Blog

Oleh: Julian Karinena *)

Hari Anak Nasional merupakan gagasan dari Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 1984, ditetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuan dari peringatan Hari Anak Nasional (HAN) adalah menghormati hak anak-anak di Indonesia. Setiap anak memiliki empat hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Lalu pertanyaannya, apakah hak dasar tersebut sudah diperoleh setiap anak Indonesia?

Tidak sedikit dari anak-anak Indonesia belum sepenuhnya mendapat hak yang seharusnya ia peroleh. Hak untuk mendapatkan perlindungan misalnya. Data dari Global Report 2017: Ending Violence in Childhood, sebanyak 73.7 persen anak Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami kekerasan dalam keluarga akibat pemaksaan pendisiplinan. Mirisnya adalah kekerasan tersebut terjadi dalam keluarga yang mana seharusnya keluarga menjadi tempat anak mendapat perlindungan lebih.

Sudah tidak asing lagi tentu bagi kita semua mengenai kasus-kasus eksploitasi anak di Indonesia. Kita dengan mudah menemui anak-anak yang oleh orangtua mereka “digunakan” untuk menarik iba dan simpati di lampu merah hampir di setiap kota-kota besar. Tidak hanya eksploitasi secara fisik, kita juga bisa melihat mirisnya anak-anak dieksploitasi secara seksual. Bukan kabar baru lagi megenai bagaimana anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja seks. Dilansir dari Merdeka.com, tiap tahun setidaknya terdapat 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual anak. Selain eksploitasi secara fsik dan seksual, eksploitasi pada anak dapat berupa ekspoitasi sosial seperti pelantaran. Berbagai kasus diatas adalah sedikit dari permasalahan-permasalahan terkait kurangnya perhatian terhadap perlindungan pada anak-anak.

Pemerintah, pada tahun 2030, berkomitmen mencapai target Sustainable Development Goals (SDG’s) khususnya terkait pembangunan anak. Topik yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah terkait dengan perlindungan anak. Guna mewujudkan tujuannya, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas program unggulan yang disebut dengan “Three Ends” yaitu End Violence Againts Woman and Children, End Human Trafficking dan End Barriers To Economy.

Meskipun sudah banyak lembaga yang concern pada perlindungan anak-anak, permasalah pada anak-anak tidak dapat selesai begitu saja. Banyak pihak yang harus terlibat dalam mengurangi dan memberantas kekerasan dan eksploitasi pada anak. Keluarga adalah pihak paling utama untuk menjamin perlindungan pada anak.

Anak-anak merupakan aset masa depan bangsa. Menyelamatkan anak (bangsa) sama artinya dengan menyelamatkan masa depan bangsa. Kenapa demikian? Menurut Dinas Kesehatan Republik Indonesia, katogeri umur anak anak adalah mereka yang berusia 5-11 tahun. Ini artinya pada tahun 2045 – yang digaungkan sebagai Indonesia Emas, anak-anak yang sekarang usia 5-11 tahun akan berumur 31-37 tahun. Rentang usia tersebut merupakan usia produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa 30.5% atau 79.6 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Objek pembangunan utama dari suatu bangsa adalah pembangunan manusia, maka penting mempersiapkan anak-anak guna persiapan di masa depan.

Memastikan anak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan merupakan suatu keharusan dan PR besar bagi semua pihak, baik pemereintah maupun masyarakat itu sendiri. Namun tidak hanya perlindungan dari kekerasan yang diperlukan oleh anak-anak, namun juga masih banyak aspek lain agar pembangunan anak-anak tercapai secara optimal. Mengenai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak-anak juga merupakan aspek penting untuk diperhatikan.

Pendidikan, misalnya, dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) menyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua. Selain itu dalam UUD 1945 juga jelas tertuang amanat bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara.

Hak memperoleh pendidikan tidak hanya mengenai apakah anak-anak dapat mengenyam bangku sekolah atau tidak tetapi lebih daripada itu. Bagaimana sarana dan prasarana sekolah, bagaimana kualitas pendidik, bagaimana akses anak-anak untuk sampai sekolah dan keselamatan mereka juga merupak detail penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Anak-anak Indonesia harus mendapat perhatian dalam peningkatan kualitas. Aset bangsa tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar dapat bersaing secara global di kemudian hari. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan anak-anak.

Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2019!

