Semarang – Tim Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) IDBU 46 Universitas Diponegoro menyelenggarakan Workshop UMKM bertajuk “Manajemen Usaha, Pengelolaan Keuangan, dan Pengembangan Produk Berkelanjutan” di Balai Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Sabtu (1/8). Kegiatan yang berlangsung pukul 08.30–11.30 WIB ini diikuti oleh pelaku UMKM se-Kelurahan Rowosari sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara lebih efektif melalui penerapan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pengembangan produk berkelanjutan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran digital.
Workshop dibuka oleh Lurah Kelurahan Rowosari, Eko Pudjo Harijadi, S.IP., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha mikro agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. “Digitalisasi UMKM itu penting, demi mendukung keberlanjutan UMKM di Rowosari ini,” ujarnya.
Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai materi yang akan disampaikan. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Lurah Kelurahan Rowosari, Eko Pudjo Harijadi, S.IP., serta Dosen Pembimbing Tim KKN-T IDBU 46 Universitas Diponegoro, Dr. Drs. Fuad Mas’ud, MIR., yang memberikan motivasi kepada peserta agar terus mengembangkan kapasitas usaha dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung pertumbuhan bisnis.
Pada sesi pertama, peserta memperoleh materi mengenai manajemen usaha dan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh Jeanne M. J. Patalala, S.E.. Materi membahas pentingnya perencanaan usaha, pencatatan keuangan yang tertib, serta strategi pengelolaan keuangan sebagai fondasi keberlanjutan usaha. Penyampaian materi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha.
Sesi berikutnya disampaikan oleh Andreas Bakara Sitanggang yang membawakan materi mengenai optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran digital. Selain memperoleh penjelasan mengenai strategi pemasaran digital, peserta juga mengikuti praktik langsung pembuatan akun media sosial usaha, penyusunan profil bisnis, serta langkah-langkah dasar dalam membuat konten promosi yang menarik untuk memperluas jangkauan pasar.
Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, peserta mengerjakan post-test setelah seluruh materi selesai disampaikan. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan di Stand Edukasi UMKM yang memberikan pendampingan secara langsung kepada peserta dalam pembuatan dan pengelolaan akun media sosial usaha, sehingga materi yang diperoleh dapat langsung diimplementasikan untuk mendukung promosi dan pemasaran produk.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui partisipasi aktif dalam sesi diskusi, tanya jawab, serta saat pendampingan praktik penggunaan media sosial di Stand Edukasi UMKM.
Melalui kegiatan ini, Tim KKN-T IDBU 46 Universitas Diponegoro berharap para pelaku UMKM di Kelurahan Rowosari mampu menerapkan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya di tengah perkembangan ekonomi digital. Program ini juga menjadi wujud kontribusi Tim KKN-T IDBU 46 dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam manajemen usaha dan pengelolaan keuangan, serta SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) melalui optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran digital guna memperluas jangkauan pasar serta mendorong inovasi dan keberlanjutan usaha.
Semarang — Tim KKN Tematik IDBU 46 Universitas Diponegoro menyelenggarakan seminar bertajuk Pelatihan UMKM 1 “Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Produksi Sehat, Inovasi Produk, dan Kemasan Kreatif” pada Sabtu, 18 Juli 2026, di Balai Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh 25 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah Rowosari. Seminar tersebut merupakan salah satu program kerja sektor Ekonomi Kreatif KKN Tematik IDBU Tim 46, yang berada di bawah bimbingan Dr. Dinie Ratri Desiningrum, S.Psi., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, serta Dr. Drs. Fuad Mas’ud, MIR., selaku Dosen Pembimbing Sektor Ekonomi Kreatif.
Program ini disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kebutuhan pelaku usaha di Kelurahan Rowosari, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMK agar mampu menghadapi persaingan usaha melalui penerapan produksi pangan yang sehat, pengembangan inovasi produk, serta pengemasan kreatif yang dapat mendongkrak nilai jual produk. Langkah ini sekaligus menjadi kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), lewat peningkatan kapasitas pelaku UMKM untuk mendorong usaha yang lebih produktif, berdaya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kegiatan ini berlangsung selama dua jam, diawali dengan registrasi peserta dan pengisian pre-test, dilanjutkan dengan pembukaan dan doa. Acara kemudian dibuka secara resmi melalui sambutan dari Lurah Rowosari, Eko Pudjo Harijadi, S.IP., serta sambutan Dr. Drs. Fuad Mas’ud, MIR. selaku Dosen Pembimbing Sektor Ekonomi Kreatif.
Materi pertama disampaikan oleh Dwi Astiningsih, S.Kom., seorang gluten free enthusiast. Dalam pemaparannya, ia mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak sekedar menjual makanan, melainkan menjual nilai tambah. Ia juga menjelaskan pentingnya label kemasan yang lengkap dan informatif guna membangun kepercayaan konsumen. Sebagai contoh penerapan, ia menampilkan kemasan produk kue kering dari Mandala Bites yang mencantumkan deskripsi tambahan bebas gluten dan bebas gula tambahan, sebagai bentuk inovasi produk sehat yang tetap kompetitif di pasaran. Ia juga mengajak peserta memahami pentingnya kualitas produk dan branding sebagai faktor utama peningkatan daya saing UMKM. Materi ini sejalan dengan semangat SDG 12 (Responsible Consumption and Production), yakni mendorong praktik produksi pangan yang sehat, higienis, aman, dan bertanggung jawab demi menghasilkan produk yang berkualitas dan berkelanjutan. Sesi ini disambut antusias oleh peserta melalui sesi tanya jawab yang aktif.
Sesi dilanjutkan dengan materi kedua oleh Muhammad Ulin Nuha, pemilik usaha Abon Kipis (Abon Kulit Pisang) yang didanai melalui Program Mahasiswa Kewirausahaan (PMW). Materi berfokus pada inovasi produk berbasis potensi lokal yang memiliki keunikan dan nilai tambah, mencakup aspek bahan, rasa, bentuk, hingga target pasar. Dalam pemaparannya, ia turut menekankan pentingnya desain kemasan yang menarik, fungsional, dan representatif. Ia turut membagikan tips membangun identitas produk (branding) melalui desain kemasan dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi untuk memperluas jangkauan pasar. Sesi ini juga ditutup dengan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pemaparan ini mencerminkan dukungan terhadap SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), melalui penguatan inovasi produk, pengembangan branding, dan pengemasan kreatif sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk UMKM.
Suasana seminar berlangsung interaktif sepanjang kedua sesi. Para peserta begitu responsif saat menanggapi pemaparan materi, mulai dari tantangan menjaga kualitas produk, inovasi pasar, hingga desain kemasan yang ekonomis. Antusiasme tersebut semakin terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya jawab bersama kedua narasumber.
Melalui seminar ini, Tim KKN Tematik IDBU 46 Universitas Diponegoro berharap para pelaku UMKM kuliner di Kelurahan Rowosari dapat menerapkan praktik produksi pangan yang lebih sehat, mengembangkan produk yang inovatif, serta meningkatkan daya tarik produk melalui kemasan dan branding yang lebih baik. Dengan begitu, UMKM lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas peluang pemasaran, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata komitmen Universitas Diponegoro dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, narasumber, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.
Mahasiswa KKN UNDIP Tanamkan Literasi Keuangan Sejak Dini melalui Program Jragung Cerdas Finansial dalam Rangka Mendukung SDGs 4 Pendidikan Berkualitas
Jragung (14/7) – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) IPTEK Desa Binaan Universitas Diponegoro (IDBU) 25 Kelompok 1 melaksanakan program kerja sosial kemasyarakatan bertajuk “Jragung Cerdas Financial: Penguatan Literasi Keuangan Anak melalui Edukasi Pengelolaan Uang Saku dan Permainan Interaktif.” Program kerja ini dilaksanakan pada Selasa, 14 Juli 2026 di SD Negeri 3 Jragung dengan sasaran 58 siswa kelas 5 dan 6.
Program Jragung Cerdas Financial diangkat sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 4, yaitu Pendidikan Berkualitas (Quality Education). Selain itu, program ini juga menjawab permasalahan rendahnya literasi keuangan anak, khususnya dalam memahami cara mengelola uang saku, membedakan kebutuhan dan keinginan, membangun kebiasaan menabung, serta menyusun skala prioritas sebagai bekal keterampilan hidup (life skills) di masa depan.
Kegiatan sosialisasi dimulai pada pukul 07.45 WIB dan dilaksanakan secara paralel di dua kelas. Materi untuk siswa kelas 6 disampaikan oleh mahasiswa Program Studi Ekonomi, Muhammad Gibran Bhistarasena Arighi, sedangkan materi di kelas 5 disampaikan oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi, Cantika Eka Nur Azizah. Penyampaian materi didukung dengan media presentasi PowerPoint yang dirancang oleh mahasiswa bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, Faradila Usman Harun, sehingga materi dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta.
Sosialisasi diawali dengan pertanyaan pemantik, “Apabila mendapat uang Rp500.000, akan digunakan untuk apa? Bagaimana jika uang tersebut harus digunakan sebagai uang saku selama satu bulan dan tidak akan mendapat tambahan lagi?” Melalui pertanyaan tersebut, siswa diajak berpikir kritis mengenai cara menggunakan uang. Mayoritas peserta menjawab bahwa mereka akan menggunakan uang tersebut untuk membeli top up permainan daring dan jajan. Namun, ketika diberikan kondisi bahwa uang tersebut harus mencukupi kebutuhan selama satu bulan, sebagian besar siswa mulai mengubah jawabannya dan mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting. Kondisi ini menjadi pengantar untuk menjelaskan pentingnya mengelola keuangan sejak dini.
Sebagai bentuk motivasi, mahasiswa KKN memperkenalkan sosok investor dunia, Warren Buffett, yang telah membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak usia dini. Peserta diajak mengenal perjalanan hidup Warren Buffett, mulai dari berjualan pada usia enam tahun, membeli saham pertama pada usia sebelas tahun menggunakan hasil tabungannya, hingga mendalami ilmu investasi di bangku perkuliahan dan menjadi salah satu investor paling sukses di dunia. Kisah tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan menabung, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar merupakan fondasi penting dalam mencapai kesuksesan finansial.
Materi inti kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi uang, pengertian menabung, serta langkah-langkah sederhana dalam membangun kebiasaan menabung. Siswa juga dikenalkan pada konsep dasar investasi sebagai salah satu cara mengembangkan nilai uang di masa depan. Beberapa instrumen investasi, seperti emas, obligasi, dan saham, diperkenalkan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Selain potensi keuntungan, mahasiswa KKN juga menjelaskan bahwa setiap instrumen investasi memiliki risiko sehingga diperlukan pengetahuan yang memadai sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
Sebagai upaya meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan, peserta selanjutnya diperkenalkan pada konsep skala prioritas dan budgeting. Siswa diajak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kemudian menyusun urutan prioritas dalam menggunakan uang. Melalui simulasi budgeting sederhana, peserta belajar menyisihkan sebagian uang untuk ditabung terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan permainan edukatif interaktif sebagai evaluasi pemahaman peserta. Permainan berupa simulator studi kasus berbasis laptop yang dikembangkan oleh mahasiswa Informatika, Alvin Harist Prasetyo, mengajak siswa menyusun urutan pengeluaran berdasarkan skala prioritas dalam berbagai kondisi yang disimulasikan. Sebanyak 9 siswa berpartisipasi secara langsung dalam permainan tersebut dan menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung aktif. Selain menjawab pertanyaan dari peserta, mahasiswa KKN juga memberikan beberapa studi kasus kepada siswa untuk menguji pemahaman mereka mengenai skala prioritas dalam mengelola uang. Sebagai bentuk apresiasi, hadiah diberikan kepada siswa yang aktif bertanya, menjawab pertanyaan, maupun berpartisipasi dalam permainan edukatif.
Melalui program “Jragung Cerdas Financial”, mahasiswa KKNT IPTEK Desa Binaan Universitas Diponegoro berharap literasi keuangan dapat ditanamkan sejak usia dini sehingga anak-anak memiliki kebiasaan mengelola uang secara bijak, membangun budaya menabung, serta mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih bertanggung jawab di masa mendatang. Program ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung terwujudnya SDGs 4: Pendidikan Berkualitas melalui penguatan keterampilan hidup yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo dalam pidato sambutannya menyatakan bahwa hanya di Indonesia polisi dan tentara turut mengurus sektor pertanian. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, keterlibatan aparat keamanan dan militer tak hanya terbatas pada sektor pertanian melainkan telah merambah ke berbagai program prioritas pemerintah.
Keterlibatan tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelibatan sekitar seribu taruna dalam masa orientasi siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027, serta yang paling mencolok belakang ini adalah dijadikannya latihan dasar kemiliteran (latsarmil) sebagai salah satu persyaratan bagi calon manajer Koperasi Desa/paling mencolok belakangan ini adalah pelaksanaan latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih. Di mana dalam kegiatan tersebut, peserta hanya diperbolehkan menggunakan alat komunikasi sekali pakai, dan tercatat terdapat lima orang meninggal dunia selama penyelenggaraannya. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mendasar, apa urgensi dan dampak daripada sistem militer serta hadirnya partisipasi aktif aparat keamanan dalam program prioritas yang menjadi ranah sipil?
Dalam program Kopdes Merah Putih, latihan dasar kemiliteran diposisikan pemerintah sebagai sarana pembekalan sekaligus penguatan karakter bagi calon manajer koperasi. Komandan Batalion Latihan Brigif 2 Marinir Letkol (Mar) Agus Mutaqin menjelaskan bahwa nilai-nilai yang diterapkan di lingkungan militer, seperti disiplin, integritas, dan kekompakan, diharapkan dapat ditanamkan kepada calon manajer sebagai bekal dalam mengelola koperasi. Oleh karena itu, setiap calon manajer diwajibkan mengikuti latsarmil yang mencakup pembentukan karakter, pengenalan lingkungan pelatihan, etika, materi dasar kemiliteran, pembentukan kekompakan, serta berbagai aktivitas untuk menumbuhkan semangat kebersamaan.
Selanjutnya, urgensi pelibatan aparat keamanan dalam program MBG dijelaskan oleh Badan Gizi Nasional melalui laman resminya (22/1), bahwa keterlibatan TNI dan Polri merupakan bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi program berskala nasional.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayati, menambahkan bahwa dukungan daripada TNI dan Polri diperlukan untuk memperkuat proses distribusi sehingga penyaluran makanan dapat berlangsung secara aman, tertib, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala geografis. Senada dengan hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran TNI dan Polri dalam program ini bertujuan menjaga ketahanan pangan nasional yang dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang.
Guna memperkuat kapasitas TNI dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), prajurit TNI Angkatan Darat diterbangkan ke Singapura untuk mengikuti pelatihan mengenai penyediaan makanan bergizi selama lima hari, yakni pada 13–18 Oktober tahun lalu. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Wahyu Yudhayana, berharap pelatihan tersebut dapat membekali para kader dengan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Dalam program Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa keterlibatan TNI dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan memperkuat karakter peserta didik. Menurutnya, nilai-nilai yang diterapkan dalam pola pembinaan militer diharapkan dapat diadaptasi oleh para siswa. Selain itu, partisipasi TNI dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus kontribusi dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
Ketiga program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki argumentasi yang berbeda dalam melibatkan aparat keamanan dan institusi militer. Pada MBG, pelibatan diarahkan untuk mendukung distribusi pangan dan ketahanan pangan nasional. Pada Sekolah Rakyat, militer diposisikan sebagai sarana pembentukan karakter. Sementara itu, dalam Kopdes Merah Putih, pendekatan kemiliteran digunakan sebagai bagian dari pembekalan calon manajer koperasi. Meskipun demikian, kesamaan pola pelibatan tersebut memunculkan perhatian dan kritik dari berbagai kalangan.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam perluasan pelibatan TNI karena dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang TNI mengenai operasi militer selain perang. Koalisi tersebut juga menilai bahwa kebijakan latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih tidak tepat dan berujung pada jatuhnya korban jiwa. Akademisi Sosial-Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, turut berpendapat bahwa pelatihan bagi calon manajer koperasi semestinya tidak dilakukan melalui pendekatan kemiliteran karena tata kelola koperasi lebih membutuhkan kemampuan membangun relasi dan komunikasi dengan masyarakat daripada penerapan disiplin militer.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menilai bahwa pelibatan TNI dan Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kedua institusi tersebut. Eva Nurcahyani, Staf Divisi Riset ICW, menjelaskan bahwa sekolah bukan merupakan ruang kendali aparat keamanan, melainkan ruang yang aman dan ramah bagi anak. Menurutnya, pelibatan aparat dalam konteks tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi dan profesionalisme pelayanan publik yang semestinya dijalankan oleh institusi sipil.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Made Supriatma dari ISEAS–Yusof Ishak Institute. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pelibatan TNI bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan institusi militer, melainkan mempertanyakan kesesuaian kompetensi. Menurutnya, TNI memiliki kompetensi utama dalam bidang pertahanan dan peperangan, tetapi belum tentu dalam mengelola tata kelola pemerintahan sipil. Selama lebih dari dua dekade terakhir, fungsi-fungsi tersebut dinilai telah dijalankan secara independen oleh masyarakat sipil.
Hussein Ahmad, Wakil Direktur Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor), turut mengingatkan bahwa pelibatan TNI yang semakin luas dalam ranah sipil berpotensi mengaburkan tugas utamanya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara. Ia juga menilai bahwa penempatan prajurit aktif maupun purnawirawan TNI di berbagai lembaga sipil dapat memengaruhi sistem birokrasi serta jenjang karir aparatur sipil negara (ASN). Made Supriatma menambahkan bahwa pelibatan militer yang berlebihan dapat mengganggu tatanan sosial dan menumbuhkan rasa segan masyarakat sipil terhadap aparat.
Pelibatan TNI dan Polri dalam program pemerintah pada dasarnya perlu dinilai berdasarkan kebutuhan, proporsionalitas, serta kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi. Pemerintah perlu memastikan adanya batas kewenangan yang jelas agar tujuan program tetap tercapai tanpa mengaburkan profesionalisme militer maupun prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut tanpa batas yang jelas, Hussein dan Made mengkhawatirkan Indonesia dapat kembali mengarah pada praktik-praktik yang ada pada era Orde Baru.
SEMARANG — Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan program kompetitif yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan yang berdampak bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang berhasil memperoleh pendanaan melalui Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan (PKM-K) Tahun 2026 adalah NACO (Nature Activated Coconut & Banana Innovation): Inovasi Tisu Berkelanjutan Berbasis Pelepah Pisang dengan Absorben Arang Aktif Tempurung Kelapa untuk Menyerap Minyak dan Bau Tanpa Residu.
