Blog

Menjelang peringatan HUT RI ke-80 pada Agustus 2025, sebuah fenomena unik menjadi perbincangan masyarakat. Fenomena itu adalah pengibaran bendera bajak laut ‘Jolly Roger’ dari serial anime One Piece tepat di bawah bendera nasional, Sang Saka Merah Putih. Aksi ini dilakukan oleh warga di berbagai daerah, mulai dari Jakarta dan sekitarnya hingga sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbeda dari ornamen lain yang biasa dipasang untuk memeriahkan hari kemerdekaan, berkibarnya bendera hitam bermotif tengkorak topi jerami ini menimbulkan polemik. Para warga mengaku mengibarkan bendera tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Di sisi lain, beberapa pihak pemerintah menganggap aksi ini provokatif dan berpotensi memecah belah bangsa, sehingga dirasa perlu menindak tegas para pelaku.

Berkibarnya Bendera ‘Jolly Roger’ : Ketika Fiksi Menjadi Aksi Protes

Fenomena pengibaran bendera dari serial anime One Piece mulai menyita perhatian publik pada akhir Juli 2025. Platform media sosial, terutama Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter), menjadi pemicu utama perbincangan mengenai gerakan ini. Unggahan-unggahan individual yang menampilkan bendera tengkorak bertopi jerami terpasang di depan rumah, kendaraan pribadi, hingga sudut-sudut gang perkotaan inilah yang dengan cepat berkembang menjadi tren nasional. Bendera tersebut lantas menjadi simbol perlawanan masyarakat—untuk menuntut hak mereka yang terabaikan—mencerminkan tema utama perjuangan dalam serial anime yang telah berjalan lebih dari dua dekade itu.

Bendera ‘Jolly Roger Topi Jerami’—nama resminya dalam serial—adalah simbol milik kelompok protagonis, sebuah kru bajak laut. Dipimpin oleh Monkey D. Luffy, kisah anime adaptasi dari karya seorang mangaka, Eiichiro Oda ini berpusat pada perjuangan meraih kebebasan—sebuah tujuan yang hanya bisa dicapai melalui solidaritas, loyalitas, dan tekad yang kuat. Semangat perjuangan inilah yang tampaknya diadopsi oleh banyak warga.

Dilansir dari CNN (4/8/2025), warga Surabaya yang turut serta dalam aksi ini—Caca (bukan nama sebenarnya)—menyebut pengibaran bendera itu sebagai bentuk protes atas kekecewaannya. Ia menegaskan tidak berniat melakukan aksi separatis atau antinasionalis. Sebagai buktinya, ia menunjuk fakta bahwa bendera Merah Putih tetap ia kibarkan di tiang tertinggi. “Yang saya lakukan adalah bukti bahwa negara ini masih sangat saya cintai,” ujarnya. Namun, ia juga kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan menganggap pelarangan aksi ini sebagai bukti sikap antikritik.

Sikap serupa ditunjukkan oleh Arif. Dilansir dari Detikjatim (4/8/2025), warga Mulyorejo, Surabaya itu mulai memasang bendera tersebut sejak 30 Juli 2025. Sama seperti Caca, ia menekankan hierarki simbol dengan mengatakan, “Tapi tetap bendera merah putih di atas, NKRI tetap ya harga mati”. Pernyataannya ini menggarisbawahi bahwa kritik terhadap pemerintah tidak sama dengan penolakan terhadap negara kesatuan.

Bergeser ke ibu kota, Riki Hidayat, seorang warga Kebayoran, Jakarta Selatan, menggunakan simbolisasi bendera One Piece sebagai kritiknya terhadap isu spesifik, yaitu pajak. Dilansir dari CNA, ia menyatakan, “Saya cinta Tanah Air di mana saya bisa hidup di sana. Tetapi Tanah Air yang saya cintai itu, bukan Tanah Air tempat saya membayar pajak, namun tidak mendapatkan hak yang sepadan atas pajak yang saya bayar.” Kutipan ini secara langsung menghubungkan aksi simbolik pengibaran bendera dengan isu-isu nyata seperti keadilan pajak dan hak-hak warga negara.

