Kategori: Opini

Oleh: Rayhan Riza

Bulan Mei sering dikaitkan dengan momentum reformasi. Beberapa peristiwa penting seperti Tragedi Trisakti pada tanggal 12 dan jatuhnya Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru dari kekuasaan pada 21 akibat krisis moneter 1997 menjadi alasan mengapa Mei sering disebut sebagai “Bulan Reformasi”, sebab rangkaian peristiwa kunci reformasi terjadi di bulan ini tepat 26 tahun lalu. Apalagi seiring dengan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20, menjadi pengingat filosofis bahwasanya gerakan reformasi seperempat abad silam adalah hasil perjuangan sebagai bentuk kebangkitan nasional baru.

Satu kata yang menjadi kunci cita-cita reformasi: Demokrasi. Mengapa? Karena kondisi bangsa saat itu yang baru merdeka dari tirani setelah hampir 40 tahun. Sejak Dekrit Presiden 1959 dan seterusnya, Indonesia harus berlutut dibawah otoritarianisme sang Presiden. Sehingga peristiwa reformasi empat dekade kemudian menjadi langkah besar bagi bangsa Indonesia yang berani melawan sistem tua yang represif terhadap kemerdekaan, dimana demokrasi dan kesejahteraan menjadi tema besar dari gerakan tersebut.

Demokrasi yang ideal mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi, terutama kesejahteraan ekonomi dan juga berbagai aspek kehidupan lainnya yang mencakup hajat hidup masyarakat luas. Namun bagaimana progres kita dalam menuntaskan tujuan reformasi? Apakah situasi hari ini sudah mencapai kata “cukup” untuk menggambarkan kondisi ideal yang dicita-citakan? Apa kabar reformasi?

Setidaknya dua yang menjadi pekerjaan reformasi yang harus dituntaskan pada hari ini: Demokratisasi dan kesejahteraan. Pekerjaan demokrasi lahir dari ketidakpuasan publik terhadap sistem pemerintahan yang represif dan kesejahteraan akibat dari situasi ekonomi yang sedang dilanda krisis pada saat itu. Kedua hal itu berkaitan erat satu dengan yang lainnya: Kesejahteraan sebagai dimensi politik dan politik sebagai alat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua hal itu pula yang masih menjadi masalah yang kompleks di negeri ini.

Gini Ratio yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di berbagai wilayah mencatat Indonesia berada di angka 0,388 pada tahun lalu, meningkat dari 0,295 pada 2000 yang mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan pendapatan dari tahun ke tahun. Benar bahwasanya pendapatan rata-rata masyarakat meningkat, benar bahwasanya semakin banyak proporsi populasi Indonesia yang masuk kedalam kategori menengah, tapi hal yang perlu diingat adalah PDB per kapita tidak bisa menjawab tantangan kesenjangan pendapatan antar populasi. Mengapa hal itu belum tuntas? Apakah sistem demokrasi memang tidak bisa menjawab? Atau kualitas demokrasi kita yang perlu dipertanyakan?

Indeks Demokrasi oleh The Economist mengukur kualitas demokrasi di 160 negara di dunia sejak 2006, dan menggunakan lima kategori yang menjadi tolak ukur: Proses pemilu dan pluralisme politik, kebebasan sipil, keberjalanan pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Alhasil, Indonesia berada di peringkat ke-56 dari 160 negara dan termasuk kedalam kategori “Demokrasi Cacat (Flawed Democracy)” pada tahun lalu. Sejak survei pertama kali dikeluarkan, posisi Indonesia cenderung stagnan: Tidak ada peningkatan maupun penurunan kualitas yang signifikan.

Mudah rasanya untuk memaklumi data tersebut, mengingat proses demokrasi yang berjalan selama 26 tahun ini masih menghadapi tantangan umum di negara dengan Rule of Law yang lemah. Budaya politik yang masih terikat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Budaya tua yang kemudian mencoreng kualitas proses pemilu di berbagai tingkat yang tak lepas dari segala aspek kotor politik mulai dari politik uang, sensasionalisme, hedonisme dalam proses politik dan kemudian berujung pada pengkultusan individu yang sedang marak. Dan dari pengkultusan tersebut yang kemudian dimanfaatkan pejabat untuk mengekang kebebasan sipil untuk kepentingan individu, namun karena adanya justifikasi yang kuat, mempermudah mereka untuk terus berbuat zalim.