*) Penulis adalah mahasiswa Akuntansi 2016, Pemimpin Redaksi LPM Edents 2019

Oleh: Mila *)

Indonesia merupakan negara dengan berbagai bentang alam tersebar dari sabang sampai merauke. Keindahan negeri pertiwi terpancar hingga ke berbagai negara, banyak julukan dimiliki oleh negeri  ini seperti negera khatulistiwa, negeri maritim dan masih banyak lagi julukan yang dimiliki oleh negeri kita ini. Ditambah  tren yang sedang maraknya yaitu backpacking, yaitu bepergian ke suatu tempat dengan budget seminimal mungkin. Dari faktor itu dapat disimpulkan bahwa saat ini seluruh negara dengan gencar mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di negaranya dengan melihat tren saat ini. Tidak kalah juga Indoneisa dengan brand pariwisata yaitu Wonderful Indonesia, yang mampu menarik jutaan wisatawan untuk merasakan indahnya alam Indonesia.  Dengan adanya peluang di bidang pariwisata, hal tersebut dapat mendongkrak aktivitas perekonomian di sekitar tempat pariwisata tersebut bahkan juga dapat menjadi penghasilan devisa negara terbesar.

Peningkatan Pemasukan Devisa dari Sektor Pariwisata
Dilansir dalam grafik perbandingan kunjungan bulanan wisatawan mancanegara oleh Kemenpar, kenaikan kunjungan ini membawa dampak yang positif misalnya dalam pendapatan valuta asing. Adanya pendapatan valuta asing meningkatkan pemasukan devisa negara. Tahun 2016 tercatat US$13,57 miliar pendapatan negara dari sektor pariwisata dan tahun 2017 meningkat sebesar US$17,05 miliar. Mengalahkan pendapatan negara dari sektor migas, tekstil, dan batubara. Dengan meningkatnya sektor pariwisata di Indonesia dapat meningkatkan investasi para pengusaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri membuka lahan dan mulai berinvestasi dengan membangun berbagai properti seperti hotel, apartemen, dan hostel sebagai bisnis yang menjajikan karena faktor pariwisata Indonesia yang menonjol. Dengan adanya bisnis properti tersebut Indonesia turut mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut melalui pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain melalui pendapatan valuta asing dan pendapatan pajak dari penanam modal di Indonesia, adanya lapangan pekerjaan di bidang biro perjalanan lokal yang menawarkan jasa paket tur untuk wisatawan merupakan peluang bisnis yang ideal dalam meraup keuntungan. Dan juga dapat membuka peluang bagi para pencari pekerjaan . Peluang pekerjaan tidak hanya terdapat pada biro perjalanan, tetapi juga jasa pernginapan. Hal ini dapat meningkatkan peluang peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sebanding dengan peningkatan para pelamar kerja.

Pendapatan dari Sektor Pariwisata di Beberapa Pulau di Indonesia
Dari banyaknya destinasi wisata di Indonesia. Bali menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Walaupun Bali termasuk pulau yang kecil tetapi keindahan destinasi wisata yang disuguhkan oleh Pulau Dewata ini sungguh menakjubkan. Mulai dari keindahan pantai hingga banyaknya pura yang menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Bali. Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Bali menurun akibat dari meningkatnya sektor pariwisata disana yang pada Februari 2017 terdapat pengangguran terbuka sekitar 1,28% menurun menjadi 0,42% pada Februari 2018. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di beberapa wilayah di Pulau Bali seperti di Kabupaten Buleleng yang tumbuh 53,11% dan mendapatkan PAD sebesar  Rp422 Miliar pada 2017.  Denpasar memiliki tingkat PAD sebesar Rp852 Miliar, dan PAD terbesar diraih oleh Kabupaten Badung dengan nominal Rp4,17 Triliun. Dengan begini pariwisata merupakan merupakan jantung pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali.

Sedangkan di Papua, Kepulauan Raja Ampat menjadi destinasi favorit para wisatawan. Dengan pemandangan gugusan pulau-pulau kecil dan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan, tidak diragukan lagi bahwa dengan adanya keindahan Kepulauan Raja Ampat, Pemeritah Raja Ampat menargetkan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp20 miliar. Setiap tahun pendapatan dari sektor pariwisata di Raja Ampat meningkat. Tahun 2016 sektor pariwisata menyumbang sebesar Rp15 miliar pada PAD. Tetapi beberapa kendala transportasi untuk mengakses tempat wisata di Papua cukup susah. Wisatawan yang ingin ke Papua harus memiliki biaya yang lebih untuk menikmati pulau dengan julukan Mutiara Hitam dari Indonesia tersebut.