Menariknya, pandangan di kalangan pemerintah sendiri terbelah dalam menanggapi aksi ini. Beberapa di antaranya menganggap pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi masyarakat, asalkan tetap menempatkan Merah Putih di posisi tertinggi. Salah satu pandangan moderat datang dari Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Ia mengimbau aparat agar tidak bertindak represif terhadap warga yang mengibarkan bendera tersebut. Untuk mendukung argumennya, ia merujuk pada pandangan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang masih relevan hingga kini.

“Ingat, Gus Dur pernah bilang kalian boleh mengibarkan bendera lain, tapi jangan lebih tinggi dari Merah Putih,” ujarnya, dilansir dari DetikNews (2/8/2025).

Namun, terdapat pula reaksi keras yang mengecam aksi tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilainya sebagai upaya untuk memecah belah persatuan bangsa. Senada dengan itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyebut tindakan ini sebagai provokasi yang berpotensi makar.

“Jelas ini adalah melakukan bagian provokasi kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini enggak boleh. Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas,” ujarnya, dikutip dari CNN, Jumat (1/8/2025).

Firman Soebagyo mengklaim pandangan kerasnya didukung oleh pejabat tinggi lain, termasuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Ia pun mendesak agar para pelaku diinterogasi dan diberi pembinaan.

“Harus dilakukan interogasi, siapa yang menyuruh dan apa motivasinya. Kemudian lakukan pembinaan kepada mereka,” ujar Firman.

Tanggapan sebagian pemerintah yang cenderung represif memicu amarah publik, yang menilai pemerintah mulai antikritik dan tidak memahami budaya pop. Warganet pun menyoroti ironi ini, membandingkannya dengan momen saat Wakil Presiden (Wapres) Gibran menggunakan simbol serupa untuk kampanye.

Salah satu kritik tersebut dicuitkan oleh pengguna X @hyuung_nim pada Senin (4/8/2025).

“Saat buat nyari suara, dipakeee, pas udah dpt jabatan dibilang ancaman,” tulisnya.

Sentimen serupa dengan nada yang lebih menantang datang dari pengguna X @hgsjioo. Dalam cuitannya pada Senin (4/8/2025), ia menulis:

“Berarti awal mula pemecah belah bangsa ya GIBRAN LAH!! tangkep dong masa engga ditangkep sih? Aneh dong kan mulanya dari blio ini. Apa ga berani? Takut yaaa,”

Sikap resmi Istana Kepresidenan ternyata cenderung moderat, menyatakan tidak mempermasalahkan fenomena ini sebagai bentuk ekspresi masyarakat. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo berpesan bahwa aksi tersebut boleh saja dilakukan, dengan satu syarat penting.

“Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” ujar Prasetyo, seperti dilansir dari Kompas, Jumat (8/8/2025).

Ekspresi Berujung Represi

Tidak lama setelah isu ini ramai menjadi perbincangan. Aparat penegak hukum di beberapa tempat mulai melakukan penelusuran kepada warga yang mengibarkan bendera meminta mereka menurunkannya, dan melakukan interogasi terhadapnya.

Dilansir dari Amnesty, seorang warga dari Tuban, Jawa Timur pada Jumat (1/8/2025) didatangi Polisi Pamong Praja (Pol PP) di rumahnya, setelah memposting di WhatsApp foto hormat kepada bendera bajak laut tersebut.

Begitu pula di Sragen, Jawa Tengah pada Minggu (3/8/2025). Polisi dan tentara memantau penghapusan mural One Piece yang telah dibuat oleh warga setempat. Penghapusan tersebut dilakukan atas arahan anggota TNI yang datang ke lokasi.

Aparat tidak menganggap remeh tindakan pengibaran bendera fiktif ini pada peringatan HUT RI ke-80. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Hengki pada Sabtu (2/8/2025) menyampaikan akan menindak tegas para pelaku pengibar bendera tersebut. Meskipun, dalam keterangannya ini ia tidak menyebut secara rinci tindakan apa yang akan dilakukan.

Tindakan aparat yang cenderung represif di berbagai daerah ini lantas memicu perdebatan krusial di ruang publik. Di tengah ancaman penindakan, muncul pertanyaan mendasar: apakah aksi pengibaran bendera One Piece ini sesungguhnya memiliki dasar pelanggaran hukum?

Bagaimana Pandangan Hukum?

Dari sisi hukum, para ahli umumnya bersepakat bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk ekspresi yang tidak melanggar hukum, asalkan tidak menodai kesakralan Bendera Merah Putih. Dilansir dari Hukumonline (5/8/2025), argumen ini berlandaskan pada UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Secara spesifik, rujukan hukumnya ada pada Pasal 17 ayat (1) yang mengatur pengibaran bendera negara berdampingan dengan bendera negara lain, serta Pasal 21 ayat (1) yang mengatur tentang bendera atau panji organisasi. Berdasarkan kedua pasal tersebut, tidak ada larangan eksplisit untuk mengibarkan bendera fiktif bersama dengan bendera negara.

Pandangan ini diperkuat oleh Mudzakkir, Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia. Dalam artikelnya, “Pengibaran Bendera One Piece, Bentuk Ekspresi Bukan Makar”, ia menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk memidanakan aksi tersebut. Menurutnya, tindakan itu sepenuhnya legal selama memenuhi dua syarat kunci: tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan Bendera Merah Putih, dan tidak dikibarkan sejajar atau lebih tinggi dari bendera negara pada tiang yang sama.

Senada dengan itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai pengibaran bendera fiktif itu sebagai ekspresi dilematis masyarakat—sebuah wujud cinta pada tanah air yang berbarengan dengan rasa kecewa terhadap pemerintah. Menurutnya, ekspresi semacam ini adalah hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak memiliki unsur pelanggaran hukum.

Dari perspektif hukum pidana, argumentasi negara untuk menyatakan tindakan ini ilegal menghadapi tantangan berat. Negara harus mampu membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dari warga untuk secara sengaja “merendahkan” atau “menghina” kehormatan Bendera Merah Putih. Beban pembuktian ini sangat sulit, karena menuntut penilaian subjektif terhadap niat seseorang hanya dari sebuah simbol, terlepas dari fakta bahwa simbol tersebut dipasang di posisi lebih rendah.

Kesulitan ini diperumit oleh adanya wilayah hukum yang abu-abu. Kerangka hukum yang ada, yakni UU No. 24 Tahun 2009, tidak dirancang untuk menghadapi fenomena budaya populer. Undang-undang tersebut hanya mengatur pengibaran bendera negara asing dan bendera organisasi, sehingga belum cukup fleksibel untuk zaman ini. Ketiadaan aturan yang spesifik inilah yang membuka ruang bagi interpretasi yang saling bertentangan dan berpotensi disalahgunakan secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

Refrensi :

Amnesty International Indonesia. (2025, Agustus 4). Hentikan Razia dan Intimidasi Warga Pengibar Bendera ‘One Piece’. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-razia-dan-intimidasi-warga-pengibar-bendera-one-piece/08/2025/

Kompas.com. (2025, Agustus 8). Istana Tak Larang Bendera “One Piece”, tapi Tak Dibenturkan dan Disandingkan. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://nasional.kompas.com/read/2025/08/08/11370791/istana-tak-larang-bendera-one-piece-tapi-tak-dibenturkan-dan-disandingkan?page=all

CNN Indonesia. (2025, Agustus 1). MPR soal Pengibaran Bendera One Piece: Provokasi Jatuhkan Pemerintah. CNN Indonesia. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801173814-32-1257748/mpr-soal-pengibaran-bendera-one-piece-provokasi-jatuhkan-pemerintah

CNA.ID. (2025, Agustus 4). Kontroversi Bendera One Piece, Jelly Roger Luffy Topi Jerami Apa Artinya?. CNA.ID. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://www.cna.id/lifestyle/kontroversi-bendera-one-piece-jelly-roger-luffy-topi-jerami-apa-artinya-36056

detikJatim. (2025, Agustus 4). Bendera One Piece Mulai Dikibarkan di Surabaya Jelang HUT Ke-80 RI. detikJatim. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-8044348/bendera-one-piece-mulai-dikibarkan-di-surabaya-jelang-hut-ke-80-ri

Hukumonline.com. (2025, Juli 5). Hukumnya Pengibaran Bendera Merah Putih dengan Bendera Lain. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-pengibaran-bendera-merah-putih-dengan-bendera-lain-lt689303ec30734/

detikNews. (2025, Agustus 5). Pemerintah Diminta Bijak Sikapi Bendera One Piece: Ingat Kata Gus Dur. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://news.detik.com/berita/d-8045744/pemerintah-diminta-bijak-sikapi-bendera-one-piece-ingat-kata-gus-dur

Tempo.co. (2025, Agustus 5). Mengapa Pengibaran Bendera One Piece Dianggap Ancaman?. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://www.tempo.co/politik/mengapa-pengibaran-bendera-one-piece-dianggap-ancaman-2055142

Suara.com.. (2025, Agustus 2). Sejarah Jolly Roger di Bendera One Piece, Viral Berkibar Jelang 17 Agustus. Dikutip pada 9 Agustus 2025, dari https://www.suara.com/lifestyle/2025/08/02/115437/sejarah-jolly-roger-di-bendera-one-piece-viral-berkibar-jelang-17-agustus?page=1

Penulis: Royhan

Raja Ampat : Surga yang Digadaikan

Isu hilirisasi tambang kembali menjadi perbincangan publik. Pertambangan nikel yang terus meluas di Raja Ampat, Papua Barat, menyebabkan kerusakan ekologis bagi keanekaragaman hayati kawasan tersebut. Padahal Raja Ampat dikenal sebagai ‘surga dunia’ berkat keindahan alamnya yang memukau wisatawan global. Lebih dari itu, kawasan ini merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia, menjadi rumah bagi 75% spesies terumbu karang dunia, sekitar 1.400 spesies ikan karang, 17 jenis hiu, sekaligus menjadi suaka bagi beberapa spesies ikan pari langka. Oleh sebab itu, Raja Ampat ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark—kawasan yang dilindungi dari sisi geologi dan ekologi secara global—yang ironisnya mulai tergerus karena aktivitas hilirisasi tambang nikel.

Pada Selasa, 3 Juni 2025, Greenpeace Indonesia—organisasi nirlaba perlindungan lingkungan hidup—bersama empat anak muda asli Raja Ampat menggelar aksi damai di Jakarta saat berlangsungnya konvensi nikel internasional. Dengan spanduk bertuliskan “What’s The True Cost of Your Nickel?” dan “Nickel Mines Destroy Lives”, para peserta aksi memprotes dampak pertambangan yang keuntungannya tidak sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkannya. Aksi yang diunggah ke Reels Instagram Greenpeace Indonesia ini lantas viral, ditonton sebanyak 18,8 juta kali, dan menjadi pemicu maraknya tagar #SaveRajaAmpat di media sosial.