Iklim kebebasan sipil yang kian hari semakin memburuk akibat banyaknya perundang-undangan dan peraturan yang jauh dari substansinya. Kasus pelanggaran HAM yang belum tertuntaskan, bahkan bertambah banyak, menjawab pertanyaan mengapa ketimpangan ekonomi masih dirasakan sampai sekarang, yaitu karena tidak semua bisa menyuarakan penderitaannya. Tidak heran hampir semua indeks yang mengukur kualitas politik dan ekonomi menempati kita pada kategori negara yang problematik. Jika tren ini terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan kita akan berakhir di barisan negara autokrasi pada masa mendatang.

Menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia, seharusnya sekarang menjadi momentum kita untuk merefleksi kembali nilai-nilai perjuangan dan kemerdekaan yang dicita-citakan oleh pendahulu. ‘Indonesia Emas’ tidak hanya didefinisikan oleh kuantitas penduduk muda tapi juga kualitas dari mereka yang akan meneruskan estafet kepengurusan bangsa. Mereka yang harus sadar kalau hanya dengan demokrasi dan keadilan sosial negara ini akan selamat dari segala tantangan yang dihadapinya. Mereka yang harus sadar bahwa demokrasi itu bukan hanya sekedar memasukkan surat ke kotak suara, melainkan sebuah proses berbangsa dan bernegara secara komprehensif dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatas segalanya.

“…bahwa demokrasi dengan segala kesalahan dan kekurangannya jika ditafsirkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, menentukan masa depan dunia”.

~ Wilson (1944)

Oleh : Shafa Amalia

Sistem patriarki mendorong pemikiran bahwa laki-laki merupakan pihak yang lebih utama (superior) di banding perempuan. Memberikan laki-laki dominasi dan keunggulan dalam struktur sosial. Dari hubungan keluarga hingga kekuasaan politik, dampak dari patriarki menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan terutama bagi perempuan.

Adanya kekeliruan dalam penafsiran agama menjadi salah satu alasan patriarki mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarkat hingga saat ini. Banyak laki-laki yang meyakini bahwa dominasi mereka adalah perintah dari agama. Namun, ajaran agama, pada intinya, menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama.

Dalam sistem patriarki, perempuan sering kali ditekan untuk memenuhi harapan-harapan yang ditetapkan oleh laki-laki, salah satunya dalam hal kesempatan dan akses. Diskriminasi gender dalam dunia kerja sering kali terjadi, di mana perempuan diberi gaji yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, atau dianggap kurang kompeten untuk posisi-posisi tertentu.

Bahkan dalam kasus di mana wanita menjadi korban pelecehan seksual, sebagian publik justru mempertanyakan pakaian apa yang dikenakan oleh korban, apakah korban keluar pada malam hari, bagaimana cara berjalannya, dan lebih fokus menyalahkan korban dibanding mengecam perbuatan pelaku. Padahal banyak kasus di mana perempuan sudah berpakaian tertutup tetapi masih mengalami pelecehan. Sebagai sesama manusia yang hidup bermasyarakat, perempuan memiliki hak untuk bepergian tanpa rasa takut akan risiko yang tidak diinginkan, tanpa memedulikan waktu kapan mereka keluar rumah. Kekerasan seksual tidak akan terjadi apabila pelaku tidak menjadikan tubuh perempuan sebagai objek seksual.

Meskipun sering kali kurang disadari atau dibahas, patriarki juga memiliki dampak yang merugikan bagi laki-laki. Patriarki menciptakan tekanan untuk memenuhi standar yang mengharuskan laki-laki untuk selalu tampil kuat, tidak menunjukkan emosi, dan menjadi pencari nafkah utama. Tekanan untuk memenuhi standar maskulinitas ini dapat menyebabkan beban mental dan emosional yang berat bagi laki-laki. Selain itu, meskipun perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dalam sistem patriarki, laki-laki juga dapat menjadi korban. Norma patriarki yang mendukung kekerasan sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, baik sebagai korban atau bahkan sebagai pelaku.

Melihat dari dampak negatif yang tidak hanya merugikan perempuan saja tetapi juga merugikan laki-laki, maka sudah sepantasnya kesetaraan gender diperjuangkan. Memperjuangkan kesetaraan gender bukanlah tindakan melawan laki-laki atau memecah belah masyarakat. Sebaliknya, memperjuangkan kesataraan adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Hal yang bisa dilakukan untuk mendukung kesetaraan gender pada masa sekarang adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang stereotip gender dan ketidaksetaraan yang masih ada di masyarakat. Bagaimana patriarki memengaruhi kehidupan sehari-hari, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan interpersonal. Selanjutnya, dengan mendorong pembentukan dan penegakan kebijakan serta undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, seperti undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, dan kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Kesetraan juga dapat ditegakkan dengan memberikan akses yang setara bagi perempuan dalam bidang ekonomi, seperti kesempatan kerja dan pemberian upah yang setara. Bahkan dalam tindakan sehari-hari, kita juga dapat mengubah norma patriarki. Dengan mendukung perempuan dalam mencapai tujuan mereka, menolak perilaku seksis, atau mengambil peran aktif dalam memerangi ketidakadilan gender, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Oleh : Qosim

Ada sebuah mimpi bagi umat manusia dimana mereka bisa berbicara dengan bebas. Pendapat yang kamu utarakan akan didengar oleh orang lain, dan pendapat orang pun akan kamu dengarkan. Dunia yang indah dimana pendapatmu akan berguna bagi orang lain dan pendapat orang lain akan berguna bagimu. Namun sekali lagi, itu semua tak lebih dari sekedar mimpi.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu nilai yang sangat penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi dalam keberlangsungannya. Menjadikan suara rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Menggunakan pendapat rakyat sebagai arah penentu kebijakan negara. Itulah dasar pemikiran negara-negara berdemokrasi.

Pada abad ke-17, seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei harus diadili oleh gereja katolik hanya karena tidak memiliki pendapat yang sama dengan gereja. Dia dianggap sesat karena mendukung fakta penelitian Copernicus yang menyatakan matahari adalah pusat dari tata surya. Hal tersebut menyalahi keyakinan gereja yang meyakini bumi adalah pusat tata surya. Alhasil dia ditangkap dan harus menjalani inkuisisi di Roma.

Sementara itu, pada tahun 2023 seorang pemuda asal lampung hampir dipolisikan akibat kritiknya tidak diterima oleh penguasa setempat. Sang pemuda memberikan kritik bahwa daerah yang ia tempati memiliki akses jalan yang buruk. Namun beberapa pihak tidak terima atas kritiknya. Kritik yang  dilontarkan sang pemuda dianggap terlalu keras dan mengandung unsur SARA.

Dari zaman Newton belum menemukan teori gravitasi hingga zaman dimana semua orang ingin melawan gravitasi, umat manusia tidak pernah benar-benar memperoleh hak kebebasan berpendapat. Lantas milik siapa kebebasan berpendapat itu? Apakah kebebasan berpendapat hanya milik yang berkuasa?

Pecundang Hanya Boleh Diam

Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada suatu hak untuk mengemukakan sesuatu secara bebas tanpa ada yang membatasi. Dalam prakteknya, kebebasan berpendapat tidak benar-benar pernah terjadi. Kelompok pemenang akan selalu membungkam kaum pecundang. Kaum pecundang tidak akan punya kuasa untuk melawan kelompok pemenang, begitu seterusnya.

Hilangnya kebebasan berpendapat akan berakibat fatal pada negara yang menganut sistem demokrasi. Pemenang akan selalu menang. Pecundang pun akan kehabisan cara untuk menang. Pada akhirnya semua orang akan memiliki keinginan untuk bergabung kedalam kelompok pemenang.

Pendapat seseorang akan didengar ketika mereka termasuk dalam kelompoknya. Itulah realitas yang terjadi saat ini. Banyak orang hanya mendengarkan apa yang mereka yakini. Jika pendapatmu sesuai maka akan aku dengarkan, jika pendapatmu bertentangan untuk apa aku perhatikan. 

