Kategori: Ruang Mahasiswa

Penulis: Indah Sulistyo U.

Di tengah isu endemi Covid-19 yang masih dipertanyakan kapan terjadinya, tidak menutup kemungkinan masalah lain juga tetap ada. Lingkungan masih menjadi permasalah utama di Indonesia saat ini. Hal ini termasuk dalam permasalahan dasar yang terus berulang, sehingga menjadi PR bagi setiap pergantian pemimpin pemerintahan dan masyarakat untuk mengetahui cara menanggulangi dimulai dari akarnya. Lingkungan disini lebih merujuk kepada kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Sebagaimana lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu, ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Pada lingkungan hidup terdapat perantara untuk wadah dan isi yang saling menyatu. Keduanya mampu secara bersama-sama selalu berhubungan secara utuh dan menyeluruh dalam segala kondisi, sehingga bisa diartikan bahwa terdapat keterkaitan yang saling terhubung. Lingkungan hidup seharusnya mampu untuk dimanfaatkan, ditata, dipelihara, diawasi, dikendalikan, dipulihkan, dan dikembangkan semaksimal mungkin untuk semua pihak. Kemudian, untuk mendukung hal tersebut, mampu melakukan pelestarian lingkungan dalam rangka sebagai upaya untuk mewujudkan dan melindungi kemampuan lingkungan hidup yang sesungguhnya terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya.

Melansir dari Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengangkat tema “Only One Earth” (Sustainably in Harmony with Nature). Tema ini diambil sebagai upaya mengadvokasi perubahan transformasi lingkungan secara global. Hal Ini menyoroti perjuangan untuk melawan perubahan iklim, Merujuk hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusung tema “Satu Bumi untuk Masa Depan” untuk di Indonesia. Dewasa ini, hampir seluruh negara menganggap bahwa lingkungan hidup semakin lama mengalami kerusakan akibat ulah manusia sendiri maupun faktor dari alam. Keadaan ini perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam, terutama pemerintah perlu memberikan pandangan dan pendampingan bagi masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Pengelolaan lingkungan mutlak diperlukan demi masa depan manusia sendiri serta makhluk hidup lainnya.

Dalam rangka melaksanakan pelestarian lingkungan hidup, terdapat tujuan yang ingin diwujudkan untuk masa depan bangsa. Pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan untuk mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kemudian, mampu mengendalikan manfaat yang lestari dari segala sumber daya yang ada. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yang mana pemuda juga harus seimbang antara wawasan keilmuan yang dimiliki untuk diterapkan pada lingkungan di sekitarnya.

Bentuk permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini cukup beragam, yang mana semua masalah ini belum menemukan solusi yang tepat sejak beberapa tahun sebelumnya. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi; baik polusi udara, air, maupun tanah. Ketiganya memiliki waktu pemulihan yang lama untuk membuat keadaan kembali normal. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Polusi air bisa terjadi disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Sementara itu, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik. Kemudian, pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Pemanasan global karena faktor perubahan ilkim menjadi masalah selanjutnya yang juga terjadi di Indonesia. Pemanasan global merupakan hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global ini menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Selain itu, pemanasan global juga mampu mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan atau penggurunan.

Pembuangan limbah sembarangan juga menimbulkan pencemaran terhadap air, karena kebanyakan limbah dibuang di sungai ataupun laut. Jika terjadi secara terus menerus, peristiwa ini bisa membuat ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak, sehingga perlu untuk segera dicarikan jalan keluar. Persoalan lingkungan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah deforestasi. Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sebenarnya memiliki peran untuk menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia, akan hancur digantikan tanaman monokulutur. Akan tetapi, tanaman monokultur ini tidak akan mampu berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Maka, dalam rangka mempertahankan lingkungan hidup agar tetap lestari diperlukan peran pemerintah yang utama. Kemudian, diiringi oleh peran masyarakat untuk mempertahankan keindahan, kenyamanan, keasrian, dan kekayaan alam yang ada dengan menjaga lingkungan yang dimiliki. Dimulai dengan lebih peka terhadap kehidupan lingkungan di sekitar kita. Mengurangi penggunaan alat yang sulit di daur ulang. Kemudian membuang sampah di tempat yang ditentukan. Mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan jika tidak diperlukan. Masih terdapat hal yang lainnya untuk mencegah hal yang buruk dari segala permasalahan lingkungan tersebut. Mengurangi dan mencegah dalam rangka mempertahankan dan mempersiapkan kehidupan yang terjamin di masa depan, terutama untuk masa depan bumi kita

