Oleh: Prastio Anggoro *)
Selalu menjadi hal yang menarik ketika kita membahas isu politik, terlebih pemilu yang akhir-akhir ini terjadi. Banyak hal yang menjadi tantangan Indonesia dalam penyambutan pesta demokrasi lima tahunan ini. Bagaimana ketika diawal pemilu pun sudah banyak hal yang menarik perhatian yang mengiringi intisari dari pemilu itu sendiri, yakni adu gagasan para calon presiden dan wakil presiden yang maju dikontestasi pemilu tahun ini. Layaknya sedang meracik masakan, hoax & isu SARA menjadi bumbu-bumbu awal yang tidak baik untuk pesta rakyat kali ini. Dilanjutkan dengan siraman atas nama agama yang dilibatkan dalam prosesnya. Hingga puncaknya terjadi aksi oleh oknum yang menciderai kesucian pesta ini yang membuat kondisi negeri carut-marut dan dalam kondisi yang menegangkan. Banyak hal yang rasanya membuat politik menjadi bahasan menarik sekaligus menjadi kejenuhan netizen negeri ini, tetapi kita kali ini tidak akan membahas politik itu secara mendalam, kita ingin melihat aspek lain yang menjadi korban dari kejadian politik yang terkena dampak paling signifikan yakni bidang ekonomi Indonesia. Investasi barangkali menjadi sektor yang seharusnya terkena imbas yang paling signifikan.
Sebuah Paradoks Pemilu
Menurut logika ekonomi, ketika terjadi situasi politik yang tidak baik, maka persepsi investor akan iklim investasi di Indonesia juga akan menurun sehingga logikanya investasi juga akan mengalami penurunan. Mungkin kita bisa sedikit flashback ke belakang, dimana pada tahun 1998 silam nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun pada pembukaan pasar valas tahun 1998. Bahkan, pada akhir Desember tercatat nilai tukarnya senilai Rp5.050 dan melemah jadi Rp6.000. Melemahnya kurs rupiah juga memicu jatuhnya indeks harga saham di Jakarta Stock Exchange sebesar 400 poin. Bisa dibilang situasi politik yang saat itu tidak karuan hingga puncaknya menuntut rezim Soeharto turun sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Bagaimana
sejarah telah membuktikan bagaimana dahsyatnya kekuatan politik terhadap sektor ekonomi. Namun, ibarat sebuah paradoks, yang terjadi pada tahun politik sekarang justru sebaliknya. Data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) tahun 2019 mencapai total investasi sebesar Rp 195,1 triliun. Angka tersebut naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018, yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2019, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia. Sistem perizinan yang terintegrasi berbasis online atau Online Single Submission (OSS) yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat kemudahan berusaha yang diluncurkan bulan Juni 2018, kemudahan perizinan investasi dan kebijakan pemerintah lainnya sepertinya yang membuat investasi Indonesia tetap stabil meski diterjang badai politik.
Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Kepala BKPM Thomas Lembong pada Detik.com bahwasanya Ia bersyukur adanya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 16,7% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2018. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Pada periode Triwulan I Tahun 2019 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp85,8 triliun meningkat 16,7% dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp73,5 triliun. Lantas, apakah ini adalah efek pembangunan infrastruktur yang digaung-gaungkan oleh pemerintahan Jokowi? Tercatat anggaran belanja infrastruktur di tahun 2019 mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat sebesar 157% dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun. Total 3.432 kilometer jalan, 947 kilometer jalan tol, 19 pelabuhan baru dan masih banyak infrastruktur lainnya yang telah dibangun di era empat tahun keberlangsungan pemerintahan Jokowi yang semuanya tersebar dari ujung barat sampai ujung Merauke. Hal itu yang nampaknya membuat investasi sektor pariwisata menjadi cukup menggairahkan bagi investor. Dimana adanya infrastruktur yang memadai yang telah menyentuh surga tersembunyi Indonesia membuat investor mulai beralih ke sektor ini, Sektor pariwisata di Indonesia bagian timur menjadi potensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia. Terlepas dari situasi politik yang terjadi saat ini, nampaknya selama kita membuat kebijakan yang pro-investasi dan kebijakan lainnya membuat hal tersebut tidak berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Boleh jadi, situasi ekonomi global lah yang harus kita waspadai seperti perang dagang AS dengan Tiongkok sembari juga mewasadai situasi perekonomian dalam negeri.
Lantas, apakah ini adalah efek pembangunan infrastruktur yang digaung-gaungkan oleh pemerintahan Jokowi?
Tercatat anggaran belanja infrastruktur di tahun 2019 mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat sebesar 157% dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun. Total 3.432 kilometer jalan, 947 kilometer jalan tol, 19 pelabuhan baru dan masih banyak infrastruktur lainnya yang telah dibangun di era empat tahun keberlangsungan pemerintahan Jokowi yang semuanya tersebar dari ujung barat sampai ujung Merauke. Hal itu yang nampaknya membuat investasi sektor pariwisata menjadi cukup menggairahkan bagi investor. Dimana adanya infrastruktur yang memadai yang telah menyentuh surga tersembunyi Indonesia membuat investor mulai beralih ke sektor ini, Sektor pariwisata di Indonesia bagian timur menjadi potensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia. Terlepas dari situasi politik yang terjadi saat ini, nampaknya selama kita membuat kebijakan yang pro-investasi dan kebijakan lainnya membuat hal tersebut tidak berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Boleh jadi, situasi ekonomi global lah yang harus kita waspadai seperti perang dagang AS dengan Tiongkok sembari juga mewasadai situasi perekonomian dalam negeri.
*) Penulis merupakan mahasiswa Manajemen FEB Undip angkatan 2017, Staf Divisi Marketing and Communication LPM Edents