Fenomena ini membuat kelompok pemenang atau bisa kita sebut kelompok mayoritas akan menguasai opini publik yang ada. Karena ketika kelompok lain ingin melawan opini yang ada, mereka cenderung dibully dan pendapatnya seolah-olah tidak dianggap. Hal tersebut membuat kaum pecundang lebih memilih diam daripada membuka suaranya.

Fenomena Standar Ganda

Salah satu fenomena yang menyebabkan nilai dari kebebasan berpendapat menghilang adalah fenomena standar ganda. Standar ganda adalah momen dimana perlakuan terhadap seseorang akan berbeda dibandingkan seseorang lainnya, padahal seharusnya perlakuan yang diterima mereka sama. Sebagai contoh ketika seorang politisi menjatuhkan lawan politiknya saat terkena kasus hukum, namun dia akan membela kawan politiknya ketika terkena kasus hukum.

Dalam konteks kebebasan berpendapat, standar ganda bisa kita lihat saat suatu kelompok sedang berdebat dengan kelompok lainnya. Disaat dua kelompok melakukan hal yang sama, akan tetapi akan dipandang berbeda oleh kelompok lainnya. Kondisi ini jelas menguntungkan kelompok pemenang. Dengan jumlah yang lebih banyak dan kekuatan yang lebih besar akan sangat mudah bagi mereka untuk menjatuhkan dan membungkam pendapat kelompok lainnya.

Secara konstitusi kebebasan berpendapat sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3, dan UUD 1945 Pasal 28F. Kebebasan berpendapat memang sudah dijamin oleh negara. Namun secara realitas hanya kelompok tertentu lah yang memiliki kebebasan berpendapat ini. Pada akhirnya kebebasan berpendapat hanya milik mereka yang sependapat.

Oleh : Rifqy Abdul Aziz

Di tengah hiruk-pikuk perdebatan tentang esensi pendidikan tinggi, banyak pandangan yang menganggap kuliah sebagai “pengangguran dengan gaya”. Namun, pandangan ini seringkali mengabaikan esensi sebenarnya dari pendidikan tinggi. Kuliah bukanlah sekadar proses akademis yang monoton, melainkan sebuah perjalanan transformasi diri yang begitu kompleks.

Kuliah sering kali disalahartikan sebagai tempat nongkrong selama 4 tahun dengan biaya yang fantastis, namun realitanya jauh lebih dalam. Di balik dinding-dinding kampus, terjadi proses penajaman intelektual (transfer learning) yang mana mahasiswa diajak untuk menelisik lebih dalam, dan mengembangkan pemikiran yang tidak hanya siap menghadapi dunia kerja, tetapi juga siap untuk menjadi pemimpin perubahan. Ini adalah tempat di mana ide-ide dibentuk, diuji, dan disempurnakan.

Lebih jauh lagi, kuliah merupakan tempat untuk meng-upgrade mindset kita. Setiap tantangan yang dihadapi adalah level yang harus dilewati, dan setiap level tersebut mengajarkan hal baru yang memperkuat karakter dan kemampuan individu. Ini bukan hanya tentang mempersiapkan diri untuk dunia kerja, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk kehidupan nyata.

Kritik seringkali muncul dari mereka yang telah mendapatkan pengalaman pekerjaan berbekal ijazah SMA/SMK, yang meremehkan pentingnya kuliah. Mereka mungkin merasa bahwa mereka telah lebih dulu berhasil karena telah mendapatkan pengalaman pekerjaan. Namun, pandangan ini mengabaikan fakta bahwa dunia kerja itu dinamis dan terus berubah. Ijazah SMA/SMK mungkin cukup untuk saat ini, tetapi bagaimana dengan 5 atau 10 tahun ke depan? Teknologi dan industri tentunya akan terus berkembang, dan pendidikan tinggi merupakan salah satu cara untuk keep up dengan perubahan yang ada.

Kuliah dengan segala tantangan dan peluangnya adalah sebuah arena (wadah) untuk mempersiapkan diri menghadapi ‘battle royale’ (tantangan) kehidupan. Ini bukan hanya tentang mencari kerja, tetapi tentang pembaharuan pola pikir yang akan membawa kita ke tahap selanjutnya dalam permainan kehidupan ini.