Penulis: Fitri Widyaningrum

“Sumur, dapur, dan kasur” merupakan salah satu ungkapan klasik yang kerap dijadikan label diri seorang perempuan di masa lalu. Begitu pula peran domestik, sudah sejak lama melekat pada perempuan. Perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik yang dinilai tidak memiliki kontribusi bagi dunia luar. Tertutupnya akses pendidikan turut menambah keprihatinan. Perempuan dianggap tidak dapat memimpin dalam pekerjaan, karna sebuah alasan konyol yang mengatasnamakan perasaan. Tidak hanya persoalan pendidikan, pelekatan pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan di masa itu menjadi sebuah kebenaran. Bukankah itu semua stigma yang mengerikan?

Terlebih stigma-stigma tersebut telah menggugat eksistensi perempuan selama berabad-abad lamanya. Hingga pada saatnya, lahir sosok priyayi Jawa Raden Ajeng Kartini yang dinobatkan sebagai Pahlawan Emansipasi Wanita. Persamaan hak-hak perempuan terhadap hak-hak laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan menjadi tuntutan utama. Terhitung sudah puluhan tahun lamanya kesetaraan gender telah digaungkan di bumi pertiwi kita. Tidak dipungkiri terkadang masih terdapat kebimbangan, apakah stigma tersebut sudah sepenuhnya lepas dari perempuan atau masih terus menghantui mereka hingga kini.

Perempuan dan Belenggu Stigma

Kata stigma berasal dari bahasa Inggris yang berarti noda atau cacat. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata stigma memiliki arti ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Stigma ini dapat berupa labelling, stereotip, separation, maupun diskriminasi. Jika mengingat kembali tentang sejarah kelam Indonesia, dimana perempuan berada pada strata kedua dalam masyarakat. Pemberian bermacam-macam stigma negatif kepada perempuan kala itu sangat lumrah.

Memang benar, kondisi perempuan masa kini sudah jauh lebih baik dibandingkan di masa lalu. Akses pendidikan dan pekerjaan sudah mereka dapatkan. Namun, Apakah sebatas itu saja sudah cukup? Bagaimana jika ditinjau aspek lainnya? Apakah perempuan masih menduduki dan terbelenggu dalam stigma strata kedua?

Mari kita telaah dalam segi politik! Terdapat regulasi yang menetapkan bahwa ambang batas keterlibatan perempuan dalam partai politik hanya terbatas 30 persen. Bahkan menurut data hingga pada pemilu tahun 2019-2024, persentase tersebut belum terpenuhi, hanya mencapai angka sekitar 20,5 persen. Bukankah ini menjadi pertanyaan besar, mengapa terdapat pembatasan keterlibatan perempuan dalam ranah politik? Tidak menutup kemungkinan, jika ini merupakah salah satu imbas stigma negatif perempuan di masa lalu, yang menganggap perempuan tidak memiliki kapabilitas menjadi seorang pemimpin.

Dianggap Menyalahi Kodrat

Tidak berhenti di situ saja dampak stigma negatif yang masih terus membayangi perempuan hingga kini. Kerap kali muncul anggapan perempuan yang memiliki pendidikan, pekerjaan, maupun penghasilan tinggi dianggap menyalahi kodratnya sebagai istri. Ini bukanlah sesuatu yang pantas dibenarkan. Padahal perempuan dapat menjalankan kedua perannya secara beriringan, tanpa meninggalkan salah satu perannya.

“Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya”.

Di atas adalah salah satu ungkapan yang disampaikan R.A. Kartini yang patut kita renungkan bersama. Meskipun dekade terakhir, kiprah perempuan terus menunjukkan perbaikan. Terlihat dari keterlibatan perempuan turut aktif berkontribusi di berbagai bidang. Namun, stigma-stigma di masa lampau masih membelenggu sebagian perempuan.

Penulis: Luvita Dyaningsih

Pada bulan-bulan “cinta”, degup musik menggetarkan hari-hari banyak tempat pertemuan. Awal cerita pasangan-pasangan berbahagia dimulai sejak momen itu. Bukan hanya keluarga, para tamu undangan juga hadir menambah sukacita. Makanan prasmanan dan stand-stand kudapan menjadi simbol rasa syukur pemilik acara serta penghargaan atas tamu-tamu yang hadir. Orang-orang berbaris mengerubungi sumber-sumber kelezatan tersebut. Ambil, makan, ambil lagi hingga perut kenyang namun tak mengindahkan sisa-sisa yang ditinggalkan. Fenomena ini tentu tidak terjadi ketika pernikahan saja. Semua kegiatan yang melibatkan massa dan makanan pasti mengalami hal serupa.

Penyelenggara acara tidak dapat disalahkan sepenuhnya saat kegiatan mereka menghasilkan masalah limbah makanan. Perhitungan yang dilakukan mungkin sudah tepat namun faktor lain menjadi pemicu hal itu. Sikap berlebihan para undangan ketika mengambil makanan merupakan satu dari beberapa penyebab yang perlu digarisbawahi. Keinginan mencicipi segala yang ada disertai ketidaktahuan akan limitasi perut menjadi sifat buruk manusia ketika bertemu dengan seabrek makanan dan minuman. Alhasil, makanan dan minuman sisa di tiap-tiap alat makan ditumpuk begitu saja. Tidak dimakan kembali apalagi dibagikan sebagai berkah bagi orang-orang membutuhkan.

Limbah Makanan Pembawa Bencana

Menurut salah satu laman Zerowaste Indonesia, limbah makanan (food waste) mengacu pada makanan siap konsumsi yang dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tumpukan limbah itu menghasilkan dua gas beracun bagi Bumi, yaitu metana dan karbondioksida. Sebagai contoh, pada 21 Februari 2005 silam, TPA Leuwigajah di Cimahi, Jawa Barat meledak kemudian longsor akibat gas-gas beracun dari limbah-limbah sampah, termasuk limbah makanan. Kejadian itu bukan hanya merusak Bumi, tapi juga merenggut banyak korban serta harta-benda.

Sumber dari masalah limbah makanan Indonesia antara lain ialah gaya hidup
masyarakat yang tidak menghabiskan makanan mereka dan tidak memperhatikan porsi idealnya. Sebagian masyarakat terkadang juga gengsi kalau-kalau orang lain menilai nafsu makan mereka terlalu besar. Karena itulah, mereka memilih “menyisihkan” limbah makanan dari apa yang sudah diambil. Perilaku tersebut menyebabkan setidaknya 300 kg per kapita limbah makanan dihasilkan negara tiap tahunnya. Namun bagai ironi, tingkat kelaparan di Indonesia tidak kalah menggemparkan bila dibandingkan dengan kenyataan tersebut.

Penghamburan Makanan vs Kelaparan

Berpacu pada indeks kelaparan global (global hunger index (GHI)) tahun 2021, Indonesia
adalah negara ke-3 dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat ke-12 di Asia. Walau dicap “moderate” atau “sedang” karena memiliki indeks 18.0, angka tersebut seharusnya bisa lebih kecil apabila makanan layak konsumsi diatur sebaik mungkin demi mengentas kelaparan. Dengan pengaturan itu juga, kondisi gizi buruk dan stunting dapat diperkecil kemunculannya.