Beralih ke tempat wisata lain yaitu di Pulau Komodo yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Keingintahuan wisatawan terhadap binatang ini, membawa mereka langsung untuk berkunjung ke Pulau Komodo dan melihat secara langsung hewan reptil tersebut. Selain itu letak Pulau Komodo yang berdekatan dengan Pulau Padar dan Pulau Rinca memberikan peluang yang menguntungkan bagi wisatawan selain melihat hewan purba tersebut, mereka juga dapat menikmati keindahan pantai di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Pendapatan yang didapat dari sektor wisata tersebut hasilnya cukup tinggi, yaitu sebanyak RP 27 miliar lebih pada tahun 2017 didapat dari pendapatan berupa penerimaan negara buka pajak (PNBP). Dengan adanya hewan khas Indonesia tersebut diharapkan masyarakat desa di Pulau Komodo dapat membuka peluang bisnis demi kesejahteraan kehidupan dan tetap melestarikan serta menjaga kearifan lingkungan pulau tersebut.

Dampak Positif dari Sektor Pariwisata bagi Perekonomian Indonesia
Peningkatan kegiatan ekonomi akibat dari sektor pariwisata Indonesia memberikan dampak yang positif demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masalah kemiskinan dan pengangguran kedepannya dapat berkurang dengan membuka peluang bisnis di bidang pariwisata dan penyerapan tenaga kerja yang bekerja secara optimal. Selain itu pelestarian lingkungan pariwisata dan perlindungan terhadap hewan langka harus digalakkan mulai saat ini untuk menjaga keindahan bumi pertiwi agar tetap lestari. Kedepannya Indonesia diprediksi akan lebih aktif menerima wisatwan baik mancanegara maupun lokal, karena tigkat peningkatan promosi pariwisata Indonesia melalui program  Wonderful Indonesi. Dan diharapkan peningkatan wisatawan sejalan dengan pengembangan daerah pariwisata dengan lebih baik serta penyediaan sarana dan parsanarana yang memadai. Mungkin saja suatu saat sektor pariwisata dapat menjadi penyumbang devisa paling banyak mengalahkan ekspor minyak kelapa sawit yang masih mendominasi hingga sekarang.

*) Penulis merupakan mahasiswa Akuntansi FEB Undip angkatan 2017, Staf Divisi Artistik LPM Edents

Oleh: Rachel Ayu *)

Ekonomi tak terlepas dari setiap aspek kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi pasti berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat, pendidikan, politik, bahkan lingkungan. Kita sebagai penerus generasi bangsa harus mengerti dan paham akan pentingnya dampak kegiatan terhadap kehidupan kita. Semakin berkembangnya zaman, pola pola kegiatan ekonomi yang lampau sudah ditinggalkan. Dahulu yang mulanya kita bertransaksi dengan bertukar barang atau yang kita kenal dengan istilah barter sudah digantikan dengan traansaksi menggunakan alat tukar yakni uang. Semakin kesini, uang pun sudah berkurang penggunaannya dan mulai muncullah e-money (electronic money) di mana uang mulai digantikan dengan kartu yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi. Hal ini menunjukkan perkembangan kreativitas dan inovasi seseorang dalam melakukan transaksi. Tak hanya dari alat tukarnya saja, di era yang modern ini seseorang dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif dan mampu mengembangkan ekonomi di lingkungan sekitarnya dengan kreatifitas yang dimiliki.

Definisi Ekonomi Kreatif
Ekonomi kreatif sudah mulai dikenal secara global sejak terbitnya buku “The Creative Economy: How People Make Money from Ideas” pada tahun 2001 oleh John Howkins. Dalam bukunya disebutkan bahwa pengertian ekonomi kreatif adalah “The creation of value as a result of idea”. Dalam acara World Intellectual Property Organization, ia juga menjelaskan ekonomi kreatif adalah “Kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan”.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) juga melakukan studi pada tahun 2010 dan mendefinisikan bahwa ekonomi kreatif adalah “An evolving concept  based on creative assets potentially generating economic growth and development”, yang berarti bahwa konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan pada aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan kata lain, konsep ekonomi kreatif lebih mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi.

Dampak Adanya Ekonomi Kreatif
Di era modern ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa semakin cepat dan mudah untuk mengembangkan ide kreativitas yang dimiliki. Canggihnya teknologi lebih mempermudah seseorang dalam hal perancangan, pengelolaan produk, hingga pendistribusian. Kita sebagai konsumen yang juga dapat berperan sebagai produsen harus mampu membuat “ekonomi kreatif”.

Banyak hal yang bisa kita lihat dari perkembangan ekonomi kreatif, seperti usaha advertising, riset dan pengembangan, fashion, pasar barang seni, dan kuliner. Dari beberapa contoh yang ada hal-hal tersebut merupakan hal yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya ekonomi kreatif, orang yang dulunya hanya sekadar mencoba-coba sekarang bisa dijadikan sebuah usaha. Seseorang yang hobi mendesain bisa menyalurkan bakatnya melalui usaha advertising, untuk yang hobi memasak bisa melalui usaha kuliner. Untuk para pencinta seni bisa menyalurkan hobinya melalu pasar seni yang di mana berupa tempat pameran, pertunjukan seni sekaligus tempat jual beli.  

Indonesia dengan Ekonomi Kreatif
Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggerak ekonominya adalah ekonomi kreatif. Di era revolusi 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang dapat digunakan sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi  melalui kapitalisasi ide kreatif. Kontribusi ekonomi kreatif semakin nyata dibuktikan dengan nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif setiap tahunnya semakin bertambah. Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia sekitar 5,76%, di mana pertumbuhan ekonomi kreatif berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, jasa-jasa dan industri pengolahan.

Sekarang juga sudah banyak ekonomi kreatif yang mengarah Intellectual Property (IP) atau HKI. Aset bisnis ini adalah Hak Kekayaaan Intelektual (HKI). Namun, belum banyak orang yang menggandrungi bisnis ini. Seseorang yang sudah mulai merintis bisnis ini sebagian besar adalah pekerja di subsektor film, pekerja di bidang kuliner (19,75 persen) serta pengusaha televisi dan radio (16,59 persen). Pelaku di sektor lain yang belum banyak memegang HKI adalah arsitek (3,64 persen), desainer interior (5,45 persen), pengrajin kriya (6,69 persen) dan musisi (6,88 persen).

Kita tahu bahwa ekonomi kreatif tidak hanya mengenai tentang produk apa yang akan kita hasilkan, melainkan bagaimana kita akan memulai bisnis tersebut. Sebuah kreativitas seseorang tidak dibatasi oleh produk, tapi kita dapat mengembangkannya dalam berbagai aspek. Ekonomi kreatif juga menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa di mana tingkat pertumbuhan ekonominya menjadi meningkat.

*) Penulis merupakan mahasiswa Akuntansi FEB Undip angkatan 2018, Magang Divisi Redaksi LPM Edents

Oleh: Prastio Anggoro *)

Selalu menjadi hal yang menarik ketika kita membahas isu politik, terlebih pemilu yang akhir-akhir ini terjadi. Banyak hal yang menjadi tantangan Indonesia dalam penyambutan pesta demokrasi lima tahunan ini. Bagaimana ketika diawal pemilu pun sudah banyak hal yang menarik perhatian yang mengiringi intisari dari pemilu itu sendiri, yakni adu gagasan para calon presiden dan wakil presiden yang maju dikontestasi pemilu tahun ini. Layaknya sedang meracik masakan, hoax & isu SARA menjadi bumbu-bumbu awal yang tidak baik untuk pesta rakyat kali ini. Dilanjutkan dengan siraman atas nama agama yang dilibatkan dalam prosesnya. Hingga puncaknya terjadi aksi oleh oknum yang menciderai kesucian pesta ini yang membuat kondisi negeri carut-marut dan dalam kondisi yang menegangkan. Banyak hal yang rasanya membuat politik menjadi bahasan menarik sekaligus menjadi kejenuhan netizen negeri ini, tetapi kita kali ini tidak akan membahas politik itu secara mendalam, kita ingin melihat aspek lain yang menjadi korban dari kejadian politik yang terkena dampak paling signifikan yakni bidang ekonomi Indonesia. Investasi barangkali menjadi sektor yang seharusnya terkena imbas yang paling signifikan.

