Bulan: Februari 2023

Posted on

Perdana Konsolidasi, Mahasiswa Undip Bersiap Kawal Pilrek

Mahasiswa Undip sedang melakukan konsolidasi dalam rangka bersiap mengawal pemilihan rektor di Kedai Wakamsi pada kamis, 23/02/23 (Musa/Edents)

(Semarang 23/2) – Sempat vakum beberapa bulan, konsolidasi mahasiswa Undip berhasil terlaksana. Konsolidasi perdana di tahun 2023 itu dilaksanakan di Wakamsi Al-Azhar pukul 19.00 WIB, sesuai pamflet, Sayang, kegiatan molor hingga pukul 20.30 WIB . Diinisiasi oleh Aliansi Suara Undip (ASU) partisipasi mahasiswa cukup banyak dan antusias. Hadir komponen lembaga seperti BEM Undip, MWA Undip, beberapa BEM Fakultas, yaitu BEM FKM, FK, FT, FH FPP, dan FPIK, serta mahasiswa Undip secara umum.

Tujuan yang hendak dicapai yakni kritik atau evaluasi atas poin-poin tertentu pada pakta integritas sebelumnya yakni Pakta Integritas Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024. Adapun isu yang hendak diangkat forum ialah memberikan usulan, seperti perbaikan Undip, perihal mahasiswa Jepara, tujuan KKN masih belum jelas, kekerasan seksual yang dalam pembentukan satgas belum sesuai prosedur, UKT, SPI, dan yang terakhir yaitu kaderisasi, serta permasalahan di FH seperti GORE yang kurang pendanaan.

Forum kemudian sepakat membedah pakta tiap poin yang ada dengan dokumen resmi berupa salinan dari MWA. Selanjutnya poin-poin yang sepakat akan dikaji pada konsolidasi berikutnya yakni poin nomor 5, 7, 9, 10, 13, 17, dan 18. 

Harapannya setelah konsolidasi ini poin sebagaimana tadi akan dibawa masing-masing lembaga untuk keperluan penjaringan aspirasi. Forum menyepakati bahwasannya setelah fakultas mendata kemudian akan dibawa kembali dalam konsolidasi berikutnya dan dijadikan pakta integritas.

Kabid sospol BEM U Mario menegaskan bahwasannya “Konsol ini sebagai keresahan kami, menjadi target guideline buat temen-temen fakultas bisa jadi strategi politik untuk pilrek ini karena sebelumnya belum ada bahasan apapun. Konsol ini juga sebagai pintu dari bahasan kemudian karena sudah ada timeline, sehingga dari bahasan di fakultas bisa menjadi strategi kita selanjutnya dan sebagai pemantik,” ujarnya. Pada akhir pertemuan tersebut disepakati bersama bahwasannya konsolidasi lanjutan akan digelar pada tanggal 27 Februari 2023. (Redaksi)

Posted on

Gerakan Digitalisasi Identitas Kependudukan bagi Tenaga Pendidik dan Mahasiswa

Kegiatan berlangsung di selasar Gedung Kewirausahaan kampus FEB Undip, Selasa (14/2/2023).

(FEB 14/2) – Universitas Diponegoro menjadi salah satu kampus yang berpartisipasi dalam program Dukcapil Goes to Campus. Ini merupakan program Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang memberikan prioritas layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini menargetkan pembuatan IKD bagi tenaga pendidik serta para mahasiswa.

Dukcapil Goes to Campus berlangsung di lima lokasi yaitu Gedung Prof Sudarto, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian, serta Sekolah Vokasi. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yakni 14-16 Februari 2023 dari jam 09.00-16.00 WIB. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan di FEB berada di selasar Gedung Kewirausahaan.

Tujuan pembuatan IKD yaitu mempermudahkan akses layanan publik berupa mempermudah verifikasi diri tanpa membawa KTP dan mempermudah akses data anggota keluarga. Data yang dapat tersinkronisasi dalam IKD yaitu KK, KTP, NPWP, BPJS, data vaksinasi, dan data-data lain yang instansi penerbitnya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Petugas Dukcapil sedang melayani dosen dan mahasiswa membuat IKD

Berikut tahap-tahap pembuatan IKD yang perlu dilakukan:

  1. Penduduk mendownload aplikasi “Digital ID” melalui playstore. (Berdasarkan observasi, aplikasi ini hanya tersedia bagi android).
  2. Melakukan pendaftaran Digital ID dengan memasukkan NIK, email, nomor telepon, dan swafoto .
  3. Menuju ke petugas dukcapil untuk melakukan scan QR Code.
  4. Jika proses pendaftaran berhasil maka penduduk akan menerima email yang berisikan kode aktivasi.
  5. Penduduk melakukan proses aktivasi akun dengan kode yang telah didapatkan, kemudian akan tampil halaman awal aplikasi.
  6. Pada menu dokumen, terdapat data individu dan keluarga yang bisa ditampilkan dengan memasukkan pin.

Reporter: Naela dan Sukma

Penulis: Naela

Editor: Musa

Posted on

Berdiri Bersama Merawat Papua

Oleh: Luvita dan Teby

Indonesia lahir dari semangat kerja sama. Menjadi satu layaknya kata “one” pada nama negara. Ketika saudara sebangsa dan setanah air kesulitan, Indonesia harusnya hadir. Kalaupun pemerintah memilih untuk abai terhadap rakyat maka hanya ada satu jalan keluar. Rakyat perlu bergerak untuk rakyat.

(Sumber : Akun instagram @merawatpapua )

Dari Pulau Rondo di Utara, Muara Torasi di Timur, Pulau Panama di Selatan, dan Pulau Benggala di Barat, terbentang sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nama yang memiliki makna persatuan dan kesatuan sebuah bangsa dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan rakyat sebagai prioritas utama. Tidak heran, Pancasila sebagai dasar negara sampai mencantumkan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Istilah keadilan selalu bersinggungan dengan kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 4, disebutkan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.” Tentu karena Indonesia menerapkan otonomi daerah, istilah “Negara” mencakup pemerintah pusat dan daerah. Berbagai cara telah dilakukan para pemegang kekuasaan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Sayang, realisasi selalu saja tak sejalan dengan target yang diharapkan. Kalaupun sejalan, perbedaan antara realisasi dan target terlampau jauh. Contohnya dapat dilihat pada perealisasian dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua dalam web-nya merilis, dari 2002 hingga 2019, total dana otsus mencapai Rp 67.029.220.952.400,00 (senilai Rp 64.907.189.666.950 apabila mengacu pada nilai per tahun, bukan nilai total). Jika ditambah dana infrastruktur bagi provinsi, total dana otonomi tersebut mencapai Rp 84.192.950.205.400 (senilai Rp 84.035.868.035.950 apabila mengacu pada nilai per tahun, bukan nilai total). 

Pada 2019, dana otsus yang dikeluarkan untuk program bersama sektor pendidikan mendapat asupan senilai Rp 510.880.370.590, sedangkan sektor kesehatan, diistilahkan sebagai “Peningkatan Kesehatan Masyarakat (KPS&RS), mendapat dana Rp 724.991.000.000. Walaupun jika dibandingkan persentase nilai-nilai tersebut tidak terlalu besar, jumlah dana otsus di sektor pendidikan dan kesehatan tentu tidak dapat dianggap sepele. Sekecil apapun, dana itu seharusnya bisa mendukung kesejahteraan di Papua. Nahas, dirilis dalam Statistik Daerah Provinsi Papua 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, dana otsus bagi sektor pendidikan dan kesehatan nyatanya belum dapat menghasilkan manfaat berarti. 

Hingga 2021, capaian angka partisipasi murni (APM) di Papua masih berada pada angka 81%, dari yang seharusnya 100%. Angka tersebut memiliki arti bahwa hanya sedikit penduduk Papua yang mengenyam pendidikan sesuai usia semestinya. Hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor, seperti ketidakmerataan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Kondisi bidang kesehatan pun tak jauh berbeda. Pada 2021, untuk 4.355.445 jiwa penduduk Papua, hanya tersedia fasilitas kesehatan sejumlah 3.521 unit pusat pelayanan terpadu (posyandu), 437 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), 45 unit rumah sakit umum, dan hanya 1 unit rumah sakit khusus. Pun bila dilihat dari sisi tenaga kesehatan, hanya ada 1.444 orang dokter, 8.437 orang perawat, 943 orang tenaga farmasi, dan 528 orang ahli gizi.

Sudah jelas bahwa masyarakat, khususnya rakyat Papua, tidak boleh memercayai pemerintah pusat dan daerah begitu saja dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial. Apalagi di akhir tahun 2022, Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja dijadikan tersangka kasus suap dan gratifikasi. Oleh karena itu, muncul berbagai komunitas masyarakat yang memiliki hati lebih mulia daripada pemerintah karena terjun langsung membantu sesama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu komunitas masyarakat tersebut adalah Merawat Papua.

Selama ini, Merawat Papua

Lebih dari 10 tahun mengabdi untuk Indonesia di negeri cenderawasih, Merawat Papua mensosialisasikan kegiatannya lewat akun Instagram @merawatpapua. Tercatat 2.209 unggahan telah menggoreskan cerita dengan disaksikan 45.000 followers akun tersebut. Tidak bergerak sendiri, Merawat Papua juga menggaet kerja sama dengan komunitas lain, salah satunya Sahabat Pedalaman. 

Memberantas Gizi Buruk, Memajukan Pendidikan

Penanganan  terhadap anak penderita gizi buruk merupakan salah satu program yang dilangsungkan komunitas Merawat Papua tanpa adanya intervensi dari Pemerintah. Program yang sebenarnya sudah ada sejak 2020 ini mengurusi mulai dari biaya pengobatan sampai kebutuhan asupan makanan bagi anak yang menderita gizi buruk. Sebagai hasil, tiga dari delapan anak yang sedang menjalani pengobatan gizi buruk kondisinya semakin membaik. Tentu, membaiknya keadaan tiga anak per September 2022 ini membuktikan bahwa dedikasi dan kinerja Merawat Papua tidak perlu diragukan lagi.

Selain menangani masalah gizi buruk, program berkaitan dengan pendidikan pun tidak ketinggalan. Program tersebut adalah dibangun dan dioperasikannya Rumah Belajar sebagai tempat anak-anak pedalaman Papua menimba ilmu. Ilmu tersebut mencakup kegiatan pemberantasan buta huruf (PBH) serta perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS). Terkait lokasi, Rumah Belajar hadir di tengah masyarakat Lanny Jaya, Asmat, dan Jayawijaya. Hadirnya Rumah Belajar berhasil memfasilitasi anak-anak pedalaman Papua untuk mengenyam bangku pendidikan. Walaupun berupa pendidikan non-formal, setidak-tidaknya mereka dapat membaca dan menulis berkat Rumah Belajar.

Sang Kanal Penghubung

Merawat Papua memiliki program beasiswa bagi anak-anak di Rumah Belajar yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Dari 34 anak yang mengenyam pendidikan formal hingga tahun 2020, beberapa di antaranya sukses bersekolah di Pulau Jawa. Deni merupakan salah satu anak yang berkesempatan melanjutkan pendidikan D3 Keperawatan di Yogyakarta. Untuk sebuah komunitas kecil, tentunya hal ini merupakan prestasi. Merawat Papua bisa menjadi kanal penghubung bagi anak-anak Papua berangkat ke Pulau Jawa meski dengan segala keterbatasan yang perlu dihadapi. Harapannya, ketika kembali nanti, anak-anak tersebut dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka terima. 

Tidak Semua Sesuai Harapan

Kenyataan bahwa Papua merupakan daerah dengan gangguan keamanan tinggi karena sering mengalami konflik membuat relawan yang ingin datang untuk membantu jadi berpikir ulang dalam merealisasikan niatnya. Hal ini dirasakan pula oleh tim Merawat Papua. Dikutip dari unggahan pada 14 Juli 2022 melalui akun instagram @merawatpapua, mereka menuliskan keterangan, “Dan satu lagi yang lebih membuat saya tambah merinding, ancaman itu ditujukan pula khusus untuk kami yang ‘non-papua’. Rasanya seperti buronan, padahal kami tak melakukan kejahatan. Kami di sini bekerja, ya, untuk kebaikan Papua itu sendiri.” Berbekal hati baja, tim Merawat Papua tetap melanjutkan pengabdiannya meskipun banyak ancaman dan halangan yang perlu dihadapi, termasuk ancaman kematian sekalipun.

Merawat Papua di Ujung Tanduk

Meski telah beroperasi sejak lama, kesulitan dalam hal finansial tidak dapat dihindari Merawat Papua. Tingginya harga komoditas jadi salah satu penyebab dalam mencapai kondisi keuangan ideal agar mereka bisa terus beroperasi. Alhasil, pada Senin, 5 Desember 2022, Merawat Papua terpaksa memberhentikan seluruh kegiatan di Rumah Belajarnya hingga waktu yang tidak ditentukan. Selain program Rumah Belajar, Merawat Papua pun mengumumkan ihwal program gizi buruk yang akan ditutup pada akhir Februari 2023. Alasan penutupan tidak lain dan tidak bukan adalah perihal dana. Padahal, program gizi buruk Merawat Papua hingga saat ini telah membantu tidak sedikit masyarakat pedalaman Papua.

Wahai, Rakyat Indonesia

Indonesia lahir dari semangat kerja sama. Menjadi satu layaknya kata one pada nama negara. Ketika saudara sebangsa dan setanah air kesulitan, Indonesia harusnya hadir. Kalaupun pemerintah memilih untuk abai terhadap rakyat maka hanya ada satu jalan keluar. Rakyat perlu bergerak untuk rakyat. Merawat Papua, sebuah organisasi kemanusiaan dari rakyat, sedang tidak baik-baik saja. Segala asa dari masyarakat pedalaman Papua tengah bergantung pada keberlanjutan komunitas ini. 