Kita harus berani menantang narasi sempit yang mengurung potensi pendidikan tinggi dalam kotak stereotip dan stigma masyarakat. Kuliah bukanlah tentang mencari jalan tercepat menuju pekerjaan, melainkan tentang membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan yang tidak hanya cerah, tetapi juga berdampak luas. Jadi, bukan saatnya untuk berdiam diri lagi tetapi saatnya untuk beraksi dan menunjukkan bahwa kuliah adalah investasi terbaik untuk generasi yang akan datang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan hasil pemilu pada Rabu (20/3/2024). Hasil Pemilu 2024 ini menunjukkan hasil yang mengubah peta dinamika politik di parlemen, yang selama lima tahun terakhir dikuasai partai koalisi pemerintahan. Bukannya didominasi oleh partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, saat ini kekuatan partai politik rival mampu menyaingi bahkan mendominasi.

Fenomena ini membuat publik bertanya “Apakah di tengah rusaknya etika berdemokrasi sekarang, hal ini dapat membawa sebuah harapan?” atau “Apakah fenomena ini justru dapat membawa ketidakstabilan dalam parlemen?” 

Berdasarkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo – Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara dari total suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Prabowo merajai 36 dari 38 provinsi di Indonesia yang membuat pasangan nomor urut 2 menang telak satu putaran.

Sementara, terdapat delapan partai politik yang akan menduduki anggota DPR, berkat perolehan suara yang melewati ambang batas parlemen, yakni 4 persen dari total suara sah nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, ambang batas (passing grade) sebesar 4 persen. Hanya parpol yang melewati passing grade tersebut yang akan diikutkan dalam penghitungan kursi DPR.

Beberapa partai yang lolos ambang batas pada Pemilu 2024 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meraih 25.387.279 (16,72 %) dari total 151.796.631 suara sah, Partai Golkar dengan 23.208.654 suara sah (15,28 %), dan Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara sah (13,22 %).

Selain ketiga partai tersebut itu, ada pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih 16.115.665 suara sah (10,61 %), Partai Nasdem dengan 14.660.516 suara sah (9,66 %), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meraih 12.781.353 suara sah (8,42 %). Menyusul di dua posisi terakhir ada Partai Demokrat dengan raihan 11.283.160 suara sah (7,43 %) dan Partai Amanat Nasional yang memperoleh 10.984.003 (7,24 %).

Dari kedelapan partai tersebut, empat di antaranya (Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN) merupakan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran yang memenangi Pemilihan Presiden 2024. Perolehan suara keempat parpol tersebut sebesar 43,17 persen, yang apabila dikonversikan menjadi perolehan kursi DPR terdapat 580 kursi di parlemen pada periode 2024-2029.

Sedangkan empat partai lainnya merupakan pengusung dua pasangan kandidat rival Prabowo-Gibran. PDI-P merupakan pengusung Ganjar – Mahfud. Sementara Nasdem, PKB, dan PKS mengusung Anies – Muhaimin.  Meski belum dikonversikan, akumulasi perolehan suara partai-partai tersebut sedikit lebih tinggi ketimbang para pengusung Prabowo-Gibran, yakni 45,41 persen.

Dengan rasio tersebut, maka kekuatan politik pendukung pemerintahan baru relatif imbang dengan kekuatan yang berpotensi di luar pemerintahan. Meski elit pendukung Prabowo, khususnya Gerindra, mengaku berupaya mengundang empat partai lagi ke pemerintahan, namun hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil. PDI-P, Nasdem, PKB, dan PKS memiliki potensi sebagai oposisi terhadap pemerintah.

Kondisi politik ini berbeda dengan Pemilu 2019. Pada periode pemerintahan 2019-2024, koalisi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin mendominasi parlemen. Selama satu periode, tujuh dari sembilan partai politik pendukung pemerintah menguasai 471 dari total 575 kursi di DPR.

Partai penguasa pendukung pemerintah pada saat itu berjalan tanpa hambatan besar. Tetapi di sisi lain, proses pengontrolan dan pengkritikan melemah. Hal ini dapat berkurangnya efektivitas kerja seperti contoh: UU Cipta Kerja, UU Pemberantasan Korupsi oleh KPK, hingga rencana pengesahan RUU Daerah Khusus Ibukota baru-baru ini.

