Bulan: September 2024

Oleh: Alvaro Siahaan

Dalam beberapa minggu belakangan ini, event Pekan Olahraga Nasional (PON) yang bertempat di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini menjadi viral, bukan karena hal yang positif melainkan hal yang negatif. Salah satu hal yang menjadi viral adalah tentang permasalahan infrastruktur yang belum siap dimana banyak akses menuju venue masih merupakan jalanan berlumpur. Selain itu, akomodasi buruk, kualitas konsumsi yang tidak sesuai standar, serta fasilitas hotel yang tidak memadai, juga dikeluhkan oleh para atlet. 

Dugaan korupsi dalam pengadaan infrastruktur serta konsumsi ini semakin memperburuk citra PON kali ini, meski panitia membantah klaim bahwa PON 2024 adalah yang terburuk dalam sejarah. Permasalahan ini menuntut evaluasi secara mendalam terhadap seluruh proses persiapan dan pelaksanaan PON, demi menjaga kredibilitas pemerintah dalam melaksanakan ajang ini.

Persiapan yang Terburu-buru dan Infrastruktur yang Bermasalah

Salah satu masalah paling mencolok dalam PON adalah terkait dengan persiapan yang kurang matang dalam hal pembangunan infrastruktur. Ada banyak laporan mengenai arena pertandingan yang rusak atau belum siap pada waktunya, seperti yang baru ini muncul di sosial media video yang menunjukkan kaca venue basket yang pecah dan melukai penonton. Hal ini tidaklah hanya mengganggu kelancaran kompetisi, tetapi juga membahayakan keselamatan atlet dan penonton Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa baik perencanaan dan pengawasan proyek-proyek infrastruktur PON.

Persiapan yang terkesan terburu-buru seringkali dipicu oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara panitia dan kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas olahraga. Oleh karena itu, banyak arena pertandingan yang baru selesai menjelang hari-H pelaksanaan, bahkan ada yang belum siap sama sekali saat pertandingan dimulai. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat ketidakefisienan dalam manajemen proyek dan perencanaan yang seharusnya bisa dihindari jika ada persiapan yang lebih matang dan terukur.

Masalah infrastruktur juga meluas ke fasilitas pendukung seperti akomodasi dan transportasi. Atlet sering kali harus menghadapi kondisi yang tidak nyaman, dari fasilitas penginapan yang tidak layak hingga transportasi yang tidak terorganisir dengan baik. Hal ini tentu berdampak pada performa atlet dan menimbulkan ketidakpuasan para staf lainnya.

Kontroversi dalam Pertandingan Sepak Bola

Selain masalah infrastruktur, kontroversi dalam pelaksanaan pertandingan juga menjadi sorotan utama dalam PON. Salah satu isu terjadi pada pertandingan sepak bola antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dua kejadian besar yang menjadi sorotan adalah kontroversi kepemimpinan wasit Eko Agus Sugih Harto serta pemukulan yang dilakukan pemain Muhammad Rizki terhadap wasit yang dinilai berat sebelah. Kejanggalan kepemimpinan wasit dipertanyakan dengan adanya tiga kartu merah dan dua penalti. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu insiden pemukulan tersebut meskipun tindakan ini tidak dapat dibenarkan. 

Untuk mengatasi hal ini, dapat dilakukan hal preventif sebelum pertandingan dimulai. Hal ini dilakukan dengan penunjukan wasit dan ofisial pertandingan harus didasarkan pada kompetensi wasit, bukan hal-hal lain yang dapat mengganggu integritas kompetisi. Selain itu, penerapan teknologi seperti VAR (Video Assistant Referee) dalam olahraga seperti sepak bola bisa menjadi solusi untuk meminimalisir kesalahan wasit dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak. Langkah represif yang dapat dilakukan adalah dengan Pihak PSSI menginvestigasi wasit dan apabila terbukti melakukan kecurangan baru dikenakan sanksi. Sanksi jugalah harus diberlakukan terhadap pemain yang melakukan pemukulan karena meski wasit berlaku curang, tindakan kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan. 

Lempar Tangan Terkait Masalah Konsumsi

Masalah krusial lain yang dialami pada event PON 2024 adalah masalah konsumsi. Tiga masalah utama konsumsi adalah temuan makan basi, keterlambatan distribusi, dan menu yang tidak sesuai dengan standar. Bukannya mengaca dan mengaku salah, Panitia Besar (PB) PON malah mengalihkan sebagian tanggung jawab ke vendor dan relawan, mengklaim bahwa ketidakmampuan mereka dalam memenuhi standar konsumsi adalah penyebab utama. Namun, sikap ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya koordinasi dan pengawasan dilakukan dalam acara sebesar PON.

