangat antusias dengan hal yang baru. Dan yang kedua alasannya adalah di negara maju hampir semua orang dewasa sudah memiliki rekening bank, sedangkan di Indonesia berdasarkan data 2017 sekitar 49% penduduk orang dewasa belum memiliki rekening bank. Oleh karena itu, pada saat model bisnis yang baru masuk kesana, dampaknya dapat diprediksikan akan lebih kuat dibandingkan dengan negara maju.

Selanjutnya pemaparan materi kedua disampaikan oleh Agusty, tentang bagaimana disrupsi teknologi atau era disruption terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang ditampilkan, Indonesia menduduki peringkat keenam di dunia dalam penggunaan internet terbesar. Sekitar kurang lebih delapan jam per hari orang Indonesia aktif menggunakan internet. Tetapi yang menimbulkan pertanyaan bahwa dampaknya terhadap ekonomi tidak mempengaruhi secara signifikan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penggunaan internet digunakan bukan untuk kegiatan yang potensial namun hanya untuk bersosial.

Setelah selesai pemaparan materi oleh Erwin Haryono dan Agusty Ferdinand, dilanjutkan sesi tanya jawab dengan peserta. CEO Talks ditutup dengan penyerahan plakat kepada Erwin Haryono dan Agusty Ferdinand kemudian dilanjutkan foto bersama dengan tamu undangan.

Diskusi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Oleh: Aji Darmawan dan Dwi Novi

Undip (12/03) – Bertempat di pelataran Student Center (SC) Universitas Diponegoro (Undip), telah dilaksanakan diskusi akbar mahasiswa Undip oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip mengenai Omnibus Law “Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja: Menyejahterakan atau Menyengsarakan?”. Acara ini berlangsung sekitar pukul 16.30 sampai pukul 20.00 yang dimoderatori oleh Akbar Malik selaku perwakilan dari Bidang Sosial Politik BEM Undip. Dalam diskusi ini turut hadir pula ketua BEM Undip Hilmy Baihaqi yang sempat beberapa kali mengemukakan pendapatnya pada diskusi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama substansi dari Omnibus Law sendiri yang nantinya untuk dapat membangun keresahan serta memberikan pencerdasan pada setiap mahasiswa Undip tentang permasalahan RUU Cipta Kerja. Berbagai mahasiswa datang pada diskusi ini mulai dari perwakilan BEM setiap fakultas maupun perseorangan.

Dalam sesi awal, diskusi ini membahas mengenai mengapa diskusi ini berlangsung setelah adanya gerakan aksi pada tanggal 11 Maret 2020 yang melibatkan perwakilan Undip serta Rakyat Jawa Tengah Melawan (RAJAM) dalam menyuarakan pendapatnya. Namun dari pihak perwakilan Undip sendiri kurang dapat menjelaskan mengenai hal apa yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja pada saat kegiatan aksi. Hal itu dikarenakan kurangnya kajian terhadap masing-masing BEM tiap fakultas karena hanya memberikan infografis mengenai Omnibus Law serta hanya BEM Fakultas Hukum (FH) saja yang memberikan kajian terhadap RUU Cipta Kerja, sehingga diskusi ini lebih banyak tentang asumsi dari pada tentang hal-hal apa yang ditolak dalam isi RUU Cipta Kerja ini.

Pada sesi berikutnya, diskusi ini lebih mengenai apa yang dipermasalahkan dalam RUU Cipta Kerja ini seperti adanya ketertutupan pelibatan publik atas penyusunan Omnibus Law yang mana hal ini menyalahi aturan secara formil tentang asas pembuatan RUU. Dari setiap peserta diskusi sendiri juga kurang mengetahui apa yang dimaksud dengan Omnibus Law. Kemudian Rangga, mahasiswa FH, memperjelaskan pendapat perwakilan mahasiswa teknik bahwa Omnibus Law yakni suatu konsepsi hukum sedangkan RUU Cipta Kerja yang dipermasalahkan. Ia juga menjelaskan pandangannya bahwa menurutnya Omnibus Law baik namun yang tak baik yakni substansi tentang cipta kerjanya. Selain itu, terdapat pula pendapat yang dikemukakan Angel, mahasiswi FH, mengenai kekurangan dalam substansi RUU Cipta Kerja terkait substansi RUU Cipta Kerja yang menafsirkan mengenai pasal RUU Cipta Kerja dalam mengatur Upah Minimum sendiri hanya terdapat pada provinsi yang ditetapkan pada gubernur sendiri.

Proses pembentukan RUU Cipta Kerja sendiri juga masih kurang dipahami peserta diskusi yang menyebutkan bahwa tanggal 23 adalah proses pembahasan, namun menurut Bima, Mahasiswa FH, proses RUU Cipta Kerja berkelanjutan pada tanggal 23 Maret masuk ke masa reses yang kemungkinan akan dapat dikerjakan yang melalui beberapa tahap seperti pembahasan dalam dua kali rapat pleno sampai diterbitkannya RUU.

Namun, perlu disayangkan sampai akhir diskusi ini belum menemukan titik pilihan terkait kecenderungan sikap dari setiap peserta diskusi ini karena banyak peserta diskusi yang masih mengemukakan pendapat normatif ataupun opini saja yang tanpa disertai dengan saran serta keputusan. Para peserta diskusi juga memberi saran untuk menjalin kerja sama pada setiap bidang Sosial Politik (Sospol) BEM setiap fakultas agar dapat mengkajinya terlebih dahulu, sehingga untuk kelanjutan dalam diskusi serta keikutsertakan kegiatan aksi dapat menjelaskan permasalahan yang substansial secara mendalam.