(FEB Undip,26/11) Pada Rabu, 26 November 2025, telah diselenggarakan kampanye pasangan calon ketua dan calon wakil ketua BEM UNDIP 2026 nomor urut 1 atas nama Nur Maajid Taufiqurrahman yang berasal dari FIB dengan Muhammad Rifqy Halim Arkaan dari SV di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tak hanya itu, dalam acaranya juga terdapat kampanye calon Majelis Wali Amanat (MWA) UNDIP UM 2026 yaitu Rafi Radhiyya Zhafran yang berasal dari FPIK.
Sebagai konteks, menilik panduan kampanye pemira Universitas Diponegoro pada akun instagram @pemiradiponegoro, disebutkan bahwa kampanye pemira diselenggarakan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 24 November hingga 1 Desember 2025 serta debat akbar yang akan dilaksanakan pada 2 Desember 2025 mendatang. Sementara itu, pedoman dana kampanye pemira diatur oleh Tim Audit Keuangan Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemira Universitas Diponegoro dibawah naungan Badan Audit Kemahasiswaan (BAK) FEB Undip.
Dalam kampanye tersebut, pasangan Maajid–Halim membawa konsep bertajuk “Warteg Dipanegara”. Maajid menekankan bahwa konsep ini bukanlah gimmick semata, namun terdapat filosofi dibaliknya. “Bahwa saya menganggap warteg ini atau makanan yang ada di dalam warteg ini sebagai keresahan-keresahan mahasiswa Universitas Diponegoro terhadap BEM Undip itu sendiri,” jelas Maajid. Ia juga menjelaskan adegan sendok yang hilang pada video kampanye sebagai bentuk analisis yang diharapkan untuk menghasilkan output yang baik sehingga pasangan Maajid dan Halim berharap BEM Undip 2026 sebagai katalisator rasa.
Maajid-Halim mengawali kampanye dengan sebuah komitmen untuk meneruskan spirit perjuangan pangeran diponegoro. Pasangan ini menyoroti permasalahan ormawa yaitu pada fungsi pengembangan, fungsi pelayanan, fungsi pergerakan, serta fungsi pengabdian. Maajid juga menyoroti masalah kekerasan seksual, kesehatan mental, kaderisasi riset hingga persoalan pengabdian.
Yordan, calon ketua Keluarga Mahasiswa Akuntansi (KMA), mempertanyakan bentuk konkrit keberdampakan pasangan calon terhadap ormawa di FEB terutama KMA serta risiko disintegrasi yang mungkin terjadi akibat perbedaan golongan di BEM Undip. Namun, jawaban yang diberikan Maajid-Halim justru mengisyaratkan ketidaksiapan memberikan jaminan manfaat langsung bagi himpunan di FEB. Mereka menyebutkan bahwa memberikan dampak yang benar-benar langsung bagi himpunan merupakan hal yang sulit, sehingga kontribusi yang dapat diberikan berfokus pada mengawal permasalahan yang ada di lingkup fakultas atau sekolah vokasi. Terkait risiko disintegrasi, justru Paslon No 1 ini berpendapat bahwa perbedaan golongan seharusnya menjadi hal yang baik dan melahirkan perspektif-perspektif yang baru. Mereka beranggapan bahwa masalah perbedaan golongan bukanlah sesuatu yang perlu menjadi fokus perhatian utama, meskipun pada realitanya perbedaan golongan justru sering kali mempengaruhi arah gerak organisasi mahasiswa.
Selain isu strategis, aspek teknis juga menjadi sorotan. Rakha, Ketua Senat Mahasiswa FEB, menyoroti adanya ketidaksesuaian penggunaan outfit paslon Maajid-Halim dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurutnya, seharusnya terdapat langkah mitigasi atau bentuk respons yang lebih tepat dari pihak paslon untuk menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada fakultas yang mereka kunjungi.
Berbicara mengenai ruang dialog dengan mahasiswa, Maajid menjelaskan bahwa salah satu nilai yang mereka inisiasi adalah kerakyatan dan mereka berkomitmen untuk terus membersamai mahasiswa. Mengingat Maajid & Halim adalah mahasiswa tingkat akhir, dimana tahun depan kemungkinan memiliki cukup waktu luang sehingga mereka berencana tahun depan akan berkeliling fakultas untuk menanyakan apa saja keresahan mahasiswa yang dapat mereka eksekusi di BEM UNDIP. Akan tetapi, mereka tidak menyampaikan target atau capaian apa saja yang ingin dihasilkan dari ruang dialog dengan mahasiswa tersebut.
Beralih pada calon ketua MWA, untuk mengatasi anggapan “awam” di kalangan mahasiswa, Rafi menginisiasi Temu Sapa MWA, MWA UM Info dan Majelis Suara Publik untuk membangun sinergi dan memperkenalkan secara mendasar mengenai tugas, fungsi, serta wewenang MWA UM. Majelis Suara Publik menjadi salah satu bentuk public hearing yang terbuka untuk seluruh mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya. Untuk menjaga konsistensi penjaringan aspirasi ia mencoba melalui QR Barcode yang disebar di MWA UM Info agar bisa diakses seluruh kalangan.
Menurut Rafi, isu yang paling mendesak adalah terkait dengan adanya isu kenaikan UKT di tahun depan yang merupakan buntut dari efisiensi anggaran adanya permendikbud tahun 2024. Ia menegaskan bahwa akan mengupayakan isu ini minimal meminta transparansi apabila terjadi kenaikan UKT. “Bahwasanya kenaikan UKT ini cukup berdampak banyak ya, apalagi khususnya untuk aksesibilitas teman-teman mahasiswa untuk kemudian dapat berkuliah,” jelasnya.
Isu advokasi kemudian kembali mencuat saat Tockary, Ketua BEM FEB, mempertanyakan pembagian ranah advokasi yang menurutnya belum terlihat jelas. Maajid menjawab bahwa BEM dan MWA memiliki kesaman dan belum memiliki keterukuran yang jelas sejauh mana batasan ranah advokasi. Rafi pun berpendapat hal yang sama. Menurutnya, terdapat pembagian ranah advokasi yang cukup alot antara BEM, MWA, dan Senat sehingga batas-batas diantaranya perlu dibicarakan lebih lanjut.
Tak hanya itu, Tockary juga menguji paslon Cabem Cawabem serta calon MWA Undip UM dengan meminta mereka menyebutkan 3 tokoh ekonomi dunia. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang mampu menjawab dengan meyakinkan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan: sudahkah mereka benar-benar mampu merepresentasikan seluruh fakultas dan sekolah vokasi di Undip?
Sebagai penutup, syarat berkampanye pada kali ini adalah menangkap 2 ekor ikan di embung FEB hingga pukul 14.15 dengan peralatan yang sudah ditentukan. Calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM hingga calon MWA UM, diminta untuk mencapai syarat tersebut agar dapat meninggalkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Kampanye ini menjadi gambaran awal mengenai kualitas kandidat calon pemimpin mahasiswa Universitas Diponegoro mengenai bagaimana para kandidat merespons isu, kritik, dan dinamika yang berkembang di tengah mahasiswa, khususnya di kampus kuning. Berbagai janji yang dilontarkan haruslah tidak berhenti pada panggung kampanye semata, sebab mahasiswa FEB khususnya akan menunggu tindak lanjut nyata yang mampu menjawab kebutuhan advokasi, serta permasalahan mendasar yang selama ini menjadi tantangan di lingkungan FEB.
Reporter : Sabrina, Hanin, Chesia
Penulis : Hanin, Sabrina