Diskusi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Oleh: Aji Darmawan dan Dwi Novi

Undip (12/03) – Bertempat di pelataran Student Center (SC) Universitas Diponegoro (Undip), telah dilaksanakan diskusi akbar mahasiswa Undip oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip mengenai Omnibus Law “Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja: Menyejahterakan atau Menyengsarakan?”. Acara ini berlangsung sekitar pukul 16.30 sampai pukul 20.00 yang dimoderatori oleh Akbar Malik selaku perwakilan dari Bidang Sosial Politik BEM Undip. Dalam diskusi ini turut hadir pula ketua BEM Undip Hilmy Baihaqi yang sempat beberapa kali mengemukakan pendapatnya pada diskusi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama substansi dari Omnibus Law sendiri yang nantinya untuk dapat membangun keresahan serta memberikan pencerdasan pada setiap mahasiswa Undip tentang permasalahan RUU Cipta Kerja. Berbagai mahasiswa datang pada diskusi ini mulai dari perwakilan BEM setiap fakultas maupun perseorangan.

Dalam sesi awal, diskusi ini membahas mengenai mengapa diskusi ini berlangsung setelah adanya gerakan aksi pada tanggal 11 Maret 2020 yang melibatkan perwakilan Undip serta Rakyat Jawa Tengah Melawan (RAJAM) dalam menyuarakan pendapatnya. Namun dari pihak perwakilan Undip sendiri kurang dapat menjelaskan mengenai hal apa yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja pada saat kegiatan aksi. Hal itu dikarenakan kurangnya kajian terhadap masing-masing BEM tiap fakultas karena hanya memberikan infografis mengenai Omnibus Law serta hanya BEM Fakultas Hukum (FH) saja yang memberikan kajian terhadap RUU Cipta Kerja, sehingga diskusi ini lebih banyak tentang asumsi dari pada tentang hal-hal apa yang ditolak dalam isi RUU Cipta Kerja ini.

Pada sesi berikutnya, diskusi ini lebih mengenai apa yang dipermasalahkan dalam RUU Cipta Kerja ini seperti adanya ketertutupan pelibatan publik atas penyusunan Omnibus Law yang mana hal ini menyalahi aturan secara formil tentang asas pembuatan RUU. Dari setiap peserta diskusi sendiri juga kurang mengetahui apa yang dimaksud dengan Omnibus Law. Kemudian Rangga, mahasiswa FH, memperjelaskan pendapat perwakilan mahasiswa teknik bahwa Omnibus Law yakni suatu konsepsi hukum sedangkan RUU Cipta Kerja yang dipermasalahkan. Ia juga menjelaskan pandangannya bahwa menurutnya Omnibus Law baik namun yang tak baik yakni substansi tentang cipta kerjanya. Selain itu, terdapat pula pendapat yang dikemukakan Angel, mahasiswi FH, mengenai kekurangan dalam substansi RUU Cipta Kerja terkait substansi RUU Cipta Kerja yang menafsirkan mengenai pasal RUU Cipta Kerja dalam mengatur Upah Minimum sendiri hanya terdapat pada provinsi yang ditetapkan pada gubernur sendiri.

Proses pembentukan RUU Cipta Kerja sendiri juga masih kurang dipahami peserta diskusi yang menyebutkan bahwa tanggal 23 adalah proses pembahasan, namun menurut Bima, Mahasiswa FH, proses RUU Cipta Kerja berkelanjutan pada tanggal 23 Maret masuk ke masa reses yang kemungkinan akan dapat dikerjakan yang melalui beberapa tahap seperti pembahasan dalam dua kali rapat pleno sampai diterbitkannya RUU.

Namun, perlu disayangkan sampai akhir diskusi ini belum menemukan titik pilihan terkait kecenderungan sikap dari setiap peserta diskusi ini karena banyak peserta diskusi yang masih mengemukakan pendapat normatif ataupun opini saja yang tanpa disertai dengan saran serta keputusan. Para peserta diskusi juga memberi saran untuk menjalin kerja sama pada setiap bidang Sosial Politik (Sospol) BEM setiap fakultas agar dapat mengkajinya terlebih dahulu, sehingga untuk kelanjutan dalam diskusi serta keikutsertakan kegiatan aksi dapat menjelaskan permasalahan yang substansial secara mendalam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *