Suasana meriah dan penuh semangat terasa di Hall Pertamina, Gedung Dekanat Lantai 3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro pada Jumat (22/5). BEM Divisi Kepemudaan Bidang Seniora menggelar Uji Publik dan Uji Bakat Mas Mbak FEB 2026, sebuah rangkaian seleksi yang menjadi salah satu tahap penting dalam pemilihan representasi terbaik FEB untuk menuju ajang Mas Mbak Undip.
Acara yang terbuka untuk umum ini berhasil menarik perhatian mahasiswa. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi para peserta untuk menunjukkan karakter, kemampuan, dan potensi diri mereka di hadapan penonton dan panitia.
Sebelum sampai pada tahap uji publik dan uji bakat, para peserta telah melewati berbagai proses seleksi yang cukup panjang. Rangkaian dimulai dari open registration pada 25–29 April 2026, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi, wawancara, Leaderless Group Discussion (LGD), hingga upgrading class. Setelah tahap yang berlangsung pada Jumat ini, para peserta nantinya akan menunggu awarding sekaligus pengumuman finalis Mas Mbak FEB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Mei mendatang.
Dalam sesi uji publik, peserta diuji melalui kemampuan berbicara, cara berpikir, hingga bagaimana mereka merespons isu dan lingkungan di sekitar FEB. Sementara itu, pada sesi uji bakat, para peserta tampil membawakan beragam kemampuan dan kreativitas yang membuat suasana semakin hidup.
Menurut panitia, sosok yang layak menjadi Mas dan Mbak Undip bukan hanya mahasiswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga pribadi yang memiliki rasa cinta terhadap FEB Undip, mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang lain, percaya diri saat berbicara di depan publik, serta peka terhadap lingkungan sekitar.
Melalui program kerja ini, BEM Seniora ingin menghadirkan wadah pengembangan mahasiswa yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pembentukan karakter dan kontribusi sosial. Selain mencari representasi terbaik fakultas, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa, meningkatkan keterlibatan dalam pelestarian budaya, serta memperkuat citra FEB Undip sebagai fakultas yang aktif, unggul, dan berprestasi.
Lebih dari sekadar ajang pemilihan, Mas Mbak FEB 2026 menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertumbuh, berani menunjukkan kemampuan diri, dan mempersiapkan langkah menuju kompetisi di tingkat yang lebih luas.
Bidang Hukum Sosial Politik BEM FH Undip 2026 menggelar kegiatan “Mei Berkabung” pada Senin, 18 Mei 2026 hingga Rabu, 20 Mei 2026 di Beranda Kreativitas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mengusung tema “Merawat Ingatan: Elegi untuk Mereka yang Dibungkam”, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus ekspresi mahasiswa terhadap berbagai persoalan hak asasi manusia di Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dengan rangkaian acara yang berbeda di tiap harinya. Pada hari pertama, panitia mengadakan diskusi mengenai degradasi HAM akibat Undang-Undang TNI. Hari kedua diisi dengan bedah film Pesta Babi yang membahas pelanggaran HAM di Papua. Sementara pada hari terakhir, panitia menghadirkan panggung bebas dan gigs musik.
Panggung bebas tersebut membuka ruang bagi mahasiswa untuk tampil melalui berbagai bentuk ekspresi, mulai dari orasi, pembacaan puisi, menyanyi solo, akustik, hingga monolog puisi. Untuk menjaring partisipasi mahasiswa, panitia menyebarkan tautan registrasi bagi peserta yang ingin tampil dalam acara tersebut.
Selain itu, panitia juga mengirim undangan ke sejumlah organisasi mahasiswa, seperti BEM dan Lembaga Pers Mahasiswa, guna menarik lebih banyak peserta untuk hadir dan terlibat dalam kegiatan.
Menurut panitia, “Mei Berkabung” merupakan agenda tahunan yang selalu mengalami perubahan konsep di setiap penyelenggaraannya. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa esensi kegiatan tetap sama, yakni merawat ingatan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bulan Mei.
Panitia berharap kegiatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai hiburan atau ajang seru-seruan semata. Mereka menilai masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian maupun keadilan.
“Semoga ke depannya tetap menjadi salah satu wadah untuk menyuarakan HAM. Orang-orang juga semakin sadar dan tidak lupa atas kejadian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia,” ujar panitia.
Salah satu band yang tampil dalam acara tersebut juga mengaku puas dengan respons penonton selama penampilan berlangsung. Mereka merasa lega karena penampilan mereka mendapat sambutan positif dari audiens yang hadir.
Meski demikian, dari sisi teknis, mereka menilai masih ada beberapa hal yang dapat diperbaiki untuk penyelenggaraan tahun berikutnya.
“Sekarang sudah bagus, tapi bisa lebih bagus lagi,” ujar salah satu anggota band. Mereka berharap ke depan panitia dapat lebih mengakomodasi kebutuhan para pengisi acara agar persiapan penampilan menjadi lebih matang dan terorganisasi.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada 12 Mei 2026 menyentuh level Rp17.500 per dolar AS. Kondisi ini mencetak rekor baru bagi Indonesia, yakni posisi nilai tukar rupiah terlemah sepanjang sejarah. Tercatat, rupiah telah melemah sebesar 3,9% sejak awal tahun (year to date).
Mengutip dari Antara, analis Bank Woori, Rully Nova, memprediksi bahwa rupiah masih akan mengalami tekanan di kisaran Rp17.500 per dolar AS. Hal ini disebabkan oleh kondisi global yang tidak pasti.