Jadi, tunggu apalagi? Mari bantu sesama rakyat Indonesia melalui Merawat Papua. Sekecil apapun donasinya, tetap akan berarti bagi saudara kita nun jauh di sana. Bercermin dari ucapan Mohamad Hatta bahwa, “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”

Sumber:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Statistik Daerah Provinsi Papua 2022. Jayapura: BPS.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.

BPKAD Provinsi Papua. Pengalokasian Dana OTSUS Papua Tahun 2006 s/d 2009. Diakses pada 2 Februari 2023, dari https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/22/pengalokasian-dana-otsus-papua-tahun-2006-sd-2019.htm. 

Pusdatin BPIP. (2021, 28 April). Ini Bunyi Pancasila dan Makna 5 Lambangnya. Diakses pada 2 Februari 2023, dari https://bpip.go.id/berita/1035/673/ini-bunyi-pancasila-dan-makna-5-lambangnya.html.

Shafarina, Putri Indy. (2023, 11 Januari). Inilah Perjalanan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe hingga Ditangkap KPK. Diakses pada 2 Februari 2023, dari https://nasional.tempo.co/read/1678320/inilah-perjalanan-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-hingga-ditangkap-kpk#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Gubernur,Selasa%20lalu%2C%2010%20Januari%202023. 

Akun Instagram @merawatpapua (https://www.instagram.com/merawatpapua/) 

Posted on

Teknologi Sebagai Solusi Eksklusivitas Fasilitas Publik di Indonesia

Oleh: Sukma

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah memiliki eksistensi yang cukup kuat dan diperhitungkan dalam segi perekonomian global. Hal ini terbukti dari terpilihnya Indonesia menjadi ketua Presidensi G20 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 15-16 November 2022 lalu. Terpilihnya Indonesia tak lepas dari resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global selama pandemi Covid-19 yang menjadi alasan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan internasional ini. 

Pertumbuhan ekonomi sendiri sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang mumpuni dan inklusif. Sebagai salah satu target pembangunan berkelanjutan pula, pengembangan infrastruktur menjadi landasan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat tidak terkecuali dengan para penyandang disabilitas. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia sendiri telah melakukan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan dapat dinikmati oleh semua kalangan? Jawabannya adalah belum. 

Meskipun menjadi prioritas, pembangunan infrastruktur secara umum masih jauh dari kata sempurna. Dilihat dari data, menurut World Economic Forum (2014), Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 144 negara dalam segi kualitas infrastruktur, kalah telak dengan Singapura yang berada di peringkat ke-5, Malaysia di peringkat ke-20, dan Laos di peringkat ke-66. Disamping itu, berdasarkan indeks inklusivitas tahun 2020, pelaksanaan pembangunan inklusif di Indonesia berada di peringkat ke-125 dunia, dan bahkan juga masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Dilihat dari realita yang ada pun,  penyediaan infrastruktur ramah disabilitas masih kurang, baik di daerah maupun di kota besar seperti DKI Jakarta. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah untuk bertindak dalam mewujudkan ruang publik yang kondusif dan berkeadilan. 

Istilah ruang publik berkeadilan masih terbilang asing di telinga kita. Ruang publik berarti area atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagi cerita mengenal permasalahan baik pribadi maupun kelompok (Nugroho, 2005:9). Ruang publik dapat berada di dunia nyata ataupun dunia maya. Sedangkan berkeadilan sendiri bermakna dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga istilah ini dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat yang mana fasilitasnya dapat dinikmati dan memberikan manfaat bagi semua orang tanpa terkecuali. 

Ketersediaan ruang publik berkeadilan menjadi salah satu indikator tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs), lebih tepatnya terkait dengan tujuan ke-9. Konsep berkeadilan ini telah lama dicanangkan oleh pemerintah namun baru mulai diterapkan beberapa tahun terakhir ini. Penerapan ini didasarkan oleh banyaknya kesenjangan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik  dan mendapatkan hak-hak dasar mereka. Beberapa kesenjangan yang terjadi di masyarakat kita adalah: 

1. Tingginya persentase kemiskinan para penyandang disabilitas.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018-2020 yang dilakukan oleh Kementerian Sosial menunjukkan persentase penyandang disabilitas miskin terhadap populasi penyandang disabilitas per provinsi secara keseluruhan berkisar berada dalam rentang 4,05% hingga 20,62%. Yang paling mengejutkan adalah, 3 dari 6 provinsi di pulau Jawa berada di 8 teratas dengan persentase diatas 15%. Hal ini seharusnya menjadi PR untuk Pemprov mengingat pulau Jawa merupakan pulau terpadat dengan konsentrasi pembangunan industri terbesar, menyiratkan situasi keseluruhan di Indonesia, dimana pembangunan infrastruktur belum berlandaskan Sila ke-5 Pancasila. 

2. Rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang berimbas pada kurangnya kesempatan kerja 

Data Susenas (2020) menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang dienyam oleh penyandang disabilitas masih didominasi di level SD sederajat yaitu sebesar 29,5%. Mereka yang berhasil menamatkan pendidikan wajib 12 tahun hingga jenjang SMA hanya sebesar 14,2% yang mana berbeda dengan nondisabilitas dengan dominasi pendidikan terakhir berada di level di lebih tinggi yaitu SMA sederajat sebesar 30,90%. Rendahnya tingkat pendidikan mereka berdampak langsung terhadap pekerjaan mereka, dimana 71,4% dari mereka bekerja di sektor informal yang secara umum tidak menyediakan jaminan kesehatan dan pendapatan tidak tetap. Dominansi sektor informal ini disebabkan oleh minimnya persyaratan kerja yang dibutuhkan dan lingkungan yang fleksibel. 

3. Kurangnya tingkat melek teknologi para penyandang disabilitas 

Tren penggunaan handphone penyandang disabilitas pada tahun 2020 sebesar 36,7%. Sedangkan untuk nondisabilitas, tingkat penggunaan handphone adalah 59,4%. Terkait dengan hal itu, tingkat penggunaan internet menunjukkan perbedaan yang lebih signifikan. Ditahun yang sama, hanya 18,9% penyandang disabilitas yang mendapatkan akses internet. Jauh berbeda dengan nondisabilitas yang menunjukkan angka sebesar 52,7%. 

4. Tingginya angka kriminalitas dan keterbatasan akses hukum 

Dilansir dari Antara News, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Niken Savitri mengatakan bahwa penyandang disabilitas 4-10 kali lebih rentan mengalami kejahatan dibanding dengan nondisabilitas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) juga mengungkapkan bahwa anak dengan kondisi disabilitas rentan mengalami kekerasan. Hal ini didasarkan dari catatan sebanyak 110 anak penyandang disabilitas dari 1355 anak yang mengalami kekerasan (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, 2021). Disisi lain, para penyandang disabilitas juga memiliki keterbatasan dalam akses peradilan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh fasilitas yang belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

5. Akses keuangan dan kesehatan yang masih rendah  

Tidak cukup di rendahnya akses hukum, para penyandang disabilitas juga menunjukkan persentase rendah dalam layanan publik lainnya, yaitu kepemilikan rekening tabungan dan jaminan kesehatan. Dari data Susenas (2018-2020), penyandang disabilitas memiliki persentase yang lebih rendah dalam kepemilikan rekening tabungan, yaitu sebesar 26,2%, sedangkan nondisabilitas sebesar 36,5%. Dalam aspek jaminan kesehatan pun, masih ada 26,8% penyandang disabilitas yang belum memilikinya. Hal ini kembali ditengarai oleh infrastruktur informasi yang kurang memadai dan praktik diskriminasi layanan bagi penyandang disabilitas. 

6. Kurangnya kualitas fasilitas penyandang disabilitas di ruang publik

Meskipun di beberapa fasilitas publik seperti mall, stasiun, dan bandara telah disediakan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas seperti jalur khusus kursi roda dan toilet khusus, namun tidak dipungkiri bahwa faktanya kualitas fasilitas tersebut masih terbilang kurang. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh kurangnya perawatan secara rutin, kurangnya perhatian pihak pengelola, dan adanya oknum yang bandel dan tidak menggunakan fasilitas sebagaimana mestinya. 

Dari penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa infrastruktur publik kita belum menjangkau kebutuhan para penyandang disabilitas. Konsep yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu pembangunan infrastruktur berkeadilan. Lebih bagus lagi jika penerapannya diintegrasikan dengan teknologi berkaca dari karakteristik dan tujuan dari konsep Society 5.0, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dunia tanpa terkecuali menggunakan teknologi digital sebagai instrumennya. Beberapa penerapan dari konsep ini meliputi: 

