FEB (23/8) – Isu politik yang kian santer terdengar selaras dengan semakin dekatnya helatan besar pesta demokrasi awal tahun 2024 mendatang. Mengundang pertanyaan bagaimana kondisi demokrasi terkhusus di Indonesia. Bidang Kebijakan Publik (KP) BEM FEB Undip melalui program kerja rutinnya berupa Diskusi Kuy atau disingkat Diskuy mengangkat tema dengan tajuk “Mahalnya Demokrasi di Indonesia” pada Rabu (23/8/2023) di lantai 4 hall gedung C FEB Undip. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari diskusi sebelumnya yakni Diskuy vol. 2 yang sebelumnya diselenggarakan pada Sabtu (19/8/2023) secara online di platform zoom. Adapun tema pada Diskuy vol. 2 adalah “Kupas Tuntas Kinerja Jokowi.”
Diskuy 2 mengundang 2 pembicara yakni Faisal Basri (Ekonom Indonesia) dan M. Andri Perdana (Peneliti Celios). Diskusi yang dipimpin Mohammad Egi dosen Ekonomi Undip mengupas perihal isu inklusivitas, korupsi, inflasi, investasi, efisiensi APBN, dalam kerangka 2 aspek tantangan yang dihadapi presiden Jokowi diantaranya; sistem institusi, pertumbuhan ekonomi, dan APBN.
Tidak mau kalah, Diskuy 3 juga mengundang 2 pembicara yakni Arief Rahman, S.H., M.H.(Ketua Bawaslu Kota Semarang), Dr. rer. pol. Alfa Farah, M.Sc. (Chair of Political Economy University of Munster), dan Romario (Kabid Sospol BEM Undip 2023) sebagai moderator. Adapun bahasan yang ada dalam diskuy 3 seputas demokrasi dan implementasinya baik Indonesia dan negara lainnya.
Bahasan pembuka berupa bagaimana demokrasi yang sesungguhnya. Arif Rahman diberikan kesempatan lebih dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Beliau menuturkan bahwa demokrasi sesungguhnya adalah demokrasi yang partisipatif “yang tidak hanya menggugurkan kewajiban saja. Tidak berhenti ketika berada di tempat pemungutan suara,” ujarnya. Partisipatif disini ada pada tahapan yang ada di pemilu. Kemudian dalam pandangan Alfa Farah disampaikan beberapa poin meliputi teori impossibility teorema, bahwa demokrasi tidak ideal menurut ekonomi, demokrasi akan gagal, pembuatan keputasan tidak stabil, koalisi akan break, voters itu ignorance, yakni rasional untuk tidak rasional.
Sesuai dengan tema yang diangkat bahwa demokrasi di Indonesia mahal. Hal ini dikonfirmasi oleh Arif Rahman, beliau menjelaskan, “Sepakat, demokrasi Indonesia mahal. Dari biaya penyelenggaraan pemilu saja sudah mahal, belum lai biaya yang lainnya”
Saat sesi diskusi Shofa mahasiswa FH Undip bertanya berkenaan sistem apa yang ideal. Alfa secara gamblang menjawab, “Tidak tahu, public economy without romance. Manusia itu punya intereset group. Lalu pertanyaannya mewakili manusia yang mana?”
Kegiatan masih berjalan dengan diwarnai oleh penanya dari mahasiswa lainnya. Kemudian diskuy 3 itu ditutup dengan pertanyaan optimiskah demokrasi di Indonesia bagi kedua pembicara. Arif Rahman menjawab terlebih dahulu, “Optimis, dalam artian siap menghadapi. Selaku pelaksana harus optimis, bagaiamana jadinya kalo tidak? Bawaslu sendiri memberikan target partisipasi sebesear 75%.” Menurut Alfa demokrasi di Indonesia memang mahal dan itu lebih baik ketimbang harus balik kembali kepada otoritarianisme. Beliau menambahkan soal keoptimisannya, “Saya optimis, meskipun belum terkonsolidasikan dengan baik.” (MM)