Tim inovator NACO diketuai oleh Arifah Rahmawati dari Program Studi Teknik Industri 2024, dengan anggota Uswatun Khasanah Azzakiyyah (Teknik Industri 2024), Muhammad Abi Nizar (Akuntansi 2024), Delinda Belva Fauziyah (Teknik Kimia 2024), dan Naila Anjani Isrofi (Teknologi Pangan 2023). Tim ini dibimbing oleh Faradhina Azzahra, S.T., M.Sc. dosen dari Universitas Diponegoro.
Tim PKM-K NACO menghadiri Monitoring dan Evaluasi Internal 1 PKM Universitas Diponegoro pada Sabtu (20/6/2026).
Inovasi tersebut lahir dari meningkatnya konsumsi tisu di Indonesia yang masih bergantung pada pulp kayu sehingga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya hutan. Di sisi lain, limbah pelepah pisang dan tempurung kelapa yang jumlahnya melimpah di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal dan masih memiliki nilai ekonomi yang rendah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Tim PKM-K Universitas Diponegoro menghadirkan NACO sebagai tisu biodegradable berbasis limbah biomassa yang memiliki kemampuan menyerap air, minyak, dan bau lebih baik dibandingkan tisu konvensional. Keunggulan tersebut diperoleh melalui kombinasi serat selulosa pelepah pisang dengan arang aktif tempurung kelapa yang memiliki daya adsorpsi tinggi.
“Pelepah pisang selama ini sering dianggap sebagai limbah pertanian, padahal kandungan selulosanya sangat tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pulp alternatif. Sementara itu, arang aktif tempurung kelapa memiliki kemampuan menyerap minyak dan bau sehingga dapat meningkatkan performa tisu. Melalui NACO, kami ingin mengubah limbah menjadi produk yang memiliki nilai tambah sekaligus mendukung pelestarian lingkungan,” jelas Delinda Belva Fauziyah selaku penanggung jawab pengembangan formulasi produk.
Proses pengembangan NACO berlangsung selama kurang lebih empat bulan di Laboratorium Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Tahapan pengembangan meliputi proses pembuatan pulp pelepah pisang, aktivasi arang tempurung kelapa, formulasi bahan, pencetakan lembaran tisu, pengemasan, hingga pengujian kualitas produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Selain menghadirkan inovasi produk, tim juga mengembangkan model bisnis yang menyasar pasar Business to Business (B2B) seperti hotel, restoran, dan coffee shop, serta Business to Consumer (B2C) melalui berbagai platform digital. Strategi tersebut diharapkan mampu memperluas adopsi produk ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk berbasis biomassa.
Menurut Muhammad Abi Nizar selaku Chief Financial Officer (CFO) NACO, inovasi ini tidak hanya menawarkan produk yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi limbah pertanian melalui konsep ekonomi sirkular.
“Kami berharap NACO tidak hanya menjadi alternatif pengganti tisu konvensional, tetapi juga mampu mendorong pemanfaatan limbah biomassa menjadi produk bernilai tinggi. Dengan begitu, inovasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ke depan, Tim PKM-K NACO berencana mengembangkan variasi produk dengan kapasitas yang lebih beragam, melakukan sertifikasi mutu dan biodegradabilitas, serta memperluas kerja sama dengan berbagai sektor industri, khususnya hotel, restoran, dan kafe yang mulai menerapkan konsep bisnis berkelanjutan (green business).
“Inovasi ini juga sejalan dengan tema PKM Tematik pada aspek pelestarian lingkungan hidup melalui pemanfaatan limbah biomassa menjadi produk bernilai ekonomi serta mendukung implementasi ekonomi sirkular di Indonesia,” tutup Arifah Rahmawati selaku Chief Executive Officer (CEO) NACO.
Penulis: Uswatun Khasanah Azzakiyyah, Universitas Diponegoro
Suasana meriah dan penuh semangat terasa di Hall Pertamina, Gedung Dekanat Lantai 3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro pada Jumat (22/5). BEM Divisi Kepemudaan Bidang Seniora menggelar Uji Publik dan Uji Bakat Mas Mbak FEB 2026, sebuah rangkaian seleksi yang menjadi salah satu tahap penting dalam pemilihan representasi terbaik FEB untuk menuju ajang Mas Mbak Undip.
Acara yang terbuka untuk umum ini berhasil menarik perhatian mahasiswa. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi para peserta untuk menunjukkan karakter, kemampuan, dan potensi diri mereka di hadapan penonton dan panitia.
Sebelum sampai pada tahap uji publik dan uji bakat, para peserta telah melewati berbagai proses seleksi yang cukup panjang. Rangkaian dimulai dari open registration pada 25–29 April 2026, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi, wawancara, Leaderless Group Discussion (LGD), hingga upgrading class. Setelah tahap yang berlangsung pada Jumat ini, para peserta nantinya akan menunggu awarding sekaligus pengumuman finalis Mas Mbak FEB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Mei mendatang.
Dalam sesi uji publik, peserta diuji melalui kemampuan berbicara, cara berpikir, hingga bagaimana mereka merespons isu dan lingkungan di sekitar FEB. Sementara itu, pada sesi uji bakat, para peserta tampil membawakan beragam kemampuan dan kreativitas yang membuat suasana semakin hidup.
Menurut panitia, sosok yang layak menjadi Mas dan Mbak Undip bukan hanya mahasiswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga pribadi yang memiliki rasa cinta terhadap FEB Undip, mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang lain, percaya diri saat berbicara di depan publik, serta peka terhadap lingkungan sekitar.
Melalui program kerja ini, BEM Seniora ingin menghadirkan wadah pengembangan mahasiswa yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pembentukan karakter dan kontribusi sosial. Selain mencari representasi terbaik fakultas, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa, meningkatkan keterlibatan dalam pelestarian budaya, serta memperkuat citra FEB Undip sebagai fakultas yang aktif, unggul, dan berprestasi.
Lebih dari sekadar ajang pemilihan, Mas Mbak FEB 2026 menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertumbuh, berani menunjukkan kemampuan diri, dan mempersiapkan langkah menuju kompetisi di tingkat yang lebih luas.
Bidang Hukum Sosial Politik BEM FH Undip 2026 menggelar kegiatan “Mei Berkabung” pada Senin, 18 Mei 2026 hingga Rabu, 20 Mei 2026 di Beranda Kreativitas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mengusung tema “Merawat Ingatan: Elegi untuk Mereka yang Dibungkam”, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus ekspresi mahasiswa terhadap berbagai persoalan hak asasi manusia di Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dengan rangkaian acara yang berbeda di tiap harinya. Pada hari pertama, panitia mengadakan diskusi mengenai degradasi HAM akibat Undang-Undang TNI. Hari kedua diisi dengan bedah film Pesta Babi yang membahas pelanggaran HAM di Papua. Sementara pada hari terakhir, panitia menghadirkan panggung bebas dan gigs musik.
Panggung bebas tersebut membuka ruang bagi mahasiswa untuk tampil melalui berbagai bentuk ekspresi, mulai dari orasi, pembacaan puisi, menyanyi solo, akustik, hingga monolog puisi. Untuk menjaring partisipasi mahasiswa, panitia menyebarkan tautan registrasi bagi peserta yang ingin tampil dalam acara tersebut.
Selain itu, panitia juga mengirim undangan ke sejumlah organisasi mahasiswa, seperti BEM dan Lembaga Pers Mahasiswa, guna menarik lebih banyak peserta untuk hadir dan terlibat dalam kegiatan.
Menurut panitia, “Mei Berkabung” merupakan agenda tahunan yang selalu mengalami perubahan konsep di setiap penyelenggaraannya. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa esensi kegiatan tetap sama, yakni merawat ingatan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bulan Mei.
Panitia berharap kegiatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai hiburan atau ajang seru-seruan semata. Mereka menilai masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian maupun keadilan.
“Semoga ke depannya tetap menjadi salah satu wadah untuk menyuarakan HAM. Orang-orang juga semakin sadar dan tidak lupa atas kejadian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia,” ujar panitia.
Salah satu band yang tampil dalam acara tersebut juga mengaku puas dengan respons penonton selama penampilan berlangsung. Mereka merasa lega karena penampilan mereka mendapat sambutan positif dari audiens yang hadir.
Meski demikian, dari sisi teknis, mereka menilai masih ada beberapa hal yang dapat diperbaiki untuk penyelenggaraan tahun berikutnya.
“Sekarang sudah bagus, tapi bisa lebih bagus lagi,” ujar salah satu anggota band. Mereka berharap ke depan panitia dapat lebih mengakomodasi kebutuhan para pengisi acara agar persiapan penampilan menjadi lebih matang dan terorganisasi.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada 12 Mei 2026 menyentuh level Rp17.500 per dolar AS. Kondisi ini mencetak rekor baru bagi Indonesia, yakni posisi nilai tukar rupiah terlemah sepanjang sejarah. Tercatat, rupiah telah melemah sebesar 3,9% sejak awal tahun (year to date).
Mengutip dari Antara, analis Bank Woori, Rully Nova, memprediksi bahwa rupiah masih akan mengalami tekanan di kisaran Rp17.500 per dolar AS. Hal ini disebabkan oleh kondisi global yang tidak pasti.
“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah pada kisaran Rp17.525–Rp17.575, dipengaruhi oleh ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan tren kenaikan inflasi, sehingga menyebabkan naiknya harga minyak, indeks dolar, dan yield obligasi pemerintah AS,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, melansir dari Tempo, CHIEF Economist Permata Bank, Josua Pardede, menyatakan bahwa faktor melemahnya Rupiah dipengaruhi oleh kombinasi dari permasalahan global dan domestik yang terjadi secara bersamaan. Menurutnya, pada sisi domestik terjadi permasalahan kredibilitas dari hasil kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada torehan tanda merah dari Morgan Stanley Capital International (MSCI)—perusahaan jasa keuangan dan riset yang bergelut dalam dunia investasi global, di mana membuat analisis terkait indeks pasar saham serta alat analisis investasi global—bagi Indonesia.
Selain itu, penilaian merah atau negatif juga didapat Indonesia dari Moody’s Corporation dan Fitch Ratings—Lembaga pemeringkat kredit di mana lembaga ini menilai kemampuan suatu pihak, baik negara, perusahaan, bank dalam membayar utang dan risiko gagal bayar (default) —yang awalnya Indonesia berada pada prospek pembayaran utang negara yang stabil menjadi negatif. Kedua penilaian ini menciptakan sentimen negatif di pasar modal, yang ditandai dengan keluarnya aliran modal asing atau capital outflow, terhitung sedari awal tahun hingga April lalu.
Di sisi lain, melansir dari Liputan 6, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengungkapkan bahwa permintaan dolar juga didorong oleh kebutuhan valas untuk membayar utang luar negeri, pembagian deviden perusahaan dan kebutuhan masyarakat untuk ibadah haji.
“Pada sisi domestik, meningkatnya kebutuhan dolar secara musiman, seperti pembayaran ULN dan pembayaran deviden serta kebutuhan untuk ibadah haji mendorong peningkatan permintaan dolar pada pasar domestik,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia menyatakan akan terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui intervensi pasar valuta asing, baik secara spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun Non Deliverable Forward (NDF).
Selain itu, Destry menegaskan bahwa bank sentral juga akan meredam votalitas nilai tukar dan mengungkapkan kalau kepercayaan investor asing terhadap aset keuangan dalam negeri masih cukup baik.
“BI juga melihat confidence investor asing pada aset portofolio yang terus membaik, terlihat dari masuknya inflow, terkhusus pada pasar SBN dan SRBI selama bulan April yang sebesar Rp61,6 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi fenomena ini dengan keyakinan bahwa perbaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan hal yang sulit sebab fondasi ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Purbaya juga menegaskan bahwa penanganan nilai tukar rupiah bukan tugas Kementerian Keuangan, melainkan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.
“Kalau saya pikir sih gini, dengan fondasi ekonomi yang bagus, enggak sulit memperbaiki nilai tukar, tapi itu bukan kerjaan saya, kerjaan bank sentral. Nanti bank sentral akan menjelaskan bagaimana cara memperbaikinya.” ucapnya.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan tanggapan terkait pelemahan rupiah saat peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pada 16 Mei 2026 di Nganjuk. Prabowo menyatakan bahwa lemahnya nilai rupiah tidak berpengaruh bagi masyarakat desa sebab mereka tidak menggunakan dolar. Menurutnya, pihak yang terdampak hanyalah masyarakat yang pergi ke luar negeri.
“Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar. Yang pusing, yang itu, yang suka keluar negeri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan: benarkah pelemahan nilai rupiah tidak berdampak bagi masyarakat luas?
Pada kenyataannya, kombinasi permasalahan global dan domestik yang menyebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada aktivitas perekonomian Indonesia. Melansir dari Tempo, Guru besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengungkapkan bahwa melemahnya nilai rupiah dapat berdampak pada kenaikan harga barang-barang impor sehingga perlahan mendorong inflasi. Ia menerangkan bahwa bahwa dampak tersebut akan diawali oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pemasok global, seperti pangan impor, bahan baku makanan, obat-obatan, alat kesehatan, produk elektronik, pakan ternak, hingga barang kebutuhan rumah tangga.
“Jika rupiah bertahan di kisaran 17 ribu per dolar AS dalam waktu yang lama, masyarakat akan merasakan tekanan langsung pada biaya hidup,” imbuhnya.
Syafruddin juga menyampaikan bahwa tekanan tersebut akan semakin besar karena harga energi impor dunia masih berada pada tingkat yang tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan biaya energi domestik yang kemudian merambat pada kenaikan biaya transportasi, distribusi, serta harga barang di pasar dan sektor ritel.
“Rumah tangga miskin dan kelas menengah akan mendapatkan tanggungan beban paling berat karena porsi belanja mereka terkonsentrasi pada makanan transportasi dan kebutuhan rutin,” ucap Syafruddin.
Sejalan dengan hal tersebut, Shinta Kamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan bahwa peningkatan nilai dolar Amerika Serikat yang berimplikasi pada kenaikan harga pangan serta distribusi bahan baku akan mendorong produsen untuk menekan biaya produksi. Salah satu langkah yang kemungkinan ditempuh ialah menaikkan harga jual kepada konsumen. Selain itu, apabila kenaikan harga belum memungkinkan dilakukan sebab daya beli pasar akan menurun, produsen akan melakukan penyesuaian alternatif pada produk yang dijual seperti halnya menurunkan kualitas kelengkapan produk atau memperkecil ukuran produk.
“Bila semua opsi di atas tidak memungkinkan, perusahaan mau tidak mau harus menaikkan harga jual di pasar dengan risiko penurunan kinerja penjualan maupun perubahan daya serap pasar,” tuturnya.
Di sisi lain, melansir dari Kompas, Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina menjelaskan bahwa pelemahan rupiah juga akan berdampak pada meningkatnya biaya perjalanan luar negeri, ibadah haji dan umrah, hingga pendidikan di luar negeri.
“End-to-end impact-nya, terasa pada semua aspek,” imbuhnya.
Ia juga menuturkan bahwa intervensi dalam menangani pelemahan rupiah tidak dapat hanya bergantung pada Bank Indonesia semata. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan cukup efektif apabila tidak disertai dengan perbaikan fundamental perekonomian negara.
“BI hanya bisa smoothing atau meredam volatilitas, tapi tidak bisa menentukan nilai tukar secara decisif,” terangnya.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap perbaikan alokasi kebijakan fiskal sebagai solusi atas kondisi saat ini. Menurutnya, pemerintah sebaiknya menunda program-program yang belum bersifat mendesak serta mendorong reformasi subsidi agar kebijakan yang diterapkan menjadi lebih adaptif dan tidak terlalu membebani APBN.
Refrensi
Adit, A. (Ed.). (2026, Mei 12). Rupiah Melemah, Ekonom: Harga Pangan, Transportasi, dan Energi Terancam Naik. Kompas.com.
Diahwahyuningtyas, A., & Adhi, I. S. (Ed.). (2026, Mei 7). Rupiah Terus Melemah, Perlukah Khawatir? Ekonom Jelaskan Penyebab dan Dampaknya. Kompas.com.
Estherina, I. (2026, April 10). Apa Dampak Pelemahan Nilai Tukar Rupiah bagi Masyarakat. Tempo.co.
Estherina, I. (2026, Mei 12). Rupiah Ambrol ke 17.500 karena Tekanan Global dan Domestik. Tempo.co.
Melani, A. (2026, Mei 13). Rupiah Masih Betah di 17.500, Simak Prediksi Hari Ini 13 Mei 2026. Liputan6.com.
Naibaho, J. (Ed.). (2026, Mei 12). Nilai Tukar Rupiah Sudah Tembus Rp17.506 per Dollar AS, Terlemah Sepanjang Masa. Tribun-medan.com.
Hall Pertamina FEB Undip, Jumat (8/5) — Seluruh perwakilan Ormawa FEB dan delegasi tim advokasi berkumpul untuk melaksanakan rapat Pra-Public Hearing. Pertemuan ini bertujuan mendiskusikan serta menyaring aspirasi mahasiswa yang dihimpun melalui kuesioner Senat FEB dan tim advokasi, sekaligus memastikan suara yang disampaikan kepada dekanat pada audiensi terbuka 19 Mei mendatang tetap solid dan tidak terpecah. Agenda ini dipandu oleh Akmal Febrian Faturrahman selaku moderator.
Pembahasan Isu Akademik : Isian Rencana Studi (IRS)
Pembahasan mencakup dua domain utama, yakni Isu Akademik serta Isu Sarana dan Prasarana (Sarpras). Pada ranah akademik, poin yang cukup menyita perhatian adalah dinamika Isian Rencana Studi (IRS). Beberapa kendala yang mencuat meliputi keterbatasan kuota, lambannya penambahan kelas, hingga jadwal yang bertabrakan akibat perubahan sistem secara sepihak.
“Khususnya di program studi Akuntansi angkatan 2023, banyak mahasiswa kesulitan karena sistem membaca peminatan yang tidak sesuai. Dampaknya, jadwal mereka terlempar bahkan tertumpuk menjadi lima kelas di satu waktu,” jelas Aldo dari Senat FEB.
Hal senada diungkapkan oleh delegasi Keluarga Mahasiswa Akuntansi (KMA). Menurutnya, kuota mata kuliah peminatan yang sangat terbatas memaksa mahasiswa pindah ke kelas yang tidak sesuai dengan minat mereka. Masalah ini ternyata tidak hanya menimpa mahasiswa Akuntansi. Nabil, delegasi dari Management Student Association (MSA), menyampaikan bahwa keterbatasan kuota peminatan juga memaksa mahasiswa Manajemen mengambil mata kuliah yang tidak mereka minati. Mengingat krusialnya dampak masalah ini, forum menyepakati agar isu IRS dibawa ke dalam Public Hearing.
Isu Sulitnya Proses Pengajuan Penurunan UKT
Selain IRS, forum juga membahas sulitnya proses pengajuan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Meskipun data kuesioner tidak menunjukkan ini sebagai masalah mayoritas, Galang dari tim advokasi menilai adanya bias data. Ia berpendapat mahasiswa yang mengisi “tidak kesulitan” dalam kuesioner kemungkinan besar adalah mereka yang memang tidak pernah mengajukan penurunan UKT.
“Saya merasa ada yang bias dari survei UKT. Mayoritas bilang tidak kesulitan karena kemungkinan mereka memang tidak mengajukan. Saya sendiri sudah tiga kali mengajukan dan tidak disetujui, padahal seluruh syarat sudah terpenuhi,” pungkas Galang.
Aldo dari Senat menanggapi pernyataan Galang dengan mengingatkan bahwa isu UKT dinaungi langsung oleh Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) BEM FEB. Ia menyarankan agar masalah ini tidak perlu disampaikan di Public Hearing, tetapi agar ditangani langsung oleh pihak Kesma BEM FEB. Setelah berdiskusi, isu ini disepakati forum untuk ditunda (di-hold) terlebih dahulu
Tabel Ringkasan Isu Akademik
Berikut ringkasan tabel isu pada ranah akademik meliputi status pembahasan, status pembahasan, pertimbangan, serta mekanisme tindak lanjut :
Isu Akademik
Status Pembahasan
Pertimbangan
Mekanisme Tindak Lanjut
Sistem Pengisian Isian Rencana Studi (IRS)
Fix
Sering terjadi kendala teknis, lambatnya penambahan kuota, jadwal bentrok, dan kurangnya kejelasan informasi. Data menunjukkan 73,6% responden mengalami kendala.
Akan diangkat dalam forum Public Hearing
Dosen Wali / Pembimbing Akademik
Fix
Banyak mahasiswa merasa tidak mendapatkan bimbingan maksimal, padahal dosen wali menerima insentif. Mayoritas audiens forum merasa kurang dibimbing dalam perencanaan studi.
Akan diangkat dalam forum Public Hearing
Evaluasi Dosen (PBM)
Fix
Pengisian evaluasi dianggap formalitas, sistemnya bertele-tele (pertanyaan tidak substantif), dan tidak ada transparansi tindak lanjut hasil evaluasi.
Diangkat ke Public Hearing dengan menawarkan solusi konkret berupa revitalisasi sistem dan penyederhanaan kuesioner.
Tenaga Pendidik (Dosen) Bermasalah
Fix pada beberapa bagian
Masalah meliputi ketidakteraturan jadwal dan dosen tidak memenuhi kewajiban RPS. Birokrasi cenderung defensif jika menyerang oknum secara terbuka, serta adanya kekhawatiran relasi kuasa (ancaman nilai).
Sosialisasi kanal pengaduan dan mekanisme penindakan dibawa ke Public Hearing. Laporan spesifik mengenai oknum dosen dilakukan melalui lobi tertutup.
Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Hold
Isu tidak bersifat kolektif dan mayoritas responden (71,91%) tidak mengalami kesulitan. Pihak Kesma BEM sudah mempersiapkan penanganan mandiri.
Tidak dibawa ke Public Hearing; ditangani melalui penjaringan mandiri dan lobi oleh bidang Kesma BEM.
Magang dan Studi Independen (MSIB / Konversi)
Hold
Kurangnya transparansi kualifikasi perusahaan yang bisa dikonversi. Prosedur bergantung pada kebijakan prodi, dan data pendukung/bukti penolakan belum cukup kuat untuk forum terbuka.
Tidak dibawa ke Public Hearing; akan dikaji lebih lanjut atau diaudiensikan ke prodi masing-masing terlebih dahulu.
Tabel: Ringkasan Isu Akademik
Pembahasan Isu Sarpras : Musala Gedung C Kurang Terawat
Pembahasan kemudian berlanjut pada ranah isu Sarana dan Prasarana (Sarpras). Pada ranah ini, forum mendiskusikan masalah fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa di lingkungan FEB, contohnya masalah musala di Gedung C yang kurang terawat, seperti yang disampaikan Aldo dari Senat FEB.
“Musala Gedung C sangat bau, tempat wudu cowok digabung dengan toilet, sajadah sedikit, dan sekat pria-wanita sangat menggantung, ” jelas Aldo. Fitri dari delegasi advokasi juga menambahkan mukena dan alas di mushola tersebut memiliki bau apek yang membuat tidak nyaman ketika beribadah. Karena banyak dikeluhkan forum menyepakati membawa isu ini ke Public Hearing.
Masalah lainnya yang dibahas terkait Sarpras adalah tentang kelayakan toilet yang banyak mendapat keluhan. Beberapa temuan yang disampaikan oleh tim advokasi di antaranya: toilet di berbagai gedung kekurangan sabun dan berbau, wastafel mampet, serta kunci pintu yang rusak. Terdapat usulan agar disediakan keseimbangan antara jumlah kloset duduk dan jongkok.
Menanggapi keluhan yang cukup masif tersebut, Rohib dari Senat mengusulkan agar masalah toilet tidak hanya disampaikan pada saat Public Hearing, tetapi juga dibuatkan inventarisasi per gedung agar dapat diadvokasikan secara langsung kepada Wakil Dekan II.
“Mungkin isu ini tetap kita bawakan ke forum, tetapi nanti caranya kita lakukan inventarisasi per gedung untuk diadvokasikan langsung ke Wakil Dekan II,” jelas Rohib.
Tabel Ringkasan Isu Sarpras
Berikut ringkasan tabel isu pada ranah Sarpras meliputi Keputusan Forum, status pembahasan, pertimbangan, serta mekanisme tindak lanjut :
Isu Sarana Prasarana (Sarpras)
Keputusan Forum
Pertimbangan
Mekanisme Tindak Lanjut
Perlengkapan ibadah di Gedung C (musala tidak terawat, sajadah/mukena bau apek, fasilitas wudu kurang layak)
Public Hearing
Kondisi fasilitas di Gedung C sangat kontras dan timpang dibandingkan Gedung A dan B, sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera dari pihak birokrasi.
Mengangkat isu ini ke Public Hearing dengan membawa bukti visual kondisi fasilitas di Gedung C.
Ketidaknyamanan kamar mandi (bau, mampet, tidak ada sabun, kunci rusak) dan ketimpangan jumlah kloset duduk/jongkok.
Public Hearing
Masalah kebersihan dan pemeliharaan (maintenance) kamar mandi sangat memengaruhi kenyamanan dasar mahasiswa dan pengerjaannya masih tidak merata di seluruh gedung.
Melakukan inventarisasi masalah kamar mandi per gedung untuk dilaporkan kepada Wakil Dekan II dalam forum terbuka.
Kurangnya jumlah stop kontak di kelas dan banyaknya fasilitas stop kontak atau kabel roll yang tidak berfungsi maksimal.
Public Hearing
Fasilitas ini sangat krusial untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, namun jumlahnya saat ini tidak sebanding dengan kapasitas mahasiswa di kelas.
Membawa isu ini ke forum terbuka untuk menuntut penambahan dan perbaikan titik-titik stop kontak yang rusak.
Kelayakan fasilitas kelas seperti proyektor yang bermasalah, kursi yang rusak, dan meja yang tidak seragam.
Public Hearing
Banyaknya inventaris kelas yang rusak (kursi reok) secara langsung menghambat efektivitas proses belajar mengajar mahasiswa.
Melakukan inventarisasi kondisi kelas per gedung beserta bukti foto untuk disampaikan kepada pimpinan saat audiensi.
Kapasitas parkir kendaraan mahasiswa yang overload dan kurangnya penataan layout parkir.
Public Hearing
Masalah parkir diprediksi akan semakin parah dengan kehadiran mahasiswa baru, sehingga memerlukan solusi rekonstruksi layout atau pemanfaatan lahan baru segera.
Membahas opsi rekonstruksi layout parkir di samping danau dan optimalisasi pemanfaatan basement Gedung C.
Koneksi jaringan internet atau Wi-Fi yang buruk di Gedung A, Gedung B lantai 1, dan Gedung PKM.
Public Hearing
Masalah ini dirasakan secara luas oleh mahasiswa dan organisasi mahasiswa (Ormawa) dalam menunjang kegiatan akademik maupun organisasional.
Mengangkat isu buruknya koneksi jaringan internet ke dalam daftar utama bahasan Public Hearing.
Fasilitas air minum (galon dan dispenser) yang sering kosong dan belum memadai di setiap gedung.
Lobi Tertutup
Isu dianggap kurang mendesak untuk forum terbuka karena pihak dekanat sudah beritikad baik. Dibutuhkan data survei konsumsi harian agar argumen tidak menjadi bumerang saat audiensi.
Melakukan survei transparansi kebutuhan air per hari per gedung untuk mendapatkan data konkret sebelum diajukan kembali via lobi.
Penyediaan area bebas rokok (Smoking Area).
Lobi Tertutup
Terdapat Peraturan Rektor dan Surat Edaran Undip 2024 yang menetapkan kawasan tanpa rokok secara total, sehingga sulit memaksakan pengadaan area merokok di forum resmi.
Melakukan lobi tertutup terkait penertiban tenaga pendidik yang masih merokok sembarangan sebelum menuntut fasilitas bagi mahasiswa.
Fasilitas sepeda kampus (PKU) yang terbengkalai.
Lobi Tertutup
Isu ini dinilai memiliki tingkat urgensi yang rendah (low urgency) dibandingkan dengan masalah sarana prasarana lainnya yang lebih mendesak.
Isu ditinjau secara internal atau melalui jalur lobi langsung kepada pihak terkait tanpa melalui forum Public Hearing.
Kebijakan jam malam di FEB untuk kegiatan mahasiswa dan belajar mandiri.
Lobi Tertutup
Pengadaan jam malam dianggap akan membebani anggaran serta staf keamanan secara berlebihan, sementara mahasiswa sudah terbiasa belajar di luar kampus.
Isu ini diturunkan dari agenda dan tidak akan dibahas dalam forum Public Hearing.
Tabel: Ringkasan Isu Sarpras
Dengan dirumuskannya poin-poin krusial dalam rapat pra-audiensi ini, diharapkan aspirasi mahasiswa FEB dapat tersampaikan secara utuh dan terstruktur. Advokasi yang solid akan menjadi kunci dalam mewujudkan perbaikan akademik maupun sarana prasarana yang berdampak langsung pada kenyamanan perkuliahan mahasiswa.
Rabu, 13/05/2026 — Suasana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terlihat lebih ramai dari biasanya. Deretan tenant makanan, minuman, hingga berbagai stand menarik memenuhi area FEB Undip. Setelah ditelusuri, keramaian tersebut merupakan bagian dari bazar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Akuntansi FEB Undip dalam rangka acara AIA (Accounting in Action).
Bazar ini berlangsung selama dua hari, mulai 12–13 Mei 2026, dari pukul 08.00 hingga 16.30 WIB. Acara tersebut digelar bersamaan dengan perlombaan basket AIA yang juga menjadi pusat perhatian mahasiswa di lingkungan FEB.
PO acara menyampaikan bahwa total terdapat 16 tenant yang ikut meramaikan bazar tahun ini. Tenant yang hadir tidak hanya berasal dari UMKM, tetapi juga dari mahasiswa yang memiliki usaha pribadi. Berbagai produk ditawarkan, mulai dari makanan, minuman, hingga promosi acara kampus.
Salah satu tenant yang paling menarik perhatian pengunjung adalah tenant bernama “Cerita Petshop” yang menjual hamster. Kehadiran stand tersebut cukup mencuri perhatian mahasiswa karena berbeda dari tenant lainnya yang mayoritas menjual makanan dan minuman.
Penyelenggara menjelaskan bahwa persiapan bazar telah dilakukan sejak tiga minggu sebelum acara berlangsung. Menurut pihak penyelenggara, bazar ini tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada lingkungan kampus.
Melalui bazar ini, mahasiswa Akuntansi FEB Undip berharap suasana AIA 2026 dapat terasa lebih meriah sekaligus memberikan ruang bagi kreativitas dan usaha mahasiswa di lingkungan FEB Undip.