  • Menyediakan pendidikan dengan sistem hybrid untuk anak-anak penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan selain untuk mempermudah akses pendidikan, tetapi juga agar mereka dapat terbiasa menggunakan teknologi sedari dini sehingga angka melek teknologi bagi kalangan disabilitas dapat meningkat. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa device untuk keperluan belajar bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. 
  • Mengadakan sarana pelatihan atau bootcamp khusus penyandang disabilitas yang dapat diakses secara online dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan skill sesuai minat dan bakat mereka. Dengan memiliki bekal berupa keterampilan yang mumpuni, mereka dapat menggunakannya di dunia kerja dengan berwirausaha ataupun menjadi tenaga kerja UMKM. 
  • Memperbanyak penyediaan fasilitas pelayanan publik secara online melalui aplikasi dan website seperti pembuatan rekening tabungan dan pendaftaran jaminan kesehatan secara online untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan publik untuk seluruh kalangan dan mengurangi kemungkinan adanya tindak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. 
  • Yang tak kalah penting, perbaikan fasilitas khusus disabilitas di ruang publik seperti mall, kampus, stasiun, pasar, bandara, dan lain sebagainya. Dalam bangunan bertingkat, penyediaan fasilitas lift dan tangga tanpa anak tangga (ascending dan descending walkway) juga perlu dipertimbangkan mengingat Indonesia adalah negara dengan risiko gempa bumi yang cukup tinggi, sehingga jikalau dalam situasi daruat lift tidak bisa digunakan, maka ascending dan descending walkway adalah solusi terbaik untuk penyandang disabilitas terutama yang menggunakan kursi roda. Selain itu, penyediaan jalur/jalan khusus dan toilet penyandang disabilitas dengan desain yang memang dikhususkan untuk kemudahan mereka juga sangat diperlukan. Di samping semua itu, pihak pengelola memiliki andil besar dalam perawatan rutin agar fasilitas-fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. 

Meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki, bukan berarti para penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya perlu platform yang tepat baik untuk belajar maupun untuk menuangkan kebiasaan mereka. Pada akhirnya, perwujudan lingkungan publik berkeadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja. Koordinasi pemerintah, pengelola fasilitas publik, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kita agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan demi terwujudnya ruang publik berkeadilan. Dukungan masyarakat tercermin dari tindakan mereka untuk tidak merusak ataupun menggunakan fasilitas yang tidak diperuntukkan untuk mereka.

Referensi: 

Garin Nugroho, Republik Tanpa Ruang Publik (Yogyakarta: IRE Pess, 2005), hlm. 9

Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis, oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, kementerian PPN/Bappenas, 2021

Akbar, M. Pembiayaan Investasi Infrastruktut yang Inklusif dan Berkualitas di Daerah. Kpbu.Kemenkeu.go.id. Diakses pada 20 Januari 2023 dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1161-1477/umum/kajian-opini-publik/pembiayaan-investasi-infrastruktur-yang-inklusif-dan-berkualitas-di-daerah

Ameliya, Tri Meilani. (6 November 2021). Akademisi: Penyandang disabilitas 10 kali lebih rentan alami kejahatan. Antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/2506241/akademisi-penyandang-disabilitas-10-kali-lebih-rentan-alami-kejahatan

Bangun Indonesia yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, Joko Widodo Sampaikan Lima Kesempatan Besar. (16 Agustus 2022). Setneg.go.id. https://www.setneg.go.id/baca/index/bangun_indonesia_yang_inklusif_berkeadilan_dan_berkelanjutan_joko_widodo_sampaikan_lima_kesempatan_besar

Fachri, Ferinda K. Penyandang Disabilitas Sering Menjadi Korban Kekerasan Seksual. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-sering-menjadi-korban-kekerasan-seksual-lt6236996baad48/

Indonesiana.id. 15 November 2022. From A to Z Tentang KTT G20 dan Mengapa Indonesia Menjadi Tuan Rumah Tahun 2022?. Diakses pada 20 Januari 2023, dari, https://www.indonesiana.id/read/159734/from-a-to-z-tentang-ktt-g20-dan-mengapa-indonesia-menjadi-tuan-rumah-tahun-2022

Mediaindonesia.com. 22 Desember 2021. Pemangku Kepentingan Harus Tingkatkan Angka Melek Digital Difabel. Diakses pada 20 Januari 2023, dari https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/459549/pemangku-kepentingan-harus-tingkatkan-angka-melek-digital-difabel

Mediaindonesia.com. 3 Desember 2022. Infrastruktur Inklusif Untuk Disabilitas Masih Minim. Diakses pada 20 Januari 2023, dari https://m.mediaindonesia.com/humaniora/542021/infrastruktur-inklusif-untuk-disabilitas-masih-minim

Menhub Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkeadilan Dan Berkelanjutan. ( 17 Februari 2020). Dephub.go.id. https://dephub.go.id/post/read/menhub-tekankan-pentingnya-pembangunan-infrastruktur-transportasi-berkeadilan-dan-berkelanjutan

Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi. (25 Mei 2012). Pu.go.id. https://pu.go.id/berita/pembangunan-infrastruktur-dorong-pertumbuhan-ekonomi#:~:text=Pembangunan%20infrastruktur%20memberikan%20peranan%20yang,dan%20tentunya%20meningkatkan%20kesejahteraan%20rakyat

Penyandang Disabilitas Berhak Mendapat Akses Keadilan. uii.ac.id. Diakses pada 20 Januari 2023 dari https://www.uii.ac.id/penyandang-disabilitas-berhak-mendapat-akses-keadilan/

Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi Dan Penuhi Hak Mereka!. (1 April 2021). Kemenpppa.go.id. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka

Society 5.0 Rencana Transformasi Besar-besaran Masyarakat Jepang. (24 Januari 2022). Sampoernauniversity.ac.id. https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/society-5-0/

Posted on

Kocak

Oleh: Qosim

“Negeri yang katanya the amazing wonderland, memiliki penduduk dengan IQ yang bisa dibilang rendah. Orang di negeri ini gak mau kalah dan gak mau salah.”

Pernahkah kalian mendengar tentang negeri yang memiliki keindahan alam luar biasa? Saking luar biasanya sumber daya alamnya dikelola oleh pihak lain, ajaib bukan? Sebuah negeri yang memiliki banyak sekali julukan, seperti Paru-paru Dunia, Zamrud Khatulistiwa, Seribu Pulau, Seribu Candi, Negeri Wakanda, Konoha, Wkwk Land. Beberapa gunung membentang di sepanjang 5.245 km ikut berpartisipasi menghiasi pesona alam negeri seribu candi ini. Bayangkan saja negara yang diisi ribuan suku dan ras bisa hidup berdampingan dalam keharmonisan. Penduduk yang dikenal ramah turut membuat negeri ini tampak nyaman. Yap! Welcome to my beloved country, the amazing wonderland.

Hai! Namaku Ciko, umurku 24 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai pemandu wisata. Yap! Pekerjaan yang selalu menceritakan betapa indahnya amazing wonderland ini kepada para wisatawan asing. Kalian pikir jadi pemandu wisata hanya sekadar memandu? Jangan salah, jika ada orang yang melakukan pencitraan selain orang yang mau mencalonkan diri itulah kami. Menurutku pekerjaan ini memiliki jasa yang luar biasa. Kenapa tidak? Kamilah orang yang menjaga nama baik negeri ini di mata dunia. Betapa hancurnya reputasi negeri Seribu Candi jikalau mereka tahu kelakuan penduduknya yang kocak.

Besok mungkin akan menjadi hari yang melelahkan karena kami akan kedatangan para wisatawan dari Jerman. Apakah kalian tahu waktunya apa sekarang? Yap! Waktunya melakukan pencitraan. Haha bercanda, waktunya menjelaskan betapa indahnya negeri zamrud khatulistiwa. Sebenarnya aku tidak mengerti kenapa mereka mau berkunjung ke negeri yang kocak ini? Mungkin mereka ingin belajar jadi kocak juga.

“Oi! Ciko! Mau ke mana lo, sini dulu ngapa, gamau ngobrol ama gue dulu?”

Jika ada survei tentang siapa manusia paling sial hari ini, itulah aku. Besok mau kerja malah harus ketemu orang kocak satu ini. Kenalin temen gw namanya Rafli. Beliau ini orangnya kocak banget, gak beda jauh dengan rata-rata penduduk dengan IQ terendah ke-2 di asia tenggara.

“Gak! Ngapain juga gue kesono, semua yang keluar dari mulut lo ga penting tau gak? mending gw ngobrol sama ikan.” Ucapku bercanda.

“Ada berita bagus ini, sambil ngopi kita, jarang-jarang ketemuan gini.” Balas Rafli sambil mengangkat secangkir kopi miliknya.

Aku pun menghampiri Rafli dan memesan kopi. Setelah memesan kopi tak lama kemudian si Rafli menunjukan berita yang dia maksud tadi. “Miris, Karya Anak Bangsa Ditolak di Negeri Sendiri.” Begitulah judul berita yang Rafli tunjukkan.

“Gila ya, capek-capek bikin karya malah dibuang gitu aja, maunya apa sih. Emang ya kalau dah punya jabatan mah bebas, suka ambil gak suka buang.” Ucap Rafli sambil emosi.

“Lah iya, bener juga kata lo, gue juga suka bingung sama yang berwenang, rakyatnya diminta untuk selalu kreatif, giliran udah buat sesuatu malah gak dikasih izin.” Balasku sambil menikmati kopi yang masih panas.

Sepintas aku teringat bahwa salah satu kawanku ada yang mencoba memamerkan lukisannya di sebuah acara pameran. “Eh, lo tau gak? si Amir bikin lukisan tau, keren banget gila.” Kataku sambil menunjukkan lukisan Amir ke Rafli.

“Yaelah, lukisan kayak gini mah jangankan pameran dunia, pameran pinggir jalan juga gak laku ini mah.” Ucap Rafli dengan sifat kocaknya.

“Sama aja lo kocak! Karya orang gak dihargain, temen sendiri lagi, gue balik dulu ya besok ada kerjaan soalnya.” Ucapku sambil melakukan tos persahabatan.

Miris melihat kelakuan Penduduk dengan IQ terendah ke-2 di Asia Tenggara ini. Mereka selalu mengambinghitamkan yang berwenang, seolah-olah yang berwenang memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap negeri seribu pulau ini. Dikira gampang mengurus seribu pulau, padahal kan penduduk juga melakukan hal yang merugikan mereka sendiri, ah sudahlah mending tidur daripada mikirin orang-orang kocak.

Pagi menyapa matahari pun sudah berani muncul ke permukaan, suara jangkrik tak kalah memeriahkan suasana pagi hari. Aku terbangun dan langsung melihat jam, ternyata jam masih menunjukkan pukul 3 pagi. Yap! Cuma mimpi. Aku pun tertidur kembali mengingat pukul 11 siang harus menjemput wisatawan di bandara.

Waktu menunjukkan pukul 9. Aku dan tim sedang berada di perjalanan menuju bandara. Sembari melakukan perjalanan aku membuka sosial media untuk mencari berita dan aku terkejut melihat berita “135 Nyawa Melayang Saat Menonton Bola.” Orang di negeri kocak ini memang gak mau kalah, saking gak mau kalahnya mereka sampai rela merenggut nyawa sendiri dan menghabisi nyawa orang lain. Beberapa pihak harusnya bertanggung jawab atas hal ini, namun mereka malah saling lempar tanggung jawab kepada pihak lain. Suporter yang menjadi pelaku utama bahkan tidak mau disalahkan, mereka bertindak seolah-olah mereka adalah korban dan menuntut keadilan. Mereka bahkan tidak mau diperiksa oleh pihak yang berwajib. Ini menunjukkan bahwa IQ kita memang masih di bawah rata-rata.

Aku dan tim tiba di bandara dan siap untuk mengawal tamu. Pencitraan apalagi yang akan kita keluarkan, saat sedang memikirkan itu tiba-tiba ada pesan dari atasan. Sebenarnya klien kita sudah membatalkan jasa kita dari kemarin, tapi bos lupa memberi tahu kita. Jelas, raut kesal dan seakan tidak percaya datang dari wajah kami. Dua jam kami habiskan untuk perjalanan dan dibatalkan begitu saja. Sudahlah atasan kami memang salah satu orang kocak di tanah ini.

Ini bukan pertama kali bos melakukan kesalahan seperti ini. Atasan kami adalah orang yang suka menunda pekerjaan. Aku juga gak tahu kenapa dia jadi atasan kami. Orang dalam mungkin.

Aku menuju warung tempat Rafli kemarin berada, dan benar saja Rafli sudah ada di sana sedang meminum kopi. “Oi! Lo dah denger belum Berita semalam?” ucapku sambil memegang bahu Rafli.

“Berita tragedi semalam? Iya yak kenapa bisa begitu yak? Padahal orang nonton bola Cuma buat hiburan belaka.” Jawab Rafli.

“Biasa kelakuan SDM rendah ya begini nih, lo bayangin aja apa-apa yang disalahin pihak yang itu, dan lo tau gak sih sama kayak kasus banjir orang-orang pada ngomong pemerintah gak bener padahal dia sendiri buang sampah ke sungai, kocak banget gak sih?” ucapku kesal melihat perilaku pribumi yang kocak.

“Bener juga kata lo, gue baru kepikiran soal itu, padahal mah soal begituan kalau dari sendiri sadar sudah jadi solusi yak.” Ucap Rafli sang kocak.

“yee, kocak lo mah emang kocak, kayak begituan aja baru nyadar sekarang, apa gw jadi pejabat aja ya biar SDM kita bisa meningkat.” Ucapku asal ceplos.

“hahaha, keren cita-cita lo ngab, tapi kebanyakan pejabat dulu ngomongnya model gituan, eh pas di atas malah kelupaan ama tugas.” Ucap orang random yang numpang lewat.

Hidup memang tak ada yang sempurna. Negeri yang memiliki jutaan khasiat alam tetapi memiliki sumber daya manusia yang rendah. Negeri yang katanya the amazing wonderland, memiliki penduduk dengan IQ yang bisa dibilang rendah. Orang di negeri ini gak mau kalah dan gak mau salah. Kocak betul negeri yang satu ini. Oh iya dari tadi aku belum menyebutkan identitas asli negeri ini. Sudahlah buat apa juga tahu tentang negara kocak ini. Salam kocak!