Hall Pertamina FEB Undip, Jumat (8/5) — Seluruh perwakilan Ormawa FEB dan delegasi tim advokasi berkumpul untuk melaksanakan rapat Pra-Public Hearing. Pertemuan ini bertujuan mendiskusikan serta menyaring aspirasi mahasiswa yang dihimpun melalui kuesioner Senat FEB dan tim advokasi, sekaligus memastikan suara yang disampaikan kepada dekanat pada audiensi terbuka 19 Mei mendatang tetap solid dan tidak terpecah. Agenda ini dipandu oleh Akmal Febrian Faturrahman selaku moderator.
Pembahasan Isu Akademik : Isian Rencana Studi (IRS)
Pembahasan mencakup dua domain utama, yakni Isu Akademik serta Isu Sarana dan Prasarana (Sarpras). Pada ranah akademik, poin yang cukup menyita perhatian adalah dinamika Isian Rencana Studi (IRS). Beberapa kendala yang mencuat meliputi keterbatasan kuota, lambannya penambahan kelas, hingga jadwal yang bertabrakan akibat perubahan sistem secara sepihak.
“Khususnya di program studi Akuntansi angkatan 2023, banyak mahasiswa kesulitan karena sistem membaca peminatan yang tidak sesuai. Dampaknya, jadwal mereka terlempar bahkan tertumpuk menjadi lima kelas di satu waktu,” jelas Aldo dari Senat FEB.
Hal senada diungkapkan oleh delegasi Keluarga Mahasiswa Akuntansi (KMA). Menurutnya, kuota mata kuliah peminatan yang sangat terbatas memaksa mahasiswa pindah ke kelas yang tidak sesuai dengan minat mereka. Masalah ini ternyata tidak hanya menimpa mahasiswa Akuntansi. Nabil, delegasi dari Management Student Association (MSA), menyampaikan bahwa keterbatasan kuota peminatan juga memaksa mahasiswa Manajemen mengambil mata kuliah yang tidak mereka minati. Mengingat krusialnya dampak masalah ini, forum menyepakati agar isu IRS dibawa ke dalam Public Hearing.
Isu Sulitnya Proses Pengajuan Penurunan UKT
Selain IRS, forum juga membahas sulitnya proses pengajuan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Meskipun data kuesioner tidak menunjukkan ini sebagai masalah mayoritas, Galang dari tim advokasi menilai adanya bias data. Ia berpendapat mahasiswa yang mengisi “tidak kesulitan” dalam kuesioner kemungkinan besar adalah mereka yang memang tidak pernah mengajukan penurunan UKT.
“Saya merasa ada yang bias dari survei UKT. Mayoritas bilang tidak kesulitan karena kemungkinan mereka memang tidak mengajukan. Saya sendiri sudah tiga kali mengajukan dan tidak disetujui, padahal seluruh syarat sudah terpenuhi,” pungkas Galang.
Aldo dari Senat menanggapi pernyataan Galang dengan mengingatkan bahwa isu UKT dinaungi langsung oleh Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) BEM FEB. Ia menyarankan agar masalah ini tidak perlu disampaikan di Public Hearing, tetapi agar ditangani langsung oleh pihak Kesma BEM FEB. Setelah berdiskusi, isu ini disepakati forum untuk ditunda (di-hold) terlebih dahulu
Tabel Ringkasan Isu Akademik
Berikut ringkasan tabel isu pada ranah akademik meliputi status pembahasan, status pembahasan, pertimbangan, serta mekanisme tindak lanjut :
| Isu Akademik | Status Pembahasan | Pertimbangan | Mekanisme Tindak Lanjut |
| Sistem Pengisian Isian Rencana Studi (IRS) | Fix | Sering terjadi kendala teknis, lambatnya penambahan kuota, jadwal bentrok, dan kurangnya kejelasan informasi. Data menunjukkan 73,6% responden mengalami kendala. | Akan diangkat dalam forum Public Hearing |