Raja Ampat merupakan kawasan kepulauan yang sebagian wilayahnya berstatus sebagai kawasan lindung UNESCO. Namun, beberapa kawasan yang seharusnya bebas dari deforestasi justru mendapat izin tambang dari pemerintah daerah. Akibatnya, deforestasi pun tidak terelakkan. Salah satu contoh ironisnya adalah Pulau Manuran. Meskipun secara eksplisit merupakan bagian dari Global Geopark, pulau ini justru mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah yang diberikan kepada PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Aktivitas perusahaan ini telah mengakibatkan deforestasi seluas 109,23 hektare. Selain itu, terjadi pula pencemaran lingkungan serius, seperti keruhnya air pantai akibat jebolnya kolam pengendapan limbah (settling pond). Kekeruhan ini mengancam terumbu karang karena menghalangi cahaya matahari, yang jika terus berlanjut akan berdampak pada berkurangnya populasi ikan yang berhabitat di sana.

Masalah ini tidak hanya terjadi di Pulau Manuran. Praktik serupa juga menyasar pulau-pulau lain yang seharusnya dilindungi, seperti Pulau Kawe (dikelola oleh PT Kawei Sejahtera Mining), kepulauan Manyaifun dan Batang Pele (PT Mulia Raymond Perkasa), serta Pulau Waigeo (PT Nurham).

Menanggapi desakan publik yang meluas, pemerintah akhirnya mencabut semua IUP keempat perusahaan tersebut pada Selasa, 10 Juni 2025. Namun, tindakan tersebut dianggap hanya sebagai respon reaktif, dan belum meredakan kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, pemerintah masih mempertahankan satu izin tambang di Pulau Gag yang dikelola oleh PT GAG Nikel—anak perusahaan PT Antam, Tbk. Pemerintah berdalih bahwa Pulau Gag tidak termasuk dalam wilayah Global Geopark. Namun, argumen ini dibantah oleh Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia. Ia menegaskan, “sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pulau Gag seharusnya terbebas dari aktivitas tambang kendati tidak termasuk kawasan geopark”. Dasar dari penegasan tersebut adalah status Pulau Gag sebagai pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 km², yang menurut undang-undang harus dilindungi dari kegiatan pertambangan. Hingga saat ini, izin tambang di Pulau Gag masih dipertahankan oleh pemerintah. Akibatnya, aktivitas tambang di sana telah menyebabkan deforestasi seluas 309 hektare.

Dampak Hilirasi Tambang Nikel bagi Warga

Kehadiran industri hilirisasi nikel di Raja Ampat membawa konsekuensi langsung bagi masyarakat setempat. Meskipun pendirian perusahaan tambang di berbagai pulau ini membuka lapangan pekerjaan, manfaat ekonomi tersebut sering kali tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Kerusakan ini melampaui aspek ekologis dan menjalar ke kehidupan sosial-ekonomi warga.

Menurut Matias Mambraku, seorang pemandu wisata sekaligus warga asli Pulau Manyaifun, aktivitas pertambangan nikel telah menciptakan konflik di antara masyarakat. Dikutip dari BBC, ia menyatakan, “kami baku jaga, baku sayang. Tapi sekarang, tambang buat kita orang semua saling bermusuhan, tidak baku tegur, bahkan sampai baku pukul.” Ia menambahkan, dalam setahun terakhir setidaknya sudah terjadi tiga kali konflik fisik di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Matias menuturkan bahwa kelompok pro-tambang telah termakan janji berupa lapangan pekerjaan dan sejumlah uang, padahal menurutnya semua itu tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung anak-cucu mereka kelak.

Selain itu, citra ‘surga dunia’ tersebut mulai tergerus, menyebabkan jumlah wisatawan menurun drastis. Joshias Kapitaru, seorang warga di sekitar dermaga Piaynemo, mengeluhkan penurunan jumlah wisatawan sejak isu tambang di Raja Ampat mencuat. Ia khawatir jika pertambangan di Pulau Gag—yang berjarak 42 kilometer dari Piaynemo—akan terus meluas. Kekhawatiran ini beralasan, sebab aktivitas pertambangan kini telah muncul di Pulau Batang Pele. Padahal, lokasi ini hanya berjarak 30 kilometer dari Piaynemo, lebih dekat dibandingkan Pulau Gag. Senada dengan itu, Timothius Mambraku, seorang pemilik penginapan di Pulau Manyaifun, secara tegas menolak kegiatan tambang di Batang Pele karena akan merugikan bisnis pariwisata di Manyaifun yang menjadi tujuan utama wisatawan untuk menginap.

