FEB (27/6) – Universitas Diponegoro berkolaborasi dengan International Labour Organization (ILO) mengadakan acara “Sosialisasi Kajian Layak Kerja di Sektor Perikanan: Adaptation of Teaching Labour for Business Students”. Acara yang diadakan di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro ini dihadiri oleh wakil rektor IV, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan MGMP Jawa Tengah, guru-guru SMK di Jawa Tengah, dan beberapa tamu undangan lainnya.
Acara diawali dengan sambutan-sambutan para tamu undangan. Dalam sambutannya Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., selaku wakil rektor IV menyatakan bahwa tugas universitas adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dr. Jaka Aminata, S.E., M.Si., penanggung jawab pada acara ini mengarahkan para peserta untuk melakukan forum group discussion (FGD). FGD dilakukan agar para peserta dapat memberikan keluh kesahnya seputar industri perikanan.
Diskusi kali ini diharapkan dapat menambah wawasan seputar industri perikanan bagi masyarakat umum. Muhammad Revo Nadrian atau yang akrab dipanggil Revo selaku ketua panitia menyatakan Indonesia merupakan negara maritim yang belum memaksimalkan potensinya. Revo juga berharap acara ini dapat membuat pandangan masyarakat terhadap peluang kerja di sektor perikanan menjadi lebih luas. Acara ini akan dilanjutkan dengan penelitian yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 3-8 Juli 2024 di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, dan Pati.
UNDIP (5/6) – Bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2024, BEM FEB UNDIP mengupayakan sebuah diskusi di Universitas Diponegoro agar mahasiswa lebih peduli mengenai masalah lingkungan. diskusi ini dibungkus dalam acara Bincang-bincang Somaliah yang bertajuk “Malapetaka Lingkungan Menerpa, Jawa Tengah Berduka.”
Tema pembahasan yang diambil berkaca dari berbagai kerusakan alam yang terjadi saat ini. Vanezia Gerda selaku project officer pada acara Bincang-bincang Somaliah ini menyatakan bahwa dengan melihat kondisi alam saat ini sudah semestinya Jawa Tengah berduka.
“Melihat dari lingkungan di Jawa Tengah banyak sekali kerusakan yang disebabkan aktivitas manusia, di pantura khususnya hampir seluruhnya mengalami kerusakan, terjadinya rob dan abrasi di Jawa Tengah sehingga sudah pantas untuk Jawa Tengah berduka” ucap Vanezia.
Diskusi dibuka dengan pembahasan tentang daerah pesisir Karimunjawa yang mengalami kerusakan akibat aktivitas tambak udang. Aris Ismanto selaku dosen dari FPIK UNDIP mengatakan aktivitas di Karimunjawa aktivitasnya dikontrol dengan baik, namun ada celah dari pemerintah daerah sehingga muncul berbagai aktivitas tambak.
Iqbal Alma Ghosan Altofani, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng, mengatakan bahwa saat ini pejuang lingkungan sangat terancam dengan beberapa pola atau cara. Banyak penangkapan bahkan pembunuhan bagi pejuang lingkungan.
“2019, teman teman Walhi di Sumatera Utara ditemukan di selokan dengan kondisi babak belur dan meninggal,” ujar Iqbal.
Masalah Rob dan Abrasi di Jawa Tengah Memprihatinkan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Penginderaan Jauh LAPAN pada tahun 2020, Semarang menjadi salah satu wilayah yang akan tenggelam di dunia karena mengalami land subsidence paling cepat, beriringan dengan Jakarta dan Pekalongan. Iqbal Alma Ghosan Altofani menyatakan semua industri di Semarang semua menggunakan air tanah.
Aris Ismanto membeberkan presentasinya mengenai isu sedimen tanah di wilayah Semarang bahwa proses sedimentasi tanah masih muda karena dahulu merupakan bagian wilayah laut yang menyusut, faktor lain yang menyebabkan tanah melemah tidak lain akibat proyek yang dibuat oleh manusia. Aris menyebut bahwa provinsi lain masih terdiskriminasi dari pembangunan di pulau Jawa.
“Indonesia masih mendiskriminasi pembangunan, provinsi selain jawa masih minim akan pembangunan tidak seperti di Jawa,” ujar Aris Ismanto.
Bahrudin Wahyu Aji Dwi Sajiwo selaku Presiden BEM KM UNNES menambahkan hubungan manusia dengan alam bukan hanya dengan hubungan ekonomi ada hubungan budaya, dan sosial. Masyarakat pesisir yang sudah menganggap dirinya hidup dari laut, ketika dipindahkan dari laut mereka akan terlihat kebingungan.