Penunjukan vendor seharusnya melalui proses seleksi yang ketat dengan mempertimbangkan faktor pemenuhan kebutuhan gizi ribuan atlet dan staf. Tak hanya itu, relawan yang terlibat dalam distribusi makanan perlu mendapatkan pelatihan memadai untuk memastikan alur distribusi berjalan lancar. Melemparkan kesalahan sepenuhnya pada pihak lain tidak menyelesaikan inti masalah, yakni lemahnya koordinasi antara panitia dan pihak-pihak terkait.

Sebagai tuan rumah, PB PON memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa segala aspek konsumsi terorganisir dengan baik. PB PON harus bertindak sebagai pengawas utama yang mengawal kerja vendor dan relawan agar tetap sesuai standar. Dengan kolaborasi yang baik, acara sebesar PON bisa berjalan lancar tanpa insiden-insiden yang tidak diinginkan.

Perlunya Evaluasi dan Reformasi

Event ini ibarat sebuah tamparan bagi pihak pemerintah bahwa perlu adanya kompetensi dalam melakukan perencanaan event. Hal ini dapat menjadi wadah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan. Baik dari evaluasi manajemen proyek infrastruktur, alokasi dana, indikasi korupsi, pemenuhan konsumsi, seleksi wasit, serta penyediaan fasilitas pendukung perlu menjadi fokus utama.

Reformasi dalam penyelenggaraan PON juga harus mencakup peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak masalah yang terjadi dalam PON sering kali berasal dari ketidakselarasan kebijakan dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa setiap daerah yang menjadi tuan rumah PON dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan maksimal. 

Oleh: Rayhan Riza

Fenomena maraknya jasa joki tugas yang kita lihat belakangan ini menjadi catatan tersendiri bagi pendidikan di Indonesia, catatan yang tentunya tidak baik. Pelanggaran etika akademik yang terkandung dalam praktik ini menjadi gejala moral dalam dunia pendidikan. Tidak hanya itu, penyimpangan hukum juga termasuk dalam praktik ini, jika mengacu pada undang-undang. 

Namun ada satu hal yang perlu kita garis bawahi: Aktivitas seperti ini tidak akan ada jika bukan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hari ini memang sering dikaitkan dengan sifat yang serba instan dan berorientasi pada hasil. Alhasil dalam hampir semua aspek kehidupan manusia tidak lagi jarang ditemui praktik atau fenomena menyimpang, termasuk dalam domain pendidikan. Bahkan praktik ini hanyalah satu dari banyak contoh pragmatisme dalam proses pembelajaran.

Artificial Intelligence

Munculnya Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan dimaksudkan untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan dengan proses kalkulasi di luar batas kemampuan manusia biasa. Namun dari yang awalnya mempermudah bergeser menjadi semakin mengalienasi atau mengisolasi manusia dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan manusia semakin “manja” dengan fasilitas yang dirasa mampu mengerjakan semua pekerjaannya dan menjawab semua kebutuhannya. Media asal AS, Vox memperingatkan kalau kita sebenarnya sudah menggunakan AI lebih dari yang kita sadari. 

Dalam dunia pendidikan, mahasiswa/siswa semakin mengandalkan AI dalam proses pembelajaran sampai pada taraf dimana integritas akademik kita mulai patut dipertanyakan. Tentu tidak semua fasilitas yang ditawarkan AI harus mendapat narasi negatif dalam membantu keseharian kita, apalagi dalam pendidikan. Karena jawaban dari pertanyaan “Apakah kecerdasan buatan akan menguntungkan atau lebih merugikan bagi peradaban” terletak pada diri manusia itu sendiri. 

Krisis Intelektualitas 

Masifnya praktik pragmatisme seperti ini menunjukkan adanya penurunan dalam kedaulatan moral dan intelektual di antara kalangan pelajar. Motivasi belajar mahasiswa/siswa di Indonesia semakin lama semakin rendah. Dalam artian, proses pendidikan tidak lagi dianggap sebagai proses pembentukan dan pengembangan diri, tetapi hanya sekedar cara untuk mendapatkan nilai bagus dan dokumen kelulusan. Hal itu berakibat pada masifnya proses instan yang bertentangan dengan proses pembentukan diri.

Integritas akademik yang dimiliki para insan akademis sekarang pun tengah diuji. Dan ini tidak berlaku hanya untuk mahasiswa/pelajar tapi civitas academica secara keseluruhan. Tidak sedikit akademisi senior/dosen yang dicabut gelarnya atau terkena konsekuensi akademik lainnya karena kasus plagiarisme yang mereka buat. Gelar yang didapatkan pun terkadang hanya dipakai untuk keperluan pekerjaan atau meraih sebuah kekuasaan, tergantung dari tingkat gelarnya, alih-alih sebagai wadah untuk pengembangan diri sendiri dan pencerdasan kepada lingkungan sekitar. Inilah yang menyebabkan sektor pendidikan di Indonesia tidak pernah ada perkembangan yang signifikan.