“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah pada kisaran Rp17.525–Rp17.575, dipengaruhi oleh ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan tren kenaikan inflasi, sehingga menyebabkan naiknya harga minyak, indeks dolar, dan yield obligasi pemerintah AS,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, melansir dari Tempo, CHIEF Economist Permata Bank, Josua Pardede, menyatakan bahwa faktor melemahnya Rupiah dipengaruhi oleh kombinasi dari permasalahan global dan domestik yang terjadi secara bersamaan. Menurutnya, pada sisi domestik terjadi permasalahan kredibilitas dari hasil kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada torehan tanda merah dari Morgan Stanley Capital International (MSCI)—perusahaan jasa keuangan dan riset yang bergelut dalam dunia investasi global, di mana membuat analisis terkait indeks pasar saham serta alat analisis investasi global—bagi Indonesia.
Selain itu, penilaian merah atau negatif juga didapat Indonesia dari Moody’s Corporation dan Fitch Ratings—Lembaga pemeringkat kredit di mana lembaga ini menilai kemampuan suatu pihak, baik negara, perusahaan, bank dalam membayar utang dan risiko gagal bayar (default) —yang awalnya Indonesia berada pada prospek pembayaran utang negara yang stabil menjadi negatif. Kedua penilaian ini menciptakan sentimen negatif di pasar modal, yang ditandai dengan keluarnya aliran modal asing atau capital outflow, terhitung sedari awal tahun hingga April lalu.
Di sisi lain, melansir dari Liputan 6, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengungkapkan bahwa permintaan dolar juga didorong oleh kebutuhan valas untuk membayar utang luar negeri, pembagian deviden perusahaan dan kebutuhan masyarakat untuk ibadah haji.
“Pada sisi domestik, meningkatnya kebutuhan dolar secara musiman, seperti pembayaran ULN dan pembayaran deviden serta kebutuhan untuk ibadah haji mendorong peningkatan permintaan dolar pada pasar domestik,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia menyatakan akan terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui intervensi pasar valuta asing, baik secara spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun Non Deliverable Forward (NDF).
Selain itu, Destry menegaskan bahwa bank sentral juga akan meredam votalitas nilai tukar dan mengungkapkan kalau kepercayaan investor asing terhadap aset keuangan dalam negeri masih cukup baik.
“BI juga melihat confidence investor asing pada aset portofolio yang terus membaik, terlihat dari masuknya inflow, terkhusus pada pasar SBN dan SRBI selama bulan April yang sebesar Rp61,6 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi fenomena ini dengan keyakinan bahwa perbaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan hal yang sulit sebab fondasi ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Purbaya juga menegaskan bahwa penanganan nilai tukar rupiah bukan tugas Kementerian Keuangan, melainkan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.
“Kalau saya pikir sih gini, dengan fondasi ekonomi yang bagus, enggak sulit memperbaiki nilai tukar, tapi itu bukan kerjaan saya, kerjaan bank sentral. Nanti bank sentral akan menjelaskan bagaimana cara memperbaikinya.” ucapnya.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan tanggapan terkait pelemahan rupiah saat peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pada 16 Mei 2026 di Nganjuk. Prabowo menyatakan bahwa lemahnya nilai rupiah tidak berpengaruh bagi masyarakat desa sebab mereka tidak menggunakan dolar. Menurutnya, pihak yang terdampak hanyalah masyarakat yang pergi ke luar negeri.
“Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar. Yang pusing, yang itu, yang suka keluar negeri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan: benarkah pelemahan nilai rupiah tidak berdampak bagi masyarakat luas?
Pada kenyataannya, kombinasi permasalahan global dan domestik yang menyebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada aktivitas perekonomian Indonesia. Melansir dari Tempo, Guru besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengungkapkan bahwa melemahnya nilai rupiah dapat berdampak pada kenaikan harga barang-barang impor sehingga perlahan mendorong inflasi. Ia menerangkan bahwa bahwa dampak tersebut akan diawali oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pemasok global, seperti pangan impor, bahan baku makanan, obat-obatan, alat kesehatan, produk elektronik, pakan ternak, hingga barang kebutuhan rumah tangga.
“Jika rupiah bertahan di kisaran 17 ribu per dolar AS dalam waktu yang lama, masyarakat akan merasakan tekanan langsung pada biaya hidup,” imbuhnya.
Syafruddin juga menyampaikan bahwa tekanan tersebut akan semakin besar karena harga energi impor dunia masih berada pada tingkat yang tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan biaya energi domestik yang kemudian merambat pada kenaikan biaya transportasi, distribusi, serta harga barang di pasar dan sektor ritel.
“Rumah tangga miskin dan kelas menengah akan mendapatkan tanggungan beban paling berat karena porsi belanja mereka terkonsentrasi pada makanan transportasi dan kebutuhan rutin,” ucap Syafruddin.
Sejalan dengan hal tersebut, Shinta Kamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan bahwa peningkatan nilai dolar Amerika Serikat yang berimplikasi pada kenaikan harga pangan serta distribusi bahan baku akan mendorong produsen untuk menekan biaya produksi. Salah satu langkah yang kemungkinan ditempuh ialah menaikkan harga jual kepada konsumen. Selain itu, apabila kenaikan harga belum memungkinkan dilakukan sebab daya beli pasar akan menurun, produsen akan melakukan penyesuaian alternatif pada produk yang dijual seperti halnya menurunkan kualitas kelengkapan produk atau memperkecil ukuran produk.
“Bila semua opsi di atas tidak memungkinkan, perusahaan mau tidak mau harus menaikkan harga jual di pasar dengan risiko penurunan kinerja penjualan maupun perubahan daya serap pasar,” tuturnya.
Di sisi lain, melansir dari Kompas, Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina menjelaskan bahwa pelemahan rupiah juga akan berdampak pada meningkatnya biaya perjalanan luar negeri, ibadah haji dan umrah, hingga pendidikan di luar negeri.
“End-to-end impact-nya, terasa pada semua aspek,” imbuhnya.
Ia juga menuturkan bahwa intervensi dalam menangani pelemahan rupiah tidak dapat hanya bergantung pada Bank Indonesia semata. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan cukup efektif apabila tidak disertai dengan perbaikan fundamental perekonomian negara.
“BI hanya bisa smoothing atau meredam volatilitas, tapi tidak bisa menentukan nilai tukar secara decisif,” terangnya.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap perbaikan alokasi kebijakan fiskal sebagai solusi atas kondisi saat ini. Menurutnya, pemerintah sebaiknya menunda program-program yang belum bersifat mendesak serta mendorong reformasi subsidi agar kebijakan yang diterapkan menjadi lebih adaptif dan tidak terlalu membebani APBN.
Refrensi
Adit, A. (Ed.). (2026, Mei 12). Rupiah Melemah, Ekonom: Harga Pangan, Transportasi, dan Energi Terancam Naik. Kompas.com.
Diahwahyuningtyas, A., & Adhi, I. S. (Ed.). (2026, Mei 7). Rupiah Terus Melemah, Perlukah Khawatir? Ekonom Jelaskan Penyebab dan Dampaknya. Kompas.com.
Estherina, I. (2026, April 10). Apa Dampak Pelemahan Nilai Tukar Rupiah bagi Masyarakat. Tempo.co.
Estherina, I. (2026, Mei 12). Rupiah Ambrol ke 17.500 karena Tekanan Global dan Domestik. Tempo.co.
Melani, A. (2026, Mei 13). Rupiah Masih Betah di 17.500, Simak Prediksi Hari Ini 13 Mei 2026. Liputan6.com.
Naibaho, J. (Ed.). (2026, Mei 12). Nilai Tukar Rupiah Sudah Tembus Rp17.506 per Dollar AS, Terlemah Sepanjang Masa. Tribun-medan.com.
Hall Pertamina FEB Undip, Jumat (8/5) — Seluruh perwakilan Ormawa FEB dan delegasi tim advokasi berkumpul untuk melaksanakan rapat Pra-Public Hearing. Pertemuan ini bertujuan mendiskusikan serta menyaring aspirasi mahasiswa yang dihimpun melalui kuesioner Senat FEB dan tim advokasi, sekaligus memastikan suara yang disampaikan kepada dekanat pada audiensi terbuka 19 Mei mendatang tetap solid dan tidak terpecah. Agenda ini dipandu oleh Akmal Febrian Faturrahman selaku moderator.
Pembahasan Isu Akademik : Isian Rencana Studi (IRS)
Pembahasan mencakup dua domain utama, yakni Isu Akademik serta Isu Sarana dan Prasarana (Sarpras). Pada ranah akademik, poin yang cukup menyita perhatian adalah dinamika Isian Rencana Studi (IRS). Beberapa kendala yang mencuat meliputi keterbatasan kuota, lambannya penambahan kelas, hingga jadwal yang bertabrakan akibat perubahan sistem secara sepihak.
“Khususnya di program studi Akuntansi angkatan 2023, banyak mahasiswa kesulitan karena sistem membaca peminatan yang tidak sesuai. Dampaknya, jadwal mereka terlempar bahkan tertumpuk menjadi lima kelas di satu waktu,” jelas Aldo dari Senat FEB.
Hal senada diungkapkan oleh delegasi Keluarga Mahasiswa Akuntansi (KMA). Menurutnya, kuota mata kuliah peminatan yang sangat terbatas memaksa mahasiswa pindah ke kelas yang tidak sesuai dengan minat mereka. Masalah ini ternyata tidak hanya menimpa mahasiswa Akuntansi. Nabil, delegasi dari Management Student Association (MSA), menyampaikan bahwa keterbatasan kuota peminatan juga memaksa mahasiswa Manajemen mengambil mata kuliah yang tidak mereka minati. Mengingat krusialnya dampak masalah ini, forum menyepakati agar isu IRS dibawa ke dalam Public Hearing.
Isu Sulitnya Proses Pengajuan Penurunan UKT
Selain IRS, forum juga membahas sulitnya proses pengajuan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Meskipun data kuesioner tidak menunjukkan ini sebagai masalah mayoritas, Galang dari tim advokasi menilai adanya bias data. Ia berpendapat mahasiswa yang mengisi “tidak kesulitan” dalam kuesioner kemungkinan besar adalah mereka yang memang tidak pernah mengajukan penurunan UKT.
“Saya merasa ada yang bias dari survei UKT. Mayoritas bilang tidak kesulitan karena kemungkinan mereka memang tidak mengajukan. Saya sendiri sudah tiga kali mengajukan dan tidak disetujui, padahal seluruh syarat sudah terpenuhi,” pungkas Galang.
Aldo dari Senat menanggapi pernyataan Galang dengan mengingatkan bahwa isu UKT dinaungi langsung oleh Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) BEM FEB. Ia menyarankan agar masalah ini tidak perlu disampaikan di Public Hearing, tetapi agar ditangani langsung oleh pihak Kesma BEM FEB. Setelah berdiskusi, isu ini disepakati forum untuk ditunda (di-hold) terlebih dahulu
Tabel Ringkasan Isu Akademik
Berikut ringkasan tabel isu pada ranah akademik meliputi status pembahasan, status pembahasan, pertimbangan, serta mekanisme tindak lanjut :
Isu Akademik
Status Pembahasan
Pertimbangan
Mekanisme Tindak Lanjut
Sistem Pengisian Isian Rencana Studi (IRS)
Fix
Sering terjadi kendala teknis, lambatnya penambahan kuota, jadwal bentrok, dan kurangnya kejelasan informasi. Data menunjukkan 73,6% responden mengalami kendala.
Akan diangkat dalam forum Public Hearing
Dosen Wali / Pembimbing Akademik
Fix
Banyak mahasiswa merasa tidak mendapatkan bimbingan maksimal, padahal dosen wali menerima insentif. Mayoritas audiens forum merasa kurang dibimbing dalam perencanaan studi.
Akan diangkat dalam forum Public Hearing
Evaluasi Dosen (PBM)
Fix
Pengisian evaluasi dianggap formalitas, sistemnya bertele-tele (pertanyaan tidak substantif), dan tidak ada transparansi tindak lanjut hasil evaluasi.
Diangkat ke Public Hearing dengan menawarkan solusi konkret berupa revitalisasi sistem dan penyederhanaan kuesioner.
Tenaga Pendidik (Dosen) Bermasalah
Fix pada beberapa bagian
Masalah meliputi ketidakteraturan jadwal dan dosen tidak memenuhi kewajiban RPS. Birokrasi cenderung defensif jika menyerang oknum secara terbuka, serta adanya kekhawatiran relasi kuasa (ancaman nilai).
Sosialisasi kanal pengaduan dan mekanisme penindakan dibawa ke Public Hearing. Laporan spesifik mengenai oknum dosen dilakukan melalui lobi tertutup.
Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Hold
Isu tidak bersifat kolektif dan mayoritas responden (71,91%) tidak mengalami kesulitan. Pihak Kesma BEM sudah mempersiapkan penanganan mandiri.
Tidak dibawa ke Public Hearing; ditangani melalui penjaringan mandiri dan lobi oleh bidang Kesma BEM.
Magang dan Studi Independen (MSIB / Konversi)
Hold
Kurangnya transparansi kualifikasi perusahaan yang bisa dikonversi. Prosedur bergantung pada kebijakan prodi, dan data pendukung/bukti penolakan belum cukup kuat untuk forum terbuka.
Tidak dibawa ke Public Hearing; akan dikaji lebih lanjut atau diaudiensikan ke prodi masing-masing terlebih dahulu.
Tabel: Ringkasan Isu Akademik
Pembahasan Isu Sarpras : Musala Gedung C Kurang Terawat
Pembahasan kemudian berlanjut pada ranah isu Sarana dan Prasarana (Sarpras). Pada ranah ini, forum mendiskusikan masalah fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa di lingkungan FEB, contohnya masalah musala di Gedung C yang kurang terawat, seperti yang disampaikan Aldo dari Senat FEB.
“Musala Gedung C sangat bau, tempat wudu cowok digabung dengan toilet, sajadah sedikit, dan sekat pria-wanita sangat menggantung, ” jelas Aldo. Fitri dari delegasi advokasi juga menambahkan mukena dan alas di mushola tersebut memiliki bau apek yang membuat tidak nyaman ketika beribadah. Karena banyak dikeluhkan forum menyepakati membawa isu ini ke Public Hearing.
Masalah lainnya yang dibahas terkait Sarpras adalah tentang kelayakan toilet yang banyak mendapat keluhan. Beberapa temuan yang disampaikan oleh tim advokasi di antaranya: toilet di berbagai gedung kekurangan sabun dan berbau, wastafel mampet, serta kunci pintu yang rusak. Terdapat usulan agar disediakan keseimbangan antara jumlah kloset duduk dan jongkok.
Menanggapi keluhan yang cukup masif tersebut, Rohib dari Senat mengusulkan agar masalah toilet tidak hanya disampaikan pada saat Public Hearing, tetapi juga dibuatkan inventarisasi per gedung agar dapat diadvokasikan secara langsung kepada Wakil Dekan II.
“Mungkin isu ini tetap kita bawakan ke forum, tetapi nanti caranya kita lakukan inventarisasi per gedung untuk diadvokasikan langsung ke Wakil Dekan II,” jelas Rohib.
Tabel Ringkasan Isu Sarpras
Berikut ringkasan tabel isu pada ranah Sarpras meliputi Keputusan Forum, status pembahasan, pertimbangan, serta mekanisme tindak lanjut :
Isu Sarana Prasarana (Sarpras)
Keputusan Forum
Pertimbangan
Mekanisme Tindak Lanjut
Perlengkapan ibadah di Gedung C (musala tidak terawat, sajadah/mukena bau apek, fasilitas wudu kurang layak)
Public Hearing
Kondisi fasilitas di Gedung C sangat kontras dan timpang dibandingkan Gedung A dan B, sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera dari pihak birokrasi.
Mengangkat isu ini ke Public Hearing dengan membawa bukti visual kondisi fasilitas di Gedung C.
Ketidaknyamanan kamar mandi (bau, mampet, tidak ada sabun, kunci rusak) dan ketimpangan jumlah kloset duduk/jongkok.
Public Hearing
Masalah kebersihan dan pemeliharaan (maintenance) kamar mandi sangat memengaruhi kenyamanan dasar mahasiswa dan pengerjaannya masih tidak merata di seluruh gedung.
Melakukan inventarisasi masalah kamar mandi per gedung untuk dilaporkan kepada Wakil Dekan II dalam forum terbuka.
Kurangnya jumlah stop kontak di kelas dan banyaknya fasilitas stop kontak atau kabel roll yang tidak berfungsi maksimal.
Public Hearing
Fasilitas ini sangat krusial untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, namun jumlahnya saat ini tidak sebanding dengan kapasitas mahasiswa di kelas.
Membawa isu ini ke forum terbuka untuk menuntut penambahan dan perbaikan titik-titik stop kontak yang rusak.
Kelayakan fasilitas kelas seperti proyektor yang bermasalah, kursi yang rusak, dan meja yang tidak seragam.
Public Hearing
Banyaknya inventaris kelas yang rusak (kursi reok) secara langsung menghambat efektivitas proses belajar mengajar mahasiswa.
Melakukan inventarisasi kondisi kelas per gedung beserta bukti foto untuk disampaikan kepada pimpinan saat audiensi.
Kapasitas parkir kendaraan mahasiswa yang overload dan kurangnya penataan layout parkir.
Public Hearing
Masalah parkir diprediksi akan semakin parah dengan kehadiran mahasiswa baru, sehingga memerlukan solusi rekonstruksi layout atau pemanfaatan lahan baru segera.
Membahas opsi rekonstruksi layout parkir di samping danau dan optimalisasi pemanfaatan basement Gedung C.
Koneksi jaringan internet atau Wi-Fi yang buruk di Gedung A, Gedung B lantai 1, dan Gedung PKM.
Public Hearing
Masalah ini dirasakan secara luas oleh mahasiswa dan organisasi mahasiswa (Ormawa) dalam menunjang kegiatan akademik maupun organisasional.
Mengangkat isu buruknya koneksi jaringan internet ke dalam daftar utama bahasan Public Hearing.
Fasilitas air minum (galon dan dispenser) yang sering kosong dan belum memadai di setiap gedung.
Lobi Tertutup
Isu dianggap kurang mendesak untuk forum terbuka karena pihak dekanat sudah beritikad baik. Dibutuhkan data survei konsumsi harian agar argumen tidak menjadi bumerang saat audiensi.
Melakukan survei transparansi kebutuhan air per hari per gedung untuk mendapatkan data konkret sebelum diajukan kembali via lobi.
Penyediaan area bebas rokok (Smoking Area).
Lobi Tertutup
Terdapat Peraturan Rektor dan Surat Edaran Undip 2024 yang menetapkan kawasan tanpa rokok secara total, sehingga sulit memaksakan pengadaan area merokok di forum resmi.
Melakukan lobi tertutup terkait penertiban tenaga pendidik yang masih merokok sembarangan sebelum menuntut fasilitas bagi mahasiswa.
Fasilitas sepeda kampus (PKU) yang terbengkalai.
Lobi Tertutup
Isu ini dinilai memiliki tingkat urgensi yang rendah (low urgency) dibandingkan dengan masalah sarana prasarana lainnya yang lebih mendesak.
Isu ditinjau secara internal atau melalui jalur lobi langsung kepada pihak terkait tanpa melalui forum Public Hearing.
Kebijakan jam malam di FEB untuk kegiatan mahasiswa dan belajar mandiri.
Lobi Tertutup
Pengadaan jam malam dianggap akan membebani anggaran serta staf keamanan secara berlebihan, sementara mahasiswa sudah terbiasa belajar di luar kampus.
Isu ini diturunkan dari agenda dan tidak akan dibahas dalam forum Public Hearing.
Tabel: Ringkasan Isu Sarpras
Dengan dirumuskannya poin-poin krusial dalam rapat pra-audiensi ini, diharapkan aspirasi mahasiswa FEB dapat tersampaikan secara utuh dan terstruktur. Advokasi yang solid akan menjadi kunci dalam mewujudkan perbaikan akademik maupun sarana prasarana yang berdampak langsung pada kenyamanan perkuliahan mahasiswa.
Rabu, 13/05/2026 — Suasana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terlihat lebih ramai dari biasanya. Deretan tenant makanan, minuman, hingga berbagai stand menarik memenuhi area FEB Undip. Setelah ditelusuri, keramaian tersebut merupakan bagian dari bazar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Akuntansi FEB Undip dalam rangka acara AIA (Accounting in Action).
Bazar ini berlangsung selama dua hari, mulai 12–13 Mei 2026, dari pukul 08.00 hingga 16.30 WIB. Acara tersebut digelar bersamaan dengan perlombaan basket AIA yang juga menjadi pusat perhatian mahasiswa di lingkungan FEB.
PO acara menyampaikan bahwa total terdapat 16 tenant yang ikut meramaikan bazar tahun ini. Tenant yang hadir tidak hanya berasal dari UMKM, tetapi juga dari mahasiswa yang memiliki usaha pribadi. Berbagai produk ditawarkan, mulai dari makanan, minuman, hingga promosi acara kampus.
Salah satu tenant yang paling menarik perhatian pengunjung adalah tenant bernama “Cerita Petshop” yang menjual hamster. Kehadiran stand tersebut cukup mencuri perhatian mahasiswa karena berbeda dari tenant lainnya yang mayoritas menjual makanan dan minuman.
Penyelenggara menjelaskan bahwa persiapan bazar telah dilakukan sejak tiga minggu sebelum acara berlangsung. Menurut pihak penyelenggara, bazar ini tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada lingkungan kampus.
Melalui bazar ini, mahasiswa Akuntansi FEB Undip berharap suasana AIA 2026 dapat terasa lebih meriah sekaligus memberikan ruang bagi kreativitas dan usaha mahasiswa di lingkungan FEB Undip.
Sabtu, 09/05/2026, Diponegoro Economics Student Community (DESC) mengadakan acara awarding bertajuk “Senomi” atau Senandung Ekonomi di Dome FEB Undip mulai pukul 09.30 WIB. Acara tersebut merupakan bagian penutup dari perlombaan olahraga yang telah dilaksanakan pada minggu sebelumnya.
Project Officer acara, Nur Baiti, menyampaikan bahwa Senomi terbuka untuk umum dan tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa prodi ekonomi.
Acara diawali dengan sambutan dari panitia dan dilanjutkan dengan beberapa penampilan hiburan seperti seni tari dan band.
Dalam acara tersebut, Economusic turut tampil sebagai pengisi acara. Economusic sendiri merupakan komunitas musik FEB yang telah berdiri sejak tahun 2017. Setelah tampil, pihak Economusic mengaku senang dapat menjadi bagian dari acara Senomi dan merasa lega karena penampilan mereka berjalan dengan lancar.
Di akhir acara, Nur Baiti berharap agar Senomi dapat semakin dikenal oleh warga FEB pada pelaksanaan berikutnya.
Ruang Sidang Utama Dekanat, Selasa (21/4) — Rangkaian panjang Musyawarah Mahasiswa (Muswa) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro mencapai titik puncaknya pada persidangan hari keempat. Setelah melalui perdebatan filosofis pada hari-hari sebelumnya, forum kali ini berfokus pada upaya konkret untuk mengamankan legalitas organisasi. Akibat belum tercapainya konsensus menyeluruh mengenai proyeksi jangka panjang, forum secara resmi menunda pembahasan Rencana Strategis (Renstra) dan beralih sepenuhnya pada finalisasi Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) 2026. Langkah ini diambil sebagai jalan keluar taktis guna memastikan kepengurusan mendatang memiliki panduan operasional yang tetap progresif namun realistis.
Sinkronisasi Nomenklatur
Persidangan dibuka dengan peninjauan ulang terhadap aspek redaksional draf untuk menjamin kepastian hukum. Fokus utama pada sesi ini adalah sinkronisasi nomenklatur organisasi dengan perubahan struktur pemerintahan nasional. Forum menyepakati pembaruan nama kementerian di tingkat mahasiswa menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penyesuaian ini dipandang krusial agar koordinasi dan arah gerak mahasiswa tetap selaras dengan birokrasi pendidikan terbaru. Selain itu, pembersihan diksi pada poin-poin konsideran dilakukan secara menyeluruh untuk menghilangkan kerancuan makna, terutama terkait batasan antara fungsi struktural dan non-struktural dalam organisasi.
Implementasi Target PKM
Berangkat dari kesepakatan mengenai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang telah dikunci pada hari ketiga, agenda hari keempat berlanjut pada fase operasionalisasi. Forum tidak lagi memperdebatkan urgensi target tersebut, melainkan fokus pada bagaimana setiap Organisasi Mahasiswa (Ormawa) merasionalkan program mereka agar sejalan dengan mandat fakultas.
Diskusi diwarnai dengan pengumpulan data riil dari berbagai himpunan. Delegasi DBS, MSA, hingga DESC melakukan pemetaan ulang terhadap jumlah proposal yang mampu dikonversi secara konkret menjadi luaran riset. Meskipun terdapat tantangan berupa penurunan angka antusiasme secara umum, Senat Mahasiswa (SM) dan BEM tetap memegang kendali untuk memastikan bahwa komitmen peningkatan yang disepakati pada Muswa Hari ke-3 tetap terjaga. Fase ini menjadi momen krusial bagi lembaga seperti KSEI untuk mengonsolidasikan fokus antara target PKM nasional dengan ambisi lomba independen, sehingga kedua jalur prestasi tersebut tetap dapat berjalan beriringan tanpa mengabaikan mandat birokrasi kampus.
Restrukturisasi Program Kerja: Efisiensi dan Penajaman Output
Memasuki babak pembedahan program, forum melakukan audit mendalam terhadap rencana kerja tahunan setiap lembaga. Berdasarkan evaluasi historis yang diajukan oleh delegasi MSA, disepakati bahwa setiap program kerja tidak boleh lagi hanya bersifat formalitas, melainkan harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Beberapa transformasi signifikan yang berhasil dikonsolidasikan meliputi:
BEM FEB: Melakukan reposisi strategis melalui program “FEB Peduli” (sebelumnya Ekonomi Berbagi) serta penguatan ekosistem kewirausahaan lewat “Yellowpreneur” yang kini difokuskan pada pengumpulan ide bisnis konkret siap eksekusi.
Mizan: Mengambil langkah efisiensi massa dengan melebur berbagai agenda kerohanian yang terfragmentasi ke dalam satu festival terpadu bernama “HI-FEST”.
KSPM: Mempertegas spesifikasi peserta dalam program pelatihan keahlian (seperti Equity Research Training) guna menjamin kualitas output anggota yang lebih kompetitif di level universitas maupun nasional.
Resolusi Konstitusional: Kepastian Masa Berlaku GBHK
Perdebatan pendapat terakhir muncul saat menentukan durasi keberlakuan GBHK. Senat Mahasiswa sempat melontarkan wacana agar aturan ini bersifat kontinu lintas periode demi stabilitas kebijakan. Namun, argumen tersebut disanggah oleh BEM dan KMA yang menekankan pentingnya akuntabilitas tahunan. Forum berpandangan bahwa dinamika mahasiswa yang sangat cair menuntut adanya ruang evaluasi di setiap kepengurusan baru. Melalui diskusi yang intens, forum akhirnya mengetuk kesepakatan final bahwa GBHK ini hanya berlaku mengikat selama satu tahun periode kepengurusan, memberikan mandat kepada pengurus mendatang untuk terus melakukan pembaruan sesuai tantangan zaman.
Penandatanganan dan Penutupan Muswa 2026
Sebagai bentuk pengesahan terhadap seluruh dinamika yang telah dilalui, persidangan ditutup dengan prosesi khidmat penandatanganan draf GBHK oleh 25 pimpinan Ormawa di lingkungan FEB Undip. Penandatanganan kolektif ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan janji setia seluruh pimpinan lembaga terhadap arah gerak organisasi yang telah disusun bersama.
Dengan ditandatanganinya draf tersebut, Presidium secara resmi mengetuk palu tanda berakhirnya sidang Muswa 2026. Penutupan ini menandai kesiapan seluruh elemen organisasi mahasiswa FEB untuk melangkah ke periode baru dengan landasan hukum yang lebih tajam, terintegrasi, dan memiliki dasar evaluasi yang kuat untuk menjawab ekspektasi fakultas maupun konstituen mahasiswa.
Pada Rabu malam, 6 Mei 2026, Gedung Prof. Soedarto dipenuhi mahasiswa yang antusias menyaksikan pementasan Teater Buih. Pementasan tersebut tidak hanya menarik perhatian mahasiswa FEB Undip, tetapi juga mahasiswa dari fakultas lain hingga kampus luar, salah satunya dari Universitas Negeri Semarang.
Beberapa penonton mengaku kagum dengan jalannya pertunjukan, terutama pada akhir cerita yang dinilai tidak terduga. “Aku gak expect kalau ending-nya bakal seperti itu,” ujar salah satu penonton dari UNNES.
Selama pementasan berlangsung, penonton dibuat terpukau oleh kemampuan para pemain dalam membangun suasana melalui artikulasi dialog dan ekspresi wajah. Alur cerita yang emosional dipadukan dengan penampilan para aktor berhasil menghadirkan tepuk tangan panjang dari para penonton di akhir pertunjukan.
Salah satu pemain Teater Buih, Areng—nama panggung yang digunakan selama pementasan—mengungkapkan bahwa persiapan pertunjukan telah dilakukan selama setengah tahun. Namun, Jiro selaku asisten sutradara meluruskan bahwa meski persiapan dimulai sejak enam bulan lalu, proses latihan yang benar-benar intens berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.
Sebelum wawancara berakhir, Areng juga menyampaikan pesan kepada mahasiswa FEB Undip agar tetap percaya diri terhadap bakat yang dimiliki. Menurutnya, setiap mahasiswa memiliki potensi yang dapat berkembang apabila terus diasah dan diberi ruang untuk tampil.
Semarang, 5 Mei 2026 — Bukan hanya soal angka dan laporan keuangan, mahasiswa akuntansi Universitas Diponegoro justru memanaskan persaingan di lapangan dan layar gim lewat Accounting In Action (AIA) 2026.
Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Akuntansi (KMA), acara tahunan ini kembali hadir sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga dan e-sport.
Project Officer AIA, Nabil, mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa akuntansi ikut serta untuk menunjukkan kemampuan mereka di luar dunia akademik.
Berbagai cabang lomba pun disiapkan untuk memeriahkan acara, mulai dari Mobile Legends, FIFA PS5, hingga olahraga seperti futsal, basket, voli, badminton, dan billiard.
Meski merangkul banyak minat, AIA tetap memiliki batasan peserta. “Acara ini memang khusus untuk mahasiswa akuntansi saja,” tambah Nabil.
Dengan konsep kompetitif sekaligus penuh hiburan, AIA 2026 diharapkan mampu mempererat solidaritas sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda bagi mahasiswa akuntansi Undip.
Sejarah Hari Buruh berakar pada 1 Mei 1886, saat lebih dari 300.000 pekerja di Amerika Serikat melakukan mogok massal demi tuntutan delapan jam kerja. Puncaknya, Tragedi Haymarket di Chicago pada 4 Mei 1886 mencatat ledakan bom dan tindakan represif yang menewaskan sejumlah buruh serta polisi. Peristiwa ini bukan sekadar catatan kelam, melainkan penegasan atas hak dasar manusia untuk beristirahat dan tidak melulu dianggap sebagai mesin produksi.
Namun, di Indonesia hari ini, esensi perlawanan tersebut seolah dikaburkan oleh pemandangan di Monas. Kehadiran Prabowo Subianto yang berjoget, melempar baju safari, hingga bagi-bagi sembako di atas panggung May Day 2026 menciptakan pola yang mengkhawatirkan. Fenomena ini terasa seperti repetisi dari gimmick politik pada masa pilpres lalu— yang terbukti efektif meningkatkan elektoral, namun di sisi lain berisiko melumpuhkan daya kritis masyarakat. Adapun, dalam penyampaian pidato Prabowo berjanji akan membentuk Satgas PHK, di mana disebutkan bahwa negara akan “mengambil alih” jika pengusaha menyerah. Kata-kata yang lantang dan penuh keyakinan, tindakan yang sama seperti tahun lalu serta di atas panggung yang sama pula.
Padahal, kembali perlu digaris bawahi bahwa esensi daripada Hari Buruh terletak pada penegasan yang terus bertumbuh sebagai bentuk tuntutan atas hak-hak buruh yang masih kerap terselewengkan. Hak-hak tersebut tidak bersifat statis, tetapi harus terus diperjuangkan dan dikobarkan, terlebih dewasa ini ekonomi kapitalistik cenderung menempatkan pekerja dalam posisi rentan. Oleh karena itu, peringatan May Day seyogyanya tidak menjadi ruang seremonial lalu redam, tetapi menjadi ruang artikulasi tuntutan yang menjamin keberlangsungan hidup buruh dalam jangka panjang.