Buku ini termasuk dalam kategori buku non-fiksi yang isinya dikemas menyerupai buku fiksi, di mana dalam buku ini berisi dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang saling beradu argumen. Sang filsuf mengajarkan bahwa dunia ini sederhana dan bahwa kebahagiaan dapat diraih dalam sekejap mata oleh setiap manusia, sementara si pemuda mendapati dunia ini sebagai gumpalan kontradiksi yang carut-marut, dan di matanya yang gelisah, gagasan apa pun tentang kebahagiaan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Keduanya kemudian terus-menerus melakukan dialog selama beberapa kali sehingga pada akhirnya mereka pun menganggap satu sama lain sebagai kawan seperjuangan.
Secara garis besar, buku ini banyak membahas kehidupan manusia dari perspektif teori psikologi Adler. Ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam buku ini, yaitu yang pertama mengenai perbedaan antara aetiologi (studi tentang hubungan sebab-akibat) dan teleologi (ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena tertentu, ketimbang penyebabnya).
Dalam teori psikologi Adler, manusia tidak digerakkan oleh pencetus di masa lalunya, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri, hal ini sesuai dengan pandangan teleologi. Selain itu, berdasarkan teori psikologi Adler ketidakbahagiaan kita tidak bisa disalahkan pada masa lalu atau lingkungan kita, dan bukan berarti kita tidak punya kemampuan, kita hanya kurang berani untuk menjadi bahagia. Yang kedua, buku ini membahas mengenai hubungan interpersonal yang menjadi sumber utama dari semua persoalan hidup. Kemudian, yang ketiga disampaikan dalam buku ini bahwa kita tidak boleh mengintervensi tugas-tugas orang lain dan harus fokus pada apa yang menjadi tugas kita. Di sini juga disinggung agar kita menjalani hidup bukan demi memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan untuk kebebasan diri kita sendiri. Di mana untuk mencapai kebebasan itu, salah satu konsekuensinya adalah kita harus siap untuk dibenci orang lain. Yang terakhir, buku ini mengajarkan kita untuk jangan pernah berfikir bahwa kita adalah pusat dunia, kita juga harus hidup dengan sungguh-sungguh di masa saat ini, bukan hanya memikirkan masa lalu atau masa depan saja. Alih-alih demikian, kita perlu melihat bahwa masa saat ini bukanlah persiapan kita menuju masa depan, melainkan kesempatan bagi kita untuk menikmati setiap momen berharga di masa kini yang tidak akan bisa diulang kembali.
Salah satu yang menjadi keunggulan dari buku ini adalah isinya yang sangat relate bagi kebanyakan orang yang mungkin belum merasa puas dengan hidupnya dan terus memiliki hasrat untuk diakui oleh orang lain, sehingga menjadikan kehidupannya terasa tidak bahagia. Setiap dialog yang disajikan dalam buku ini, membuat pembaca bisa merasakan kebimbangan yang juga dirasakan oleh si pemuda ketika beradu argumen dengan sang filsuf. Namun, untuk beberapa orang buku ini mungkin terasa berat karena banyak mengandung istilah teknis, terutama dalam bidang psikologi. Meskipun demikian, istilah teknis tersebut selalu disertai dengan penjelasan yang cukup mudah untuk dipahami bagi pembaca.
Buku ini cocok bagi mereka yang merasa bimbang dalam menentukan arah hidupnya atau mereka yang merasa belum puas dengan hidupnya dan ingin membangun keberanian untuk mengubah hidupnya. Melalui buku ini, kita diberikan perspektif baru mengenai bagaimana kita memaknai peristiwa dalam hidup kita, dan kita dituntun untuk bebas dari belenggu trauma masa lalu serta beban ekspektasi orang lain.
Mahasiswa menduduki gedung DPR pada saat reformasi. (Sumber: Kesbangpol)
Oleh: Rayhan Riza
Bulan Mei sering dikaitkan dengan momentum reformasi. Beberapa peristiwa penting seperti Tragedi Trisakti pada tanggal 12 dan jatuhnya Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru dari kekuasaan pada 21 akibat krisis moneter 1997 menjadi alasan mengapa Mei sering disebut sebagai “Bulan Reformasi”, sebab rangkaian peristiwa kunci reformasi terjadi di bulan ini tepat 26 tahun lalu. Apalagi seiring dengan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20, menjadi pengingat filosofis bahwasanya gerakan reformasi seperempat abad silam adalah hasil perjuangan sebagai bentuk kebangkitan nasional baru.
Satu kata yang menjadi kunci cita-cita reformasi: Demokrasi. Mengapa? Karena kondisi bangsa saat itu yang baru merdeka dari tirani setelah hampir 40 tahun. Sejak Dekrit Presiden 1959 dan seterusnya, Indonesia harus berlutut dibawah otoritarianisme sang Presiden. Sehingga peristiwa reformasi empat dekade kemudian menjadi langkah besar bagi bangsa Indonesia yang berani melawan sistem tua yang represif terhadap kemerdekaan, dimana demokrasi dan kesejahteraan menjadi tema besar dari gerakan tersebut.