Perbincangan ini meluas hingga ke ranah publik nasional, salah satunya disuarakan oleh YouTuber Ferry Irwandi. Melalui kanalnya, ia melontarkan kritik bahwa pertambangan di Raja Ampat justru berpotensi merugikan negara. Menurutnya, ekosistem ekonomi berbasis pariwisata yang telah berjalan di Raja Ampat sebetulnya memiliki nilai jangka panjang yang jauh lebih besar. Argumennya didasarkan pada kalkulasi potensi pendapatan pariwisata, nilai konservasi alam, dan perputaran uang di tingkat lokal. Dari sana, ia memprediksi bahwa jika pemerintah fokus mengelola pariwisata berkelanjutan, nilai ekonomi Raja Ampat dapat mencapai 446 triliun rupiah dalam 50 tahun, bahkan berpotensi menembus 800 hingga 1.000 triliun rupiah. Terlebih lagi, menurut Ferry, perputaran uang dari sektor ini tersebar secara merata dan langsung dinikmati oleh masyarakat lokal.

Sebagai perbandingan, Ferry mengkalkulasi bahwa nilai ekonomi dari pertambangan nikel dalam periode yang sama hanya akan mencapai 246,9 triliun rupiah. Namun, perbedaan paling mendasar menurutnya bukanlah sekadar pada jumlah, melainkan pada distribusinya. Ia menambahkan bahwa perputaran uang dari tambang nikel tidak akan merata di masyarakat Raja Ampat, karena sebagian besar keuntungannya hanya akan beredar di kalangan elite di Jakarta.

“…dan semua uang ini beredarnya di Jakarta, di perusahaan PT GAG-nya, di Antam-nya, atau di tempat-tempat yang sudah teman-teman ketahui, bukan di masyarakatnya secara keseluruhan,” pungkasnya dalam video monolog berdurasi 17 menit bertajuk “446 Triliun Hilang Karena Nikel di Raja Ampat” yang diunggah pada Kamis, 11 Juni 2025.

Manuver Hilirisasi Pemerintah : Raja Ampat Bukan Satu-Satunya

Berangkat dari kasus Raja Ampat, kebijakan hilirisasi memang menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo saat ini. Ia berencana melanjutkan sekaligus memperluas program yang telah digarap pada masa pemerintahan Jokowi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya tambang nasional. Sebagai wujud keseriusannya, Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pembentukan satgas ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 3 Januari 2025.

Langkah pemerintah ini kemudian diperkuat di tingkat legislatif. Tidak lama setelah pembentukan Satgas, tepatnya pada 18 Februari 2025, DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi baru ini merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 dan menjadi landasan hukum baru bagi pelaksanaan hilirisasi mineral dan batu bara (Minerba). Revisi UU tersebut sempat menjadi kontroversi lantaran memuat pasal yang memperbolehkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan ikut mengelola konsesi tambang, sebuah kebijakan yang dianggap akan memperlemah independensi dan rawan konflik kepentingan. Meskipun pada akhirnya, saat disahkan, hanya ormas keagamaan yang diberikan kewenangan, hal itu tetap menjadi polemik di masyarakat hingga saat ini.

Isu ini juga pernah diulas oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Edents melalui majalah Edisi 1 Volume XLI bertajuk “Jemari yang Mencekik Bumi”, yang terbit pada 10 Mei 2025. Salah satu rubriknya menyoroti rencana ekspansi tambang oleh pemerintah Prabowo, yang disebutkan akan membangun sedikitnya 15 megaproyek hilirisasi. Rubrik itu juga mengkritik pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2025 yang terkesan terburu-buru, serta menjelaskan bahwa UU tersebut akan mempermudah perusahaan tambang memperoleh Izin Usaha Tambang (IUP) yang dikhawatirkan dapat memperluas deforestasi.

