Balai Kota Semarang (26/08) – Aksi demonstrasi pada hari Senin, 26 Agustus pukul 15.00 di depan gedung Balai Kota Semarang merupakan aksi lanjutan dari aksi pertama mengenai pengesahan RUU Pilkada yang mulanya akan disahkan dalam rapat paripurna lalu. Para demonstran merasa belum maksimal dalam memberi tekanan kepada pemerintah. Akhirnya, peserta aksi yang berasal dari berbagai universitas turun kembali ke jalan demi menuntaskan keinginan mereka : melengserkan Joko Widodo sebelum waktunya.
Lalu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap aksi ini? Kami berhasil mewawancarai beberapa siswa SMA dan juga masyarakat sekitar yang memberikan pandangannya mengenai aksi hari itu.
Menurut Rinda dan Rizwan, siswa kelas 12 SMAN 3 Semarang, aksi dilakukan karena ada yang belum adil dan tidak sesuai konstitusi. “Kita demo buat sesuatu yang kurang adil, ada yang kurang lah, gak sesuai dengan konstitusi kita,” ucap Rindra.
Rizwan dan Rindra juga berpendapat bahwa aksi ini penting, asalkan sesuai tempat dan tidak anarkis. “Sebenarnya sesuai tempat aja sih, Mas. Tujuannya protes aja, jangan sampe ngerusak-ngerusak gitu,” ucap Rindra.
Aksi yang awalnya akan diselenggarakan di gedung DPRD Jateng ini sempat berganti lokasi menjadi di gedung DPRD Kota Semarang, di sebelah Balai Kota. Hal ini menyebabkan siswa-siswi SMAN 3 dan SMAN 5 yang lokasinya tepat di depan Balai Kota kesulitan untuk mobilisasi sehingga terjebak di dalam sekolah.
Rahma, Bella, dan Air, siswi SMAN 3 Semarang juga mengeluhkan sulitnya akses untuk pulang, “Menghambat perjalanan, kan, nggak bisa lewat sini. Terus yang naik bus juga susah lewatnya, “ jelas Rahma. “Kalau mau naik BRT nggak bisa harus putar balik dulu,” tambah Air.
“Orang tua juga udah nunggu di rumah, udah nelponin beberapa kali. Ditanyain kenapa nggak pulang-pulang kan jam pulangnya setengah empat. Ini udah hampir jam empat lebih belum pulang dan ternyata ada demo,” jelas Bella.
Menurut Rizwan, seharusnya perlu ada peringatan sebelum aksi datang agar mereka semua bisa pulang terlebih dahulu lewat belakang.
Hal lain yang cukup disayangkan adalah para demonstran yang terlihat membuang sampah tidak sesuai pada tempatnya. Alhasil, jalanan tampak kotor dipenuhi dengan sampah plastik. Ketika aksi, para demonstran juga memulai kericuhan dengan merusak pagar dan merusak sekat pagar yang sedang diperbaiki. Tak hanya itu, peserta aksi juga mencopot CCTV dan menginjak-injak tameng polisi.
“Ketika aksi massa merusak pagar seperti ini bisa membuat para politikus bakal memiliki ide kotor yang lain untuk kepentingan mereka sendiri,” menurut Dudun, salah satu warga sipil yang ikut menyaksikan aksi.
Dudun beropini bahwa aksi demo yang dilakukan di depan sekolah berbahaya karena mengundang anak sekolahan yang ingin ikut-ikutan dalam aksi, “Demo seperti ini bisa mengundang anak sekolah untuk ikut-ikutan. Jadi, sepertinya kurang layak. Harusnya apabila ingin menyuarakan seperti ini ikut dalam rapat DPR saja bersama para politikus di dalamnya,” ujarnya. (EC)