Akar Masalah

Namun akar masalah dari kehadiran cara-cara instan dalam proses pembelajaran di kalangan pelajar juga tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia cenderung mengedepankan evaluasi pembelajaran dalam bentuk nilai angka tanpa diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pengajar untuk mengukur standar kompetensi pelajar. Itulah yang menyebabkan mahasiswa atau pelajar menjadi lebih fokus untuk mengejar nilai dengan cara apapun untuk mencapai tujuan, yaitu nilai bagus, meski menggunakan mekanisme yang tidak jujur seperti joki.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendikbud dapat mengevaluasi problematika di dunia pendidikan sekarang dan membuat pembaruan dalam bentuk kebijakan kurikulum baru yang lebih berorientasi pada proses. Misalnya dengan memperketat pengawasan hasil evaluasi pembelajaran pelajar oleh pihak pengajar. Banyak mekanisme-mekanisme alternatif dalam pembelajaran bagi lembaga pendidikan untuk diterapkan pada pelajar. Tentu untuk mengeksplorasi lebih dalam kompetensi tiap-tiap mahasiswa/siswa.

Prinsip Moral dan Kesadaran Intelektual

Seseorang tidak akan pernah menjadi kalangan intelek jika dirinya tidak bisa memancarkan nilai-nilai intelektual, untuk mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Dan seseorang tidak akan kesulitan untuk menempatkan dirinya di tempat yang benar jika dia memiliki prinsip moral kuat yang tertanam di dalam dirinya. Sebuah peradaban tidak akan pernah berubah jika tidak dimulai dari internal diri masing-masing insan. Sehingga kesadaran dan prinsip menjadi lebih penting sebelumnya bagi kita untuk menyikapi fenomena yang miris ini. 

Semangat kemerdekaan yang membara di Desa Munding telah menginspirasi khazanah budaya; pagelaran reog yang menggabungkan tradisi dengan sentuhan modern. Kolaborasi antara Masyarakat Desa Munding dan Mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP) telah menghasilkan pertunjukkan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga melestarikan warisan budaya. 

Melalui reog, nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan pelestarian lingkungan hidup juga diangkat. Penggunaan atribut ramah lingkungan dan promosi wisata berkelanjutan menjadi objektif dari pagelaran ini. Lebih dari itu, pagelaran reog telah membuka peluang bagi  pengembangan ekonomi kreatif di Desa Munding, seperti pengembangan paket wisata. Dengan demikian, reog tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. 

Desa Munding, khususnya Dusun Cemanggal, menyimpan potensi budaya yang luar biasa. Sayangnya, keterbatasan akses jalan dan kurangnya promosi membuat kekayaan budaya ini kurang dikenal Masyarakat luas. Padahal, dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif Masyarakat, desa ini dapat menjadi destinasi wisata budaya yang menarik dan berkontribusi pada pelestarian warisan budaya bangsa. Melalui peningkatan frekuensi pagelaran seni, Desa Munding dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam melestarikan dan mengembangkan potensi budaya lokal.   

Dengan semangat yang membara, “Anak-anak di Desa Munding secara mandiri melatih tarian kuda blarak, reog, dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Meski tanpa didampingi pelatih professional, mereka tetap bersemangat belajar melalui tutorial di YouTube,” Ujar Ketua Dusun Cemanggal, Juwanto. 

Inisiatif ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kreativitas anak-anak. Hadirnya generasi muda yang peduli terhadap budaya menjadi harapan baru bagi pelestarian seni tradisional di Desa Munding. Harapan ke depan, terdapat lebih banyak dukungan yang diberikan agar kegiatan ini dapat terus berkembang dan menginspirasi desa-desa lain.  

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (BEM FEB Undip), sebagai perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab sosial, telah menjalin kemitraan strategis dengan para kader Kebudayaan Desa Munding. Kolaborasi ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan seni tari tradisional di desa tersebut. Melalui program pelatihan yang intensif, mahasiswa BEM FEB Undip akan berbagi ilmu dan pengalaman kepada generasi muda Desa Munding sehingga mereka dapat menjadi pelestari dan pengembang budaya yang andal. Dengan demikian, diharapkan akan lahir generasi penerus yang mampu mewujudkan Desa Munding sebagai desa wisata budaya yang menarik dan berkelanjutan. (Adila Rahma)