Aliansi BEM Se-Undip Gelar Aksi Solidaritas Tolak Upaya Pelemahan KPK

Reporter: Farah Nailal Azza

Aksi Solidaritas “Seribu Bunga untuk Duka Indonesia”

Semarang (22/09) – Bertempat di sekitaran Lawang Sewu, Semarang telah dilaksanakan kegiatan Aksi Solidaritas “Seribu Bunga untuk Duka Indonesia” yang diselenggarakan oleh Aliansi BEM Se-Undip. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap hasil putusan Presiden Jokowi terhadap pengesahan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terinisiasi dari Lanjutan Aksi Semarang Raya

Aksi solidaritas “Seribu Bunga untuk Duka Indonesia” merupakan bentuk aksi lanjutan yang diinisiasi oleh Aliansi Semarang Raya yang telah diselenggarakan pada Selasa, 17 September 2019 bertempat di kantor DPRD Jawa Tengah. Kegiatan ini mengikutsertakan berbagai elemen lembaga mahasiswa dan masyarakat. Aksi tersebut berisi tuntutan terhadap pemerintah atas pengesahan RUU KPK. Aksi solidaritas dari Aliansi BEM Se-Undip diselanggarakan atas dasar penolakan terhadap pengesahan RUU KPK. Pasalnya saat aksi yang diselenggarakan oleh Aliansi Semarang Raya lalu, pemerintah sudah lebih dulu menetapkan RUU tersebut, sehingga menoreh aksi protes dari mahasiswa diberbagai daerah khususnya di Kota Semarang. Saat diwawancarai M. Anies Ilahi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, menyatakan bahwa penetapan RUU KPK ini sangat disayangkan karena merupakan bentuk upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah. “Sebelumnya kita sudah ada aksi serupa dari Aliansi Semarang Raya hari Selasa, tapi setelah itu dari pemerintah kok malah sudah diputuskan RUU KPK tersebut. Berarti itu tandanya, pemerintah tidak mendengar aspirasi masyarakat terkait penolakan RUU KPK,” ujar Anies. Aliansi BEM Se-Undip sebelum menyelenggarakan aksi kali ini, telah memberikan pernyataan sikap melalui media terkait dengan putusan RUU KPK, dan sebagai tindak lanjutnya adalah serangkaian aksi yang diselenggarakan di Lawang Sewu. “Kita sebelumnya ada pernyataan sikap dulu, saya yakin sebagian besar mahasiswa sudah tahu akan isu ini, jadi kita langsung ke materi pencerdasan yang selanjutnya ditindak lanjuti teknis aksi solidaritas,” tambah Anies.

Bentuk Protesan kepada Pemerintah

Urgensi Kegiatan sebagai Perhatian untuk Pemerintah

Aksi solidaritas kali ini, dirasa memiliki urgensi yang tinggi untuk pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk protes dari ketidakadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat KPK merupakan lembaga anti rasuah yang sangat berperan penting terhadap proses demokrasi di Indonesia, dan apabila tidak dilindungi dengan payung hukum yang tepat, justru akan merugikan negara karena tingkat korupsi akan semakin tidak terkendali. “Saat keluar putusan dari pemerintah, sebenernya kita belum kalah. Masih ada harapan untuk menyuarakan sampai keluar pernyataan sikap lagi dari pemerintah terkait hal ini,” ujar Anies. Banyaknya tuntutan aksi dari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, seharusnya menjadi atensi bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil putusan, terutama terkait rancangan undang-undang (RUU). Lantaran prosesnya yang berlangsung begitu cepat, RUU KPK ini perlu dikritisi dengan lebih dalam lagi terkait perihal pelaku dibalik isu ini. Kegiatan ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa Undip sebagai civitas akademika untuk mampu menunjukkan sikap atas ketidakadilan yang sedang dihadapi oleh KPK.

Kegiatan berlangsung dengan jumlah massa lebih dari 300 orang. Kegiatan diselenggarakan pukul 20.00–22.00 WIB di Lawang Sewu, Semarang. Aksi dibuka dengan lagu-lagu nasional, pembacaan puisi, dan orasi dari koordinator-koordinator aksi, serta pembagian bunga mawar kepada pengguna jalan di lampu merah Lawang Sewu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *