FEB (21/02) – pada rapat sidang pleno ke-3, sebelum surat berita acara ditandatangani presidium, terdapat usulan untuk membahas alur kinerja dalam satu tahun ke depan organisasi mahasiswa di FEB tahun 2025. Mengenai hal ini dalam rangkaian Muswa akan dicanangkan keperluan dalam membahas reorganisasi dari kedua ormawa antara UKM-F Tari dengan Teater Buih.
Muswa yang mulanya untuk pencabutan Pedoman Pokok Organisasi (PPO) serta pengesahan Peraturan Mahasiswa Tata Kelola Organisasi (TKO) dalam rapat sidang pleno ke-3 yang ditunda hingga esok hari. Dalam rapat sidang yang komprehensif terdapat bahasan lebih lanjut mengenai permasalahan reorganisasi awal pada UKM-F Tari dan Teater Buih yang disinggung oleh ketua senat yang menjadi pembahasan tambahan untuk sidang pleno ke-3.
Rakha Bagas Nusa Ketua Senat FEB Undip dalam rapat sidang mengusulkan, “dikarenakan terdapat permasalahan reorganisasi dari kedua ormawa yaitu UKM-F Tari dan Teater Buih lebih baik segera dibahas juga melalui sidang pleno ke-3”. Rakha menyarankan untuk membahas kedua UKM yang memiliki kendala dalam proses reorganisasi karena hal ini mempengaruhi pengesahan Perma TKO dan GBHK serta pendanaan.
“Jika memang belum ada kabar lanjutan dari kedua ormawa maka langkah terakhir kita dengan terpaksa membekukan ormawa terkait,” lanjut Rakha. Menurut Rakha lebih baik didiskusikan hingga konkrit agar terdapat solusi tanpa membekukan organisasi yang telah berdiri sejak lama. Rakha juga meminta tolong kepada seluruh ormawa yang memiliki kenalan dengan fungsionaris terkait untuk memberikan penjelasan lanjutan mengenai proses reorganisasi dari UKM-F Tari dan Teater Buih.
“Kebutuhan reorganisasi di awal kepengurusan diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan yang akan diberikan kepada Dekanat Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk kelancaran berjalannya organisasi selama 1 tahun periode,” ujar Rakha pada sambutan awal. Sambutan tersebut dapat dimaknai bahwa kebutuhan awal organisasi akan disampaikan oleh senat ke dekanat dari FEB UNDIP.
Kantor DPRD Jawa Tengah (18/02) – Sejumlah mahasiswa di Semarang menggelar demonstrasi bertajuk “SEMARANG MENGGUGAT: NEGARA SEKARAT PRABOWO-GIBRAN MENCEKIK RAKYAT” pada 18 Februari 2025 di depan kantor DPRD Jawa Tengah. Aksi ini diselenggarakan sebagai bentuk ketidakpuasan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan, salah satunya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran yang dianggap akan berdampak buruk untuk sektor pendidikan. Efisiensi tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya program unggulan makan bergizi gratis yang akan disalurkan kepada 82 juta siswa sekolah dan ibu hamil.
Para mahasiswa membawa spanduk dan kritikan yang ditujukan kepada pemerintah. Aksi massa berjalan dengan kondusif walaupun ada sedikit keributan di kala massa akan memasuki gedung DPRD. Beberapa mahasiswa juga berorasi di hadapan petugas kepolisian yang sedang melakukan keamanan.
“Demo ini bertujuan agar Bapak Presiden, Pak Prabowo, tidak mengesahkan efisiensi anggaran ini, terutama yang berpotensi memotong anggaran pendidikan. Jika itu terjadi, alih-alih menjadi Generasi Emas 2045, kita justru akan menjadi Generasi Cemas.” ujar Amanda, seorang mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro.
Amanda menyatakan bahwa kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dikhawatirkan akan meningkatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan memotong bantuan biaya pendidikan yang berpotensi memberatkan mahasiswa, terutama bagi mereka yang membiayai pendidikan sendiri.
“Sebagai lulusan Sejarah, saya tidak setuju apabila anggaran pendidikan dipotong. Bayangkan saja, 600.000 penerima KIP terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kemudian, penerima LPDP di luar negeri juga ikut terancam. Mengapa kita perlu berfokus pada MBG, padahal prasarana pendidikan kita masih sangat terbatas?” Ujar Arthur, Relawan medis alumni UNNES.
Arthur berharap agar pemotongan pendidikan dibatalkan dan, jika memungkinkan, justru ditambah serta diekspansi. Misalnya, pembayaran dosen direalisasikan, guru honorer diatasi agar dapat disejahterakan, dan kepintaran murid-murid diprioritaskan.
Para mahasiswa berharap aspirasi mereka didengar dan pemerintah memiliki kesadaran atas dampak kebijakan yang dibuat. Mereka juga menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan publik selama beberapa bulan terakhir, lantaran beberapa kebijakannya yang dianggap patut dipertanyakan oleh masyarakat. Baru-baru ini, tepatnya pada 22 Januari 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran yang mencakup APBN dan APBD sebesar Rp. 306,69 triliun. Adapun efisiensi tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya untuk menepati program unggulannya yakni program makan bergizi gratis yang akan disalurkan ke 82 juta siswa sekolah dan ibu hamil. Di saat pemerintah berusaha berhemat untuk memastikan programnya dapat berjalan, tampaknya sebagian besar masyarakat mengkritik kebijakan tersebut. Pasalnya, alih-alih dianggap membantu memenuhi kebutuhan esensial di masyarakat, penerapan dari kebijakan tersebut justru memangkas dana yang digunakan untuk biaya operasional pelayanan publik yang berimbas pada ketidakadilan di masyarakat.
Kementerian/lembaga (k/l) pendidikan juga tidak luput dari imbas kebijakan efisiensi. Di tengah kualitas pendidikan yang masih rendah dan akses pendidikan yang belum merata, anggaran lembaga kementerian pendidikan juga ikut dikebiri. Di antaranya, pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp. 8,03 triliun, pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) sebesar Rp. 14,3 triliun, dan pemangkasan anggaran Kementerian Kebudayaan sebesar Rp. 2,1 triliun. Pemangkasan tersebut oleh sebagian orang dirasa sebagai bentuk menganaktirikan pendidikan oleh pemerintah dibandingkan program-program yang lain.
Dampak dari pemangkasan anggaran k/l pendidikan cukup beragam, dengan imbas terbesarnya adalah kepada gaji guru honorer dan bantuan beasiswa. Beberapa program beasiswa dan bantuan pendidikan yang terkena imbasnya mencakup pemangkasan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp. 1,31 triliun, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) sebesar Rp. 19,4 miliar, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) sebesar Rp.21 miliar, serta Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 59 miliar. Belum lagi ada potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) imbas dari pemangkasan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 50%, dari Rp. 6,08 triliun menjadi 3 triliun.
Dengan pemangkasan tersebut dikhawatirkan akan membawa dampak sosial yang berantai, seperti hilangnya kesempatan bagi siswa ataupun mahasiswa berprestasi untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan potensi adanya gelombang putus sekolah yang menambah masalah struktural di masyarakat. Efektivitas dari adanya kebijakan tersebut perlu dikaji ulang sebab berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena gagal memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakatnya. Apalagi dalam salah satu kampanyenya, pada Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Ballroom Menara Bank Mega, Jakarta 8 November 2023, Presiden Prabowo pernah berjanji akan menggratiskan biaya kuliah. Namun, ironinya kebijakan efisiensi justru semakin membebani aspek pendidikan.
Kritik lain terhadap kebijakan efisiensi tersebut adalah inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan inpres. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menyayangkan di kala semua instansi diminta untuk melakukan efisiensi anggaran, beberapa kebijakan pemerintah pusat justru kontradiktif. Hal ini terlihat dari beberapa Menteri yang justru melakukan kebijakan yang memboroskan anggaran seperti pengangkatan enam staf khusus menteri pertahanan. Oleh sebab itu, banyak di antara masyarakat yang menanyakan arah kebijakan dari pemerintahan yang baru ini.
Kebijakan efisiensi anggaran tampaknya perlu pertimbangan lebih lanjut, apalagi mengenai sektor-sektor penting seperti pendidikan karena hanya dengan melalui pendidikan yang bermutu Indonesia sebagai suatu bangsa dapat bersaing di kancah Internasional. Juga merupakan sebuah keharusan dan kepantasan bagi pemerintah untuk memajukan pendidikan sebab itu merupakan amanat konstitusi, tepatnya pada pasal 31 UUD 1945. Adapun pemerintah juga sepantasnya bersikap konsisten dan jujur terhadap kebijakannya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan rasa ketidakadilan yang terlalu berlarut-larut di masyarakat.
Pada Kamis (23/01/2025), tercetus sebuah wacana bahwa perguruan tinggi akan mendapat bagian dalam pengelolaan tambang. Perguruan tinggi yang dimaksud dalam usulan ini adalah seluruh universitas di Indonesia. Usulan ini diumumkan setelah seluruh peserta sidang rapat paripurna setuju dengan Revisi UU No 4 Tahun 2009.
Dalam rapat pleno pertama yang digelar Senin (20/01/2025), Bob Hasan selaku Ketua Badan Legislasi mengungkapkan empat poin baru yang diusulkan masuk dalam revisi UU Minerba yaitu: percepatan hilirisasi mineral dan batubara, aturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan, pemberian IUP kepada Perguruan Tinggi, dan pemberian IUP untuk UMKM.
Kemudian pada sidang pleno kedua mengenai Revisi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagian besar Peserta Sidang menyerukan setuju pada pertanyaan, “Sekarang kita tanyakan, apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?” oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Namun sampai saat ini wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, belum bisa berkomentar banyak mengenai kampus yang memungkinkan untuk mengelola tambang. Pihak dari kementerian ESDM juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR terkait permasalahan ini.
Dilansir dari CNN News, menurut Yuliot, pemerintah masih belum mendapat draf resmi dari DPR. Apabila DPR sudah secara resmi membahas permasalahan universitas yang nantinya akan kelola konsesi tambang, maka pemerintah perlu membahas lebih lanjut mengenai kebutuhan dari universitas yang mampu mengelola tambang dan memanfaatkannya untuk pengembangan.
Dikutip dalam BBC News, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko, adalah sosok yang bertanggung jawab dalam usulan universitas perlu menerima hak kelola tambang. Hal ini terlihat dengan dilampirkannya dokumen usulan yang di dalamnya terdapat hal yang menyebutkan “Pertambangan merupakan salah satu penyelesaian permasalahan pendidikan”.
Di sisi lain, merasa kurang relevan, Pakar Pendidikan, Totok Amien Soefijanto menyampaikan bahwa usulan ini masih memerlukan banyak kajian serta pertimbangan. Dikutip dari fativa.id, Totok Amien memberikan 4 poin besar yang perlu dipertimbangkan kembali mengenai wacana usulan perguruan tinggi bakal menerima kelola konsesi tambang.
Perguruan Tinggi yang Sebidang
Melalui seleksi ketat dan evaluasi karena tidak seluruh perguruan tinggi akan siap mengelola
Memiliki Tujuan yang Jelas
Setiap universitas di Indonesia masih memegang nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga pengelolaan ini membutuhkan tujuan jelas agar sejalan dengan hal tersebut.
Mampu Mengurangi Biaya Kuliah
Totok berharap apabila kesuksesan pengelolaan mampu mengurangi biaya kuliah sehingga mengurangi beban mahasiswa
Perguruan Tinggi Masih Perlu Fokus Terhadap Pendidikan
Pertimbangan terakhir yang diharapkan agar pengelolaan ini tidak merubah prinsip awal lembaga pendidikan yang merupakan wadah untuk pendidikan bukan lembaga pencari keuntungan
Totok menyarankan agar perguruan tinggi tetap fokus pada perannya sebagai institusi pendidikan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan komitmen perguruan tinggi untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan.
Semarang, 13 Desember 2024 – Bertempat di Dome Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip), acara Roadshow Pemilihan Umum Raya bertajuk “Kampus Kuning Memanggil” berhasil terselenggara. Forum terbuka ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi serta kritik kepada calon Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA UM) Undip tahun 2025 serta calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip 2025.
Karena persiapan yang panjang dari pihak panitia sehingga acara yang semula tertulis pukul 09.00 WIB akhirnya dimulai pukul 10.00 WIB. Forum diawali dengan menghadirkan dua kandidat utama MWA UM, yaitu Christian Dwi Tama Putra dari prodi Manajemen 2021 dan Muhammad Ibnu Athaillah dari prodi Ekonomi 2022. Acara dimulai dengan sesi pemaparan visi-misi, kedua calon menyampaikan apa perubahan positif yang ingin mereka bawa di lingkungan kampus.
Christian mengusung visi untuk membangun mahasiswa Undip yang berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera, sembari berkontribusi aktif dalam pengembangan universitas dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan advokasi kebijakan strategis melalui program unggulan seperti FORUM Undip untuk membahas isu-isu terkini kampus dan PILAR yang fokus pada pengawalan isu strategis mahasiswa.
Sementara itu, Muhammad Ibnu Athaillah menawarkan visi untuk menjadikan MWA UM sebagai katalisator yang “Digdaya”, tidak terkalahkan dalam mewakili aspirasi mahasiswa. Ia memperkenalkan program Rembuk Undip, sebuah forum diskusi strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan isu mahasiswa. Dalam pidatonya, Ibnu juga menekankan pentingnya transparansi melalui MWA Menfess untuk menjaring aspirasi secara anonim.
Setelah pemaparan dari kedua kandidat, acara kemudian berlanjut ke dalam sesi tanya jawab dimana terdapat kesempatan bagi moderator dan mahasiswa yang hadir untuk berdiskusi, bertanya, maupun untuk mengkritisi secara langsung. Pertanyaan terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), peningkatan fasilitas kampus, serta strategi penguatan otonomi universitas sebagai PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) menjadi sorotan utama.
Rafi Ridha Tockary Ketua Bem FEB Undip 2025 memberikan pertanyaannya mengenai mekanisme UKT dan standar proses transparansi di Universitas lain. Para calon belum mengetahui secara detail dari standar mekanisme di Universitas lain.
“Kalian haruslah lebih menggali lebih dalam lagi mengenai isu UKT lagi agar dapat menemukan solusi yang tepat,” kata Tockary.
Para mahasiswa juga memberikan kritik tajam serta menyampaikan aspirasi mereka terhadap MWA yang selama ini dinilai tidak efisien dalam menyampaikan suara mahasiswa dan dinilai hanya sekadar membantu rektorat bukan mahasiswa. Kedua kandidat memberikan solusi dan komitmen untuk membawa isu-isu tersebut ke dalam forum pengambilan keputusan. Mahasiswa kemudian mengingatkan mengenai hakikat para calon kandidat MWA dan tanggung jawab yang akan mereka emban dimana mereka akan berhadapan dengan para petinggi kampus dan peran besar kedepannya berkaitan dengan memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan di bidang non akademik serta sebagai organ yang menetapkan.
Sesi selanjutnya beralih kepada pemaparan dari dua pasangan calon BEM Undip, yakni Arkan Nugraha dan Sajida Rahmawati pasangan kandidat pertama Calon Ketua BEM Undip 2025 serta Aufa Atha Ariq dan Khayimas Atha Chisbaini pasangan kandidat kedua Calon Ketua BEM Undip 2025. Kedua pasangan membawa visi besar yang diharapkan mampu mengarahkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) menuju kemajuan yang signifikan.
Pasangan Arkan-Sajida, dengan nama kabinetnya Kabinet Langkah Optimistik, mengusung visi untuk menciptakan mahasiswa Undip yang memiliki profil COMPLETE (Communicator, Professional, Leader, Thinker, Entrepreneur, Educator). Mereka menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan progresif di kampus. Dalam Grand Design-nya, mereka menyoroti relevansi Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan kampus dan program pengembangan.
Sementara itu, pasangan Ariq – Khayimas, dengan Kabinet Garda Restorasi, berfokus pada upaya mengatasi keresahan mahasiswa dengan solusi konkret. Mereka menawarkan program kerja berbasis evaluasi yang berorientasi pada hasil nyata, seperti pengawalan isu pendidikan tinggi, pengembangan kesehatan mental, dan transparansi kebijakan. Dalam Grand Design-nya, pasangan ini menekankan pentingnya membangun sinergitas antara organisasi mahasiswa dengan birokrasi universitas demi meningkatkan efektivitas advokasi dan pelayanan.
Dalam forum ini, mahasiswa membahas berbagai isu penting, seperti:
1. Kenaikan Biaya Pendidikan: Mahasiswa meminta kepastian terkait kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang sering menjadi beban ekonomi. Kedua pasangan sepakat untuk menjadikan transparansi dan advokasi UKT sebagai prioritas.
2. Kurangnya komunikasi antara BEM Undip dengan Fakultas: Hal ini dipaparkan oleh Sena Habibi Ketua Bem FEB Undip 2024 yang mengatakan bahwa kapasitas sebagai calon pemimpin dipertanyakan ketika pada forum kali ini kedatangan mahasiswa sangatlah sedikit yang menunjukkan antusias publik dan awareness mahasiswa sangatlah rendah terhadap pasangan kandidat Calon Ketua BEM Undip sehingga mahasiswa tidak mengetahui atau tidak datang untuk proses Pemira. Para calon merespon hal tersebut dengan menyatakan akan terus melakukan sosialisasi dan penggunaan media sosial untuk menjangkau mahasiswa FEB. Para calon kemudian juga menyinggung akan memperbaiki proses komunikasi internal organisasi yang saat ini dirasa masih bersifat satu arah ingin dibenahi menjadi dua arah.
3. Mahasiswa menilai Program BEM Undip yang dinilai masih samar dan belum memiliki pondasi yang kuat. Mahasiswa mengharapkan adanya rancangan yang matang dan implementasi yang dapat diukur secara konkret agar rancangan program tidak seolah-olah hanya untuk menghabiskan anggaran. Hal ini penting agar program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan mahasiswa dan dapat memenuhi skala prioritas.
FSM (6/12) – Roadshow Pemira Undip 2024 resmi dimulai hari ini. Fakultas Sains dan Matematika (FSM) menjadi fakultas pertama yang dikunjungi dalam rangka Roadshow Pemira Undip 2024. Menggunakan jas lab ala mahasiswa FSM, pasangan calon BEM Undip 2025 dan para calon Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA-UM) mengutarakan gagasan dan ide mereka dalam kontestasi Pemira Undip 2024.
Pemaparan dimulai dari Muhammad Ibnu Athaillah lalu disusul oleh Christian Dwi Tama Putra selaku calon MWA UM dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian dilanjut Imanda Putri Lidia Latif selaku calon MWA UM dari Fakultas Hukum. Acara kemudian dilanjut dengan pemaparan visi misi serta gagasan dari pasangan calon ketua bem undip 2025 yang dimulai oleh pasangan nomor urut 2 Ariq-Khayi. Sesi pemaparan diakhiri oleh pemaparan visi-misi dan gagasan Arkan-Sajidah selaku pasangan nomor urut 1.
Di tengah keberjalanan acara, forum diwarnai lontaran kritik keras terhadap pihak KPPR oleh beberapa mahasiswa FSM. Mahasiswa FSM mengeluhkan kinerja KPPR yang dinilai tidak profesional. Misalnya, keterlambatan dimulainya acara, konfirmasi kepastian acara yang dadakan, kebutuhan panelis yang dirasa tidak memadai, dan beberapa miskomunikasi terkait perizinan tempat.
“Menurut aku sangat jauh dari kata profesional ya, jauh sekali karena ya tadi yang sudah aku sebutkan koordinasi tidak ada sebelumnya kemudian konfirmasi itu tidak dilakukan” ujar Ketua BEM FSM, Hana Tsabita. “..kita tahu bersama timeline berubah secara sepihak,.… yang sebelumnya FSM bukan fakultas yang pertama akhirnya FSM itu menjadi fakultas yang pertama. Jadi kita bisa lihat mungkin mereka coba-coba” tambahnya.
Bayu Saputra, Kadiv PDD mewakili pihak KPPR yang ada di lokasi dikarenakan Ketua KPPR Undip berhalangan hadir karena sakit memberikan tanggapan perihal kritik yang dilontarkan oleh audiens.
“Kami sudah berkoordinasi dengan SM Fakultas Sains dan Matematika, dari SM FSM bilang ke kami bahwa tempatnya sudah ada persetujuan, bisa langsung dipakai, tapi ternyata dari satpam ada miskomunikasi antara satpam dan SM Fakultas,”
“itu kan yang menghubungi dari ketua kami ya, Alvito sendiri, dan aku pun baru tau pagi itu si Vito juga baru menghubungi ketua bem nya, aku belum tahu penjelasannya kenapa dia baru menghubungi pagi itu,” tambahnya saat ditanya terkait keterlambatan konfirmasi.
Di tengah rangkaian masa kampanye Pemira Undip, calon Ketua BEM nomor urut tiga Muhammad Hidayatulloh Nur Farisy diduga memutuskan untuk mundur dari kontestasi Pemira Undip pada Kamis, 5 November 2024. Keputusan ini muncul hanya lima hari setelah memasuki masa kampanye. Melalui pesan di grup whatsapp tim suksesnya, Farisy mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri dari pencalonan Ketua BEM Undip 2025.
Farisy menyertakan beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan keputusannya. Selain beberapa faktor pribadi seperti kondisi fisik dan mental, persetujuan orang tua dan kondisi akademik yang dirasa terancam, Ia juga menyampaikan poin keresahannya mengenai ajang Pemilihan Umum Raya yang dinilai kurang sehat serta kegagalan panitia dalam mengatasi kejanggalan dan kecurangan yang menurutnya dirasakan kehadirannya dalam kontestasi ini.
Sumber: Instagram @siswa.odm
Namun satu poin dasar dari keputusan ini yang paling ramai dibicarakan adalah kegagalannya untuk menemui 18 mahasiswa/i Teknik Perkapalan yang Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) nya diduga disalahgunakan. Seperti yang diketahui, diduga terdapat penyalahgunaan KTM sebanyak 18 mahasiswa Teknik Perkapalan oleh tim sukses nomor urut tiga demi keperluan persyaratan Pemira tanpa adanya izin dari Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan (HIMASPAL). Sebelumnya, pasangan calon Farisy-Andi sudah membuat klarifikasi permohonan maaf atas hal tersebut, namun video yang sudah menyebar ke seluruh fakultas tersebut dianggap menjadi hambatannya untuk melanjutkan kontestasi.
Sedangkan dari KPPR belum ada pernyataan resmi atau pengetahuan terkait hal tersebut. Reporter kami berhasil mewawancarai pihak KPPR yang hadir pada saat roadshow Pemira di Fakultas Kesehatan Masyarakat (6/12). “Kami belum mengetahui soal itu, mungkin nanti press release atau tim sukses yang menghubungi kami lalu akan kami buatkan berita acaranya” ujar Bayu Saputra selaku Kepala Divisi PDD KPPR. Indikasi mundurnya cakabem nomor urut tiga diperkuat dengan ketidakhadiran pasangan calon pada roadshow FSM Jumat, 6 November.
FEB (5/12) – Melalui Sidang Pleno 4 dalam Musyawarah Mahasiswa, Rafi Ridha Tockary resmi menjadi Ketua BEM FEB Undip 2025. Meskipun menerima sejumlah catatan dan kritik terhadap GDO dan gagasan yang dibawakan, Tockary disepakati untuk mengemban posisi tersebut.
Tockary menjelaskan GDO yang hari ini ia paparkan bukan berupa produk final, ia akan menginventarisir masalah yang hadir di lapangan untuk pembentukan gagasan yang lebih konkret, “Saya secara pribadi tentu akan berkomitmen menjalankannya ketika itu sudah menjadi sebuah GDO yang final. Sebuah rancangan yang harapannya betul-betul bisa menyentuh semua aspirasi yang ada di masyarakat FEB itu sendiri.”
Tockary pun menjelaskan bahwa masalah-masalah yang hadir di FEB Undip tidak mungkin ia selesaikan sendiri. Perlu sinergitas baik dengan Organisasi Mahasiswa maupun pihak Dekanat atau Rektorat untuk menciptakan FEB yang lebih baik.
Setelah kemenangan kotak kosong hingga diadakan Musyawarah Mahasiswa, Tockary mengaku tidak mudah baginya untuk kembali maju sebagai calon Ketua BEM FEB. Namun, setelah diadakan penjaringan kedua, ia menerima banyak dukungan dari teman-temannya untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan yang terjadi hari ini, “beberapa orang men-dm saya, beberapa orang mendukung dan menyokong saya untuk menyelesaikan masalah krisis kepemimpinan dan masalah-masalah yang kemudian bisa berefek domino di FEB itu sendiri. Lahir dari situ saya coba komitmen dalam diri saya untuk kemudian akhirnya mengumpulkan tekad untuk kemudian maju kembali.”
Terkait wakil, Tockary mengaku belum mempersiapkannya, “untuk masalah wakil, jujur kita belum ada discuss ke arah sana, perlu nanti akan diwacanakan untuk diskusi lebih lanjut karena posisi wakil, posisi sentral. Jadi aku akan berdiskusi dengan Mas Gibran (wakil Tockary saat Pemira) dan teman-teman yang lain untuk memetakan baiknya seperti apa,” jelasnya.
Sena Habibi, selaku Ketua BEM FEB 2024, menjelaskan bahwa Musyawarah Mahasiswa adalah proses yang sudah dilalui secara formal dan legal, “Ya, banyak proses yang sudah dilalui oleh teman-teman FEB khususnya teman-teman Ormawa. Dan ya, proses ini tentu proses yang formal, proses yang legal, yang juga dilalui oleh marwah lah. Yang kita sama-sama sepakati di forum gitu, sehingga gagasan sudah dipaparkan dan pun kedepannya ketika pasca Tockary disepakati hari ini masih ada catatan-catatan, masih ada tanggung jawab untuk dia lebih dekat ke mahasiswa khususnya ke teman-teman ormawa lah untuk menyerap aspirasi.”
Rafi Ridho Tockary sebagi calon ketua BEM GEB UNDIP 2025 (Sumber: pribadi)
FEB (5/12) – Lanjutan Sidang Pleno 3 dalam rangkaian Musyawarah Mahasiswa FEB UNDIP resmi mendapatkan calon baru untuk Ketua BEM FEB UNDIP 2025. Rafi Ridho Tockary mahasiswa Manajemen angkatan 2022 secara sah maju menjadi Calon Ketua BEM FEB 2025 setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Management Student Association (MSA), UKM-F Futsal dan Sepak Bola, dan Economic Voice.
Didasari adanya krisis kepemimpinan pada BEM FEB UNDIP, dirinya membulatkan tekad untuk kembali maju menjadi Calon Ketua BEM FEB UNDIP 2025. Kembali mengusung kabinet Bahtera Asa, Tockary membawa komitmen untuk menjadikan BEM FEB UNDIP sebagai wadah yang inklusif bagi FEB UNDIP, UNDIP, dan Indonesia. Tockary berfokus pada beberapa isu seperti kekerasan seksual, permasalahan ormawa, iklim diskusi isu ekonomi dan politik, dan stagnasi iklim kaderisasi yang dianggap Tockary belum terciptanya pengembangan dan solusi yang maksimal.
Tockary mengaku bahwa gagasan yang ia tuangkan dalam Grand Design Organization (GDO) masih belum final, masih ada permasalahan belum ia jaring. “Secara garis besar GDO yang saya lampirkan pada hari ini tidak ada perubahan signifikan dan bukan merupakan GDO final, saya masih menampung masukan demi masukan dari seluruh ormawa.”
Raihan Sayyid memutuskan untuk mengundurkan diri (dokumen pribadi)
FEB (4/12) – Sidang Pleno 3 dalam rangkaian Musyawarah Mahasiswa ditangguhkan dan akan dilanjutkan besok pagi. Raihan Sayyid Husain mahasiswa Akuntansi angkatan 2022 yang sebelumnya mencalonkan diri menjadi Ketua BEM FEB periode 2025 memutuskan mengundurkan diri dalam kontestasi.
Keputusannya hari ini sudah ia pikirkan baik-baik dan juga konsultasikan ke berbagai pihak. Raihan menjelaskan bahwa alasannya sedari awal untuk maju dalam kontestasi ini karena adanya dorongan dari teman-temannya, bukan lahir dari dirinya sendiri, “saya rasa saya masih belum siap untuk menjadi Ketua BEM FEB.”
Selain itu, terdapat pula alasan pribadi yang mendasari pengunduran dirinya, “saya harap keputusan saya tidak hanya yang terbaik untuk saya. Lebih jauh lagi untuk BEM FEB, dan lebih jauh lagi untuk FEB Undip,” jelasnya.
Kayla, selaku Wakil Ketua BEM FEB juga menyampaikan bahwa keputusan Raihan hari ini bukan keputusan yang mendadak melainkan sudah dikonsultasikan terlebih dahulu. Ia juga menyampaikan bahwa untuk mengemban amanah sebagai Ketua BEM perlu kesiapan secara materiil, pengetahuan, dan mental, “jika calon belum siap akan hal itu, keputusannya perlu kita hormati.”