Sebuah Paradoks Pemilu
Menurut logika ekonomi, ketika terjadi situasi politik yang tidak baik, maka persepsi investor akan iklim investasi di Indonesia juga akan menurun sehingga logikanya investasi juga akan mengalami penurunan. Mungkin kita bisa sedikit flashback ke belakang, dimana pada tahun 1998 silam nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun pada pembukaan pasar valas tahun 1998. Bahkan, pada akhir Desember tercatat nilai tukarnya senilai Rp5.050 dan melemah jadi Rp6.000. Melemahnya kurs rupiah juga memicu jatuhnya indeks harga saham di Jakarta Stock Exchange sebesar 400 poin. Bisa dibilang situasi politik yang saat itu tidak karuan hingga puncaknya menuntut rezim Soeharto turun sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Bagaimana
sejarah telah membuktikan bagaimana dahsyatnya kekuatan politik terhadap sektor ekonomi. Namun, ibarat sebuah paradoks, yang terjadi pada tahun politik sekarang justru sebaliknya. Data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) tahun 2019 mencapai total investasi sebesar Rp 195,1 triliun. Angka tersebut naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018, yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2019, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia. Sistem perizinan yang terintegrasi berbasis online atau Online Single Submission (OSS) yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat kemudahan berusaha yang diluncurkan bulan Juni 2018, kemudahan perizinan investasi dan kebijakan pemerintah lainnya sepertinya yang membuat investasi Indonesia tetap stabil meski diterjang badai politik.

Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Kepala BKPM Thomas Lembong pada Detik.com bahwasanya Ia bersyukur adanya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 16,7% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2018. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Pada periode Triwulan I Tahun 2019 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp85,8 triliun meningkat 16,7% dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp73,5 triliun. Lantas, apakah ini adalah efek pembangunan infrastruktur yang digaung-gaungkan oleh pemerintahan Jokowi? Tercatat anggaran belanja infrastruktur di tahun 2019 mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat sebesar 157% dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun. Total 3.432 kilometer jalan, 947 kilometer jalan tol, 19 pelabuhan baru dan masih banyak infrastruktur lainnya yang telah dibangun di era empat tahun keberlangsungan pemerintahan Jokowi yang semuanya tersebar dari ujung barat sampai ujung Merauke. Hal itu yang nampaknya membuat investasi sektor pariwisata menjadi cukup menggairahkan bagi investor. Dimana adanya infrastruktur yang memadai yang telah menyentuh surga tersembunyi Indonesia membuat investor mulai beralih ke sektor ini, Sektor pariwisata di Indonesia bagian timur menjadi potensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia. Terlepas dari situasi politik yang terjadi saat ini, nampaknya selama kita membuat kebijakan yang pro-investasi dan kebijakan lainnya membuat hal tersebut tidak berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Boleh jadi, situasi ekonomi global lah yang harus kita waspadai seperti perang dagang AS dengan Tiongkok sembari juga mewasadai situasi perekonomian dalam negeri.

Lantas, apakah ini adalah efek pembangunan infrastruktur yang digaung-gaungkan oleh pemerintahan Jokowi?
Tercatat anggaran belanja infrastruktur di tahun 2019 mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat sebesar 157% dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun. Total 3.432 kilometer jalan, 947 kilometer jalan tol, 19 pelabuhan baru dan masih banyak infrastruktur lainnya yang telah dibangun di era empat tahun keberlangsungan pemerintahan Jokowi yang semuanya tersebar dari ujung barat sampai ujung Merauke. Hal itu yang nampaknya membuat investasi sektor pariwisata menjadi cukup menggairahkan bagi investor. Dimana adanya infrastruktur yang memadai yang telah menyentuh surga tersembunyi Indonesia membuat investor mulai beralih ke sektor ini, Sektor pariwisata di Indonesia bagian timur menjadi potensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia. Terlepas dari situasi politik yang terjadi saat ini, nampaknya selama kita membuat kebijakan yang pro-investasi dan kebijakan lainnya membuat hal tersebut tidak berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Boleh jadi, situasi ekonomi global lah yang harus kita waspadai seperti perang dagang AS dengan Tiongkok sembari juga mewasadai situasi perekonomian dalam negeri.

*) Penulis merupakan mahasiswa Manajemen FEB Undip angkatan 2017, Staf Divisi Marketing and Communication LPM Edents