Hal ini terus mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Menurut laporan V-Dem Democracy Index 2024, indeks demokrasi Indonesia menurun dari 0,43 pada 2022 jadi 0,36 pada tahun 2023. Pada tahun 2014 (sebelum Jokowi menjabat), indeks demokrasi masih berada di angka 0,52.

Dari hasil laporan tersebut dapat ditekankan pentingnya sebuah mekanisme saling kontrol yang merupakan esensi demokrasi. Apabila mayoritas partai politik yang terpilih tidak berkoalisi dengan pasangan Prabowo – Gibran, hal ini mampu membuat terciptanya demokrasi yang sehat. Tiap pihak akan saling mengoreksi kebijakan dan adanya oposisi membuat pemerintah “terpaksa” bersikap kritis dalam membuat keputusan yang mewakili suara rakyat. 

Namun, di Indonesia bisa dibilang tidak mudah bagi partai politik untuk menjadi oposisi pemerintahan. Struktur ekonomi politik yang berlangsung menawarkan lebih banyak insentif atau keuntungan ekonomi politik bagi partai politik yang mau bekerja sama dalam satu lingkaran. Sebaliknya, hampir tidak ada insentif politik atau kekuasaan yang bisa didapatkan oleh mereka yang menjadi oposisi. 

Penulis : Alvaro Siahaan

Karya: Laila Fitriana

Desa Punjulharjo memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat tinggi. Salah satu penemuan situs Perahu Kuno membuktikan bahwa dulunya di tempat ini pernah menjadi salah satu tempat peradaban. Pada tempat ini telah ditemukan situs perahu kuno yang disinyalir berasal dari abad ke-7 hingga ke-8. Perahu itu sekarang ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya yang dilindungi keberadaannya. Cerita penemuan situs perahu kuno ini bermula saat pemilik lahan berniat untuk mengubah lahan kosong menjadi tambak garam. Di sela-sela proses penggalian justru ditemukan serpihan kayu kapal dan setelah digali lebih dalam lagi ditemukan sisa-sisa barang gerabah peninggalan zaman dulu. Lokasi situs ini berjarak sekitar 500 meter dari pantai.

Temuan situs perahu kuno ini akhirnya diteliti oleh berbagai peneliti dari berbagai daerah. Salah satu penelitian dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Mereka melakukan penelitian selama beberapa waktu dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perahu ini berasal dari abad ke-7 sampai ke-8 masehi. Balai Arkeologi Yogyakarta melakukan analisis melalui pengujian sampel tali ijuk yang ditemukan di perahu tersebut.

Selain penemuan situs perahu kuno, Pantai Karangjahe juga merupakan salah satu wisata yang ada di Desa Punjulharjo. Pantai Karangjahe merupakan salah satu pantai di Kabupaten Rembang yang menawarkan panorama indah dengan hamparan pasir putih dan ribuan pohon cemara yang menjadikan Pantai ini terlihat lebih rindang. Di sekitar Pantai Karangjahe juga terdapat gazebo yang dijadikan sebagai tempat untuk bersantai para pengunjung. Pantai Karangjahe memiliki keunikan yang membedakannya dengan pantai-pantai lain, yaitu bentuk terumbu karang yang mirip jahe. Hal itu menjadi alasan pantai ini diberi nama Pantai Karangjahe.

Wisata mangrove juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Karangjahe. Wisata mangrove berada tidak jauh dari Desa Punjulharjo. Karena itu, paket wisata maritim yang dibuat juga menggandeng desa terdekat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan paket wisata maritim di Kabupaten Rembang.

Pengadaan paket wisata maritim disertai paket sewa tempat bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan dari berbagai pariwisata yang ada.

Oleh: Musa

Pers dapat dipahami secara sempit, maupun luas. Secara sempit, pers berarti media cetak yang terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Sementara secara luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, mulai dari media cetak, media audio visual, dan media elektronik (Salvatore Simarmata, 2014:10).

Kampus perguruan tinggi sering disebut sebagai sebuah miniatur negara dengan konsep trias politika sebagaimana yang dianut oleh negara Indonesia. Trias politika pada mulanya dikemukakan oleh John Lock, seorang filsuf dari Inggris, yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois. Fungsi eksekutif yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), fungsi legislatif yang di pegang Senat Mahasiswa, dan fungsi yudikatif yang hingga kini masih belum jelas pemegang fungsinya.