| Dosen Wali / Pembimbing Akademik | Fix | Banyak mahasiswa merasa tidak mendapatkan bimbingan maksimal, padahal dosen wali menerima insentif. Mayoritas audiens forum merasa kurang dibimbing dalam perencanaan studi. | Akan diangkat dalam forum Public Hearing |
| Evaluasi Dosen (PBM) | Fix | Pengisian evaluasi dianggap formalitas, sistemnya bertele-tele (pertanyaan tidak substantif), dan tidak ada transparansi tindak lanjut hasil evaluasi. | Diangkat ke Public Hearing dengan menawarkan solusi konkret berupa revitalisasi sistem dan penyederhanaan kuesioner. |
| Tenaga Pendidik (Dosen) Bermasalah | Fix pada beberapa bagian | Masalah meliputi ketidakteraturan jadwal dan dosen tidak memenuhi kewajiban RPS. Birokrasi cenderung defensif jika menyerang oknum secara terbuka, serta adanya kekhawatiran relasi kuasa (ancaman nilai). | Sosialisasi kanal pengaduan dan mekanisme penindakan dibawa ke Public Hearing. Laporan spesifik mengenai oknum dosen dilakukan melalui lobi tertutup. |
| Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Hold | Isu tidak bersifat kolektif dan mayoritas responden (71,91%) tidak mengalami kesulitan. Pihak Kesma BEM sudah mempersiapkan penanganan mandiri. | Tidak dibawa ke Public Hearing; ditangani melalui penjaringan mandiri dan lobi oleh bidang Kesma BEM. |
| Magang dan Studi Independen (MSIB / Konversi) | Hold | Kurangnya transparansi kualifikasi perusahaan yang bisa dikonversi. Prosedur bergantung pada kebijakan prodi, dan data pendukung/bukti penolakan belum cukup kuat untuk forum terbuka. | Tidak dibawa ke Public Hearing; akan dikaji lebih lanjut atau diaudiensikan ke prodi masing-masing terlebih dahulu. |
Tabel: Ringkasan Isu Akademik
Pembahasan Isu Sarpras : Musala Gedung C Kurang Terawat
Pembahasan kemudian berlanjut pada ranah isu Sarana dan Prasarana (Sarpras). Pada ranah ini, forum mendiskusikan masalah fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa di lingkungan FEB, contohnya masalah musala di Gedung C yang kurang terawat, seperti yang disampaikan Aldo dari Senat FEB.
“Musala Gedung C sangat bau, tempat wudu cowok digabung dengan toilet, sajadah sedikit, dan sekat pria-wanita sangat menggantung, ” jelas Aldo. Fitri dari delegasi advokasi juga menambahkan mukena dan alas di mushola tersebut memiliki bau apek yang membuat tidak nyaman ketika beribadah. Karena banyak dikeluhkan forum menyepakati membawa isu ini ke Public Hearing.
Masalah lainnya yang dibahas terkait Sarpras adalah tentang kelayakan toilet yang banyak mendapat keluhan. Beberapa temuan yang disampaikan oleh tim advokasi di antaranya: toilet di berbagai gedung kekurangan sabun dan berbau, wastafel mampet, serta kunci pintu yang rusak. Terdapat usulan agar disediakan keseimbangan antara jumlah kloset duduk dan jongkok.
Menanggapi keluhan yang cukup masif tersebut, Rohib dari Senat mengusulkan agar masalah toilet tidak hanya disampaikan pada saat Public Hearing, tetapi juga dibuatkan inventarisasi per gedung agar dapat diadvokasikan secara langsung kepada Wakil Dekan II.
“Mungkin isu ini tetap kita bawakan ke forum, tetapi nanti caranya kita lakukan inventarisasi per gedung untuk diadvokasikan langsung ke Wakil Dekan II,” jelas Rohib.