Love Food, Less Waste

Gaya hidup tidak menghabiskan makanan, tidak memperhatikan porsi, dan gengsi akan
pandangan orang lain terkait nafsu makan perlu diubah. Jangan sampai makanan serta
minuman layak konsumsi terbuang begitu saja ketika di luar sana masih banyak orang susah payah mencari makan hingga kelaparan. Cara makan sedikit-sedikit lalu ditambah lagi saat masih belum kenyang dan menyisihkan makanan terlebih dahulu sebelum dimakan merupakan beberapa proses yang dapat dilakukan. Melalui cara tersebut, dua burung akan kena dengan sekali lemparan batu, yaitu puas mencicipi makanan dan tidak menghasilkan limbah makanan. Tingkat disiplin dalam mengatur makanan ini perlu dilatih sejak dini agar terciptanya lingkungan masyarakat yang mencintai makanan dengan cara menghabiskan dan tidak membuangnya sebagai limbah.

Upaya pengaturan dalam rangka memperkecil kuantitas limbah makanan merupakan tugas bersama. Hal itu karena nasib Bumi, tempat tinggal kita, terancam akibat gas metana serta karbondioksida yang dihasilkan limbah ini. Lewat cara-cara yang tepat, tidak hanya masalah limbah yang tertangani namun juga persoalan terkait gizi buruk serta stunting pada generasi muda. Ambil secukupnya, sisihkan terlebih dahulu bila dirasa berlebih, lalu habiskan makanan ialah proses sepele serta sederhana demi masa depan Bumi dan Indonesia.

Referensi:

Grebmer, dkk. 2021. Global Hunger Index: Hunger and Food Systems in Conflict Settings. Dublin: Welthungerhilfe.
Kurniawan, Indra. 2021. “Kisah Kelam Bandung Lautan Sampah: Tragedi Meledaknya TPA Leuwigajah”. (Online), (https://mapaybandung.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr1471473642/kisah-kelam-bandung-lautan-sampah-tragedi-meledaknya-tpa-leuwigajah, diakses pada 12 Februari 2022).
Kustiani, Rini. 2021. “The Paradox of Indonesia’s Food Waste and Food Shortage”. (Online), (https://en.tempo.co/read/1522047/the-paradox-of-indonesias-food-waste-and-food-shortage, diakses pada 12 Februari 2022).
Utami, Sri Fadhillah. “Apa Perbedaan Food Loss dan Food Waste?”. (Online), (https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/perbedaan-food-loss-dan-food-waste/, diakses pada 12 Februari 2022).

Penulis : Susan Liya

Investasi bangsa sejatinya tidak hanya mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan maupun pembangunan sarana prasarana publik semata. Kesehatan masyarakat pun menjadi salah satu
sektor yang patut untuk diberikan perhatian lebih oleh pemerintah secara umum. Maraknya isu-isu kesehatan seperti stunting yang mengancam pertumbuhan anak-anak serta obesitas yang justru menjadi mimpi buruk di usia dewasa membuktikan bahwa perlu ada solusi yang cepat serta tepat sasaran untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal tersebut.

Dalam agenda ketiga pembangunan nasional yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, tentulah sektor kesehatan harus fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat yakni Kirana Pritasari, menyebutkan bahwa strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Program kesehatan masyarakat hingga 2024 nanti akan berfokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita yang kemudian diikuti dengan indikator-indikator pendukung. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, maka Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah menyusun Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024. Dijelaskan oleh Kartini Rustandi selaku Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat, pedoman tersebut memberikan informasi secara detail terkait indikator dan target yang seharusnya dicapai dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020 – 2024 sehingga mudah dipahami oleh daerah dan mengurangi kesalahan pencatatan pelaporan program kesehatan masyarakat.