Secara konstitusional, pers merupakan salah satu pilar demokrasi di mana kebebasan atau kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagai corong untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Oleh karenanya, pers sering kali disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah 3 fungsi yang kita sebut diatas. Demikian pers mahasiswa merupakan wujud kedaulatan mahasiswa dan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dan mengeluarkan pikiran.

Posisi pers di negara Indonesia di atur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan pers di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 berbunyi, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.”

Bahkan dalam UUD 1945 sebagai pedoman dasar mengatur mengenai ini yakni pada pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pentingnya Pers Mahasiswa

Realitas mahasiswa kini yang menggunakan media sosial menjadi bagian dari hidupnya, tak hanya mahasiswa namun manusia umumnya di zaman sekarang. Media atau lembaga pers dalam perkembangannya bertransformasi. Bila dulu paradigma yang digunakan adalah media cetak, maka koran, majalah, buletin, tabloid dan lain-lain menjadi arus utama penyebaran informasi. Kemudian berkembang menjadi media siaran suara dengan radio dan media siaran audio visual dengan televisi. 

Kini agaknya bentuk-bentuk media seperti di atas sudah bergeser. Bagaimana tidak? Semua bentuk media tadi dapat diakses lewat segenggam gawai. Artinya, seluruh informasi dapat diakses melalui gawai. Tidak heran perusahaan media beralih bahwa media online atau digital menjadi arus utama penyebaran informasi meskipun masih ada percetakan koran, majalah, dan lain-lain namun tak seramai dulu. 

Alih-alih berbicara media digital, indeks literasi digital Indonesia masih menghadapi tantangan. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 indeks literasi digital dalam skala 5 di mana mendapat poin 3,46. Kemudian meningkat menjadi 3,49 poin pada 2021 dan 3,54 poin pada 2022, naik 0,05 poin. Literasi digital dirasa penting tentu sebagaimana bahasan sebelumnya di mana masyarakat kini beraktivitas lewat media sosial yang menuntut kecakapan digital, seperti kemampuan menggunakan hingga paham soal keamanan untuk menghindari risiko korban kejahatan siber.

Dulu saat maba saya beranggapan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) menjadi sangat relevan bagi mahasiswa mengingat mahasiswa tak jauh dari budaya membaca dan menulis, dan inilah yang dilakukan oleh pers mahasiswa. Penghimpunan informasi hingga investigasi baru jadilah tulisan bahkan ada tambahan penyebarluasan tulisan tadi. Tentu sekarang masih demikian.

Pers yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi sebagaimana dijelaskan di awal tulisan menjadikan posisi pers sangat penting dengan kampus yang digadang-gadang menjadi representasi miniatur negara. Tak hanya itu budaya membaca dan menulis seyogyanya perlu dihidupkan lagi lewat kampus, ormawa, atau lewat lembaga pers mahasiswa itu sendiri. Agar mahasiswa terbiasa menyampaikan buah pikir dengan basis intelektual tak hanya membaca dan menulis saat tugas perkuliahan datang. Bahkan pers mahasiswa seharusnya menjadi wadah para mahasiswa untuk mempublikasi karyanya mengingat fungsi penyebarluasan tadi.

Tak hanya itu realitas akun menfess yang dianggap menjadi sumber informasi pertama menjadi pukulan bagi LPM. Cepatnya arus informasi memiliki efek baik dan buruk. Baik bila informasi yang disebarkan berdasarkan fakta, buruk bila informasi tersebut hoaks dan menimbulkan ancaman polarisasi dan perpecahan. LPM sendiri menjadi penting posisinya sebab informasi yang ada tak hanya langsung dipublikasi begitu saja. Informasi yang ada hadir melalui perenungan objektif, pencarian fakta, dan diuji keabsahan dan validitasnya. Teringat sebuah kalimat berbunyi, “Tak apa tidak cepat, tapi hasilnya berkualitas.” Artinya, berita yang ada tidak apa tidak langsung disuguhkan ke masyarakat, namun berita yang ada hadir ketika sudah layak untuk disuguhkan ke masyarakat.

