Semarang (14/06) – Pada Sabtu, 14 Juni 2025, Lembaga Dakwah Kampus INSANI Universitas Diponegoro (LDK INSANI UNDIP) menggelar INSANI Youth Talk (IYT) 2 di Pendopo Student Center UNDIP dengan mengangkat tema “Two-State Solution of Israel and Palestine: Mungkinkah Mencapai Perdamaian Abadi?”. Forum ini menjadi respon mahasiswa terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendukung two-state solution sebagai bentuk penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, INSANI menghadirkan ruang dialog terbuka yang membedah persoalan tersebut dari berbagai sisi, baik politik, sejarah, maupun kemanusiaan. Royhan, mahasiswa prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) yang juga menjadi ketua pelaksana, menekankan bahwa forum ini bertujuan memperluas wawasan dan melatih daya kritis mahasiswa. “Pernyataan Presiden Prabowo menimbulkan polemik, dan kami merasa penting untuk mengulasnya bersama,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa two-state solution bukanlah hal baru, melainkan isu lama yang perlu dilihat kembali konteksnya hari ini. Meski tidak ideal, menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi alternatif diplomatik yang strategis bagi Palestina.
Dalam sesi debat utama, forum mempertemukan dua pembicara dari sisi yang berseberangan. Raihan Akbar Samudra selaku Koordinator Isu dari LDK Semarang Raya 2024 sebagai pihak kontra, menjadi yang pertama menyampaikan argumennya. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa two-state solution hanya akan memperkuat ketimpangan yang sudah berlangsung lama. “Two-state solution itu hanya ilusi damai,” tegasnya, “yang ada, kita sedang menyetujui penjajahan yang dibungkus kompromi.” Menurutnya, sejarah telah menunjukkan bahwa Israel kerap mengingkari perjanjian dan terus memperluas wilayahnya dengan cara yang licik. Ia juga mengkritik umat Islam saat ini yang terlalu terpaku pada romantisme kejayaan masa lalu tanpa membangun kekuatan konkret untuk menghadapi realitas yang ada. “Kita harus berani menyebut ketidakadilan sebagai ketidakadilan. Bukan memolesnya dengan nama ‘solusi’.”
Menanggapi pandangan tersebut, Muhammad Wildan Hanif selaku Wakil Mas’ul INSANI 2024 sebagai pihak pro menyampaikan bahwa meskipun two-state solution bukanlah penyelesaian akhir yang sempurna, pendekatan ini bisa menjadi langkah awal yang strategis. Menurutnya, dengan status negara tetap, Palestina bisa memperoleh berbagai dukungan internasional, termasuk bantuan dari PBB dan kekuatan diplomasi yang lebih kuat. “Kalau Palestina punya pengakuan formal, mereka bisa mendapat pasukan perdamaian dan hak negosiasi yang sah,” ujarnya. Ia menekankan bahwa sikap keras tanpa celah justru bisa membuat Palestina kehilangan peluang-peluang penting. “Jangan tolak mentah-mentah. Ini bisa jadi ruang strategis, meski belum ideal,” tambahnya.
Diskusi semakin memanas ketika forum dibuka untuk audiens. Royhan kembali menyampaikan pandangannya sebagai peserta, menekankan bahwa Indonesia memang tidak memiliki daya tawar yang besar secara global, namun tetap bisa memainkan peran diplomatiknya. “Kalau two-state solution bisa jadi pintu awal untuk menyuarakan Palestina di panggung internasional, kenapa tidak kita manfaatkan?” katanya. Namun pandangan ini segera mendapat sanggahan tajam dari Fahri, peserta forum yang mengingatkan pentingnya ketegasan posisi Indonesia seperti di era Presiden Soekarno. “ Presiden Soekarno dulu menolak mentah-mentah Israel ikut ajang internasional,” ujarnya, “Indonesia bahkan tak mengakui Israel sebagai negara. Kalau sekarang kita lunak, lalu untuk apa sejarah perjuangan itu?”
Sikap kontra terhadap solusi dua negara juga muncul dari Fahad, mahasiswa prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) yang diwawancarai oleh LPM Edents usai forum. Ia menyatakan bahwa sejak awal tidak setuju dengan solusi tersebut karena melihat rekam jejak Israel yang kerap mengingkari perjanjian. “Bagi saya ini bukan solusi realistis. Bahkan kalau dunia mendukung Palestina, Israel tetap tidak akan tunduk,” ujarnya. Ia menilai bahwa solusi dua negara hanya menawarkan kompromi diplomatik, bukan keadilan yang seharusnya menjadi dasar penyelesaian. “Ini bukan cuma soal politik, tapi soal moral. Kita tidak boleh kompromi pada prinsip,” tegasnya. Fahad juga menambahkan bahwa konflik ini bukan sekadar isu agama, tetapi persoalan kemanusiaan yang seharusnya menggerakkan semua pihak, bukan hanya umat Islam.
Meski forum berjalan dinamis dan penuh argumentasi, panitia mengakui bahwa jumlah peserta yang hadir belum sesuai target. Dari 50 undangan yang disebar ke berbagai UKM dan BEM, hanya sekitar 20 mahasiswa yang hadir. Royhan menyampaikan bahwa keterbatasan tersebut disebabkan oleh waktu persiapan yang sangat singkat, hanya lima hari, dan publikasi yang baru dilakukan sehari sebelum acara. “Ini jadi pelajaran penting buat kami,” ungkapnya, “tapi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang menyempatkan hadir dari jam delapan pagi saat hari Sabtu. Saya menilai itu merupakan bentuk perjuangan mereka untuk Palestina.”
Kedepannya INSANI berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dengan organisasi mahasiswa lain agar IYT bisa menjangkau audiens yang lebih beragam. Royhan menyadari masih adanya stigma bahwa INSANI bersifat eksklusif karena membawa identitas keislaman. “Kami ingin INSANI dilihat sebagai ruang yang terbuka,” jelasnya, “isu Palestina bukan hanya milik umat Islam, ini isu kemanusiaan yang seharusnya jadi perhatian semua orang.”
INSANI Youth Talk tahun ini menjadi bukti bahwa mahasiswa masih memiliki kepedulian terhadap isu-isu global yang kompleks. Forum ini tidak hanya menyajikan debat dua arah, tetapi juga membangkitkan kesadaran bahwa keberpihakan terhadap Palestina bukan semata persoalan politik, melainkan soal keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus terus diperjuangkan. Dalam kondisi di mana opini publik kerap dibentuk oleh narasi dominan media internasional, ruang seperti IYT menjadi penting untuk mempertahankan nalar kritis dan suara nurani mahasiswa.
Reporter: Najwa, Sabrina, Annisa Zahi
Penulis: Najwa