Momentum Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap 25 Januari, tahun ini mengusung tema Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas. Tema tersebut diambil sebagai cerminan dualitas permasalahan gizi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Stunting sendiri merupakan kondisi dimana terdapat gangguan terhadap pertumbuhan anak akibat kurangnya nutrisi sehingga tubuhnya lebih pendek dibandingkan rata-rata teman seusianya. Sementara itu, dikutip dari laman halodoc.com, obesitas adalah suatu kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki badan yang sangat gemuk dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Faktor risiko obesitas sendiri dapat disebabkan oleh faktor genetik, gaya hidup keluarga, tidak aktif, diet tidak sehat, masalah medis tertentu konsumsi obat-obatan tertentu, masalah sosial dan ekonomi, usia, kehamilan, serta kurang tidur.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, stunting dan obesitas merupakan beban ganda permasalahan gizi di Indonesia. Bersumber dari hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dimuat dalam laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, prevalensi stunting ialah sebesar 24,4% yang mana masih jauh dari angka prevalensi yang ditargetkan dalam RPJMN 2020 – 2024
yakni 14%. Stunting merupakan permasalahan gizi yang terjadi di hampir seluruh wilayah serta seluruh kelompok sosial ekonomi yang tentunya sangat berpengaruh pula terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat perekonomian, serta angka kemiskinan nasional.

Sementara itu, bersumber dari akun Instagram @BappenasRI, prevalensi obesitas pada usia dewasa dalam artian 18 tahun ke atas, dikatakan semakin meningkat meski harapannya tidak akan melebihi angka 21,8% hingga 2024 nanti. Kurangnya aktivitas fisik serta minimnya konsumsi buah dan sayur dapat meningkatkan risiko obesitas. Tingginya konsumi lemak, gula, serta garam juga menjadi faktor penting yang dapat memicu obesitas. Pencegahan obesitas dapat dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dengan pembudidayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Bukan sebuah rahasia umum lagi, jika SDM merupakan salah satu aset utama yang dimiliki oleh suatu negara. Indonesia jelas unggul jika berbicara terkait kuantitas, namun apabila fokus utamanya beralih pada kualitas? Tentu hal tersebut masih dipertanyakan. Meski begitu, pemerintah tentu tak tinggal diam. Usaha-usaha peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan
gizi tengah diupayakan. Masyarakat tentu sangat berharap banyak pada program-program kesehatan masyarakat yang direncanakan oleh pemerintah. Tidak hanya stunting maupun obesitas, tetapi program-program lain sehingga kesehatan dasar mereka dapat terpenuhi.

Oleh: Alam Suprobo Suryowati

24 Oktober adalah hari bersejarah yang diperingati sebagai Hari Dokter Nasional. Pengakuan Hari Dokter Nasional merupakan bukti bahwa profesi kedokteran merupakan profesi yang mulia dan sekaligus menjadi sarana bagi profesi ini untuk mempertahankan tradisi ketenaran tanpa terjerumus ke dalam kebrutalan moral. Tanggal ini juga menandai hari jadi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebuah organisasi profesi kedokteran di Indonesia.  IDI adalah satu-satunya badan profesional untuk dokter di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran No 29 dari 2004. Hari Nasional Dokter dirayakan 71 kali di Indonesia tahun ini. Artinya, Hari Dokter Nasional telah menjadi momen bersejarah di Indonesia sejak tahun 1950, khususnya dalam sejarah Ikatan Dokter Indonesia itu sendiri.