Demokrasi yang ideal mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi, terutama kesejahteraan ekonomi dan juga berbagai aspek kehidupan lainnya yang mencakup hajat hidup masyarakat luas. Namun bagaimana progres kita dalam menuntaskan tujuan reformasi? Apakah situasi hari ini sudah mencapai kata “cukup” untuk menggambarkan kondisi ideal yang dicita-citakan? Apa kabar reformasi?
Setidaknya dua yang menjadi pekerjaan reformasi yang harus dituntaskan pada hari ini: Demokratisasi dan kesejahteraan. Pekerjaan demokrasi lahir dari ketidakpuasan publik terhadap sistem pemerintahan yang represif dan kesejahteraan akibat dari situasi ekonomi yang sedang dilanda krisis pada saat itu. Kedua hal itu berkaitan erat satu dengan yang lainnya: Kesejahteraan sebagai dimensi politik dan politik sebagai alat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua hal itu pula yang masih menjadi masalah yang kompleks di negeri ini.
Gini Ratio yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di berbagai wilayah mencatat Indonesia berada di angka 0,388 pada tahun lalu, meningkat dari 0,295 pada 2000 yang mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan pendapatan dari tahun ke tahun. Benar bahwasanya pendapatan rata-rata masyarakat meningkat, benar bahwasanya semakin banyak proporsi populasi Indonesia yang masuk kedalam kategori menengah, tapi hal yang perlu diingat adalah PDB per kapita tidak bisa menjawab tantangan kesenjangan pendapatan antar populasi. Mengapa hal itu belum tuntas? Apakah sistem demokrasi memang tidak bisa menjawab? Atau kualitas demokrasi kita yang perlu dipertanyakan?
Indeks Demokrasi oleh The Economist mengukur kualitas demokrasi di 160 negara di dunia sejak 2006, dan menggunakan lima kategori yang menjadi tolak ukur: Proses pemilu dan pluralisme politik, kebebasan sipil, keberjalanan pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Alhasil, Indonesia berada di peringkat ke-56 dari 160 negara dan termasuk kedalam kategori “Demokrasi Cacat (Flawed Democracy)” pada tahun lalu. Sejak survei pertama kali dikeluarkan, posisi Indonesia cenderung stagnan: Tidak ada peningkatan maupun penurunan kualitas yang signifikan.
Mudah rasanya untuk memaklumi data tersebut, mengingat proses demokrasi yang berjalan selama 26 tahun ini masih menghadapi tantangan umum di negara dengan Rule of Law yang lemah. Budaya politik yang masih terikat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Budaya tua yang kemudian mencoreng kualitas proses pemilu di berbagai tingkat yang tak lepas dari segala aspek kotor politik mulai dari politik uang, sensasionalisme, hedonisme dalam proses politik dan kemudian berujung pada pengkultusan individu yang sedang marak. Dan dari pengkultusan tersebut yang kemudian dimanfaatkan pejabat untuk mengekang kebebasan sipil untuk kepentingan individu, namun karena adanya justifikasi yang kuat, mempermudah mereka untuk terus berbuat zalim.
Iklim kebebasan sipil yang kian hari semakin memburuk akibat banyaknya perundang-undangan dan peraturan yang jauh dari substansinya. Kasus pelanggaran HAM yang belum tertuntaskan, bahkan bertambah banyak, menjawab pertanyaan mengapa ketimpangan ekonomi masih dirasakan sampai sekarang, yaitu karena tidak semua bisa menyuarakan penderitaannya. Tidak heran hampir semua indeks yang mengukur kualitas politik dan ekonomi menempati kita pada kategori negara yang problematik. Jika tren ini terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan kita akan berakhir di barisan negara autokrasi pada masa mendatang.
Menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia, seharusnya sekarang menjadi momentum kita untuk merefleksi kembali nilai-nilai perjuangan dan kemerdekaan yang dicita-citakan oleh pendahulu. ‘Indonesia Emas’ tidak hanya didefinisikan oleh kuantitas penduduk muda tapi juga kualitas dari mereka yang akan meneruskan estafet kepengurusan bangsa. Mereka yang harus sadar kalau hanya dengan demokrasi dan keadilan sosial negara ini akan selamat dari segala tantangan yang dihadapinya. Mereka yang harus sadar bahwa demokrasi itu bukan hanya sekedar memasukkan surat ke kotak suara, melainkan sebuah proses berbangsa dan bernegara secara komprehensif dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatas segalanya.
“…bahwa demokrasi dengan segala kesalahan dan kekurangannya jika ditafsirkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, menentukan masa depan dunia”.