Tabel Ringkasan Isu Sarpras
Berikut ringkasan tabel isu pada ranah Sarpras meliputi Keputusan Forum, status pembahasan, pertimbangan, serta mekanisme tindak lanjut :
| Isu Sarana Prasarana (Sarpras) | Keputusan Forum | Pertimbangan | Mekanisme Tindak Lanjut |
| Perlengkapan ibadah di Gedung C (musala tidak terawat, sajadah/mukena bau apek, fasilitas wudu kurang layak) | Public Hearing | Kondisi fasilitas di Gedung C sangat kontras dan timpang dibandingkan Gedung A dan B, sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera dari pihak birokrasi. | Mengangkat isu ini ke Public Hearing dengan membawa bukti visual kondisi fasilitas di Gedung C. |
| Ketidaknyamanan kamar mandi (bau, mampet, tidak ada sabun, kunci rusak) dan ketimpangan jumlah kloset duduk/jongkok. | Public Hearing | Masalah kebersihan dan pemeliharaan (maintenance) kamar mandi sangat memengaruhi kenyamanan dasar mahasiswa dan pengerjaannya masih tidak merata di seluruh gedung. | Melakukan inventarisasi masalah kamar mandi per gedung untuk dilaporkan kepada Wakil Dekan II dalam forum terbuka. |
| Kurangnya jumlah stop kontak di kelas dan banyaknya fasilitas stop kontak atau kabel roll yang tidak berfungsi maksimal. | Public Hearing | Fasilitas ini sangat krusial untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, namun jumlahnya saat ini tidak sebanding dengan kapasitas mahasiswa di kelas. | Membawa isu ini ke forum terbuka untuk menuntut penambahan dan perbaikan titik-titik stop kontak yang rusak. |
| Kelayakan fasilitas kelas seperti proyektor yang bermasalah, kursi yang rusak, dan meja yang tidak seragam. | Public Hearing | Banyaknya inventaris kelas yang rusak (kursi reok) secara langsung menghambat efektivitas proses belajar mengajar mahasiswa. | Melakukan inventarisasi kondisi kelas per gedung beserta bukti foto untuk disampaikan kepada pimpinan saat audiensi. |
| Kapasitas parkir kendaraan mahasiswa yang overload dan kurangnya penataan layout parkir. | Public Hearing | Masalah parkir diprediksi akan semakin parah dengan kehadiran mahasiswa baru, sehingga memerlukan solusi rekonstruksi layout atau pemanfaatan lahan baru segera. | Membahas opsi rekonstruksi layout parkir di samping danau dan optimalisasi pemanfaatan basement Gedung C. |
| Koneksi jaringan internet atau Wi-Fi yang buruk di Gedung A, Gedung B lantai 1, dan Gedung PKM. | Public Hearing | Masalah ini dirasakan secara luas oleh mahasiswa dan organisasi mahasiswa (Ormawa) dalam menunjang kegiatan akademik maupun organisasional. | Mengangkat isu buruknya koneksi jaringan internet ke dalam daftar utama bahasan Public Hearing. |
| Fasilitas air minum (galon dan dispenser) yang sering kosong dan belum memadai di setiap gedung. | Lobi Tertutup | Isu dianggap kurang mendesak untuk forum terbuka karena pihak dekanat sudah beritikad baik. Dibutuhkan data survei konsumsi harian agar argumen tidak menjadi bumerang saat audiensi. | Melakukan survei transparansi kebutuhan air per hari per gedung untuk mendapatkan data konkret sebelum diajukan kembali via lobi. |
| Penyediaan area bebas rokok (Smoking Area). | Lobi Tertutup | Terdapat Peraturan Rektor dan Surat Edaran Undip 2024 yang menetapkan kawasan tanpa rokok secara total, sehingga sulit memaksakan pengadaan area merokok di forum resmi. | Melakukan lobi tertutup terkait penertiban tenaga pendidik yang masih merokok sembarangan sebelum menuntut fasilitas bagi mahasiswa. |
| Fasilitas sepeda kampus (PKU) yang terbengkalai. | Lobi Tertutup | Isu ini dinilai memiliki tingkat urgensi yang rendah (low urgency) dibandingkan dengan masalah sarana prasarana lainnya yang lebih mendesak. | Isu ditinjau secara internal atau melalui jalur lobi langsung kepada pihak terkait tanpa melalui forum Public Hearing. |
| Kebijakan jam malam di FEB untuk kegiatan mahasiswa dan belajar mandiri. | Lobi Tertutup | Pengadaan jam malam dianggap akan membebani anggaran serta staf keamanan secara berlebihan, sementara mahasiswa sudah terbiasa belajar di luar kampus. | Isu ini diturunkan dari agenda dan tidak akan dibahas dalam forum Public Hearing. |
Tabel: Ringkasan Isu Sarpras
Dengan dirumuskannya poin-poin krusial dalam rapat pra-audiensi ini, diharapkan aspirasi mahasiswa FEB dapat tersampaikan secara utuh dan terstruktur. Advokasi yang solid akan menjadi kunci dalam mewujudkan perbaikan akademik maupun sarana prasarana yang berdampak langsung pada kenyamanan perkuliahan mahasiswa.