Ruang Sidang Utama Dekanat, Selasa (21/4) — Rangkaian panjang Musyawarah Mahasiswa (Muswa) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro mencapai titik puncaknya pada persidangan hari keempat. Setelah melalui perdebatan filosofis pada hari-hari sebelumnya, forum kali ini berfokus pada upaya konkret untuk mengamankan legalitas organisasi. Akibat belum tercapainya konsensus menyeluruh mengenai proyeksi jangka panjang, forum secara resmi menunda pembahasan Rencana Strategis (Renstra) dan beralih sepenuhnya pada finalisasi Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) 2026. Langkah ini diambil sebagai jalan keluar taktis guna memastikan kepengurusan mendatang memiliki panduan operasional yang tetap progresif namun realistis.
Sinkronisasi Nomenklatur
Persidangan dibuka dengan peninjauan ulang terhadap aspek redaksional draf untuk menjamin kepastian hukum. Fokus utama pada sesi ini adalah sinkronisasi nomenklatur organisasi dengan perubahan struktur pemerintahan nasional. Forum menyepakati pembaruan nama kementerian di tingkat mahasiswa menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penyesuaian ini dipandang krusial agar koordinasi dan arah gerak mahasiswa tetap selaras dengan birokrasi pendidikan terbaru. Selain itu, pembersihan diksi pada poin-poin konsideran dilakukan secara menyeluruh untuk menghilangkan kerancuan makna, terutama terkait batasan antara fungsi struktural dan non-struktural dalam organisasi.
Implementasi Target PKM
Berangkat dari kesepakatan mengenai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang telah dikunci pada hari ketiga, agenda hari keempat berlanjut pada fase operasionalisasi. Forum tidak lagi memperdebatkan urgensi target tersebut, melainkan fokus pada bagaimana setiap Organisasi Mahasiswa (Ormawa) merasionalkan program mereka agar sejalan dengan mandat fakultas.
Diskusi diwarnai dengan pengumpulan data riil dari berbagai himpunan. Delegasi DBS, MSA, hingga DESC melakukan pemetaan ulang terhadap jumlah proposal yang mampu dikonversi secara konkret menjadi luaran riset. Meskipun terdapat tantangan berupa penurunan angka antusiasme secara umum, Senat Mahasiswa (SM) dan BEM tetap memegang kendali untuk memastikan bahwa komitmen peningkatan yang disepakati pada Muswa Hari ke-3 tetap terjaga. Fase ini menjadi momen krusial bagi lembaga seperti KSEI untuk mengonsolidasikan fokus antara target PKM nasional dengan ambisi lomba independen, sehingga kedua jalur prestasi tersebut tetap dapat berjalan beriringan tanpa mengabaikan mandat birokrasi kampus.
Restrukturisasi Program Kerja: Efisiensi dan Penajaman Output
Memasuki babak pembedahan program, forum melakukan audit mendalam terhadap rencana kerja tahunan setiap lembaga. Berdasarkan evaluasi historis yang diajukan oleh delegasi MSA, disepakati bahwa setiap program kerja tidak boleh lagi hanya bersifat formalitas, melainkan harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Beberapa transformasi signifikan yang berhasil dikonsolidasikan meliputi:
- BEM FEB: Melakukan reposisi strategis melalui program “FEB Peduli” (sebelumnya Ekonomi Berbagi) serta penguatan ekosistem kewirausahaan lewat “Yellowpreneur” yang kini difokuskan pada pengumpulan ide bisnis konkret siap eksekusi.
- Mizan: Mengambil langkah efisiensi massa dengan melebur berbagai agenda kerohanian yang terfragmentasi ke dalam satu festival terpadu bernama “HI-FEST”.
- KSPM: Mempertegas spesifikasi peserta dalam program pelatihan keahlian (seperti Equity Research Training) guna menjamin kualitas output anggota yang lebih kompetitif di level universitas maupun nasional.
Resolusi Konstitusional: Kepastian Masa Berlaku GBHK
Perdebatan pendapat terakhir muncul saat menentukan durasi keberlakuan GBHK. Senat Mahasiswa sempat melontarkan wacana agar aturan ini bersifat kontinu lintas periode demi stabilitas kebijakan. Namun, argumen tersebut disanggah oleh BEM dan KMA yang menekankan pentingnya akuntabilitas tahunan. Forum berpandangan bahwa dinamika mahasiswa yang sangat cair menuntut adanya ruang evaluasi di setiap kepengurusan baru. Melalui diskusi yang intens, forum akhirnya mengetuk kesepakatan final bahwa GBHK ini hanya berlaku mengikat selama satu tahun periode kepengurusan, memberikan mandat kepada pengurus mendatang untuk terus melakukan pembaruan sesuai tantangan zaman.
Penandatanganan dan Penutupan Muswa 2026
Sebagai bentuk pengesahan terhadap seluruh dinamika yang telah dilalui, persidangan ditutup dengan prosesi khidmat penandatanganan draf GBHK oleh 25 pimpinan Ormawa di lingkungan FEB Undip. Penandatanganan kolektif ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan janji setia seluruh pimpinan lembaga terhadap arah gerak organisasi yang telah disusun bersama.
Dengan ditandatanganinya draf tersebut, Presidium secara resmi mengetuk palu tanda berakhirnya sidang Muswa 2026. Penutupan ini menandai kesiapan seluruh elemen organisasi mahasiswa FEB untuk melangkah ke periode baru dengan landasan hukum yang lebih tajam, terintegrasi, dan memiliki dasar evaluasi yang kuat untuk menjawab ekspektasi fakultas maupun konstituen mahasiswa.
Penulis : Royhan