Kiranya ramalan yang disampaikan sejarawan dunia Yuval Noah Harari dapat terjadi. Di masa depan akan terjadi kesenjangan yang semakin lebar akibat konsumsi informasi yang berbeda. Mereka yang mengakses informasi secara benar akan semakin cepat melesat. Sebaliknya, mereka yang mengakses informasi secara salah akan kian tersesat.

Adakah Perlindungan Hukum bagi Pers Mahasiswa

Kita tidak lupa adanya tindakan kasus pembredelan, pembekuan, dan lain sebagianya pada pers mahasiswa. Terakhir adalah kasus dari LPM Lintas di mana mereka mengalami intimidasi, pembatasan hak pendidikan, bahkan pembredelan pers mahasiswa sebab pengungkapan kasus kekerasan seksual yang menimpa 32 mahasiswa diduga dilakukan oleh dosen, pegawai, senior, dan alumnus yang dipublikasi lewat majalah. Ditambah lagi tidak ada lanjutan tindakan represi yakni pukulan yang diterima kru Lintas tahun lalu. Malahan, pihak kampus laporkan LPM Lintas dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 mengalami kenaikan tipis, almarhum ketua dewan pers bapak Azyumardi Azra ketika itu berujar, “Kemerdekaan pers naik tipis, tetapi jangan berpuas diri, masih harus tetap diperjuangkan.” IKP 2022 mencapai angka 77,88 naik 1,86 dibanding tahun 2021 dimana diperoleh angka 76,02 di mana sesuai kategori yang mengartikan kondisi kemerdekaan pers “cukup bebas.” 

Sebagai pembanding, Reporters Without Borders (RSF) pada Selasa (3/5/2022) merilis laporan yang justru mengatakan kebebasan pers di Indonesia turun dari skor 62,60 di tahun 2021 menjadi 49,27 di tahun 2022. Meski berbeda penggunaan nomenklatur yakni kemerdekaan dan kebebasan. Namun dalam penyusunan indeks poin-poin didalamnya tidak jauh beda. Kedua indeks tersebut sama-sama mengakui bahwa kebebasan pers di wilayah Papua dalam kondisi yang buruk.  Mengacu pada IKP 2022, Papua Barat mencapai angka 69,23 di mana merupakan provinsi dengan nilai terendah. Angka tersebut mengartikan kondisi kemerdekaan pers disana dalam kategori “agak bebas.”

Kasus LPM Lintas tentu menjadi refleksi bahwa adanya potensi hilangnya hak kebebasan pers bagi pers mahasiswa. Padahal berpegang pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, tersirat di dalamnya, pers mahasiswa adalah bagian dari pers selama kerjanya dalam lingkup jurnalistik dan taat dengan kode etik.

Keringnya Pers Mahasiswa

Isu organisasi mahasiswa sekarang yang tidak relevan bagi mahasiswa agaknya patut menjadi bahan diskusi yang mendalam. Di sini saya tidak akan membahas lebih dalam soal isu di atas. Dari isu di atas justru menjadi refleksi para aktivis organisasi mahasiswa sekarang dalam membranding gerakan. 

Dalam ranah pers sendiri, keberlanjutan media dan jurnalisme dibahas. Ferere (2013) mendefinisikan keberlanjutan media sebagai daya tahan organisasi berita dan jurnalisme di suatu negara untuk bekerja efektif menjamin tersedianya jurnalisme berkualitas menghadapi tekanan struktur politik-ekonomi.

Sebagai otokritik kita tentu tak perlu berbicara kebebasan pers di kampus bila dalam keberjalanan informasi yang disebarkan hanya berupa reportase sebuah event atau kegiatan saja. Hingga ada satu kalimat kritik berbunyi, “Pers atau humas kampus?” Ketakutan akan penyampaian berita yang keras barangkali dari mata beberapa pembaca juga bukanlah sebuah hambatan. Dengan hak yang diatur oleh negara, pers juga memiliki tanggung jawab yang besar di mana diwajibkan menghasilkan produk jurnalistik yang adil, objektif, dan netral. Dengan demikian, iringan refleksi dan gerakan baru menjadi renungan bagi pers mahasiswa dan para aktivis jurnalis kampus.