Dalam aksi May Day 2026, berbagai perserikatan buruh mengusung sejumlah tuntutan strategi dengan satu benang merah, yakni kondisi dan posisi buruh di Indonesia yang saat ini masih rentan. Kerentanan ini mendorong desakan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menjamin kepastian kerja serta kesejahteraan para pekerja. Adapun tuntutan-tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut.
Memberikan Jaminan Kepastian Kerja
Di tengah ketidakpastian global, dimulai dari perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, hingga tekanan impor, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat. Data dari BPS menunjukkan bahwa fluktuasi kondisi ekonomi masih berdampak pada stabilitas tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur dan padat karya. Dalam hal ini, negara dituntut untuk hadir memberikan perlindungan nyata terhadap pekerja dari ancaman kehilangan pekerjaan.
Menghapus Sistem Outsourcing dan Penolakan Upah Murah (Hostum)
Tuntutan ini mencerminkan keresahan buruh terhadap fleksibilitas tenaga kerja yang cenderung merugikan posisi pekerja, baik dari sisi kepastian kerja maupun kesejahteraan. Sistem outsourcing dinilai mengaburkan kepastian kerja serta menekan standar upah, sehingga pekerja berada dalam posisi tawar yang lemah. Dengan demikian, penghapusan sistem ini menjadi salah satu agenda utama gerakan buruh.
Mendesak Pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Baru
Pasca dinamika regulasi ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir, banyak kalangan buruh menilai bahwa payung hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi kepentingan pekerja. Oleh karena itu, pengesahan regulasi baru dianggap penting sebagai langkah korektif untuk memperkuat posisi buruh dalam hubungan industrial.
Reformasi Sistem Perpajakan yang Berkeadilan
Buruh juga menyoroti sistem perpajakan yang dinilai masih membebani pekerja, terutama terkait pajak atas tunjangan seperti THR, bonus, jaminan hari tua (JHT), dan pensiun. Reformasi fiskal diperlukan agar kebijakan perpajakan lebih berpihak pada kelompok pekerja dan tidak semakin menggerus pendapatan riil mereka.
Ratifikasi Konvensi International Labour Organization No. 190
Konvensi ini mengatur penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ratifikasi menjadi penting sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin keamanan dan martabat pekerja. Dengan demikian, buruh tidak lagi diposisikan sebagai mesin produksi, tetapi manusia yang memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan bermartabat.
Penyediaan Fasilitas Day Care
Isu keseimbangan antara kerja dan kehidupan keluarga juga menjadi sorotan. Aliansi buruh seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menekankan pentingnya fasilitas penitipan anak di kawasan industri. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi beban pekerja, khususnya buruh perempuan dan keluarga muda.
Pengesahan RUU Perampasan Aset
Dalam hal ini buruh memberikan dukungan penuh terhadap aturan penyitaan aset hasil tindak pidana yang merugikan masyarakat banyak. Harapnya, dengan disahkan RUU ini dapat memperkuat keadilan ekonomi serta mengurangi ketimpangan yan terjadi.
Turunkan Potongan Tarif Ojek Online (Ojol) Menjadi 10 Persen
Pengemudi ojek online mengajukan tuntutan terhadap potongan aplikasi yang terlalu besar dan menggerus pendapatan mereka secara signifikan. Dengan potongan aplikasi yang dikurangi menjadi 10 persen pengemudi ojek online bisa mendapatkan upah yang layak bagi pekerja sektor informasi digital.
Kesimpulan
Dapat dipahami bersama bahwa peringatan Hari Buruh bukan sekadar ritual atau seremonial tahunan, melainkan sebuah gugatan terhadap mereka yang masih terlelap nyaman di atas kerja keras para pekerja, di mana kerja keras yang ditorehkan kerap melahirkan jeritan, keterhimpitan, serta ketidakpastian atas kehidupan yang layak. Suara-suara tersebut telah sampai di ruang publik, bahkan menggema hingga Monumen Nasional. Namun, pertanyaannya bukan lagi apakah suara itu terdengar, melainkan sejauh mana ia benar-benar ditindaklanjuti.
Peran ideal pemerintah tidak hanya berhenti pada kehadiran simbolik, pidato menebar janji, atau sekadar pencatatan aspirasi. Lebih dari itu, negara dituntut untuk menghadirkan kebijakan konkrit yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada buruh, menegakkan hukum ketenagakerjaan secara konsisten, serta memberikan perlindungan terhadap dinamika baru dunia kerja, termasuk sektor informal dan ekonomi digital.
Dengan demikian, esensi peringatan May Day tidak akan tereduksi menjadi sekadar gema sesaat, yang lantang diucapkan namun cepat menghilang, melainkan menjadi gerakan yang terus dikawal hingga hak-hak buruh benar-benar terjamin dan terealisasi secara nyata.
Referensi:
Tempo.co. (2026, Mei 1). Tuntutan aliansi gerakan buruh bersama rakyat di May Day 2026. Diakses dari: https://www.tempo.co/politik/tuntutan-aliansi-gerakan-buruh-bersama-rakyat-di-may-day-2026-2132902
Tirto.id. (2026, Mei 1). Info demo buruh 1 Mei 2026 di Jakarta, Bandung, dan Jogja. Diakses dari: https://tirto.id/info-demo-buruh-1-mei-2026-di-jakarta-bandung-dan-jogja-hu5B