Sejarah Hari Dokter Indonesia

Sejarahnya dimulai dengan lahirnya IDI di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan RI, IDI sudah ada sejak tahun 1911 dengan nama Vereniging van Indische Artsen. Namun pada tahun 1926, namanya diubah menjadi Vereniging Van Indonesische Genesjkundigen (VIG). Seiring berjalannya waktu, karir dokter di Indonesia semakin cepat. VIG mengadakan kongres di Solo hingga tahun 1940. Pada kongres tersebut, Prof. Bahder Djohan ditugaskan untuk mengembangkan dan memikirkan kembali istilah-istilah baru dalam dunia kedokteran. Tiga tahun kemudian, selama pendudukan Jepang, VIG dibubarkan dan berganti nama menjadi Jawa IZI HookoKai. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 1950 Perhimpunan Dokter Indonesia (PB Perthabin) dan Persatuan Dokter Indonesia (DPPDI) mengajukan usulan dari Dr. Seni Sastromidjojo mengadakan sidang. Pertemuan tersebut menghasilkan “Konferensi Dokter Warga Negara Indonesia (PMDWNI)” yang diketuai oleh Dr. Bahder Djohan. Puncaknya adalah September 2225, 1950. Kongres pertama Ikatan Dokter Indonesia (MIDI) berlangsung di Deca Park dan diresmikan pada bulan Oktober. Pada Kongres IDI, Dr. Sarwono Prawirohaedjo memilih presiden umum pertama IDI. Pada tanggal 24 Oktober tahun yang sama, Dr. Suharto di hadapan notaris untuk mendapatkan dasar hukum pendirian suatu perkumpulan kedokteran. Perhimpunan tersebut bernama “Ikatan Dokter Indonesia”. Sejak itu, 24 Oktober 1950 diperingati sebagai Hari Dokter Nasional, yang bertepatan dengan berdirinya IDI di Indonesia.Top of Form

Bottom of Form

Sejarah Perjuangan Profesi Dokter

Sejarah perjalanan dokter sangat panjang, bahkan jika dilihat dari kontribusi para dokter di Indonesia. Jauh sebelum organisasi IDI didirikan, para dokter tanah air telah menampilkan diri sebagai salah satu pejuang kemanusiaan. Nama-nama besar seperti Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Tjipto Mangoenkoesomo dan nama-nama dokter lain yang tercatat secara historis tidak hanya berjuang melawan penyakit tetapi juga melawan kolonialisme di Indonesia. Jika kita mengingat kembali masa perjuangan kemerdekaan, kedinamisan profesi kedokteran di Indonesia hanya meningkat dengan adanya SK Gubernur. Pendirian sekolah pelatihan kedokteran di Indonesia.Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintah Hindia Timur Belanda saat itu sedang kewalahan dengan wabah malaria. Sebanyak 12 mahasiswa menyelesaikan studinya dan mendapat predikat ‘Dokter Jawa’ setelah dua tahun studi. Terlepas dari studi mereka, profesional medis hanya dipekerjakan sebagai “penyihir cacar.” Baru pada tahun 1898, setelah perjalanan panjang, didirikan sekolah kedokteran yang tidak didirikan dengan nama STOVIA. Di sinilah dokter pejuang kemerdekaan masuk.

Perjuangan Dokter dalam Melawan Covid-19

Semenjak awal tahun 2020 sampai saat ini Indonesia terserang pandemi Covid-19 yang mana berdampak pada segala lini kehidupan terutama bidang kesehatan. Banyak korban berjatuhan di antaranya adalah tenaga medis maupun dokter. Perjuangan para tenaga medis dalam memerangi Covid-19 belum usai. Mereka yang berada di garda terdepan rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan nyawa demi menyelamatkan ratusan ribu Orang dalam Pengawasan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. Banyak dari mereka mengalami kesulitan kembali ke rumah untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka dan mencegah penularan.

Para pahlawan kedokteran juga sedih karena harus membatasi diri untuk bertemu keluarga. Kurangnya alat pelindung diri tenaga medis membutuhkan alat pelindung diri (APD) untuk memastikan keselamatan di lingkungan dengan risiko penularan yang tinggi. Selain itu, penggunaan overall untuk prosedur yang berpotensi lebih besar untuk disebarluaskan dibatasi hanya satu baju dalam shift resmi.

Pasang surut dalam menghadapi pandemi Covid-19 suka dan duka menemani para pahlawan medis dalam perjuangannya melawan pandemi ini. Tentu saja, terbatasnya waktu untuk bertemu dengan keluarga menjadi beban tersendiri bagi petugas. Beberapa dokter dan perawat dinyatakan positif Covid-19 akibat penanganan pasien yang menyembunyikan riwayat kontak atau perjalanannya. Peningkatan kebersihan tenaga medis juga menjadi lebih sadar akan kebersihan pribadi.