Padahal, menurut rubrik tersebut, data citra satelit dari TheTreeMap menunjukkan bahwa dari tahun 2001 hingga Desember 2023, luas lahan yang dijadikan infrastruktur tambang sudah mencapai 721.000 hektare. Selain itu, data yang sama juga mengungkap bahwa eksplorasi tambang telah menyasar hutan-hutan di Indonesia bagian timur yang sebelumnya belum tersentuh. Oleh karena itu, kasus deforestasi Raja Ampat bukanlah fenomena baru.

Problem Fundamental Hilirisasi Tambang : Pemerintah Rangkap Wasit dan Pemain

Lebih dalam, persoalan fundamental hilirisasi ini diuraikan oleh Dosen Ekonomi Publik Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, dalam wawancaranya dengan LPM Edents. Menurutnya, industri pertambangan di Indonesia berisiko menciptakan sebuah sistem ekonomi yang tidak sehat. Ia memaparkan bahwa dalam pasar yang ideal dan sehat, perusahaan yang bisa bertahan dan unggul adalah mereka yang mampu berinovasi secara efektif dan efisien. Namun, Deden menyoroti kenyataan bahwa di industri tambang, persaingan tidak terjadi pada ranah inovasi teknologi atau efisiensi yang ramah lingkungan. Sebaliknya, perusahaan justru bersaing untuk mendapatkan lobi dan kedekatan dengan pemerintah demi memperoleh izin—sebuah model bisnis yang sangat rentan terhadap praktik korupsi.

Masalah fundamental kedua, menurut Deden, adalah peran pemerintah itu sendiri yang tumpang tindih. Ia mengkritik adanya “ketidaktegasan” yang membuat pemerintah seolah bertindak sebagai ‘pemain sekaligus wasit’. Posisi ganda ini—sebagai regulator yang membuat aturan sekaligus berpotensi menjadi pelaku usaha yang mencari keuntungan—secara inheren menciptakan konflik kepentingan yang sistemik. Hal inilah yang menurutnya dapat merusak integritas pasar dari dalam. “Pemerintah, sebagai pelaku utama pertambangan sekaligus pemberi izin, menciptakan konflik kepentingan yang merusak integritas mekanisme pasar,” tegasnya, seperti yang dikutip dalam rubrik tersebut.

Kesimpulan

Oleh karena itu, masalah hilirisasi tambang bukan sekadar soal deforestasi dan kerusakan alam, tetapi juga menyangkut sistem ekonomi yang rusak serta ketidaktegasan pemerintah dalam menerbitkan izin—yang akhirnya menjadi celah bagi praktik tambang di daerah konservasi seperti Raja Ampat. Selain itu, kasus di Raja Ampat menunjukkan bahwa proyek tambang yang tidak melewati pertimbangan matang justru akan merugikan masyarakat sekitar dalam jangka panjang, dan ini hanyalah satu fenomena dari kerusakan serupa yang telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Apabila pemerintah dan masyarakat tidak segera berbenah, maka keelokan Indonesia hanya akan menjadi cerita lama yang telah hilang.

Refrensi.

BBC News Indonesia. (2025, Juni 11). Kisah perempuan Papua di balik peristiwa viral Save Raja Ampat – ‘Biarpun ditangkap, saya tetap berjuang’. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g3l2x23plo

Ferry Irwandi. (2025, Juni 11). 446 Triliun Hilang Karena Nikel di Raja Ampat [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qN3axfU1Geo

LPM Edents. (2025). Problem Ekspansi Tambang : Rusak Lingkungan hingga Pasar Tidak Sehat. Majalah Edents, 41(1)

 Penulis: Royhan